Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengetahui karakteristik PNS yang membayar zakat profesi di Badan Baitul Aceh Utara dan yang tidak membayar zakat profesi; (b) mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara PNS yang membayar dan yang tidak membayar zakat profesinya di Badan Baitul Mal; serta (c) mengetahui faktor-faktor apa raja yang mempengaruhi PNS Kabupaten Aceh Utara membayar serta tidak membayar zakat profesinya di Badan Baitul Mal.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer di mana data primer tersebut diperoleh dengan cara membuat kuisioner dan mendatangi larxgsung objek penelitian untuk mewawancarai responden dalam pengisian kuisioner. Adapun, teknik pengambilan sampel datanya menggunakan simple random sampling, yakni sebuah sampel yang besarnya n sedemikian rupa, sehingga setiap unit dalam sampel mempunyai peluang yang lama untuk di pilih. Sementara itu, terkait dengan tujuan penelitian di alas, maka metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi analisis diskriminan.Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa, pertama, karakteristik PNS yang membayar dan tidak membayar zakat, jika ditinjau dari aspek gender, lokasi tempat tinggal, status marital, pendapatan dan usia, maka hampir semua PNS mempunyai peluang yang Iebih besar untuk tidak membayar zakat profesi dari pada PNS yang membayar zakat profesi. Kedua, ada perbedaan yang signifikan antara PNS yang membayar dan tidak membayar zakat profesinya di Badan Baitul Mal_ Ketiga, Variabel yang membedakan perilaku PNS membayar atau tidak membayar zakat profesinya ke Badan Baitul Mal adalah variabel fasilitas dan pelayanan, pengetahuan agama, sosialisasi, pengetahuan zakat serta kualitas manajemen. Sedangkan, variabel citra lembaga, double tar maupun penerapan syariat Islam, temyata tidak masuk dalam fungsi diskriminan.

---

This research tends to (a) acknowledge the characteristics of civil servant who paid and did not pay their zakah of profession in Badan Baitul Mal of North Aceh Regency; (b) acknowledge which is there differences between both of them; and also (c) comprehend which are the factors influencing them to paid and did not pay their zakah of profession in Badan Baitul Mal of North Aceh Regency.The database used in this research is primary data taken from questionnaire model by asking into the respondents immediately. Meanwhile, technical sampling data using on it is simple random sampling, which guarantee each of sample data has similar chance. Considering the aims of this research, then,.ik undertakes discriminant analysis.The result shows that, firstly, the characteristic of civil servant who paid and did not pay their zakah of profession, if it discerns from gender, their address, marital status, income, and age, then almost all of them have a similar chance to did not pay their zakah in Badan Baitul Mal of North Aceh Regency. Secondly, there is a significant difference characteristic either who paid or who did not pay their obligation in zakah of profession. Thirdly, what makes it significant differences between both of them, are facility and services, comprehension of religion and zakah, and the least, management quality. While, other variables, such as institutional image, double tax and assembling of Sharia' Islam, was not comply with the prerequisite of discriminate analysis."

"Terjadinya dualisme peraturan antara Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dengan Pemerintah Pusat ada pada aturan perlakuan zakat di dalam pajak penghasilan. Muncul beberapa pandangan dari wajib pajak terkait terjadinya dualisme peraturan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi wajib pajak orang pribadi di Provinsi Aceh terkait perlakuan zakat sebagai kredit pajak penghasilan berdasarkan peraturan daerah dan untuk menganalisis alasan belum diterapkannya perlakuan zakat sebagai kredit pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan persepsi wajib pajak orang pribadi di Provinsi Aceh belum setuju apabila aturan zakat sebagai kredit pajak penghasilan diterapkan.

