Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Belakangan semakin marak kasus kasus seperti Enron melanda Indonesia yaitu kecurangan dalam pelaporan laporan keuangan. Pertanyaan mendasar mengamati kecurangan. Beberapa studi yang pernah dilakukan ternyata menyimpulkan penyebab utama kecurangan pelaporan keuangan adalah manajemen perusahaan itu sendiri khususnya manajemen puncak. Karenanya perusahaan perlu mempunyai strategi mengatasi masalah tersebut dan seperti Amerika Serikat dimana pera otoritas khususnya SEC begitu serius maka Bapepam dan Departemen terkait secara terpadu melakukan penyempurnaan kebijakan-kebijakan yang ada dan tindakan enforcement."

"We still see many communication graduates with little business knowledge and business graduates with little communication knowledge. This schism leads communication scholars to assume that better communication is an end in itself while management see it as a means to an end it must somehow contribute to the bottom line. How can strategic communication and public relations support corporations? What can communicators learn from management disciplines? Moreover, how should universities and business schools deal with the need to integrate research and education from different disciplines to advance the field? This book addresses these challenges and offers some answers. The contributions from primarily European countries were selected from a large number of peer-reviewed contributions for the 2015 congress of the European Public Relations Education and Research Association hosted by BI Norwegian Business School in Oslo. The chapters explore challenges of linking both fields; discuss research focusing on communication, leadership and organisational goals; and present findings from current research in corporate communication."

"TKI yang tersebar di luar negeri berpotensi menimbulkan munculnya kasus termasuk kasus ancaman hukuman mati yang dapat berubah menjadi krisis bagi Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu penting dilakukan analisis manajemen komunikasi krisis agar penanganan krisis dapat dilakukan secara optimal.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan paradigma post-positivisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kementerian Luar Negeri melakukan manajemen komunikasi krisis ketika menghadapi krisis pada level pre-crisis, crisis dan post-crisis serta untuk mengetahui pemilihan crisis response strategy yang digunakan oleh Kementerian Luar Negeri dikaitkan dengan jenis krisis dan atribusi tanggung jawab dalam kerangka Situational Crisis Communication Theory SCCT. Penelitian ini mengambil data dari wawancara berbagai sumber, media pemberitaan, dan dokumen pendukung lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri belum secara optimal menerapkan manajemen komunikasi krisis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidaksamaan konsep dengan hasil penelitian di level pre-crisis. Namun pelaksanaan manjemen komunikasi krisis pada level crisis dan post-crisis telah dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya ditemui bahwa dengan jenis krisis victim cluster kategori rumor dan accidental cluster dengan kategori challenge, attribution level of crisis responsibility yang melekat pada Kementerian Luar Negeri adalah sangat sedikit dan rendah namun adanya desakan dan demo menjadikan beban tanggung jawab Kementerian Luar Negeri menjadi besar. Dengan jenis krisis dan attribution level of crisis responsilibity tersebut, Kementerian Luar Negeri menggunakan strategi: a Deny Strategy yaitu scapegoat; b Diminish Strategy yaitu justification; c Reinforcing Strategy yaitu reminder dan ingratiation; d Diversionary strategy yaitu concession; dan e Vocal commiseration yaitu concern.

---

Indonesian workers spread all over the world potentially face cases including death sentenced case of which it can lead to crisis for Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Hence, it rsquo s essential to have crisis communication management analized in order to optimalize the crisis management. It is a descriptive qualitative research that uses post positivism paradigm.

The purposes of this research is to know how Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia executes crisis communication management at the level of pre crisis, crisis and post crisis as well as to know the selection of crisis response strategy linked to the crisis types and attribution level of crisis responsibility in the frame of Situational Crisis Communication Theory SCCT.

This research collects data from interviews, news media and other supporting documents. It found that Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia is not optimal in implementing crisis communication management. It is shown by the dissimilarity between the concept and the research finding at the level of pre crisis. Yet, the crisis communication management in the level of crisis and post crisis has been optimally implemented.

