Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumusan kawasan industri dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang kawasan industri adalah sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri. Ditinjau dari segi penataan ruang, resiko lingkungan, kepastian tempat usaha, penyediaan prasarana dan sarana penunjang, prosedur dan waktu penyelesaian perijinan, keamanan, dan lain sebagainya, mendirikan industri di kawasan industri lebih menguntungkan daripada berlokasi industri di luar kawasan industri. Segala kemudahan yang disiapkan di kawasan industri diharapkan dapat mempermudah pembangunan dan pengendalian industri, pihak industri dapat memperkecil ongkos investasi maupun operasinya, serta dengan terkelompoknya industri di satu kawasan diharapkan dapat mempermudah upaya pengelolaannya dan pengendalian dampak pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas industri yang berlangsung.Mengingat tujuan kebijakan pengembangan kawasan industri adalah untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri di kawasan industri dalam rangka mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, sementara pada perkembangannya terjadi penurunan tingkat pemanfaatan lahan di kawasan industri dan terjadi peningkatan pemanfaatan lahan di luar kawasan industri, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut mencerminkan tidak berhasilnya implementasi kebijakan, yang ditunjukkan dengan adanya gap antara harapan dan kenyataan kebijakan pengembangan kawasan industri.Hasil analisis terhadap lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri, yaitu jenis manfaat yang diterima oleh target groups, perubahan yang diinginkan dari kebijakan, sumber daya, komunikasi, serta kondisi sosial, politik dan ekonomi menunjukkan adanya hambatan-hambatan, baik yang berasal dari isi kebijakannya maupun pada implementasi kebijakannya. Mengingat kebijakan pengembangan kawasan industri ditujukan untuk menjadikan kawasan industri sebagai alat untuk penciptaan iklim usaha yang baik, pengaturan tata ruang, jaminan lingkungan hidup, pengembangan wilayah, serta sebagai investasi fasilitas umum (bukan profit making/real estate), maka perlu pengaturan yang jelas dan rinci mengenai instansi yang terkait, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengembangan kawasan industri, pemberian kemudahan dan fasilitas khusus dalam pengembangan kawasan industri, dan sosialisasi mengenai arti penting investasi bagi pertumbuhan ekonomi negara untuk mendapat dukungan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan industri.

---

Industrial area formulation as stated in Presidential Decree Number 41 Year of 1996 regarding industrial area is a center of industrial activities equipped with infrastructure and facility that are developed and organized by the industrial area's company that has been obtained the business license of industrial area From the point of view of space arrangement facet, environment risk, business place certainty, provision of supporting infrastructure and facility, procedure and license of accomplishment time, security, and so on, establishing industry in industrial area is more advantageous than outside industrial area. All eases prepared in industrial area expected to ease the industrial development and controlling, industry party can reduce investment and operational fee, industrial grouping in a area is expected to ease the efforts of organization and controlling pollution impact that is caused by going on industrial activity.Considering the aim of industrial area development policy is to ease industrial activity in industrial area in order to support industrial activity to locate in an industrial area, meanwhile during development progress there is a decline in the extent of area utilization and conversely, and increase in area utilization outside industrial area, just like what happens at Bekasi Regency, West Java Province. That reflects unsuccessful policy implementation, as shown by the gap between expectation and reality in policy of industrial area development.The analysis outcome on five factors that influence policy implementation of industrial area development, is kinds of benefit accepted by the group target, desired changes from the policy, resources, condition of social, politic and economy, and communication show obstacles that come either from the policy content of policy implementation. Considering the policy of industrial area development aims to make industrial area as a medium for creation of good business climate, space arrangement, living environment guarantee, area expansion, and as investment facility for public (not for profit making/real estate), then clear and detailed regulations regarding related institutions is needed, its duties and responsibilities in developing industrial area, giving ease and special facility in developing industrial area and socialization regarding the essence of investment for the growth of country economy in order to get support from the society in maintaining security and orderliness in industrial area."

