Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah era desentralisasi, pembangunan bidang kesebatan menjadi salah satu bidang kewenangan wajib yang diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan ketenman tersebut maka tanggungjawab pembangunan bidang kesehatan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Kewenangan ini juga meliputi hal pengelolaan perencanaan penganggaran dan penyediaan pendanaannya.Untuk melaksanakan pembangunan kesehatan di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran melalui APBD kabupaten. Namun demikian anggaran kesehatan yang dialokasikan pada dinas kesehatan kabupaten melalui APBD kabupaten ternyata masih rendah. Sedangkan permasalahan kesehatan di kabupaten ini cukup besar khususnya penyakit-penyakit menular.Penelitian ini merupakan suatu studi kebijakan pendanaan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan adalah pejabat Pemerintah Daerah dan unsur Legislatif informan tersebut adalah : Anggota DPRD (komisi D), Ka Bag Keuangan, Ka Bag Pembangunan, Pejabat Bappeda yang berkompeten, Kepala Dinas Kesehatan, Ka TU Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bag Keuangan dan Perencanaan Dinas Kesehatan, Kepala Seksi Data dan Infokes Dinas Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap bidang kesehatan belum mendalam. Peran yang dilakukan oleh pengambil keputusan sangat penting, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif dalam perencanaan penganggaran. Komitmen yang diberikan pada sektor kesehatan tidak konsisten yang teroermin pada rendahnya anggaran yang dialokasikan pada dinas kesehatan. Adanya sumber dana selain APBD kabupaten yang dialokasikan pada dinas kesehatan yang belum diketahui oleh pejabat pemerintah kabupaten yang berkompeten dalarn perencanaan penganggaran. Adanya usulan kegiatan dinas kesehatan yang belum diusulkan secara komprehensif.Penulis menyarankan agar dinas kesehatan melakukan advokasi pada jenjang yang paling dasar di tingkat kecamatan sampai jenjang pengambil keputusan di tingkat kabupaten dan jika perlu dapat menggunakan narasumber dari Propinsi Jawa Barat atau Departemen Kesehatan. Selain im menyarankan pada dinas kesehatan untuk menginformasikan dana-dana yang diterimanya serta meningkatkan kemampuan menyusun rencana kesehatan kabupaten secara terintegrasi dan komprehensif, termasuk pula mengintegrasikan pendanaan yang datang dari berbagai sumber."

"Sistem informasi geografis bidang kesehatan dapat digunakan untuk melihat status kesehatan (outcome) melakukan perencanaan program, perencanaan infrastruktur dan peralatan, untuk melihat kemajuan indikator kesehatan (sebagai sistem evaluasi & monitoring), melihat cakupan pelayanan kesehatan, dan hubungan antar sektor.Pemantauan wilayah setempat (PWS) adalah alat manajemen program KIA untuk memantau cakupan pelayanan KIA di suatu wilayah (Puskesmas/kecamatan) secara terus menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat lerhadap wilayah yang cakupan pelayanan KIA nya masih rendah.Kabupaten Majalengka telah lama melaksanakan program KIA namun masih memiliki permasalahan sistem informasi, diantaranya masih belum baiknya dalam penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan akurat.Tujuan dikembangkannya SIG PWS KIA adalah guna menghasilkan informasi yang berkualitas dalam rangka membantu para pengambil kebijakan dalam melakukan evaluasi dan intervensi program kesehatan ibu dan anak secara cepat, tepat dan akurat di Kabupaten Majalengka.Pengembangan SIG PWS KIA ini mengikuti tahapan siklus hidup pengembangan sistem (system developmemf Iife cycles) yang dibatasi sampai pada tahap implementasi sistem (ujicoba prototype).Hasil uji kelayakan (feasibility study) pengembangan SIG PWS KIA di Kabupaten Majalengka dilihat dari aspek kelayakan ekonomis, teknis, operasi maupun organisasi cukup layak untuk dikembangkan.Hasil wawancara menyatakan bahwa sebenamya data yang dihasilkan dari sistem pelaporan PWS KIA yang telah berjalan selama ini sudah cukup memadai. Hanya perlu di tambahkannya beberapa indikator penunjang seperti kualitas pelayanan ANC, dikarenakan saat tidak adanya instrumen rutin dalam laporan yang melihat kualitas pelayanan ANC oleh Bidan. DO Pelayanan ANC yang tidak tersedia dalam Iaporan PWS, Kantong taksiran partus dan kunjungan luar wilayah, distribusi kematian ibu dan bayi berdasarkan penyebab, waktu terjadinya dan penolongnya yang belum tersedia secara rutin pada laporan PWS bulanan. Juga disetujui jika output SIG PWS KIA berupa peta geografis, yang memperlihatkan status kerawanan tertentu di suatu daerah.Sistem Informasi Geografis PWS KIA di Kabupaten Majalengka dapat berjalan dengan baik di seluruh Puskesmas jika ada beberapa prasyarat di antaranya adalah : Semua Bidan di desa I di puskesmas melakukan pengisian kartu ibu, kohor bayi dan format autopsi verbal dengan baik dan benar, tersedianya sarana komputer di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan, tenaga pengelola SIG PWS KIA di Puskesrnas maupun di Dinas harus terlatih terlebih dahulu Software SIG PWS KIA."

