Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai transaksi derivatif yang dilakukan secara sepihak oleh Bank. Salah satu fasilitas pelayanan jasa perbankan yang sekarang gencar dilakukan adalah dengan memanfaatkan transasksi valuta asing atau yang disebut dengan "Transaksi D erivatif'. K asus i nit erjadi k arena adanya t ransaksi d ervatif yang dilakukan secara sepihak oleh Bank seperti yang dialami oleh DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, yang digugat oleh HARDI WIDJAJA KUSUMA, sebagai PENGGUGAT. Dalam tulisan mi dicoba untuk membahas, meneliti permasalahan - permasalahan yaitu Apakah Transaksi Denvatif dapat dilakukan tanpa adanya konfirmasi. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah terhadap transaksi derivatif yang dilakukan secara sepihak oleh Bank. Metode penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu studi kepustakaan undang-undang dan studi dokumen hukum. Transaksi derivatif yang dilakukan tanpa adanya konfirmasi secara tertulis tidak dapat dilakukan karena sudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31 /PBI/2005 tentang transaksi derivatif dimana kontrak transaksi derivatif hams dengan kontrak tertulis, terlebih lagi diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6IPbi/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk B ank D an P enggunaan D ata P ribadi N asabah, d imana bank harus memberikan penjelasan kepada nasabah tentang bahaya-bahaya dan keuntungan dari produk yang dikeluarkanya tersebut. Perlindungan hukum terhadap nasabah diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen ada hak-hak konsumen yang terpenting yaitu: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang danlatau j asa..

---

This thesis explain about Derivatif Transaction conducted unilaterally by the Bank. One of banking service activities facility that is now intensively is done is by exploiting transaction foreign currency or so-called with "Derivative Transaction". This case was happened because derivative transaction has conducted unilaterally by the Bank experienced by DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, what sued by HARD! WIDJAJA KUSUMA, as Plaintiff. In this article tried to study, checks problems - problems about Could derivative transaction doing without confirmasion. How to protect the clien to derivative transaction conducted unilaterally by the Bank. This tesis use metode observation law normative and study law dictionary .Derivative transaction in banking is executed without existence of confirmation in writing cannot be done by although in Number Indonesia Bank Rules 7/31/PB112005 about derivative transaction has arranged shall with contract written and must fulfill some element required in the regulation. But in case Hardi Widjaja Kusuma there Hold Mail Agreement is contracting derivative transaction. Then how protection punished to client in arranged in Section 5 Number Indonesia Bank Rules 7/3 1IPBI/2005 about derivative transaction where derivative transaction contract must with contract is written, particularly is arranged also in BANK RULES INDONESIA NOMOR: 7/6/PBI/2005 ABOUT BANK PRODUCT INFORMATION TRANSPARENCY AND USAGE of CLIENT PERSON DATA, where bank must give explanation to client about dangers and advantage from product which its released. Be Better If Bank is more prioritizing explanation of across the board to the product and always gives contract in writing to abnormal bank business activity or activity of special bank."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai transaksi derivatif yang dilakukan secarasepihak oleh Bank. Salah satu fasilitas pelayanan jasa perbankan yang sekarang gencardilakukan adalah dengan memanfaatkan transasksi valuta asing atau yang disebutdengan “ Transaksi Derivatif*. Kasus ini teijadi karena adanya transaksi dervatif yangdilakukan secara sepihak oleh Bank seperti yang dialami oleh DEUTSCHE BANK AG,Jakarta, yang digugat oleh HARDI WIDJAJA KUSUMA, sebagai PENGGUGAT.Dalam tulisan ini dicoba untuk membahas, meneliti permasalahan - permasalahan yaituApakah Transaksi Derivatif dapat dilakukan tanpa adanya konfirmasi. Bagaimanaperlindungan hukum bagi nasabah terhadap transaksi derivatif yang dilakukan secarasepihak oleh Bank. Metode penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatifyaitu studi kepustakaan undang-undang dan studi dokumen hukum. Transaksi derivatifyang dilakukan tanpa adanya konfirmasi secara tertulis tidak dapat dilakukan karenasudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31 /PBI/2005 tentangtransaksi derivatif dimana kontrak transaksi derivatif harus dengan kontrak tertulis,terlebih lagi diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/Pbi/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk B ank D an P enggunaan D ata P ribadi N asabah, d imanabank harus memberikan penjelasan kepada nasabah tentang bahaya-bahaya dankeuntungan dari produk yang dikeluarkanya tersebut. Perlindungan hukum terhadapnasabah diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen ada hak-hak konsumen yangterpenting yaitu: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalammengkonsumsi barang dan/atau jasa.