"Kebijakan Kawasan Minapolitan merupakan konsep pembangunan ekonomi lokal berbasis manajemen wilayah dengan motor pengerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan kawasan Minapolitan, ditetapkanlah salah satu kawasan minapolitan yaitu Kebupaten Bintan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak adanya peningkatan prekonomian dari sektor perikanan dan penggunaan lahan yang masih sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi dan menganalisa efektivitas implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Bintan berlum berjalan secara efektif hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya kebijakan antara lain yaitu Pelaksana Kebijakan, Sumber daya, masih banyaknya kepentingan kekuasaan yang terlibat, Karakteristik lembaga pelaksana, faktor fisik dan non fisik.

---

Minapolitan Area policy is the local economic development concept based on regional management with marine and fisheries industrial sectors in order to support national economic growth. Indonesia's Minister of Maritime Affairs and Fisheries decree number KEP.32/MEN/2010 concerning Stipulation Minapolitan region, decided Bintan regency as one of the minapolitan area, but in practice there are no significant economic increase in fisheries industrial sector and the number of land used for it.

This research aimed to analyze the factors that influence and the effectiveness of area development policy implementation for Minapolitan regency in Bintan, Riau Archipelago Province. This research is focused on the implementation of the policy with using the qualitative.

Results showed that the implementation of the Minapolitan regional development policy in Bintan regency is not run effectively. It is caused by several factors that influence the implementation, among others, Implementers Policy, Resources, there are many powerful interests are involved, the implementing agency characteristics, physical and non-physical factors."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisa implementasi kebijakan pengembanganpariwisata di wilayah pesisir Wabula Kabupaten Buton yang dilakukan olehPemerintah Daerah Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkanbahwa tidak berkembanganya Kepariwisataan di Wabula disebabkan olehimplementasi kebijakan kepariwisataan yang dilakukan oleh aparatur PemerintahDaerah tidak berjalan optimal serta lemahnya manajemen pengelolaan pariwisatayang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Terdapat beberapa faktoryang membuat pariwisata menjadi tidak berkembang, seperti kurangnyakunjungan wisatawan, kurangnya fasilitas dan pelayanan, aksesbilitas yangkurang memadai, dan tata kelola pariwisata yang dilakukan oleh pihak pemerintahbelum memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Wabula.

---

ABSTRACTThis thesis raised the analysis of tourism development policy implementation atWabula coastal district, Buton which are made by the Regional Government ofButon . The results of this research showed that the reasons why Wabula tourismdid not developed are firstly, because of the local government apparatus did notimplementing tourism policies optimally and lack of tourism managementimplemented by the Department of Culture and Tourism. There are several factorsthat make tourism does not develop, such as the lack of tourist traffic, lack offacilities and services, inadequate accessibility and tourism managementconducted by the government. All of that factors has not been able to improve thewelfare of the people in Wabula coast.;This thesis raised the analysis of tourism development policy implementation atWabula coastal district, Buton which are made by the Regional Government ofButon . The results of this research showed that the reasons why Wabula tourismdid not developed are firstly, because of the local government apparatus did notimplementing tourism policies optimally and lack of tourism managementimplemented by the Department of Culture and Tourism. There are several factorsthat make tourism does not develop, such as the lack of tourist traffic, lack offacilities and services, inadequate accessibility and tourism managementconducted by the government. All of that factors has not been able to improve thewelfare of the people in Wabula coast, This thesis raised the analysis of tourism development policy implementation atWabula coastal district, Buton which are made by the Regional Government ofButon . The results of this research showed that the reasons why Wabula tourismdid not developed are firstly, because of the local government apparatus did notimplementing tourism policies optimally and lack of tourism managementimplemented by the Department of Culture and Tourism. There are several factorsthat make tourism does not develop, such as the lack of tourist traffic, lack offacilities and services, inadequate accessibility and tourism managementconducted by the government. All of that factors has not been able to improve thewelfare of the people in Wabula coast]"

"