"Dalam pembangunan memasuki era industrialisasi akan menyebabkan timbulnya masalah ketenaga kerjaan, termasuk dampaknya terhadap kesehatan para pekerja. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu dipikirkan adanya suatu sistem informasi kesehatan, dalam hal ini sistem informasi kesehatan kerja yang dapat menunjang hal tersebut diatas. Sebagai contoh dipilih Pertamina, suatu BUMN yang dinyatakan sehat dan telah lama menerapkan sistem informasi kesehatan kerja dilingkungannya. Studi ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran sistem informasi pelayanan kesehatan kerja di Pertamina, bagaimana susunan organisasinya, pencatatan dan pengolahan data dan masalah yang timbul sehubungan dengan kegiatan ini. Juga dilihat bagaimana penggunaan informasi yang tersedia di SIK kerjanya sehubungan dengan fungsi manajemen dan program kesehatan keqia di Pertamina. Dengan menggunakan rancangan yang bersifat observasional, dengan pendekatan kualitatif studi ini mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari informan( 10 orang ), direkam dalam tape recorder, dan setelah ditulis dikonfirmasikan kembali ke informan tersebut. Data sekunder dikumpulkan dari arsip yang ada di Dinas Kesehatan Pertamina. Dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa informasi yang dibutuhkan pada umumnya tersedia di SIK, kecuali informasi tentang program promotif yang sebagian besar tersedia pada sistem informasi kesehatan yang lain. Dalam hubungannya dengan fungsi manajemen, untuk fungsi perencanaan dari laporan yang tersedia 40 % digunakan; sedangkan untuk fungsi penggerakan pelaksanaan 83 % digunakan dari SIK yang ada Sehubungan dengan fungsi pengawasan, pengendalian dan evaluasi , 52, 63 % informasi didapat dari SIK yang ada. Dalam hubungannya dengan program kesehatan kerja, dapat dijabarkan sebagai berikut :- Program promotif : informasi yang torsedia dalam SIK kerja belum dapat memberikan gambaran yang menyeluruh.- Program preventif : informasi yang tersedia dalam SIK kerja hanya memberikan gambaran sebagian dari program preventit] tctapi tersedia di SIK yang lain.- Program kuratif dan Rehabilitatif : informasi yang dapat diperoleh dari SIK yang tersedia cukup lengkap dan rinci, karena pada dasarnya banyak program kesehatan kerja di Pertamina yang bersifat kuratif. Dari penelitian ini diharapkan dapat diambil sebagai contoh untuk mengembangkan suatu sistem informasi kesehatan kerja di Departemen Kesehatan.

---

During industrialization era, man power problem will emerge, including its effect on the health of the workers. To anticipate that problem, a health information system has to be developed, in this case on the occupational health infomation system Pertamina has been chosen as a case, for it is agovemment owned company that has been declared as healthy and which has applied occupational health infomation system in its environment for a long time.

The aim of this study was to describe the occupational health service information system in Penamina, its organization, data recording and management, and problem which arise from this activities. This study described also how the information from the system are used in relation with the management function and occupational health program in Pertamina.

This was an obsetvational study, with qualitative approach, which collected primary and secondary data. Primary data were given by informer, recorded with tape recorder, then writen and confirmed by the informer. Secondary data were gathered from the archives ofthe Pertamina's Health Department.

This study revealed that the information needed generally were already existed in the occupational health information system, with the exception ofthe information of promotive program. The laster could be found in other health information system.