---

The dualism regulation between the Provincial Government of Aceh and the Central Government is on the rules of zakat treatment in income tax. There are some views of the taxpayer regarding these dualism. This study aims to analyze the perception of individual taxpayers in the Province of Aceh related to the zakat treatment as income tax credit based on local regulations and to analyze the reasons for not applying zakat treatment as income tax credit. This research uses descriptive quantitative method with data collection through questionnaire and in-depth interview. The result of this research is that based on perception of individual taxpayer in Aceh Province is not yet agree if zakat treatment as income tax credit applied."

"Secara teoritis, kemiskinan merupakan akibat dari praktek kebijakan ekonomi yang tak sesuai dengan azas keseimbangan. Islam menganggap disiplin ekonomi (pemanfaatan sumber daya produktif dengan pertimbangan efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat sosial) sebagai bagian atau salah satu aspek keseimbangan dalam tanggungjawab sosial yang harus dijaga. Fungsi ekonomi sebagai bagian dari tanggungjawab sosial sangat diutamakan dalam Islam demi tercapainya keharmonisan dalam hubungan aghniya-masakin (kaya-miskin). Dalam Islam, banyak mekanisme tanggungjawab sosial bisa dilaksanakan, antara lain melalui zakat, infak sedekah, wakaf, jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah, dan sebagainya. Tesis ini menaruh perhatian pada masalah pengelolaan dana zakat.Sesuai dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian tesis ini yang berkaitan dengan paradigma sosial, yaitu pendayagunaan dana zakat bagi pemberdayagunaan umat, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, menelusuri hubungan sebab-akibat sebagaimana berlaku dalam penelitian "fakta sosial' dan juga pemahaman mendalam (verstehen dalam istilah Weber). Metodologi ini lebih bersifat mementingkan aspek kedalaman, bukan hanya berorientasi pada keluasan cakupannya.Persoalan zakat yang menyimpan potensi ekonomi sangat besar dipandang panting melihat cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya. Kendali Islam mendorong setiap pribadi untuk bekerja secara cerdas, berkompetisi dan berprestasi, Islam juga menentang kerakusan, keserakahan, dan kepemilikan kekayaan secara berlebihan. Apabila seluruh mekanisme tanggungjawab sosial yang Islami itu benar-benar dilaksanakan, masyarakat Islam bisa menjadi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, dan terbebas dari segala bentuk ketimpangan sosial. Dalam penelitian ini ditemukan, bahwa ternyata terdapat empat model organisasi pengelola zakat, yaitu model birokrasi (pemerintah), model organisasi bisnis, model organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) dan model tradisional.Dalam hal penghimpunan dana zakat, sejumlah badan dan lembaga amil zakat yang menganut model birokrasi, model organisasi bisnis, dan model organisasi kemasyarakatan, telah mampu mengerahkan dana zakat dalam jumlah besar, dari ratusan juta rupiah hingga belasan miliar rupiah pertahun. Mereka mampu berbuat begitu karena mereka menerapkan prinsip dan proses manajemen pengelolaan zakat secara profesional. Pengelolaan zakat ditangani dengan perencanaan matang serta didukung suprastruktur dan infrastruktur yang memadai. Sementara itu, lembaga amil dengan model tradisional hanya mampu membuat kinerja konstan, dari tahun ke tahun tidak mengalami perkembangan berarti. Dalam hal pendayagunaan dana zakat, lembaga amil model organisasi bisnis dan model birokrasi sudah siap dengan rencana pendistribusian dan program pemberdayaan sehingga pemanfaatan dana zakat bisa dilakukan secara terarah. Hal ini antara lain disebabkan keunggulan manajemen mereka yang ditandai dengan penyusunan skala prioritas dalam pendayagunaan zakat yang dibuat atas dasar urgensi kebutuhan fakir-miskin dan Para asnaf lainnya. Selain itu, mereka juga menerapkan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan, dan terbuka bagi auditing oleh akuntan publik. Semua itu dituangkan dalam sistem dan prosedur kerja yang rapi.Yang masih menjadi kelemahan umum organisasi amil zakat adalah lemahnya upaya pengembangan jaringan antar-lembaga (aliansi strategis), serta kegiatan koordinasi, integrasi dan sinergi. Apabila aspek manajemen ini diperbaiki, perolehan dana zakat diperkirakan akan dapat ditingkatkan dan program pemberdayaan umat pun dapat dilaksanakan secara lebih luas dan lebih terarah.