Proporsi kemiskinan perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan kemiskinan perkotaan di Indonesia. Program pengentasan kemiskinan, khususnya di perdesaan sudah seharusnya menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam setiap program pengentasan kemiksinan. Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan kemiskinan yang signifikan termasuk di wilayah perdesaaan karena didukung sektor pariwisata yang mendorong peningkatan pendapatan per kapita Banyuwangi dari tahun ke tahun. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita Banyuwangi tidak bisa dilepaskan dari program “smart kampung” dan pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis masyarakat yang dilakukan melalui industri lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dengan 30 informan yang terdiri dari pemerintah daerah, organisasi ekonomi lokal dan masyarakat lokal. Hasil Penelitian ini menunjukan proses pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis masyarakat yang dilakukan sudah terlaksana dengan cukup baik. Kemudian BUMDes Ijen Lestari sebagai inovasi pelayanan publik memberikan dampak yang positif dalam pembiayaan kegiatan ekonomi lokal dan lapangan pekerjaan. Kemudian pemberian pelayanan dan media untuk perubahan dan interaksi. Selanjutnya pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata berbasis masyarakat terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat memberikan dampak positif, dimana ada kemajuan pola pikir ekonomi, bertambahnya mata pencaharian baru, peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan serta cara dan perilaku kerja. Namun demikian, komunitas dan BUMDes Ijen Lestari perlu juga bermitra dengan stakeholder lainnya dalam upaya pengembangan destinasi strategis serta meningkatkan sumber daya manusia lokal untuk pemanfaatan Informasi dan Teknologi (IT) melalui website dan media sosial dengan konten yang menarik perhatian wisatawan.

 

---

The proportion of rural poverty is always higher than urban poverty in Indonesia. Poverty reduction programs, especially in rural areas, should put the community as the priority subject in each program. Banyuwangi Regency in East Java Province is one of the best example in poverty reduction program. Banyuwangi succeed to reduce its poverty rate significantly from tourism sector. This tourism increases income per capita of Banyuwangi from year to year. The poverty reduction in Banyuwangi is influenced by “smart kampung” and local economic development through a community-based tourism. (CBT) and Initiating local industry. This study uses a qualitative approach with a type of descriptive research. Whereas the data collection used in-depth interview method with 30 informants who were composed of local governments, local economic organizations and local communities. The results of this study show that the process of developing the local economy through CBT carried out quite well. Later, Village-Owned Enterprises (BUMDes) Ijen Lestari is an innovation for public services contributes to the community by giving loan fund to finance local economic activities and employment. BUMDes also provides services and a media for positive change and interaction. Furthermore, the development of the local economy through CBT on the economic well-being of the community has a positive impact, where there is progress in the economic mindset, increasing new livelihoods, increasing income and financial management and ways and work behavior. This research, concluded that communities and BUMDes gives positive impacts to provision of employment and tourism business income. However, as an innovation of public services, BUMDes also needs to enhance its networking with other stakeholders in order to develop its strategic destinations and improve the skills of their local human resources for using Information Technology to attract the tourists attention.

 

"

"Sejalan pemberlakuan otonomi daerah, kewenangan daerah menjadi bertambah besar dan lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan wilayah. Salah satu tujuan desentralisasi adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan"

