Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Natuna island is specified for an area called integrated economic development zone. As a pledge area in which the development is a being prioritized for escalating regional economic growth,included surrounded area, local,regional, and even national as well

---

"

"Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 menetapkan 111 PPKT yang menetapkan perairan Kepulauan Natuna berdampingan dengan Laut Tiongkok Selatan yang rentan pelanggaran hak berdaulat ZEE. Perairan Kepulauan Natuna berpotensi mengalami pelanggaran hak berdaulat ZEE yang merugikan Indonesia sebagai negara pantai. Permasalahan penelitian berfokus pada tolak ukur dan pengaruh pembangunan Mako Guspurla Koarmada I menguatkan penegakan hak berdaulat ZEE Indonesia serta kepatuhan Indonesia mewujudkan rencana zonasi kawasan antar wilayah Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982. Penelitian menggunakan metode hukum normatif, tipologi penelitian data lapangan, jenis data sekunder, bahan hukum primer perundangan-undangan sektor kelautan dan kewilayahan, bahan hukum sekunder adalah buku dan jurnal hukum terkait, dan bahan hukum tersier kamus hukum dan ensiklopedia lainnya. Hasil penelitian disimpulkan tolak hukum pembangunan Mako Guspurla Koarmada I didasarkan pada potensi ancaman pelanggaran hak berdaulat ZEE, disamping Mako Guspurla Koarmada I berpengaruh terhadap penegakan hak berdaulat ZEE dan batas maritim nasional termasuk memaksimalkan kepatuhan Indonesia terhadap pengelolaan ruang laut nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 yang selaras dengan UNCLOS 1982.

---

Presidential Decree Number 6 of 2017 stipulates 111 PPKT which stipulates the waters of the Natuna Islands with the South Sea which are vulnerable to violations of the sovereign rights of the EEZ. The waters of the Natuna Islands may experience a violation of the sovereign rights of the EEZ which is detrimental to Indonesia as a coastal state. The research problem focuses on the measurement and influence of the development of Mako Guspurla Koarmada I to strengthen the enforcement of Indonesia's EEZ sovereign rights and Indonesia's compliance with the regional zoning plan between the North Natuna Sea regions based on UNCLOS 1982. The research uses normative legal methods, typology of field data research, secondary data, legal materials primary law on maritime and territorial sectors, secondary legal materials are related legal books and journals, and tertiary legal materials in legal dictionaries and other encyclopedias. Based on the key words, Mako Guspurla Koarmada I's development law is based on the potential threat of violating the EEZ sovereign rights, in addition to Mako Guspurla Koarmada I's influence on the enforcement of EEZ sovereign rights and national maritime boundaries, including maximizing Indonesia's compliance with the management of marine space, Presidential Regulation Number 41 of 2022 which in line with UNCLOS 1982."

"This paper aims to explain and analyze the formulation of Indonesia's foreign policy in China's unilateral claim to the North Natuna Sea area. This claim is based on China's argument that this area is a traditional Chinese fishing area. This paper uses a qualitative method of analysis with analysis data collection techniques. References. The results obtained are that the formulation of Indonesia's foreign policy model on China's claims in the North Natuna Sea area uses a diplomatic approach. This is relevant to Indonesia's character as a middle power country. Middle power democracy has always been a catalyst, facilitator and manager in resolvingregional or international conflicts. This condition is also in theory consistent with the foreign policy model designed by John Lovell, namely using the accommodation method. Furthermore, this condition is also consistent with the character of foreign policy in Mandala theory called Asana."

"ABSTRAKDiabetes Mellitus Tipe 2 (DM Tipe 2) adalah kelainan metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia yang diakibatkan kurangnya sekresi insulin, resistensi insulin, atau keduanya. Kondisi hiperglikemia yang kronis dapat menyebabkan berbagai komplikasi salah satunya adalah kaki diabetik yang menjadi penyebab utama dilakukannya amputasi pada klien dengan DM tipe 2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalaman klien DM tipe 2 pasca amputasi mayor ekstremitas bawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Hasil analisa data menghasilkan enam tema, yaitu: perubahan dalam kehidupan setelah amputasi, respon atau perasaan terkait amputasi, mekanisme koping, dukungan sosial yang diterima, makna hidup, dan pelayanan kesehatan yang diterima. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan melalui peningkatan dukungan rehabilitasi secara fisik, psikososial, dan spiritual pada klien DM tipe 2 pasca amputasi mayor ekstremitas bawah.