---

Analysis on the Model of Zakah Fund Management in Indonesia: A Study on Zakah Fund Raising Agents and Institutions Theoretically, poverty is a phenomenon brought about by practices of economic policy that deviates the principle of equilibrium. Islam regards the economic discipline (the use of productive resources by taking into accounts of cost efficiency and most advantages of social utility) as part of equilibrium in the social responsibility. Economic function as part of social responsibility is urgently demanded by Islam in order to achieve a harmonious equilibrium in the relation-ship between the haves and the haves-not. In Islam, many social responsibility mechanisms can be performed among others through zakah, infak, sedekah, wakaf jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah, and so forth.

This thesis pays attention to the problems of zakah fund management. In accordance with the problem brought up in the research of this thesis that relates to the social paradigm (the utility of zakah fund for ummah empowerment), this research used qualitative methodology, tracing the cause-effect relationship as validated in the research on "social fact" and deep comprehension (versetehen as Weber saying). This methodology puts heavier stresses on the depth aspect, in addition to the breadth aspect.

The zakah problem hides a huge economic potential, so it is considered import-ant to view how it is utilized, based on its social function for the community interest that affects the haves and the haves-not communities. As we know that not only does Islam motivate every individual to work, compete and achieve smartly, but it also aggresses greediness, covetousness and exaggerate ownership of asset. If all the mechanisms of social responsibility is really carried out, the Islamic community can be the one with high level of prosperity, and free from any kinds of social deviation.

In this research, it was found that there are four models of zakah fund raising agents or institutions, namely the bureaucracy model, the business organization model, the non-government organization model and the traditional model.

In the case of zakah fund collection, a number of zakah fund raising agents or institutions with the bureaucracy model, the business organization model, the non-government organization model can mobilize zakah fund in a huge account, from hundreds million rupiah up to teens billions rupiah. They are able to do so now that they apply the principles and the processes of professional management. The zakah is tackled in Islamic shariah, with fine planning and supported further by sufficient infrastructures and supra-structures. Meanwhile, the zakah fund raising institutions with the traditional model can only make a constant performance, year after year they do not undertake a significant development.

In the case of zakah fund utility, the zakah fund raising agents or institutions with the bureaucracy model and the business organization model, usually prepare with planned distribution and empowerment programs so that the utility of the zakah fund can be performed in a directed manner. This is partly caused by their management excellence that is marked by the arrangement of priority scale in the use of the fund on the basis of the haves-not needs. Besides, they also apply the values of accountability and transparency in the finance management, and be open to audit by the public accountants. All it is detailed in the neat procedure and system.

That what is still a general weakness in the zakah fund raising organizations is the weak effort in inter-institutional network development (strategic alliance), as well as coordination, integration and synergism. If these aspects of management are mended, the mobilization of zakah fund will presumably be able to be increased and the empowerment programs for the community (ummah) can be performed in a broader scale."

"Dewasa ini usaha pembangunan masyarakat Islam dihadapkan kepada berbagai persoalan. Salah satu persoalan yang sangat penting diperhatikan adalah belum tersedianya sumber dana tetap yang terus-menerus dapat mendukung usaha pembangunan tersebut. Selama ini pembangunan tempat peribadatan dan sarana keagamaan, pendidikan, dakwah, pengkaderan dan pembinaan anak yatim dan fakir miskin pada umumnya terbentur masalah dana.Adapun dalam masalah dana pembangunan, Islam mengemukakan sejumlah konsep, antara lain zakat, infak, sadaqah, wakaf, dan harta agama lainnya. Dengan sumber dana agama tersebut sebenarnya umat Islam memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung perwujudan kesejahteraan ummat dan pembangunan. Salah satu dana keagamaan sebagaimana yang disebut di atas adalah zakat, rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh wajib zakat (muzakki)."