"ABSTRAKSIPtnglitlan ini berlangswg dl kawasan pertambakan udang Kecamatan Stippa Kabupattn Pinrang selama Mei - Juli 2001. Tujuannya adalah untuk mengetahuipermasalahan dan potensi produksi budidaya udang w/«efcj/Tiger Prawn (Penaeus monodon), serta untuk membantu pemerintah daerah setempat merencanakan pembangunan masyarakat desa melalui pengembangan pertambakan udang sebagai alternatif kegiatan perekonomian yang handal, stabil dan sinambimg bagi masyarakat desapantai.Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dalam bentuk kitantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data primer menggunakan metoda simple random sampling melalui wawancara terhadap petani tambak udang selaku responden sebanyak 82 orang (n = 82). Analisis data primer mengunakan metoda SWOT, dan Multiple Regression and CorrelationHasil analisis SWOT memtnjukkan bahwa stakeholder utama untuk meningkatkan PDRB tambak udang adalah Dinas Eksphrasi Laut dan Perikanan Kabupaten Pinrang, Rencana strategisnya berupa Peningkatan Nilai Produksi (total revenue) tambak udang rakyat melalui Pembentukan Sentra Perekonomian desa pantai. Untuk itu, perlu diupayakan peningkatan dan kesinambungan produksi maupnn hargajual udang tambak.Analisis multiple regression menghasilkan model pendugaan kapasitas produksi tambak udang rakyat (dependent variable) yang dipengaruhi oleh 6 (enam) variabel bebas (explanatory variables) yang dapat dikendalikan. Variabel-variabel tersebut terdiri dari tinggi pematang, tinggi air tambak, jumlah tebar benur, pemakaian urea & TSP, konsumsi pakan, dan tinggi ganti air. Analisis multiple correlation memperlihatkan nilai R2 - 0,693 yang berarti 69,3% variasi Y dapat dijelaskan oleh model, sehingga model dianggap cukup untuk membuatpendugaan/peramalan (forecasting). OS423Gwa meningkatkan PDRB tambak udang, disarankan menjadikan kawasan pertambakan udang sebagai sentra perekonomian desa pantai dengan mengupayakan agar tambak udang rakyat menghasilkan output yang sinambimg dan menguntungkan. Program-program yang perlu dilakukan untuk itu adalah (I) penyusunan, uji coba, validasi dan sosialisasi model peningkatan nilai volume produksi tambak udang, (2) peningkatan kemampuan SDM (PPL dan petani tambak), (3) perencanaan dan pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas ekonomi, (4) pembentukan perseroan terbatas usaha/bisnis milik bersama, dan (5) peningkatan modal kerj a petani tambak melalui fasilitas perbankan."

"[ABSTRACTThis paper investigated whether fiscal policy, especially government investmentexpenditure in Indonesia, depends on changes in the economic business cycle andwhether its impact is significant on economic growth. This paper analyzed therelationship between government investment expenditure and output gap using anordinary least squares (OLS) regression covering three periods of study (1980?1996, 2001?2014, and 1980?2014). In general, the result showed governmentinvestment expenditure tended to be acyclical. This study also evaluated theimpact of the changes in government investment expenditure on gross domesticproduct (GDP) using a vector autoregression (VAR) approach. The resultsrevealed government investment expenditure did not have a significant impact oneconomic growth.

---

ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980–1996, 2001, dan 1980–2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi]"

"Latar Belakang: Pemerataan pembangunan merupakan salah satu topik cukup hangat dibicarakan dalam memasuki rencana pembangunan lima tahun ke depan (Repelita VI), baik pemerataan antara kelompok masyarakat maupun pemerataan antar wllayah. Salah satu bentuk pemerataan yang cukup mendapat perhatian di Indonesia adalah pemerataan antar wilayah terutama antara Kawasaki Barat Indonesia OCR, dengan Kawasaki Timur Indonesia PI yang merupakan dua wilayah utama di Indonesia. Kurang adanya pemerataan antar daerah di Indonesia terutama antara KRI dan KTI dapat ditunjukkan dari hasil analisis (tampion) performance ekonomi dengan mengidentifikasikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita regionalnya. Hasil analisis tersebut mound Maildl (1997), pada tahun 1994- hampir sebagian besar propinsi-propinsi di KTI, antara lain : Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Irian Jaya, Maluku, dan Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan regional rendah. Propinsi-propinsi yang termasuk dalam kategori ini adalah propinsi-propinsi yang secara ekonomis sangat tertinggal, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya atau dengan kata lain propinsi yang paling buruk keadaannya dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Kondisi pada tahun 1994 ini telah mengalami perubahan dibandingkan pada tahun 1991, dimana propinsi-propinsi yang termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan rendah masih termasuk propinsi yang berada pada kawasan barat Indonesia, antara lain : Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Lampung, dan Jambi. Hai ini menunjukkan adanya perubahan performance yang semakin memperburuk kesenjangan antara KTI dan KRI selama kurun waktu 1991 sampai dengan 1994. "