Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wilayah udara merupakan asset yang tidak hanya penting untuk pertahanan keamanan namun juga untuk berbagai kepentingan sosial dan ekonomi. Di bidang ekonomi, pengelolaan wilayah udara antara lain melalui perjanjian hubungan udara bilateral yang merupakan perjanjian diantara dua negara untuk mengatur bagaimana penerbangan berjadwal suatu perusahaan penerbangan dapat dilaksanakan pada kedua negara tersebut. Adanya perjanjian hubungan udara bilateral dimulai ketika pertemuan para wakil bangsa-bangsa gagal menyepakati secara multilateral pertukaran hak-hak angkut pada Konperensi Chicago tahun 1944. Indonesia hingga saat ini mempunyai 71 perjanjian hubungan udara bilateral. Masing-masing perjanjian mempunyai karasteristik yang berbeda yang disesuaikan dengan kepentingan Indonesia dan masing-masing Negara mitra. Dengan adanya kecenderungan liberalisasi angkutan udara yang telah menjadi kecenderungan global, kiranya diperlukan suatu perumusan perjanjian hubungan udara bilateral yang dapat mengakomodasi kebutuhan mobilitas orang maupun barang yang aman, selamat, cepat, teratur dan ekonomis tanpa mengabaikan keselamatan sehingga dapat meningkatkan peran strategis pertumbuhan ekonomi namun tetap menyesuaikan dengan kemampuan dan daya saing perusahaan nasional. Untuk mengantisipasi perubahan global tersebut, International Civil Aviation Organization (ICAO) telah menyampaikan beberapa perumusan perjanjian hubungan udara bilateral yang disarikan dare. 3600 perjanjian hubungan udara yang ada. Penerapan model perumusan sebagaimana direkomendasikan oleh ICAO tersebut tentu harus diimbangi dengan kebijakan yang tepat dan terarah agar hasilnya dapat benar-benar dinikmati oleh pengguna angkutan udara pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

---

The air space is an important asset that can be used not only for security defense aspects, but also having the important roles on social and economic issues. The arrangements of traffic rights for the implementation of international air transport services for each country had been formulated through the Bilateral Air Services Agreement mechanism between two countries. The bilateral air services agreement started when the representative of nation failure to approved to exchange the traffic rights through multilateral agreement approach in Chicago Convention 1944. To date, Indonesia has 71 (seventy one) Bilateral Air Services Agreement with the partner countries. Each agreement have different characteristic according to the benefit for the national interest. To anticipate the globalization era, which will influence the air transport industry, it is necessary to define some models of bilateral air services agreement which could accommodate the needs for the movement of passenger and goods rapidly, smoothly, securely and safely, by considering :

- To increase the strategic of economic growth;

- To increase nation air carrier competitiveness. International Civil Aviation.

Organization (ICAO) had proposed some models of Bilateral Air Services Agreement which is summarized from 3600 Bilateral Air Services Agreement registered. The implementation models of the Bilateral Air Services Agreement as recommended by ICAO must be followed with the precise and reasonable policies for the benefit to all of the customer of air transport fields."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis tingkat ancaman dan kerawananpelanggaran wilayah udara Indonesia di Ambalat serta pertahanan udara berbasisskenario-kapabilitas untuk menghadapinya. Penelitian menggunakan mixedmethoddengan mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kuantitatif dankualitatif. Hasil analisis kuantitatif melalui one sample t-test menunjukkan adanyaperbedaan antara tingkat ancaman yang ditetapkan sebesar 4 (kategori ?tinggi?),dengan hasil pengukuran yang lebih tinggi, yaitu sebesar 4,2098 (kategori ?sangattinggi?), terutama ditandai oleh indikator Antusiasme Malaysia dengan skor 4,55(kategori ?sangat tinggi/akut?). Sedangkan hasil analisis kerawanan menunjukkantidak adanya perbedaan antara tingkat kerawanan yang kategorinya ditetapkan?tinggi? yaitu sebesar 4, dengan skor hasil pengukuran yang kategorinya juga?tinggi? yaitu sebesar 3,9811, dimana indikator yang menonjol adalah DampakKerugian Non-Material dengan skor 4,43 (kategori ?sangat tinggi/akut?).Selanjutnya dalam analisis kualitatif untuk mendalami hasil temuan analisiskuantitatif, hasilnya menguatkan temuan tingkat ancaman yang terukur sangattinggi, yaitu Malaysia menunjukkan konsistensi kehadirannya di Ambalat gunamenguatkan klaimnya atas wilayah tersebut. Sebagai solusi, penelitian inikemudian menjalankan pengembangan skenario yang hasilnya mengarah padapentingnya pemenuhan kapabilitas Kohanudnas yang difokuskan padakemampuan menghalau sasaran udara sebelum memasuki Ambalat, serta perludidukung strategi penggelaran Alutsista secara efektif dengan kemampuan siaga1x24 jam/minggu guna mengantisipasi adanya fenomena ?gunung es?pelanggaran wilayah udara di Ambalat