In its relation with management function, for planning function, 40 % ofthe report were used, while for organizing 83 % of the data were used For monitoring, controlling and evaluation, 52.63 % of informations were acquired from the occupational health system. In its relation with occupational health program, it could be stated as follows:

- Promotive program : information from the occupational health system could not yet give an over all picture.

- Preventive program : information nom the system could only give apartial picture ofthe preventive program. However other information could be found in another health information system

- Curative and rehabilitative program : complete and detailed information could be found in the system, for most of the occupational health program in Pertamina in reality are curative.

It is hoped that this study could be used as an example to develope an occupational health information system in the Department of Health."

"ABSTRAKKesenjangan Pembiayaan Program Gizi Pada Dinas KesehatanKabupaten Bekasi Tahun 2016-2017Penanganan masalah gizi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumberdayamanusia. Salah satu input untuk dapat mencapai target Standar Pelayanan Minimal SPM program gizi adalah kecukupan pendanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuikesenjangan kebutuhan pembiayaan yang membandingkan antara kebutuhan berdasarkanperhitungan biaya SPM dengan realisasi belanja program gizi di tahun 2016 dan 2017.Penelitian ini juga sekaligus mendapat gambaran proses perencanaan, penganggaran dankesenjangan anggaran yang ada. Penelitian kualitatif ini menggunakan rancangan potonglintang. Hasil penelitian menunjukkan adanya kenaikan realisasi anggaran program giziyang cukup tinggi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dari Rp 3.931.449.461 di tahun2016 menjadi Rp. 9.146.251.165 di tahun 2017. Pemanfaatan realisasi anggaran tersebutpaling banyak digunakan untuk kegiatan preventif berupa pemberian makanan tambahanuntuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis KEK dan balita kurus yaitu sebesar 66,55 pada tahun 2016 dan sebesar 59,35 di tahun 2017. Hasil penelitian ini mengungkapbahwa total realisasi belanja lebih besar daripada total kebutuhan biaya berdasarkan SPM.Besarnya kebutuhan biaya SPM program gizi tahun 2016 dari 4 jenis pelayanan dasardalam SPM adalah sebesar Rp 1.779.095.450 pada tahun 2016 dan Rp. 2.347.821.493tahun 2017. Terdapat kelebihan sebesar Rp. 2.152.354.011 pada tahun 2016 dan Rp.6.798.429.672 pada tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara mendalam diketahuibahwa dalam proses perencanaan sudah dilakukan analisa masalah, penetapan tujuan dandilakukan identifikasi kegiatan. Proses penganggaran yang dilakukan sudah berbasiskinerja karena telah membuat anggaran berdasarkan skala prioritas dan telah menetapkanindikator kinerja.Kata Kunci: Kesenjangan biaya, Program Gizi, Perencanaan Penganggaran.

---

ABSTRACT Budgeting Gap on Nutrition Program at Bekasi MunicipalHealth Office in 2016 2017Increasing nutrition and overcoming the issues surrounding it is essential in increasingthe quality of human resources in Indonesia. One of the important input aspects to achieveminimum standard services SPM is sufficient budget allocation. This study aims touncover the discrepancy between budget realization and budget estimations of minimumstandard services SPM for the nutrition program in 2016 and 2017 as well as tounderstand the planning and budgeting process. This was a qualitative study with a crosssectional design, utilizing resources of financial data and program implementation.Results of the study revealed that budget realization of nutrition program at BekasiMunicipal Health Office in 2016 and 2017 were Rp 3,931,449,461 and Rp. 9,146,251,165respectively. The majority of the budget was directed to preventive programs where in2016 comprised of 66.55 and in 2017 was 59.35 of the total nutrition budget. Totalspending realized was higher than the yearly total budget estimations based on minimumstandard services SPM . There was excess in budget in 2016 of Rp. 2,152,354,011 andRp. 6,798,429,672 in 2017. In depth interviews revealed the planning process alreadyincludes extensive problem analysis, objective determination and activities identification.The budgeting process is already based on work performance due to it priority scalebudgets and established. Bekasi Municipal Health Office should continue to pursue itscommitment in improving health budget planning and budget efficiency.Key words Budget Gap, Nutrition Program,Health Planning and Budgeting"