---

ABSTRACTThis thesis explain about Dérivatif Transaction conducted unilaterally bythe Bank. One of banking service activities facility that is now intensively is doneis by exploiting transaction foreign currency or so-called with "DerivativeTransaction". This case was happened because derivative transaction hasconducted unilaterally by the Bank experienced by DEUTSCHE BANK AG,Jakarta, what sued by HARDI WIDJAJA KUSUMA, as Plaintiff. In this articletried to study, checks problems - problems about Could derivative transactiondoing without conflrmasion. How to protect the clien to derivative transactionconducted unilaterally by the Bank. This tesis use metode observation lawnormative and study law dictionary .Derivative transaction in banking is executedwithout existence of confirmation in writing cannot be done by although inNumber Indonesia Bank Rules 7/31/PBI/2005 about derivative transaction hasarranged shall with contract written and must fulfill some clement required in theregulation. But in case Hardi Widjaja Kusuma there Hold Mail Agreement iscontracting derivative transaction. Then how protection punished to client inderivative transaction done without existence of confirmation in writing have been arranged in Section 5 Number Indonesia Bank Rules 7/31/PBI/2005 aboutderivative transaction where derivative transaction contract must with contract iswritten, particularly is arranged also in BANK RULES INDONESIA NOMOR:7/6/PBI/2005 ABOUT BANK PRODUCT INFORMATION TRANSPARENCYAND USAGE of CLIENT PERSON DATA, where bank must give explanation toclient about dangers and advantage from product which its released. Be Better IfBank is more prioritizing explanation of across the board to the product andalways gives contract in writing to abnormal bank business activity or activity o fspecial bank."

"Skripsi ini membahas mengenai benturan kepentingan, perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, dan prosedur dalam melakukan Transaksi Afiliasi yang sesuai dengan revisi Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang mana revisi ini selesai ditetapkan pada tanggal 25 Nopember 2009. Penerapan transaksi afiliasi ini ditemui pada perusahaan publik berstatus BUMN, yaitu PT Wijaya Karya, Tbk. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Wijaya Karya, Tbk telah melakukan transaksi afiliasi dengan anak-anak perusahaannya sesuai dengan prosedur yang ada, seperti dalam revisi peraturan bapepam tersebut dan peraturan pasar modal lainnya. Pada kenyataannya transaksi afiliasi ini cenderung bersifat sensitif, karena dapat disalahgunakan dan dalam prakteknya beresiko terhadap benturan kepentingan. Hal ini tentunya sangat penting diperhatikan, karena Bapepam dan LK sudah cukup mengatur mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, serta berusaha untuk melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Perubahan dalam peraturan Bapepam ini pada pokoknya berisi tentang pengaturan bagaimana tata cara menerbitkan dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait transaksi afiliasi dan mengenai pengecualian kewajiban Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Independen atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

---

This mini thesis discuss about conflict of interests, protection of minority shareholders, and procedure in exercising Affiliated Transactions as governed under the revised BAPEPAM Regulation No. IX.E.1 about Affiliated Transactions and Conflict of Interests of Certain Transactions, which revised set was completed on November 25th 2009. One example of Affiliated Transaction can be found on a State owned public company, namely PT Wijaya Karya, Tbk. This research is a juridical normative research by using the method of data analysis in qualitative research.