Besides, it is found that the crisis type of which Ministry of Foreign Affairs faced is victim cluster rumour and accidental cluster challenge. Related to the type of crisis faced by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia has very little and low of attribution level of crisis responsibility, however due to demo and pressure from external parties, the level of crisis responsibility becomes strong. Based on the crisis types and attribution level of crisis responsibility attached, Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia uses strategies including a deny strategy scapegoat b Diminish strategy justification c Reinforcing strategy reminder and ingratiation d Diversionary strategy concession and e vocal commiseration concern."

"ABSTRAKKurang dan lemahnya komunikasi merupakan salah satu penyebab yangmempengaruhi keterlambatan waktu pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untukmengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dominan dalam penerapan manajemenkomunikasi pada proyek konstruksi bangunan tingkat tinggi agar bisa dicaritindakan responnya. Melalui metode survey terhadap proyek konstruksibangunan tingkat tinggi untuk mengetahui peristiwa risiko yang selanjutnyadianalisis berdasarkan ISO 31000 untuk mengetahui peringkat risikonya (risklevel). Untuk menganalisis faktor risiko dominan digunakan metode korelasiantara risiko yang muncul dengan kinerja waktu proyek dari metode survey. Darihasil penelitian didapatkan 25 faktor risiko dominan dalam penerapan manajemenkomunikasi pada proyek konstruksi bangunan tingkat tinggi yang berpengaruhterhadap kinerja waktu pelaksanaan

---

ABSTRACTLess and lack of communication is one of the causes that affect the execution timedelays. This study aimed to identify the risk factors dominant in the application ofcommunication management at construction projects of highrise building in orderto look for response actions. With survey methods at construction projects ofhighrise building to knowing of a risks to be further analyzed based on the ISO31000 to determine risk ratings (risk level). To analyze the risk factors usedcorrelation method between the dominant risks with project time performancefrom survey method. From the results, it found 25 dominant risk factors in theapplication of management communication at the construction projects of highrisebuilding that affect the execution time performance"

"Perkembangan pembangunan suatu negara akan memberikan dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat yang meliputi berbagai bidang dan aspek kehidupan. Dengan adanya perkembangan ini memaksa kita untuk dapat menyediakan fasilitas yang cukup memadai guna menunjang dan memenuhi segala kebutuhan hidup yang semakin meningkat pula. Salah satu wujud sarana sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat tersebut seperti tempat tinggal/hunian, pusat perbelanjaan, dan perkantoran adalah dengan adanya proyek pembangunan Residence Grand Indonesia di Jakarta.Keterlambatan pelaksanaan yang terjadi pada proyek konstruksi sangat berhubungan erat dengan proses komunikasi, untuk itu perlu dilakukan penerapan manajemen komunikasi pada suatu proyek agar dapat memperbaiki kinerja proyek dan mengatasi keterlambatan dengan cara yang efektif dan efisien.Metode analisa yang digunakan untuk menguji variabel didalam penelitian ini adalah metode Analytical Hierarchy process (AHP), yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari faktor?faktor komunikasi yang berpengaruh terhadap penyimpangan kinerja waktu dengan memberikan peringkat/rangking dari hasil survey yang didapat.Dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan didapat faktor kualitas komunikasi yang berpengaruh terhadap penyimpangan kinerja waktu, sehingga diperlukan suatu tindakan pencegahan dan koreksi untuk mengantisipasi dan menangani faktor kualitas komunikasi tersebut.

---

The development growth of a country will give a huge impact to the activity and social life which is include aspect of life. This development force us to give good enough facilities to fulfill basic life need which getting rise. One of form as a fulfillness social needs which getting rise, such as residence, shopping mall and office center that development of Residence Grand Indonesia Project in Jakarta.The lateness of execution that happened to construction project is related with communication process, for that purpose application of communication management need to be done in one of projects to fix the work of project and to handle the lateness with effectively and efficiency way.Analysis method which used for examining variable in this observation is a Analytical Hierarchy Process (AHP) method. The method are used to find out communication`s factors that influenced to disorder of time work by giving level/ ranks from survey result.From the observation and analysis which have been done there`s quality of communication`s factors that influenced to disorder of the schedule, so that needed preventive and correction actions to anticipate and to handle that quality of communication`s factors"

"Penelitian ini bertujuan membahas bagaimana media televisi dan BMKG menerapkan prinsip-prinsip Excellence Communication yang dikembangkan James Grunig. Excellence Communication memiliki tiga unsur berkaitan yakni; Knowledge Core, Shared Expectation, dan Participative Culture. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme, pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data melalui studi literatur, observasi dan wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan media televisi dan BMKG menerapkan Excellence Communication, namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria Grunig, karena tidak semua televisi menjalani SOP penyebaran informasi gempa, sehingga kadang terjadi perbedaan menindaklanjuti informasi gempa. Selain itu, posisi Humas tidak memiliki akses langsung, sehingga tidak terlibat rapat pembuatan keputusan menganalisa informasi gempa.

