Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah pokok dalam tesis ini adalah bahwa Keppres no. 8 tahun 1978 tidak dapat dilaksanakan secara penuh oleh Menteri Sekretariat Negara dan pemrosesnya anggaran yang tidak efektif dan tidak efisien. Kerangka teori yang digunakan dalam tesis menggunakan konsep koordinasi yang diambil dari pendapat Terry yaitu : untuk melaksanakan koordinasi diperlukan seorang koordinator yang menghimpun usaha kelompok dalam satu tindakan guna mengusahakan terciptanya tujuan bersama. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kwalitatif, dari informannya diambil dari pejabat yang menangani pemrosesan anggaran Lembaga dengan teknik wawancara. Dari hasil penelitian diperoleh temuan-temuan sebagai berikut : 1). bahwa penetapan alokasi dana untuk Lembaga Negara adalah wewenang Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengakibatkan tugas koordinasi yang harus dilakukan oleh Sekretariat Negara tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. 2). Kegunaan DUK/DUP yang tidak jelas dan dominasi pengambilan keputusan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas dalam pembahasan konsep DIK/DIP, menjadikan tidak bebasnya Lembaga Negara menyusun program yang benar. Sebagai saran perbaikan adalah : Wewenang koordinasi administrasi keuangan Lembaga Negara oleh Sekretariat Negara agar terbatas pada pengawasan saja, sedangkan untuk perencanaan anggaran didelegasikan kepada Lembaga Negara yang bersangkutan. Pengajuan DUKIDUP dan konsep DIKIDIP oleh Lembaga Negara yang bersangkutan, agar langsung ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas."

"Skripsi ini membahas mengenai kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yang mempunyai fungsi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dan konsultan internal bagi Kementerian Pertanian, dan halhal lain yang mendukung kegiatan tersebut, seperti sistem sumber daya manusia, whistleblowing system, dan nilai-nilai yang berlaku di dalam Inspektorat Jenderal dalam kaitannya dengan penerapan Good Public Governance. Pembahasan akan berisi analisis mengenai prosedur pelaksanaan audit, baik audit kinerja maupun audit investigatif, dan kegiatan lainnya yang dilakukan Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal di Kementerian Pertanian yang akan dibandingkan dengan perundang-undangangan yang berlaku dan best-practice pelaksanaan audit internal. Pembahasan kemudian akan dikaitkan dengan peran Inspektorat Jenderal dalam penerapan Good Public Governance di Kementerian Pertanian.

---

This study examined the activities of the Inspectorate General of the Ministry of Agriculture, which has a function as internal auditor and internal consultant for the Ministry of Agriculture. It also discussed other related activities such as whistleblowing systems, human resources systems and values prevailing in the Inspectorate General in relation with the implementation of Good Public Governance.

The discussion will also include an analysis of the audit procedures, both performance and investigative audit, and other activities of the Inspectorate General as an internal supervisor in Ministry of Agriculture which will be compared with the applicable law and best-practice model of internal audit. The discussion will then be linked to the role of the Inspectorate General in the implementation of Good Public Governance in the Ministry of Agriculture."

"Praktek penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan,oleh karena itu mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan badan perdadilan terhadap masyarakat dan dunia internasional...."