Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Privatisasi merupakan issue yang hangat dalam dasawarsa terakhir di berbagai dunia ini, termasuk juga di Indonesia. Tulisan ini menyoroti aspek yuridis, ekonomis dan praktis pelaksanaan privatisasi di Indonesia, terutama privatisasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang semakin semariak pada saat ini. Selain itu tulisan ini menyoroti pula masalah manfaat dari pelaksanaan privatisasi BUMN itu sendiri."

"Tesis ini membahas tentang regulasi privatisasi dan pelaksanaa privatisasi dari PT Garuda Indonesia Tbk. Penelitian ini berfokus pada latar belakang Kondisi APBN (Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara) sering mengalami defisit, sehingga pemerintah mengatasinya dengan cara restukturnisasi dan privatisasi perusahaan, untuk melaksanakan privatisasi banyak kendala yang dihadapi yaitu intervensi dan dari birokrasi ditambah rongrongan dari politisi yang tidak dapat dicegah,karena tidak jelasnya fungsi dan peran masing-masing. Kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, serta melindungi masyarakat pemodal atau investor dan kebijakkan privatisasi BUMN tersebut masih mempunyai kelemahan, dimana dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP No.33 tahun 2005 jo PP No.59 tahun 2009 Tentang tata cara privatisasi persero tidak mengatur secara detail atau lengkap mengenai manajerial dari BUMN yang akan diprivatisasi serta tidak diaturnya bagaimana pengelolaan pihak swasta terhadap BUMN, sehingga tidak ada aturan main yang jelas mengenai pengelolaan manajerial sebelum dan sesudah terjadi privatisasi. Dalam kasus PT.Garuda IndonesiaTbk privatisasi sangat dibutuhkan untuk pembiayaan perusahaan. Tapi dalam pelaksanaannya perusahaan mendapat kendala dengan turunnya harga saham sehingga perusahaan sekuritas dirugikan untuk menyerap saham yang tidak laku. Jadi pemerintah harus lebih fokus dalam mengadakan privatisasi sehingga kasus seperti PT.Garuda Indonesia Tbk tidak terulang lagi.

---

This thesis discusses the regulation of privatization and privatization of PT Garuda Indonesia Tbk. This study focuses on the background condition of the State Budget often experience a deficit, so that the government deal with it restukturisatio and privatization of the company, to carry out the privatization of many of the constraints faced by the intervention and of the bureaucracy plus the undermining of politicians that can not be prevented, because unclear functions and roles of each. Legal certainty for the parties who conduct activities in capital markets, and to protect investors or the investor community and the policy of privatization of state enterprises still have a weakness, which in the Act No.19 of 2003 SOEs and Government Regulation No.33 of 2005 jo No.59 of 2009 on procedures for privatization limited company does not regulate in detail or details on managerial to be privatized and no regulation of how the management of private parties against the state, so there are no clear rules regarding managerial management before and after the privatization. In the case of privatization PT.Garuda Indonesia Tbk is needed to finance the company. But in actual firms have constraints with lower stock price so that securities firms harmed to absorb the unsold stock. So the government should focus more on privatization held that cases such as PT.Garuda Indonesia Tbk will not happen again."

"ABSTRAKKetentuan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan sebagaimana diatur dalam PBI No. 8/16/PBI/2000 tanggal 5 Oktober 2006 mengatur bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank. Berlakunya ketentuan tersebut menyebabkan Pemerintah Indonesia yang saat ini menjadi Pemegang Saham Pengendali di 4 (empat ) Bank BUMN yakni PT. Bank Mandiri. PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia dan PT. Bank Tabungan Negara perlu menyesuaikan struktur kepemilikannya. Terdapat 3 opsi sebagai jalan keluar bagi Pemerintah yakni (i) melakukan merger atau konsolidasi atas bank yang dibawah pengendaliannya (ii) mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya sehingga maksimal hanya menjadi PSP di 1 Bank atau (iii) membentuk Bank Holding Company. Dari 3 opsi yang tersedia, penulis berpendapat bahwa opsi privatisasi seluruh kepemilikan saham Pemerintah di Bank BUMN merupakan opsi yang terbaik dengan didasarkan pertimbangan (i) 2 (dua) opsi lainnya akan menghadapi kendala dalam pelaksanannya, (ii) Berbagai studi empiris menunjukkan terdapatnya korelasi negatif antara besarnya kepemilikan Pemerintah di bank dengan kinerjanya (iii) Kepemililkan Pemerintah di Bank BUMN memiliki beberapa sumber kelemahan yang dapat menghambat optimalisasi kinerja dan berpotensi membebani negara.