---

This study aims to discuss how to apply the principles Communication Excellence by James Grunig at television and BMKG. Communication Excellence has three elements; Core Knowledge, Shared Expectation, and Participative Culture. This study used the paradigm of post-positivism, qualitative approach and descriptive. Methods of data collection through literature study, observation and in-depth interviews. Research shows television Communication Excellence has implemented, but not fully meet the Grunig's criteria, because not all television crew follow SOP of earthquake information dissemination, so sometimes there is a difference in following the earthquake information. In addition, the position of public relation (PR) does not have direct access, so no decision-making meeting involved analyzing earthquake information."

"Pelaksanaan proyek konstruksi yang menangani paket pekerjaan EPC yang meliputi engineering (perancangan), procurement (pengadaan), dan construction (pelaksanaan konstruksi) sangat membutuhkan strategi pengelolaan yang cermat dari tahap perencanaan sampai tahap akhir pelaksanaan proyek. Kegiatan pengadaan (procurement) memegang peranan yang penting dalam proyek. Hal ini disebabkan karena biaya pengadaan baik barang maupun jasa pada kebanyakan proyek memerlukan lebih dari separuh biaya total proyek (60%-70%). Adanya faktorfaktor ketidakpastian dalam pengadaan proyek baik berupa harga, mutu, dan waktu yang tidak bisa diprediksi dengan pasti sebelumnya akan menimbulkan risiko pada proyek.Manajemen Komunikasi merupakan salah satu alat yang sangat penting untuk dapat meningkatkan performa kerja dengan sasaran kinerja biaya, sehingga tujuan proyek yang memenuhi spesifikasi klien dan memberikan keuntungan bagi perusahaan dapat tercapai. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan masukan kepada para kontraktor yang bergerak dalam bidang rekayasa, yang meliputi bidang engineering, procurement dan construction agar dapat meningkatkan manajemen komunikasi yang telah dimiliki menjadi lebih optimal dan efisien. Proses didalam manajemen resiko proyek adalah identifikasi faktor-faktor resiko, analisa resiko, evaluasi resiko, dan tindakan mengelola resiko (treatment atau risk response).Penelitian untuk mengetahui faktor-faktor resiko dilakukan secara kualitatif, dengan menganalisis data persepsi yang didapat dari kuisioner dengan responden manajer proyek dan team inti proyek perusahaan EPC pada PT X yang mempunyai pengalaman dalam proyek EPC, analisa resiko dilakukan secara kuantitatif terhadap variabel resiko dari hasil kuisioner, selanjutnya data tersebut diolah dengan softwar SPSS untuk mendapatkan faktor risiko yang dominan dan untuk mengetahui hubungan antara variabel risiko dengan penyimpangan biaya. Dengan melakukan tindakan identifikasi, analisis serta evaluasi risiko yang disusun sebagai database, maka perusahaan EPC di Indonesia, khususnya PT X diharapkan dapat meminimalkan penyimpangan biaya pelaksanaan proyek.