Furthermore the research concluded that PT Wijaya Karya had done the Affiliated Transaction in accordance with the revised BAPEPAM Regulation and other capital market laws. In reality, Affiliated Transaction is a sensitive issue which could be manipulated and vulnerable to conflict of interests. It is therefore important to pay attention to it, since BAPEPAM and LK had already regulated this in order to protect the interests of all shareholders, particularly of the minority shareholders.

The revision of this BAPEPAM Regulation governs the procedure in issuing and announcing information to the public in regards to affiliated transactions and exceptions on the obligation of an independent General Meeting of Shareholders (RUPS) on transactions which involve conflict of interest."

"Pemotongan simpanan nasabah merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh bank. Namun pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank sebagaimana yang telah dilakukan Standard Chartered Bank terhadap simpanan Agus Soetopo merupakan hal yang tidak biasa. Pemotongan simpanan tersebut telah menguras habis rekening Agus Soetopo. Hal itulah yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank ditinjau dari peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang- undangan di bidang perbankan. Skripsi ini juga membahas hubungan hukum antara nasabah dan bank, macam produk dan jasa perbankan, perlindungan hukum bagi nasabah bank, beserta proses penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh apabila terjadi sengketa antara nasabah dan bank.

---

AbstractWithholding customer account is thing that usually done by the bank. But unilateral withholding customer account by the bank, as has been done to Agus Soetopo account by Standard Chartered Banks, is unusual. This Withholding has drained Agus Soetopo account. That is the focus of discussion in this thesis. This thesis discusses unilateral withholding customer account by the bank in terms of legislation, particularly legislation in banking. This thesis also discusses the legal relationship between customer and bank, kind of banking products and services, legal protection for bank customers, and its dispute resolution processes that can be taken in case of disputes between customers and banks."

"Penelitian ini membahas mengenai kewajiban notifikasi merger yang dilakukan oleh pelaku usaha asing berbentuk Holding Company dalam hal transaksi merger, konsolidasi maupun akuisisi ldquo;Merger rdquo; dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ldquo;UU Persaingan Usaha rdquo; menganut prinsip teritorial sebagai dasar penyusunannya dengan mengacu ke definisi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Persaingan Usaha. Kedudukan pelaku usaha asing berbentuk Holding Company tidak diatur secara jelas dalam UU Persaingan Usaha yang ada saat ini. Sehingga pelaku usaha asing yang melakukan transaksi Merger di luar wilayah yurisdiksi Indonesia tidak diwajibkan melakukan notifikasi. Untuk itu guna menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu khususnya badan usaha hasil Merger, maka diperlukan suatu legitimasi dari penerapan prinsip Single Economic Entity ke dalam peraturan perundang-undangan agar terdapat kepastian hukum bagi pelaku usaha asing berbentuk holding company untuk melaporkan setiap transaksi Merger yang dilakukannya.

---

This study focuses on the obligation of merger notification by foreign holding company in the event of merger, consolidation or acquisition ldquo Merger rdquo is conducted outside the jurisdiction of Indonesia. Law of the Republic Indonesia Number 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business ldquo Competition Law rdquo embraces territorial principle as the basis for its legislation by referring to the definition of business actor as stipulated in article 1 number 5 of Competition Law. The status of foreign business actor in the form of Holding Company is not clearly stated in Indonesian Competition Law. So that, foreign business actors which conducted Merger transactions outside the jurisdiction of Indonesia are not required to make notifications to the competition authority in Indonesia namely KPPU. Therefore, in order to create fair and reasonable business competition condition and not to cause a concentration of economic power to certain business actors, especially business entities resulting from Merger, it is necessary to legitimize the application of Single Economic Entity principle into legislation so that there are legal certainty for foreign business actors in the form of a holding company to report any Merger transactions conducted by them."