Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai suatu implementasi e-Government, Modul Penerimaan Negara yang diluncurkan pada tanggal 2 Januari 2007 merupakan suatu kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk melakukan pencatatan penerimaan negara. Modul Penerimaan Negara memiliki sistem yang terintegrasi dengan sistem perbankan serta dengan adanya Central Database di Departemen Keuangan untuk transaksi penerimaan yang dapat diakses oleh unit-unit terkait di lingkungan Departemen Keuangan. Modul Penerimaan Negara tidak hanya bermanfaat bagi Pemerintah, namun dengan adanya fasilitas e-Banking dari pihak perbankan yang berteknologi tinggi dan terpercaya akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya kapan saja dan dimana saja. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai suatu implementasi e-Government, bagaimana pelaksanaan penerapan Modul Penerimaan Negara (MPN) terkait dengan pelayanan kepada Wajib Pajak ? Apakah yang menjadi hambatan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak ? Apa yang menjadi pokok kebutuhan terkait adanya transaksi elektronik yang dilakukan oleh Modul Penerimaan Negara ? Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Konsep dan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah gabungan konsep dan teori perpajakan, pelayanan dan teknologi informasi. Wajib Pajak sebagai subjek dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mengharapkan adanya pelayanan yang baik dengan menggunakan teknologi informasi. Penerapan Modul Penerimaan Negara memberikan pengaruh yang sangat signifikan terkait pelayanan kepada Wajib Pajak. Adanya hambatanhambatan yang terjadi dalam pelaksanaan membuat modul ini menjadi lebih baik lagi sejalan dengan waktu. Kebutuhan akan aturan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan penerapan Modul Penerimaan Negara menjadi suatu hal yang penting. Kepastian hukum terkait pelaksanaan transaksi elektronik mendorong untuk segera disahkannya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan adanya kepastian hukum, Wajib Pajak akan merasa terlindungi dalam melakukan transaksi elektronik dengan berpegang bahwa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah. Saran yang disampaikan adalah bahwa segala sesuatunya memerlukan persiapan yang baik sebelum dikeluarkannya suatu kebijakan yang diperuntukan kepada masyarakat. Persiapan meliputi segala hal mulai dari informasi untuk disosialisasikan, sumber daya manusia, hingga infrastruktur pendukung. Dengan baiknya persiapan, maka kebijakan yang dikeluarkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

---

As an e-Government implementation, Modul Penerimaan Negara, established at January 2nd 2007, is a Government Regulation which is purposed as a registering of state revenue. Modul Penerimaan Negara has system integrated with banking system and Central Database at Finance Departement to register revenue transaction that be accessed by other units in Finance Departement. Modul Penerimaan Negara is not only useful to the Government, but with high techonlogy e-Banking facilities will give convenience to the citizen in doing his duties anytime and anywhere. The main problems discussed in this research are : As an e-Government implementation, How is the implementation of Modul Penerimaan Negara based on services to the Tax Payers ? What are the obstacles on services to the Tax Payers ? What is the main necessity based on electronic transactions in the Modul Penerimaan Negara ? The research methodology applied is descriptive methodology with qualitative approach. Concepts and theories that be used in this research are mixtures of taxation, services and information technology theories. Tax Payer as a subject in doing his tax duty hopes for good services with information technology base. Implementation of Modul Penerimaan Negara gives very significant impact on services to the Tax Payers. The obstacles on its implementation make this module getting better as time goes by. The needs of law and regulations that support the implementation of Modul Penerimaan Negara are the important things. Law assurance based on electronic transaction pushes the legal of the law of electronic information and transaction. By law assurance, Tax Payer will be protected in doing his electronic transaction based on electronic information, document signature that can be as legal proving tools. The suggestions is that everything needs a good preparation before the launched of civilization regulations. The preparations are consist of all kind of needs start from information that be socialized, human resources, and infrastructures. By good preparations, make regulations being useful for the citizen."