---

ABSTRACTThis research purpose is to analyze the level of threat and vulnerability ofIndonesian airspace violations in Ambalat and scenario-capability-based airdefense to deal with them. The research is carried out using a mixed-method bycombining or associating the quantitative and qualitative forms. The result ofquantitative analysis through one sample t-test shows the difference between thethreat level set at 4 (category "high") and the higher measurement result, which is4.2098 (category "very high"), mainly characterized by Malaysia?s Desireindicator with score 4.55 (category "very high/acute"). Meanwhile, the result ofvulnerability analysis shows no difference between the "high" catagory set as 4,and the result of measurement which is also at "high" category scored 3.9811,which has the prominent indicator of Non-Material Losses Impact with the scoreof 4.43 (categorized as "very high/acute"). Furthermore, qualitative analysis isexecuted to explore the findings of the quantitative analysis, which the resultconfirms the finding of a very high threat level, about Malaysia?s intention toshow the consistency of its presence in order to strengthen its claim overAmbalat. As the solution, this research then run the scenario development whichthe result leads to the importance of compliance with Kohanudnas (National AirDefence Command) capability should focus on the ability to dispel air targetsbefore entering Ambalat, and needs to be supported with major weapons systemdeployment strategies effectively with the ability to standby 24 hours a day in aweek in anticipation of "iceberg" phenomenon of airspace violations in Ambalat"

"ABSTRAKIndonesia memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah daratan dan di atas wilayah perairan. Hal ini didasarkan pada Konvensi Chicago tahun 1944 dan diperkuat dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Namun hingga saat ini masih kerap terjadi pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat udara asing tidak berizin. Hal ini memaksa TNI AU untuk melakukan pemaksaan mendarat terhadap para pelanggar kedaulatan Indonesia. Namun sanksi yang dikenakan kepada para pelaku pelanggaran selama ini dianggap kurang maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ancaman yang timbul akibat pelanggaran wilayah udara Indonesia, kendala yang terjadi saat proses penindakan terhadap pelaku dan bagaimana pendelegasian FIR diatas Kepri, Batam dan Natuna kepada Singapura memberikan peluang terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan studi pustaka yang kemudian di analisa melalui cara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ancaman dapat terjadi dalam bentuk berupa ldquo;hostile intent/niat jahat rdquo; dan kedua adalah ldquo;hostile act/tindakan permusuhan rdquo; yang dilakukan oleh pihak asing/musuh. Kendala yang terjadi antara lain meliputi: keterbatasan alutsista TNI AU khususnya radar militer dan pesawat tempur, belum adanya kewenangan TNI AU sebagai penyidik dalam kasus pelanggaran wilayah udara yang beraspek pertahanan negara dan tidak ada sanksi dalam UU No.1/2009 tentang Penerbangan terkait pelanggaran wilayah udara. Pendelegasian FIR diatas Kepri, Batam dan Natuna memberikan peluang terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia dengan kerap kali terjadi pelanggaran wilayah udara akibat pesawat udara sipil asing yang melintasi wilayah tersebut hanya meminta izin dari Singapura dan mengabaikan pihak Indonesia sebagai negara yang dilintasi.

---

ABSTRACTIndonesia has complete and exclusive sovereignty over airspace over land area and above water territory. It is based on the Chicago Convention of 1944 and reinforced by national legislation. However, there are still frequent violations of Indonesian airspace by unlicensed foreign aircraft. This forced the Indonesian Air Force to forcedown of the sovereigns of Indonesian sovereignty. The purpose of this study is to determine what threats arise due to violations of Indonesian airspace, constrains that occur during the prosecution of perpetrators of violations and how the FIR delegation above Kepri, Batam and Natuna to Singapore provides opportunities for violations of Indonesian airspace. This research is done through qualitative method with data retrieval technique through interview and literature study which then analyzed by qualitative descriptive method. From the results of the study it was concluded that threats could occur in the form of hostile intent and secondly hostile act perpetrated by foreign parties enemies. Constraints that occur include the limitations of defense equipment, especially radar and fighter aircraft, the lack of authority of the Air Force as investigators in case of violations of airspace that has defense aspect of the state and there are no sanctions in Law No.1 2009 concerning Aviation related airspace violations aerial instrusion . The delegation of FIR over Kepri, Batam and Natuna provides opportunities for violations of Indonesian airspace with frequent airspace violations resulting from foreign civilian aircraft crossing the area soliciting permission from Singapore and ignoring the Indonesian side as a crossed country"