"Potensi Zakat di Indonesia dihitung sekitar Rp. 7,5 Triiyun, namun yang terealisasi di Badan Amil Zakat dan Lembaga Pengelola Zakat hanya sekitar Rp 250 Milyar per tahun. Penelitian PIRAC manyatakan bahwa diperkirakan total zakat yang dibayarkan masyarakat secara sendiri-sendiri mencapai angka sekitar 3,7 Trilyun. Rendahnya penerimaan zakat oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa Badan Amil Zakat Nasional pada kepuasan dan kepercayaan muzakki. Model yang digunakan adalah model penelitian Morgan dan Hunt (1994) menyatakan bahwa konsep pemasaran relasional yang berbasiskan kualitas jasa mempengaruhi kepuasan, kepercayaan dan komitmen nasabah dalam konteks perbankan. Penelitian dilakukan dengan metode Struktural Equation Model untuk mengetahui penggunaan model Morgan dan Hunt di bidang perbankan jika diterapkan dalam Badan Amil Zakat.The potential of zakah fund in Indonesia is counted around Rp. 7.5 Billions, but in real is only Rp 250 Millions per annual those have been collected by zakah foundation or institution. PIRAC research says total number of zakahs that people paid by self reached Rp 3.7 Billions. This problem is caused by the low level of knowledge in our people, and the low level of trust to pay zakah through institution.

The objective of this research is to know the influence of service quality of Badan Amil Zakat Nasional (National Institute of Zakat) on level of satisfaction and trust of zakah payer. Researcher uses Morgan and Hunt model (1994) to explain that relational marketing concept based on service quality will influence level of satisfaction, trust and commitment in banking context. This research is done by Structural Equation Model method to know how Morgan and Hunt model in banking field applied in zakah institution."

"Penelitian ini mengkaji penerapan komponen pengendalian internal The Committee Of Sponsoring Organization Framework for Internal Control (COSO) di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terhadap pendistribusian zakatnya. Analisis dilakukan di empat OPZ nasional yang dipilih berdasarkan klasifikasi pembentuknya yaitu DD, BAZNAS, LAZ BSM, LAZISMU. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak divisi pendistribusian dan divisi keuangan masing-masing OPZ. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar komponen pengendalian internal COSO telah diterapkan dengan baik. DD menerapkan sistem pengendalian internal distribusi zakat lebih baik dibandingkan yang lain. Secara umum, keempat OPZ memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam menerapkan pengendalian internal sesuai dengan lembaga pembentuknya.

---

This research studies implementation of The Committee Of Sponsoring Organization Framework for Internal Control (COSO)s component over zakat distribution at national alms institution. The samplings are four Alms Institution which selected based on the forming institution classification, which are DD, BAZNAS, LAZ BSM, LAZISMU. The data was from the interviews to distribution division and finance division. The result of this research shows that most of the component of internal control was well performed. DD is the best among them. These four alms institution have different condition of their performance based on their forming institution."