"Skripsi ini membahas tentang peran Posyandu dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak, khususnya di Jawa Barat. Masih tingginya angka kematian bayi dan balita serta angka kelahiran yang belum didukung dengan sistem pelayanan kesehatan yang efektif, mendorong Pemerintah Orde Baru mencanangkan program Posyandu. Di sisi lain, digalakkannya program ini juga menjadi wujud kebijakan pemerintah untuk mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan beberapa upaya program kesehatan yang dilakukan di bawah kepemimpinan Soeharto. Bagian kedua menjelaskan kondisi masyarakat dan perkembangan Posyandu di Jawa Barat, serta dibahas pula masalah kesehatan ibu dan anak di daerah tersebut. Bagian ketiga menjelaskan pelaksanaan Posyandu dan kendala yang dihadapi, serta pencapaiannya.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Posyandu nyatanya telah berhasil menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan angka harapan hidup, serta memperoleh tanggapan positif dari berbagai pihak. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian sejarah dan berbagai sumber primer, sumber sekunder, serta sumber lisan.

---

This undergraduate thesis discusses about the role of Posyandu which sought to improve Maternal and Child Health (MCH), especially ones located in West Java. Caused by increasing growth of mortality rate of infants and children under five, as well as birth rate that had not been supported by an effective health care system, New Order government had encouraged to proclaim Posyandu program. On the other hand, this program also promoted to be a manifestation of government?s policy to encourage people?s participation in health development.

This research contains of three sections. The first one explains several efforts of health programs implemented under Soeharto?s regime. The second one explains the condition of society and development of Posyandu in West Java, thus discuss MCH issue on the region. The last section explains implementation of Posyandu and obstacles encountered, as well as the achievement.

The result of this research indicate that the existence of Posyandu certainly had gained successful decreasing infant mortality rate and increasing life expectation. Not to mention Posyandu had gained positive responses from various parties as well. This research defined as qualitative studies using historical research method with some primary sources, secondary sources, and verbal sources."

"Sektor konstruksi merupakan sektor penyumbang kecelakaan tertinggi di Indonesia dan kasus terbanyak terjadi pada konstruksi bangunan gedung. Salah satu pekerjaan dalam konstruksi bangunan gedung ialah pengecoran yang merupakan pekerjaan krusial dan perlu diperhatikan dalam suatu pembangunan karena akan menentukan kekuatan struktur bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada proses pengecoran gedung perkantoran X. Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitik dengan pendekatan analisis risiko kualitatif menggunakan Job Hazard Analysis dan analisis risiko semi kuantitatif yang mengacu pada AS/NZS 4360:2004 tentang Risk Management. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 96 risiko yang dinilai, 28 risiko diantaranya termasuk ke dalam kategori tingkat very high, seperti risiko terjatuh dari ketinggian, terpajan adukan beton, terpajan cairan curing compound, tertimpa material seperti alas balok dan besi, tersetrum vibrator dan mengalami hand arm vibration syndrome sehingga diperlukan tindakan pengendalian risiko untuk mengurangi tingkat risiko agar masuk ke dalam risiko yang dapat diterima.

---

The construction sector is the highest accident contributor sector in Indonesia and the most cases occur in the construction of buildings. One of the jobs in building construction is casting which is a crucial job and needs to be considered in a construction since it will determine the strength of the building structure. This study aims to manage occupational health and safety risks in the casting process of office building X. This study was a descriptive analytical study with a qualitative risk analysis approach using Job Hazard Analysis and semi-quantitative risk analysis referring to AS/NZS 4360:2004 concerning Risk Management. The result of the study shows that of the 96 assessed risks, 28 of them are categorized as very high; such as, the risk of falling from height, exposure to concrete mix, exposure to curing compound liquid, being hit by materials; such as, pedestal and iron, being electrocuted by a vibrator and experiencing a hand-arm vibration syndrome. Thus, risk control measures are needed in order to reduce the level of risk so that it falls into an acceptable risk.

"