---

ABSTRACTType 2 Diabetes Mellitus (Type 2 DM) is a metabolic disorder characterized by hyperglycemia as a result of insulin deficiency, insulin resistance, or both. Chronic hyperglycemia conditions can lead complications such as the diabetic foot as a major cause of amputation in clients with type 2 DM. The purpose of this study was to determine the experience of client with type 2 DM following major lower limb amputation. This study used a qualitative method with descriptive phenomenology approach. Result of the data analysis revealed six themes: live changes of amputees, amputation response or related feelings, coping mechanisms, social support received, the meaning of life, and health care received. The results of this research are expected to contribute positively in improving the quality of nursing care through physical, psychosocial, and spiritual rehabilitation support enhancement in client with type 2 DM following major lower limb amputation."

"Instution is an important aspect for creating strategy of the pledge area development.Regarding the implementation of the strategy,some aspects have to be highlighted such as (1) the strategy has to be a guideline for the organization daily routine; ...."

"Pasar merupakan sebuah perwujudan kegiatan ekonomi yang telah melembaga sejak lama serta tempat bertemunya berbagai kepentingan antara konsumen dan produsen. Pasar modern yang umumnya diisi oleh retailer (pengecer) besar, baik perusahoan pengecer multinasional maupun nasional merupakan pasaing yang mulai mengancam keberadaan pedagang di pasar pasar tradisional. Oleh karena itulah modernisasi pasar dengan mengelola pasar secara modern baik dari sistem pengelolaan maupun kelembagaannya perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian pedagang kecil serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah (PAD dan APBD).Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan profit merupakan bagian dari kinerja dan hasil akhir yang ingin dicapai dari pengelolaan pasar secara keseluruhan. Untuk mencapai peningkatan tersebut dtperlukan pola pendanaan yang diperkuat dengan bentuk pola kelembagaan yang optimum dimana di dalam pola kelembagaan ini akan dilakukan kerjasama antara pihak PD. Pasar Jaya dengan pihak ketiga. Oleh karena itu maka dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan mengidentifikasi pola kelembagaan yang mampu meningkatkan profit perusahaan pengelola pasar.Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan bentuk pola kelembagaan yang optimum maka digunakan 3 (tiga) macam metode analisis yaitu analisis AHP (untuk melihat peringkat faktor yang berpengaruh pada pola kelembagaan), analisis deskriptif (untuk mencari tingkat pengaruh variabel kelembagaan terhadap profit), dan yang terakhir adalah analisis sensitivitas (mensimulasi Net Present Value/NPV dengan simulasi Monte Carlo yang bertujuan mencari NPV yang paling tinggi).Setelah ketiga metode tersebut dilaksanakan, maka diperoleh hasil penelitian bahwa bentuk pola kelembagaan yang paling optimum adalah Joint Operation dengan masa konsesi 15 tahun (dilihat dari NPV dan profit yang paling tinggi) serta pihak yang terlibat adalah PD. Pasar Jaya (40%) dan Developer (60%).

---

Market is a realization economics activities which being institution since a long time ago. Market is the meeting place too between any needed from producers and their consumers. Modern market usually contents big retailer's companies, example multinational and national retailer's companies that compete and threat trader's existence in traditional market. Based on that reason, market modernization must manages market to be modern in management and institution to lift up small traders' economy and spur on regional economics growth (PAD and APBD).

In spur an regional economics growth, profit escalation is part of performance and final result which is needed to achieve of totally market management. To achieve that escalation, needed a financing models that are supported by an optimum institution models which will executed cooperation between PD. Pasar Jaya and third party. For that goal, writer makes a research to identify institution models which able to lift up profit of market management company.

In this research, to gain optimum institution models are used by three kinds of analysis methods. First, is AHP Analysis. Its purpose: to see factor's level which influents institution models, Second, is Descriptive Analysis. Its purpose: to find the influence level of institution models on profit. And the last method, is Sensitivity Analysis. Its purpose: to stimulate Net Present Value (NPV) by Monte Carlo stimulation to find the higher of NPV.

After that three method are runned, we obtain the research's result. The results are the optimum institution's model is Joint Operation with concession period in fifteen years(can see from the higher profit and NPV); and involved parts are PD. Pasar Jaya (40%) and Developer (60%)."