---

ABSTRACTSingle Presence Policy Regulation (Bank Indonesia Regulation No 8/16/PBI/2000 dated October 5, 2006), regulates that every party should only become a controlling owner in 1 (one) Bank. This regulation have an implication for Government of Indonesia who become a controlling owner in 4 (four) Bank which is PT. Bank Mandiri. PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia and PT. Bank Tabungan Negara. There are three options that could be a solution (i) merger or consolidation the Banks (ii) assign the Government shares, wholly or partly, to other party (privatization) and (iii) establish the Bank Holding Company. In line with this options, the writer have an opinion that privatization is the best solution to implemented the Single Presence Policy Regulation. This opinion based on some consideration which are (i) two other option will face problem in implementation, (ii) empirical studied have proved that there is a negative correlation between government shares in Banks and the Bank performance (iii) The are some weakness in line with the government of Indonesia shares in Bank that might hamper optimalization of the bank performance and potentially could affect to the Government budget."

"ABSTRAKKebijakan hukum Indonesia saat ini sangat bergantung kepada kebijakan kriminal.Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yangmencantumkan aspek hukum pidana. Ketergantungan kepada kebijakan kriminalini, tidak lagi menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium sehinggamenimbulkan overkriminalisasi. Terlebih lagi kebijakan kriminal ini masihmenempatkan sanksi pidana penjara sebagai primadona. Sehingga menyebabkanberbagai permasalahan di dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Berbagaipermasalahan ini menyebabkan krisis yang jarang menjadi perhatian akademisimaupun pemerintah. Di beberapa negara telah dikembangkan konsep privatisasipenjara untuk mengatasi krisis di sektor penjara yang terjadi di negara tersebut. DiIndonesia sendiri konsep privatisasi penjara ini merupakan konsep yang baru,sehingga apabila ingin diterapkan perlu dikaji secara mendalam. Penelitian inidilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud privatisasi penjaradi dalam sistem peradilan pidana, apakah dengan kondisi LembagaPemasyarakatan Indonesia saat ini dapat diterapkan privatisasi penjara, danfaktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan apabila ingin menerapkanprivatisasi penjara di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa yang dimaksud dengan privatisasi penjaraadalah keterlibatan pihak privat ke dalam sistem penjara yang selama inidimonopoli negara, privatisasi penjara ini dapat menggunakan dua bentuk yaitufull privatisasi atau hybrid sistem. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesiasaat ini telah mencapai tahap krisis, ini ditandai dengan overcrowded,ketidaksesuaian jumlah penghuni Lapas dengan petugas pemasyarakatan danketidakmampuan negara dalam mengoptimalkan anggaran. Untuk itu keterlibatanpihak privat dapat menjadi solusi bagi reformasi sistem pemasyarakatan. Untukmenerapkan privatisasi di sistem pemasyarakatan ada beberapa faktor yang harusdiperhatikan, yaitu tujuan pemidanaan, faktor normatif, dan sumber daya manusia.Di Indonesia ada dua model yang dapat dijadikan alternatif privatisasi LembagaPemasyarakatan, yang pertama Public Private Partnership dan yang keduapenjara privat non-profit.

---

ABSTRACTIndonesian law policy currently relies heavily on criminal policy. It can be seenfrom many laws and regulations that include aspects of criminal law. Addiction tothis criminal policy, criminal law is no longer placing asultimum remediumcausing over criminalitation.Moreover, this criminal policy still puts sanctionsimprisonment as a primadona. Thereby, it causes various problems in theIndonesian prison system. These problems led to a crisis that is rarely a concernfrom academia and government side. Several countries have developed theconcept of prison privatization in the sector to address the prison crisis thatoccurred in the country. In Indonesia the concept of prison privatization is a newconcept, so it still needs a depth study to apply it. This study was conducted toanswer the question what privatized prisons in the criminal justice system is,whether the condition of Indonesian's prisons privatization can be applied, andwhat factors should be considered to implement the privatization of prisons inIndonesia. This research was normative. Based on the results, the privatization ofprisons is the involvement of private parties in a prison system that has beenmonopolized by the government; prison privatization is to use two forms of fullprivatization or hybrid systems. Penitentiary conditions in Indonesia has reached acrisis stage, is characterized by overcrowded, prisons discrepancy with thenumber of occupants and the inability of the government penitentiary officers inoptimizing budgets. The involvement of private parties can be a solution to reformthe penal system. There are several factors to be considered to implementprivatization in the corrections system; such as the purpose of punishment,normative factors, and human resources. In Indonesia, there are two models whichcan be used as an alternative privatization of corrections, the first is Public PrivatePartnership and the second is non-profit private prisons."