---

System delivery method of construction services using EPC approach covering engineering, procurement, and construction require careful management strategy from planning phase. Activity of procurement play an important role in project. Expenses of procurement at most of EPC approximaly will come handling 60%-70% of total project cost. Existence of uncertainty factors in project procurement of good in the form of price, quality, and time which can not predicted categorically previously will generate risk of project.Management Communication is one of the appliance which of vital importance to be able to improve project performance with performance target of expense of, so that the target of project fulfilling the specification of client and give advantage for company can reach. Target of this writing is to give input to all peripatetic contractors in the field of engineering, covering area of engineering, and procurement of construction so that can improve communications management which have owned to become more efficient and optimal. Process in project risk management are identifying risk factors, risk analysis, risk evaluation, and treatment of risk response.Research to know risk factors conducted qualitative, by got perception data analyzis of quisioner with manager respondent and project team at PT X having experience in project of EPC, risk analysis conducted quantitatively to risk variable of result of quisioner, hereinafter the data processed by with SPSS software to get dominant risk factors and to know relation between risk variable with cost overruns. By conducted action identify, analysis and also evaluate compiled risk as database, hence company of construction services using EPC approach, specially PT X expected should be minimizated project cos overruns."

"Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (PMK 89/2023). Para stakeholders tersebut menuntut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membatalkan peraturan tersebut. Manajemen komunikasi krisis yang dilakukan oleh Kemenkeu nampak berhasil. Namun, perlu dilakukan analisis manajemen komunikasi krisis berdasarkan Situational Communication Crisis Theory sebagai bentuk evaluasi atas manajemen komunikasi krisis yang dilakukan Kemenkeu. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivistik dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari wawancara mendalam terhadap informan internal Kemenkeu dan narasumber ahli dari konsultan PR Agency. Sumber informasi juga diperoleh dari studi pustaka yaitu dokumen internal Kemenkeu, pemberitaan media, konten di media sosial, serta hasil analisis aplikasi analisis media dan media sosial. Krisis yang terjadi di Kemenkeu tersebut merupakan parakrisis khususnya tantangan dari para pemangku kepentingan terhadap terbitnya PMK 89/2023 yang menjadikan APBN sebagai jaminan atas utang proyek KCJB. Krisis tersebut masih parakrisis ini belum mengarah ke krisis operasional karena tidak sampai mengganggu peresmian dan operasional KCJB. Kemenkeu melakukan refutation sebagai bentuk strategi respon lebih dari satu kali untuk meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa yang dilakukan Kemenkeu Kemenkeu efektif dalam mengelola krisis ditandai dengan melandainya sentimen negatif baik di media arus utama maupun media sosial. Selain itu, beberapa temuan hasil evaluasi antara lain pedoman komunikasi krisis belum lengkap, perlunya koordinasi dengan stakeholders eksternal dalam menjalankan program komunikasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, mitigasi pencegahan krisis tidak dilaksanakan, strategi respon kurang disertai manfaat, dan kanal media yang dipilih masih kurang.

---

Issuance of Minister of Finance Regulation Number 89 of 2023 concerning Procedures for Implementing Government Guarantees to Accelerate the Implementation of Fast Train Infrastructure and Facilities between Jakarta and Bandung (PMK 89/2023). These stakeholders are demanding that the Ministry of Finance (Kemenkeu) cancel this regulation. The crisis communication management carried out by the Ministry of Finance appears to be successful. However, it is necessary to carry out an analysis of crisis communication management based on Situational Communication Crisis Theory as a form of evaluation of crisis communication management carried out by the Ministry of Finance. This research uses a post-positivistic paradigm with a descriptive qualitative approach with a case study approach. Data was obtained from in-depth interviews with internal informants from the Ministry of Finance and expert sources from PR Agency consultants. Sources of information were also obtained from literature studies, namely internal documents from the Ministry of Finance, media reports, content on social media, as well as the results of analysis of media and social media analysis applications. The crisis that occurred at the Ministry of Finance is a paracrisis, especially the challenge from stakeholders regarding the issuance of PMK 89/2023 which makes the APBN as collateral for the KCJB project debt. This crisis is still a paracrisis and has not yet led to an operational crisis because it has not disrupted the inauguration and operations of the KCJB. The Ministry of Finance carried out refutation as a form of response strategy more than once to convince stakeholders that what the Ministry of Finance was doing was effective in managing the crisis, marked by a decline in negative sentiment in both mainstream media and social media. Apart from that, several findings from the evaluation include that crisis communication guidelines are not yet complete, there is a need for coordination with external stakeholders in carrying out the communication program for the Jakarta Bandung High Speed ​​Train project, crisis prevention mitigation is not implemented, the response strategy is not accompanied by benefits, and the media channels chosen are still inadequate."