"XBRL merupakan bahasa laporan keuangan digital yang telah digunakan oleh berbagai negara untuk mendapatkan data yang andal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi laporan keuangan berbasis Extensible Business Reporting Language dalam sistem administrasi pajak Indonesia yang ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan metode post-positivist dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi laporan keuangan berbasis XBRL pada tahun pajak 2021 memberikan banyak manfaat utamanya bagi Direktorat Jenderal Pajak namun belum signifikan manfaatnya bagi Wajib Pajak. Ditinjau dari dimensi content of policy diketahui bahwa implementasi kebijakan ini dilatarbelakangi dengan adanya kebutuhan keandalan data. Dalam implementasinya, DJP telah memberikan fasilitas untuk memudahkan Wajib Pajak yaitu sosialisasi, asistensi Account Representative, pemberian lisensi gratis, dan pemberian opsi penggunaan PJAP. Ditinjau dari dimensi context of policy diketahui bahwa Wajib Pajak telah berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan kebijakan ini meskipun belum ada sanksi yang mengikat. Adapun hambatan yang terjadi selama implementasi parsial pada tahun pajak 2021 adalah kendala server sehingga perlu ada upaya perbaikan server apabila kebijakan ini akan diimplementasikan pada tahun berikutnya. Namun, perlu diingat bahwa Wajib Pajak yang melaksanakan kebijakan ini merupakan wajib pajak yang telah mengimplementasikan XBRL di Bursa Efek Indonesia. Sehingga DJP masih perlu melakukan kajian evaluasi, optimalisasi infrastruktur dan optimalisasi strategi sosialisasi apabila ingin melaksanakan kebijakan ini secara nasional.

---

XBRL is a digital financial reporting language that has been used by various countries to obtain reliable data. This study aims to analyze the implementation of Extensible Business Reporting Language-based financial reports in the Indonesian tax administration system which is reviewed using the theory of policy implementation by Grindle (1980). This study uses a post-positivist method using qualitative data analysis techniques. The results of the study show that the implementation of XBRL-based financial reports in the 2021 tax year provides many benefits, especially for the Directorate General of Taxes, but not yet significant benefits for taxpayers. Judging from the content of the policy dimension, it is known that the implementation of this policy is motivated by the need for data reliability. In its implementation, DGT has provided facilities to make it easier for taxpayers, namely outreach, assistance to Account Representatives, granting free licenses, and giving options for using PJAP. Judging from the context of the policy dimension, it is known that the Taxpayer has actively participated in implementing this policy even though there are no binding sanctions yet. The obstacle that occurred during the partial implementation in the 2021 tax year was server constraints so efforts to improve the server are needed if this policy is to be implemented in the following year. However, keep in mind that taxpayers who implement this policy are taxpayers who have implemented XBRL on the Indonesia Stock Exchange. So that DGT still needs to conduct evaluation studies, optimize infrastructure and optimize socialization strategies if they want to implement this policy nationally."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap efisiensi investasi perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Sampel terdiri dari 36 perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi dengan jumlah observasi sebanyak 180. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi logistik biner dengan data panel. Hasil penelitian menyatakan bahwa dari empat variabel kualitas keuangan yang digunakan, hanya konservatisme akuntansi yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap overinvestment, walaupun berpengaruh positif terhadap underinvestment. Variabel kualitas akrual, perataan laba, dan relevansi nilai laba berpengaruh tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap overinvestment dan underinvestment.

---

This study aims to examine the effect of financial reporting quality on the investment efficiency of companies in the consumer goods manufacturing sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2020 period. The sample consists of 36 manufacturing companies in the consumer goods sector with a total of 180 observations. The method used in this study is binary logistic regression with panel data. The results of the study stated that of the four financial quality variables used, only accounting conservatism had a significant negative effect on overinvestment, although it had a positive effect on underinvestment. The variables of accrual quality, earning smoothing, and earning value relevance have no significant effect on overinvestment and underinvestment."