"ABSTRAKKeberhasilan pembangunan kesehatan yang merupakan penunjang keberhasilanpembangunan nasional sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan danpenganggaran. Namun, dalam prosesnya perencanaan dan penganggaran kesehatantidak lepas dari berbagai kendala dan juga faktor yang mempengaruhi. Kebutuhanakan suatu sistem perencanaan dan penganggaran yang memadai dirasa perlu agarpemanfaatan anggaran dan sumber daya lainnya dapat dilakukan secara efektif danefisien. Penelitian ini bertujuan untuk membangun prototipe sistem pendukungkeputusan dalam proses pengalokasian anggaran bersumber APBN bagi RSUD danDinkes Kabupaten/Kota yang saat ini dialokasikan melalui anggaran DAK Reguler.Metode pengembangan sistem informasi menggunakan pendekatan SystemDevelopment Life Cycle (SDLC) dengan metode prototipe. Hasil pengembangansistem informasi berupa prototipe berbasis online dengan hasil luaran berupametode penentuan alokasi anggaran berbasis equity, equality dan adequacy yangdapat menjadi masukan dalam proses penetapan kebijakan pengalokasian anggaranDAK. Pengembangan prototipe ini menggunakan bahasa pemrograman PHP danbasis data MySQL versi 5.7. Keunggulan prototipe yang dihasilkan yaitu mampumembantu proses penetapan kebijakan dengan memberikan suatu modelpengalokasian anggaran yang objektif berdasarkan pada suatu rumusan, prinsipmaupun kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Keberlangsungan penerapansistem ini memerlukan komitmen serta dukungan dari para stakeholder yang dalamhal ini adalah para pemegang kebijakan di lingkungan Direktorat JenderalPelayanan Kesehatan.

---

ABSTRACTThe successfull of health development which is to support the successfull of nationaldevelopment determined by the quality of planning and budgeting. However, theprocess of health planning and budgeting can not be separated from the effect ofvarious obstacles and factors. The needs of an adequate planning and budgetingsystem is required so the utilization of budget and other resources can be usedeffectively and efficiently. This research aims to develop a prototype of decisionsupport system to support the process of allocation budgeting for hospitals anddistrict / city health offices from the state budget source that is currently allocatedthrough the DAK Regular. The Information system development method is usingSystem Development Life Cycle (SDLC) approach with prototype method. Theresult of the information system development is an online based prototype and theoutput of the system is a method of budgeting allocation determination based onequity, equality and adequacy that can be used as an input for the process of DAKallocation determination. This prototype development is using PHP programminglanguage and MySQL 5.7 database. The advantages of the prototype developmentis able to assist the process of policy determination by providing an objectivebudgeting allocation model based on a formulation, principles and criteria that canbe accounted. The continuous of this system implementation requires a commitmentand support from stakeholders which in this case are policyholders in DirectorateGeneral of Health Services."

"Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban, Salah satu hak tersebut yaitu tiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta terjangkau. Sehingga, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk memenuhinya dengan cara melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana dan tenaga pelayanan kesehatan (Presiden Republik Indonesia, 2009). Pelayanan kesehatan berfungsi untuk mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Pemerintah pusat mendelegasikan kepada pemerintah daerah dengan membentuk badan berwenang di masing-masing daerah untuk mengurus bidang kesehatan sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 11-29 Januari 2016 dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran dan fungsi profesi apoteker di Suku Dinas Kesehatan, serta memberikan pengalaman bagi calon apoteker dalam menjalankan tugas tersebut.

---

Every Indonesian citizen has rights and obligations, One of these rights is that every citizen is entitled to health services which are safe, quality and affordable. Thus, the central government has an obligation to fulfill it by guidance, supervision and control of facilities and health care personnel (the President of the Republic of Indonesia, 2009). Health care functions to achieve the highest degree of health. The central government delegate to local governments to establish regulatory authorities in each region to take care of the health sector since the introduction of regional autonomy in Indonesia. Dept. of State has the task of carrying out activities in the promotion and development of public health. Therefore, Pharmacist Profession Program Faculty of Pharmacy, University of Indonesia in cooperation with the Dept. of Health West Jakarta Administration held Pharmacists Profession Internship. Internship activity was held on 11 to 29 January 2016, with the aim to provide an overview of the role and function of the pharmacist profession in the Dept. of Health, as well as providing experience for prospective pharmacists to undertake these duties."

"ABSTRAKKlinik pratama sebagai salah satu Provider Pelayanan Kesehatan (PPK) BPJS Kesehatan dari sektor swasta berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, partisipasi klinik pratama dalam menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan di beberapa wilayah masih rendah apabila dilihat berdasarkan rasio dokter/peserta. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan jumlah peserta JKN yang terdaftar pada Puskesmas dan klinik pratama. Penilitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi keputusan klinik pratama dalam menjadi FKTP BPJS Kesehatan.

---

ABSTRACTKlinik pratama as one of the health care provider of BPJS Kesehatan from private sector plays an essential role in providing health care to the members of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Yet, the participation rate of klinik pratama is still deemed as low in several areas compared to the availability of doctors and participants. As the implication, there is a gap in term of scattered numbers for the members of JKN who are registered in Puskesmas and Klink Pratama. Therefore, this qualitative research is aimed to find out the root cause that affect the decision making of Klink Pratama to be the Authorized Primary Care Facility for BPJS Kesehatan."