"Berdasarkan data RPJMN tahun 2015-2019, realisasi pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia mengalami keterlambatan sebesar 49% atau sepanjang 904 km dari rencana total. Salah satu penyebab keterlambatan adalah akibat dari faktor kelembagaan. Studi kasus pada penelitian ini adalah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi serta melakukan pengembangan fungsi kelembagaan pada Pembangunan JTTS berdasarkan risiko yang paling dominan. Analisis risiko dilakukan berdasarkan fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab dari setiap stakeholder yang dilakukan pada Tahap Pendanaan, Tahap Perencanaan Teknik, dan Tahap Pelaksanaan Konstruksi. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui survei kuesioner, selanjutnya diolah menggunakan metode statistik yaitu uji homogenitas, uji kecukupan data, uji validitas, dan uji reliabilitas, serta dilanjutkan dengan penilaian risiko menggunakan matriks risiko. Hasil dari analisis didapatkan 28 risiko yang paling dominan dari 20 stakeholder yang ada pada JTTS. Pengembangan fungsi kelembagaan dilakukan dengan merubah sistem pendanaan yang semula menggunakan pendanaan perusahaan (corporate finance) menjadi pendanaan proyek (project finance). Sehingga, dalam melaksanakan Pembangunan JTTS digunakan pendanaan yang didapatkan dari sponsor/investor. Sedangkan, anggaran Pemerintah dapat lebih difokuskan untuk membiayai pembebasan lahan.

---

Based on the 2015-2019 RPJMN data, the realization of toll road infrastructure development in Indonesia experienced a delay of 49% or 904 km of the total plan. One of the causes of delays is the result of institutional factors. The case study in this research is the construction of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The purpose of this study is to evaluate and develop institutional functions in JTTS development based on the most dominant risk. Risk analysis is carried out based on the functions, roles, duties, and responsibilities of each stakeholder which is carried out at the Funding Stage, Technical Planning Stage, and Construction Implementation Stage. This research was conducted by collecting data through a questionnaire survey, then processed using statistical methods, namely homogeneity test, data adequacy test, validity test, and reliability test, and continued with risk assessment using a risk matrix. The results of the analysis are 28 of the most dominant risks of the 20 stakeholders in JTTS. The development of institutional functions is carried out by changing the funding system which originally used corporate finance to become project finance. Thus, in carrying out the JTTS development, funding obtained from sponsors/investors is used. Meanwhile, the Government's budget can be more focused on financing the land acquisition."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja kelembagaan pada 7 Lembaga Amil Zakat LAZ di Indonesia. Pada penelitian ini, Efisiensi diproksi sebagai parameter pengukuran kinerja kelembagaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu indikator kelembagaan pada Indeks Zakat Nasional IZN untuk mengukur kinerja kelembagaan dan Data Envelopment Analysis DEA untuk mengukur efisiensi dari tahun 2015-2016. Analisis sumber inefisiensi menggunakan model CCR dan orientasi input. Hasil dari penelitian ini adalah diperoleh nilai rata-rata indeks indikator kelembagaan IZN dari 7 LAZ yaitu sebesar 0,78 yang masuk kepada kategori kinerja baik. Berdasarkan hasil perhitungan dari metode DEA dengan model CCR dan orientasi input, 7 LAZ menunjukkan performa yang baik, dengan rata-rata nilai efisiensi sebesar 0,83 selama jangka waktu dua tahun. Berdasarkan grafik penyebaran kinerja pada metode indeks kelembagaan IZN dan efisiensi DEA , posisi 7 LAZ seluruhnya masuk pada kuadran kanan atas. Hal ini dikarenakan penilaian berdasarkan metode indeks kelembagaan IZN dan DEA, menunjukkan bahwa 7 LAZ tidak ada yang mendapatkan nilai di bawah 0,50.

---

ABSTRACTThis study aims to measure and analyze the institutional performance of 7 Lembaga Amil Zakat LAZ in Indonesia. In this study, Efficiency is proxyed as a parameter of institutional performance measurement. The method used in this research is the institutional indicator on National Zakat Index NZI to measure institutional performance and Data Envelopment Analysis DEA to measure efficiency from 2015 2016. Inefficiency source analysis uses CCR model and input orientation. The result of this research is obtained the average value of index indicator of institutional NZI from 7 LAZ that is equal to 0,78 that enter to good performance category. Based on the results of the DEA method with CCR model and input orientation, 7 LAZ shows good performance, with an average efficiency value of 0.83 over a two year period. Based on the performance distribution graphs on the institutional index NZI and efficiency DEA method, the position of 7 LAZ enters entirely in the upper right quadrant. This is because an assessment based on the institutional index of NZI and DEA method, indicates that 7 LAZ does not get a score below 0.50."