"Di tahun 2013, Bank X Syariah digugat para nasabahnya dikarenakan melanggar janji promosi yang menyatakan bahwa produk Gadai iB dijamin menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rahn emas di Bank X Syariah, bagaimana penyelesaian sengketa rahn emas pada Bank X Syariah dan bagaimana perlindungan nasabah sebagai konsumen di sektor jasa keuangan dalam perbankan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rahn emas masih memicu banyak perdebatan. Nasabah juga perlu memperhatikan kemungkinan risiko dalam produk perbankan syariah dan bank syariah harus meningkatkan literasi keuangan pada calon nasabah.

---

In 2013, X Sharia Bank sued by its customers by breaking promises which guaranteed a gold pawning product is profitable. The main problems in this study are how the implementation of gold pawning in X Sharia bank, how the dispute resolution of gold pawning in X Islamic Bank, and how the implementation of consumer protection in Islamic Banking. This research is kind of juridical normative research with qualitative approach. As a result, the implementation of gold pawning is still debatable. Further, customers need to consider the risks of products and Islamic banks should improve the financial literacy of prospective customers."

"Perkembangan teknologi terjadi di sektor perbankan dimana aktivitas transaksi perbankan cukup dilakukan melalui ponsel pintar. Perkembangan tersebut memunculkan jenis bank baru yaitu branchless bank yang tidak memiliki kantor layanan atau cabang. Penelitian ini mencoba meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik dan kepercayaan seseorang terhadap branchless bank, lalu bagaimana motivasi intrinsik dan kepercayaan mempengaruhi adopsi dan kepuasan pengguna branchless bank, serta dampak yang dirasakan pengguna branchless bank dan orang-orang di sekitarnya. Penelitian ini mengusung model yang diadaptasi dari DeLone & McLean IS Success model. Responden terdiri dari 343 pengguna layanan branchless bank (dari berbagai merek). Analisis dilakukan dengan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS version 3.0 sebagai alat bantu. Penelitian ini menemukan bahwa perceived reputation, trust in the internet, dan perceived security berpengaruh terhadap trust. Selain itu perceived enjoyment, curiosity, dan familiarity ditemukan berpengaruh secara signifikan terhadap intrinsic motivation. Selanjutnya trust, intrinsic motivation ditemukan mendorong penggunaan dan perasaan puas terhadap branchless bank. Penggunaan sendiri juga ditemukan memengaruhi kepuasaan pengguna branchless bank. Lebih lanjut penggunaan dan kepuasan pengguna branchless bank memengaruhi time savings, intention to recommend, continuance intention, dan individual performance secara signifikan. Diharapkan penelitian ini mampu memperkaya pengetahuan, memberikan perspektif baru terkait, serta meningkatkan adopsi penggunaan branchless bank khususnya di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan untuk membantu penelitian tentang branchless bank atau bidang-bidang terkait di masa mendatang.

---

Technological developments occur in the banking sector where banking transaction activities are sufficiently carried out via smart phones. This development gave rise to a new type of bank, namely a branchless bank that does not have service offices or branches. This study attempts to examine the factors that influence intrinsic motivation and one's trust in branchless banks, then how does intrinsic motivation and trust affect adoption and user satisfaction of branchless banks, as well as the impact felt by branchless bank users and the people around them. This study uses a model adapted from the DeLone & McLean IS Success model. Respondents consisted of 343 users of branchless bank services (from various brands). The analysis was carried out using the Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method using the SmartPLS version 3.0 application as a tool. This study found that perceived reputation, trust in the internet, and perceived security have an effect on trust. Besides that, perceived enjoyment, curiosity, and familiarity were found to have a significant effect on intrinsic motivation. Furthermore, trust, intrinsic motivation was found to encourage use and feelings of satisfaction with branchless banks. Self-use was also found to affect branchless bank user satisfaction. Furthermore, the use and satisfaction of branchless bank users significantly affect time savings, intention to recommend, continuance intention, and individual performance. It is hoped that this research will be able to enrich knowledge, provide new related perspectives, and increase the adoption of the use of branchless banks, especially in Indonesia. In addition, this research can also be used to assist research on branchless banks or related fields in the future."