"Tesis ini membahas pengaruh privatisasi yang dilakukan oleh BUMN Farmasi di Indonesia yaitu PT. Kimia Farma (Persero) Tbk dan PT. Indofarma (Persero) Tbk terhadap kinerja keuangan dan kinerja publik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas mengalami penurunan yang tidak signifikan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan penurunan yang signifikan pada PT. Indofarma (Persero) Tbk. Produktifitas dan Efisiensi serta level investasi pada dua BUMN Farmasi tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan solvabilitas mengalami penurunan yang signifikan pada PT. Kimia Farma (Persero) Tbk dan kenaikan yang tidak signifikan pada PT. Indofarma (Persero) Tbk. Indikator kinerja publik menunjukkan bahwa responden puas dengan pelayanan dan juga harga produk. Akan tetapi, soasialisasi dan corporate social resposibility tidak maksimal dilakukan. Responden menilai bahwa tidak ada pengaruh antara privatisasi dan kinerja publik.

---

This thesis discusses on the privatization effect regarding to financial and public performance of two pharmaceutical state-owned enterprises in Indonesia, namely PT. Kimia Farma (Persero) Tbk and PT. Indofarma (Persero) Tbk. This study is a descriptive & quantitative research. The result of this study indicate four important conclusion. First, Profitability PT Kimia Farma (Persero) has not significantly decreased, while PT. Indofarma (Persero) had a significant reduction. Second, Productivity, efficiency and level of investment of both company has increased and The solvency of PT. Kimia Farma (Persero) has significantly decreased and vice versa. Furthermore, public performance indicators have showed that the respondents were satisfied with both company`s services and product prices. However, socialization and corporate social responsibility has not been considered optimal. Respondents appraised that there is no correlation between privatization and public performance."

"Penelitian ini membahas peran dan strategi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) dalam upaya menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta. Beragam problematika pengelolaan layanan air oleh swasta telah memicu pembentukan koalisi yang terdiri dari berbagai macam organisasi masyarakat sipil, seperti LBH Jakarta, KRUHA, Solidaritas Perempuan, Walhi Jakarta, ICW, serta individu yang terdiri dari warga Jakarta yang menjadi korban swastanisasi air. Penelitian ini menggunakan konsep urban social movement dari Domaradzka (2018) dan teori movement action plan dari Moyer (2001) untuk menjelaskan tahapan, peran dan strategi KMMSAJ. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (in-depth interview) sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan, KMMSAJ dengan berbagai strateginya berhasil mengimplementasikan keseluruhan peran yang disebutkan oleh Moyer (2001), seperti melakukan konsolidasi masyarakat, melibatkan seluruh segmen masyarakat, membuat gugatan warga negara (citizen lawsuit), mengajukan petisi di Indonesia dan internasional, serta melakukan lobi. Pada tahun 2017 KMMSAJ berhasil memenangkan gugatan di Mahkamah Agung. Namun, MA kemudian melakukan pembatalan gugatan citizen lawsuit pada tahun 2018, yang mengakibatkan pemerintah kota DKI melakukan beberapa kebijakan yang menyebabkan swastanisasi air Jakarta belum sepenuhnya bisa dihentikan seperti tujuan KMMSAJ.

---

This research examines the role and strategies of the Coalition of Jakarta Residents Opposing Water Privatization (KMMSAJ) in efforts to stop water privatization policies in Jakarta. The numerous issues surrounding private water management have triggered the formation of a coalition comprising various civil society organizations, such as LBH, KRUHA, Solidaritas Perempuan, Walhi, and ICW, as well as individuals who are Jakarta residents affected by water privatization. This study utilizes Domaradzka's (2018) concept of urban social movement and Moyer's (2001) theory of movement action plan to explain the stages, roles, and strategies of KMMSAJ. The qualitative research methodology involves data collection through in-depth interviews as the primary data and a literature study as the secondary data. The findings of this research indicate that KMMSAJ, through its various strategies, has successfully implemented all the roles mentioned by Moyer (2001), such as community consolidation, engaging all segments, filing a citizen lawsuit, submitting petitions at national and international levels, and conducting lobbying efforts. In 2017, KMMSAJ won the suit at the Supreme Court. Unfortunately, the Supreme Court later revoked the citizen lawsuit in 2018, leading to several policies by the Jakarta city government that prevented the complete cessation of water privatization, as intended by KMMSAJ. f"