Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bermakaud meneliti penyuluhan hukum dengan metode cerarnah yang dilakaanakan oleh Pusat Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Bekasi. PeneJitian ini bertujuan ingin menemukan apa saja efektivitas penyuluhan hukum dengan metode ceramah dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif kualitatif yaitu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya tentang hasil penelitian, dengan menyusun langkah-langkah: wawancara mendalam dengan informan yang telah mengikuti penyuluhan hukum dengan metode ceramah. Hasil penelitian menunjukan efektivitas penyuluhan hukum dapat dikatakan efektif sampai peda pengetahuan, pemahaman dan perubahan perilaku dari peserta penyuluhan. Meskipun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar penyuluhan bukum ke depan lebih baik lagi yaitu materi penyuluhannya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, penyuluhnya agar lebih professional, waktu pelakaanaan, dan tempat penyuluhan agar lebih memadai (aula).

---

AbstractThis thesis has a purpose to study guidance of law conducted by Pusat Penyuluhan Hukum (Central of Law Guidance) to the society (especially by discourse method). This research has the purpose to meet any effectiveness of law guidance and the factors which influence the effectiveness. The method used in this research is qualitative descriptive method, that is the method directed to solve the problems by the way of discussing or to draw in according to the fact about the result of the research, by preparing the steps of field observation and in depth interview with the informants which have followed the program of law guidance. The result of the research shows that the activity of law guidance it can be said effectiveness up to the knowledge, understanding and change of behavior of the guidance participants. Nevertheless, there are still some things that ought to be considered in order that guidance be fitted with the utility of the society, the counselors have to be more professional, the time of conducting and the venue of the guidance has to be more appropriate(auditorium). "

"Saat ini, pemerintah sedang gencar dalam membangun Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu aspek terpenting dalam pembangunan PSN adalah ketersediaan tanahnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tanah untuk pembangunan PSN, cara utama yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu melalui studi kepustakaan baik terhadap peraturan perundang-undangan maupun sumber literatur lainnya. Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya membawa beberapa pengaturan baru terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang memberikan dampak signifikan dalam kemudahan pembangunan PSN. Namun, pengaturan pengadaan tanah baru tersebut menimbulkan permasalahan karena terdapat pengaturan yang bertentangan dengan esensi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang seharusnya. Dalam pelaksanaannya, kemudahan yang diberikan untuk pengadaan tanah PSN tidak selamanya berjalan dengan baik. Seringkali pelaksanaan  pengadaan tanah PSN mendapatkan penolakan yang besar dari masyarakat. Hal tersebut karena kemudahan pengadaan tanah yang diberikan justru mengesampingkan hak-hak masyarakat dan bahkan mengesampingkan aspek keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengadaan tanah PSN sudah seharusnya dilakukan dengan merujuk pada esensi pengadaan tanah seharusnya. Dengan begitu, hak-hak dari masyarakat yang terdampak dapat terjamin dan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. 

---

Currently, the government is intensively promoting National Strategic Projects (PSN) to meet domestic infrastructure needs. One of the most critical aspects of PSN development is the availability of land. To fulfill land requirements for PSN development, the primary method employed by the government is land acquisition for public interest. This research examines the policies surrounding land acquisition for public interest in the context of National Strategic Projects (PSN), particularly after the enactment of the Omnibus Law (Job Creation Law), and evaluates the implementation of these policies. The research adopts a doctrinal method, utilizing a literature-based approach by analyzing statutory regulations and other relevant sources. The Job Creation Law and its derivative regulations introduce several new provisions related to land acquisition for public interest, significantly facilitating the development of PSN. However, these new regulations pose challenges as some provisions conflict with the fundamental principles of land acquisition for public interest. In practice, the ease provided for PSN land acquisition does not always proceed smoothly. Frequently, the implementation of PSN land acquisition faces strong resistance from the public. This resistance arises because the ease of land acquisition often disregards community rights and even neglects environmental sustainability aspects. Therefore, PSN land acquisition should adhere to the essence of proper land acquisition. By doing so, the rights of affected communities can be safeguarded, and public welfare can be improved. "

"Penelitian ini membahas strategi tim sukses dalam memenangkan pemilihan ketua umum BPP HIPMI periode 2011-2014. Narasumber yang dipilih peneliti antara lain adalah RSO, tim sukses, sekretaris BPP HIPMI dan juga Pria salah satu kandidat ketua umum BPP HIPMI 2011-2014.Slogan "Bergerak bersama daerah" merupakan tools penentu yang membedakan RSO dengan ketiga calon yang ,ain. Slogan ini mempunyai makna bahwa RSO ingin merangkul seluruh daerah di setiap provinsi di seluruh Indonesia agar bersama-sama membangun perekonomian melalui HIPMI.Dalam tesis ini peneliti mengulas strategi yang konsultan politik gunakan mulai dari push political marketing, pull political marketing, pass political marketing, door to door campaign, personal branding, dan pendekatan pada media. Tesis ini kental dengan teori komunikasi politik dan political marketing.

---

This study discusses the strategy of a successful team in winning the general election of chairman of the BPP HIPMI 2011-2014 period. Researchers selected interviewees include RSO, a successful team, secretary of the BPP HIPMI and one man also chairman of the BPP candidate HIPMI 2011-2014.The slogan "Moving with the area," a critical tool to distinguish the three candidates with the RSO. This slogan to mean that the RSO wants to embrace the whole area in each province in Indonesia to jointly build the economy through HIPMI.In this thesis the researcher to review the strategy from the use of political consultants, push political marketing, pull political marketing, pass political marketing, door to door campaign, personal branding, and approach to the media. This thesis is thick with theories of political communication and political marketing."