"Perkembangan teknologi terjadi di sektor perbankan dimana aktivitas transaksi perbankan cukup dilakukan melalui ponsel pintar. Perkembangan tersebut memunculkan jenis bank baru yaitu branchless bank yang tidak memiliki kantor layanan atau cabang. Penelitian ini mencoba meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik dan kepercayaan seseorang terhadap branchless bank, lalu bagaimana motivasi intrinsik dan kepercayaan mempengaruhi adopsi dan kepuasan pengguna branchless bank, serta dampak yang dirasakan pengguna branchless bank dan orang-orang di sekitarnya. Penelitian ini mengusung model yang diadaptasi dari DeLone & McLean IS Success model. Responden terdiri dari 343 pengguna layanan branchless bank (dari berbagai merek). Analisis dilakukan dengan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS version 3.0 sebagai alat bantu. Penelitian ini menemukan bahwa perceived reputation, trust in the internet, dan perceived security berpengaruh terhadap trust. Selain itu perceived enjoyment, curiosity, dan familiarity ditemukan berpengaruh secara signifikan terhadap intrinsic motivation. Selanjutnya trust, intrinsic motivation ditemukan mendorong penggunaan dan perasaan puas terhadap branchless bank. Penggunaan sendiri juga ditemukan memengaruhi kepuasaan pengguna branchless bank. Lebih lanjut penggunaan dan kepuasan pengguna branchless bank memengaruhi time savings, intention to recommend, continuance intention, dan individual performance secara signifikan. Diharapkan penelitian ini mampu memperkaya pengetahuan, memberikan perspektif baru terkait, serta meningkatkan adopsi penggunaan branchless bank khususnya di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan untuk membantu penelitian tentang branchless bank atau bidang-bidang terkait di masa mendatang.

---

Technological developments occur in the banking sector where banking transaction activities are sufficiently carried out via smart phones. This development gave rise to a new type of bank, namely a branchless bank that does not have service offices or branches. This study attempts to examine the factors that influence intrinsic motivation and one's trust in branchless banks, then how does intrinsic motivation and trust affect adoption and user satisfaction of branchless banks, as well as the impact felt by branchless bank users and the people around them. This study uses a model adapted from the DeLone & McLean IS Success model. Respondents consisted of 343 users of branchless bank services (from various brands). The analysis was carried out using the Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method using the SmartPLS version 3.0 application as a tool. This study found that perceived reputation, trust in the internet, and perceived security have an effect on trust. Besides that, perceived enjoyment, curiosity, and familiarity were found to have a significant effect on intrinsic motivation. Furthermore, trust, intrinsic motivation was found to encourage use and feelings of satisfaction with branchless banks. Self-use was also found to affect branchless bank user satisfaction. Furthermore, the use and satisfaction of branchless bank users significantly affect time savings, intention to recommend, continuance intention, and individual performance. It is hoped that this research will be able to enrich knowledge, provide new related perspectives, and increase the adoption of the use of branchless banks, especially in Indonesia. In addition, this research can also be used to assist research on branchless banks or related fields in the future."

"Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka terhitung mulai tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk dalam hal ini adalah penyelesaian pengaduan Nasabah dan sengketa perbankan. OJK telah mengeluarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sebagai dasar ketentuan dalam mengatur penyelesaian sengketa antara Bank dan Nasabah, baik melalui internal dispute resolution dan external dispute resolution. Dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK, maka alternatif penyelesaian sengketa yang sebelumnya diatur oleh BI berupa Lembaga Mediasi Perbankan Independen kini mulai menemukan titik terang dalam bentuk Lembaga Alternatis Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Namun dalam pelaksanaannya LAPSPI akan menghadapi berbagai macam tantangan yang harus dipenuhi, diantaranya merumuskan prosedur dan ketentuan penyelesaian sengketa, penerapan prinsip lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dan memiliki sumber daya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa. Menarik untuk diteliti lebih lanjut permasalahan yang terjadi dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dari BI kepada OJK terutama dalam hal penyelesaian sengketa perbankan dan tantangan pemenuhan prinsip lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang harus dipenuhi oleh LAPSPI.