"Studi tentang zakat di Indonesia sejauh yang penulis amati kebanyakan berkutat pada manajemen pengelolaan zakat serta yang terkait dengan tinjauan keagamaan. Sedikit yang mengkaji zakat sudut pandang tinjauan sosial, kalaupun ada masih membatasi pada kegunaan zakat bagi kepentingan sosial. Sementara penelitian yang mengkaji tentang bagaimana aktivitas berzakat dan model pengelolaan yang dilakukan masyarakat serta bagaimana espektasi mereka terhadap bentuk pengelolaan zakat masih minim. Padahal zakat adalah aktivitas keagamaan yang melibatkan jumlah uang cukup banyak. Untuk itu penulis mencoba membuat gambaran aktivitas berzakat warga serta bagaimana mekanisme pengelolaan zakat yang sesuai menurut mereka. Zakat adalah sebuah ibadah wajib keagamaan kongkrit yang agak unik. Dikatakan unik karena mengandung alasan penjelasan yang sangat rasional dan berhubungan dengan status sosial dan ekonomi umat serta kesulitan hidup umat yang lain. Dengan keunikannya tersebut zakat menyimpan potensi berupa jumlah nominal uang yang akan bergantung dengan jumlah wajib zakat pada suatu wilayah negara. Dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, potensi zakat di Indonesia sangat besar. Tapi sayangnya potensi ini sejauh ini masih dibiarkan menjadi sekedar potensi yang tidak terkelola dengan baik.Konsep yang menjiwai penelitian ini adalah zakat memiliki fungsi yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat, bukan sekedar fungsi keagamaan apabila bisa dikelola dengan benar. Bagaimana aktivitas berzakat di RW 02 Keluarahan Tebet Barat, serta bentuk pengelola zakat seperti apa yang warga inginkan yang diteliti. Ada dua tujuan dari penelitian ini, pertama mencoba mengetahui bagaimana aktivitas berzakat dijalankan warga, sedang tujuan dengan menggunakan metode pengumpulan data survey terhadap 32 responden di 9 RT pada RW 02 Kelurahah Tebet Barat Jakarta Selatan, dibantu dengan wawancara mendalam serta studi literatur. Studi ini menggunakan analisa statistik SPSS dengan menggunakan tabel frekwuensi untuk menggambarkan secara rinci aktivitas berzakat yang dijalankan warga. Selanjutnya dengan menggunakan data survey dicoba dicari model Badan Amil Zakat seperti apa yang diinginkan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa aktivitas berzakat yang dilakukan warga menunjukan bahwa zakat baru memiliki fungsi keagamaan semata. Penjelasan Al'Quran yang mewajibkan umat muslim yang memiliki kekayaan lebih dari cukup untuk membayar zakat dengan harapan bisa menciptakan keseimbanagn dibidang perekonomian tidak meresap dalam benak wajib zakat. Wajib zakat hanya sekedar menjalankan kewajiban dalam berzakat. Zakat sebagai tindakan sosial muncul sebagai konsekwensi dari pilihan seseorang terhadap agama Islam. Zakat yang memiliki potensi untuk menjaga sistem sosial masyarakat agar tetap dalam keseimbangannya ternyata fungsinya terdomestikan oleh penghayatan ritual keagamaan. Dalam tradisi Fungsionalisme zakat hanya berfungsi menjaga tetap utuhnya sistem keagamaan, harapan Islam agar zakat mampu juga menjaga sistem sosial masyarakat tidak terpenuhi. Hal itu terjadi karena pesan zakat sudah tereduksi ditingkat pemahaman umat. Sementara menurut konsep tindakan rasionalnya Weber aktivitas berzakat umat muslim merupakan tindakan rasional yang berorintasi nilai. Dalam tipe tindakan Weber, bentuk tindakan semacam itu menunjukan bahwa aktivitas berzakat warga belum menunjukan tipe tindakan dari masyarakat yang sudah modern. Dimana masyarakat modern ditandai dengan tipe tindakan mayoritas berorientasi pada pencapaian tujuan. Badan Amil Zakat yang sanggup memberikan jaminan akuntabilitas dan kepercayaan menjadi pilihan bagi Badan Amil Zakat yang dipercaya mengelola dana zakat. Karena belum ada yang dianggap memenuhi standar tersebut wajib zakat masih memilih membayarkan zakatnya langsung ke penerima maupun ke masjid. Kebijakan perzakatan harus diarahkan pada upaya untuk membangun kesadaran tentang makna dari esensi zakat, sekaligus untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada wajib zakat. Dengan jumlah warga muslim mayoritas kalau dana zakat bisa dimanfaatkan demi kepentingan kaum miskin, paling tidak ada satu meknisme yang bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan umat."