"Pelaporan pelayanan KIA secara rutin setiap bulan telah dilakukan oleh puskesmas di Kota Tangerang, waiaupun masih ada yang belum tepat waktu. Laporan pelayanan KIA puskesmas berasal dari PWS KIA dan LB3 Puskesmas. Laporan texsebut merupakan alat manajemen program KIA untuk memantau calcupan pelayanan KIA diwilayah kexja puskesmas.Pemanfaatan laporan tersebut sudah dilakukau dalam memantau dan mengevaluasi program KIA di puskesmas. Analisis terhadap laporan tersebut sudah dilakukan dalam bentuk narasi, tabel atau grafik, demikian juga umpan balik ke puskesmas dilakukan melalui supervisi atap rapat rutin tiga bulanan di Seksi KIA dan KB. Namun demikian, analisis terhadap cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA dimasing-masing puskesmas belum optimal dilakukan. Dengan aglanya evaluasi program KIA dengan analisis spasial maka dapat diketahui keterkaitan tingkat cakupan pelayanau KIA dengan ketersediaan layanan KIA di setiap puskesmas. Hasil analisis tersebut ditampilkan dalam bentuk peta tematik sehingga lebih memudahkan bagi manajemen dalam melakukan evaluasi program KIA.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan plating posisi puskesmas dalam peta. Pengembangan sistem menggunakan pendekatan analisis sistem mulai dari mengidentitikasi masalah sampai pada menentukan data yang dibutuhkan sistem. Kemudian mendisain sisten; mulai dari pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta perancangan program aplikasinya. Tahap selanjutnya dilakukan analisis spasial.Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya prototipe pengembangan analisis spasial PWS KIA secara komputerisasi dengan menghasilkan informagsi dalam bentuk peta cakupan pelayanan KIA dikaitkan dengan ketersediaan layanan KIA. Berdasarkan hasil tersebut puskesmas yang ada di Kota Tangerang dapat diklasiiikasikan berdasarkan tingkat cakupan indikator KIA dan ketersediaan pelayanan KIA.Ada 8 puskesmas dengan tingkat cakupan indikator KIA masuk kategori baik dan 4 diantaranya adalah ketersediaan pelayanan KIA-nya kurang yaitu Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari dan Jatiuwung. Sebaliknya ada 7 puskesmas dengan indikator KIA kurang dan 4 diantaranya ketersediaan pelayanan KIA cukup yaitu Puskesmas Jurumudi Baru, Gembor, Kedaung Wetan dan Pasar Baru.

---

Reporting of MCH services regularly each month had been undertaken by Tangerang City community health center (puskesmas), although it was not reported on time. Puskesmas MCH service taken from MCH Local Area Monitoring (Pemarztauan Wilayah Setempat) and MCH/Family Planning Monthly Report (LB3). These reports are a management tool for monitoring of MCH services coverage at puskesmas working area.

The reports had been utilized in monitoring and evaluating of MCH Program at puskesmas. Then, it analyzed in types of narration, table, and graphic. In addition, the feed back to puskesmas given by supervision or three-monthly regular meeting at MCH Section and Family Planning. However, analysis for MCH service coverage related to the availability of MCH services in each puskesmas had not been implemented optimally.

Through MCH Program evaluation with spatial analysis, the association between MCH service coverage level and its availability in each puskesmas known. The result of analysis presented in thematic map in order to facilitate evaluation of MCH Program by management.

Data collection methods are observation, interview, and plotting of puskesmas in map. The system development using system analysis approach starting from the problem identification until data determination needed by system. Then, system design starting fiom data collection, analysis, and presentation and also the design of application program. The final step is spatial analysis.

The product of research is prototype of MCH Local Area Monitoring (Pemanfauan Wilayah Serempat) spatial analysis development by computerization. The prototype of information is map of MCH service coverage related to the MCH Program availability. Hence, all puskesmas in Tangerang City classified based on the level of MCH indicator coverage and its availability.

There were 8 puskesmas with its MCH indicator coverage level put in good category and four of them have poor MCH availability, namely Puskesmas Cipondoh, Kunciran, Neglasari, and Jatiuwung. In contrary, there were 7 puskesmas with poor MCH indicator. Four of them have enough the availabilities of MCH service i.e. Puskesmas Jurumudi Barn, Gembor, Kedaung Wetan and Pasar Baru."