---

Since the enactment of UU No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority, then starting on December 31, 2013 the functions, duties, and authority of the regulatory and supervisory activities of financial services in the banking sector switching from Bank Indonesia (BI) to the Financial Services Authority (OJK), including in this case is customer complaints and dispute resolution between banks and customer. FSA has issued POJK No. 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection in the Sector of Financial Services and POJK No. 1 / POJK.07 / 2014 of the Alternative Institution of Dispute Resolution in the Financial Services Sector as a basic provision in arranging the Banking dispute resolution, both through internal and external dispute resolution. With the transition of regulation authorization and banking supervision to the FSA, then the alternative dispute resolution of that were previously regulated by the Bank Indonesia in the form of the Institution Banking Mediation Independent is now beginning to find a bright spot in the form of Alternative Institution of Dispute Resolution of Banking Indonesia (LAPSPI). However, in practice LAPSPI will face numerous challenges to be met, including formulating procedures and dispute settlement provisions, the application of the principle of alternative institutions of dispute resolution, and have the resources to be able to carry out the dispute resolution service. Further interesting to study the problems that occur with the authority transition of regulation and supervision of the banking sector of BI to the FSA, especially in terms of banking dispute resolution and the compliance challenges of the principle of alternative institutions of dispute resolution that must be met by LAPSPI."

"Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 melalui diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan pindahnya kewenangan pengaturan dan pengawasan atas industri perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat konvensional, dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemindahan kewenangan ini sendiri terjadi secara bertahap, dimana Otoritas Jasa Keuangan baru memegang kewenangan pengawasan pada tahun 2013, setelah sebelumnya hanya memegang kewenangan pengaturan atas industri perbankan. Skripsi ini membahas penerapan kewenangan pengaturan dan pengawasan atas Bank Perkreditan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan, memaparkan kemungkinan adanya celah hukum ataupun overlap kewenangan, dan memberikan rekomendasi terkait dari perspektif hukum, untuk perkembangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Perkreditan Rakyat, serta industri perbankan dan hukum perbankan di Indonesia secara umum yang lebih baik.

---

This undergraduate thesis discusses the Financial Services Authority?s regulatory and supervisory authority over the Rural Banks. Since the establishment of the Financial Services Authority in 2011 through the promulgation of Law No. 21 Year 2011 on Financial Services Authority, the supervision and regulation over the banking industry, including the conventional rural banks, is transferred from the Bank of Indonesia to the Financial Services Authority. The transfer of authorities itself is gradual, as the Financial Services Authority had only gain the supervisory authority effectively in 2013, previously only having the regulatory authority.

This undergraduate thesis dwelves into the regulatory and supervisory authority over the rural banks as implemented by the Financial Services Authority through Regulations and Circular Letters, exposing possible legal gaps or overlaps and providing related recommendations from the legal perspective, for the better development of the Financial Services Authority and the rural banks, as well as the Indonesian banking industry and banking law in general."

"Disertasi ini bertujuan untuk menguji dampak tingkat konglomerasi keuangan terhadap persaingan, risiko dan stabilitas industri perbankan Indonesia. Dengan memperhatikan keragaman konglomerasi keuangan dari masing-masing bank, disertasi ini membangun indeks konglomerasi untuk mengukur tingkat konglomerasi keuangan suatu bank. Dengan menggunakan data 23 bank bermodal inti lebih dari Rp 5 trilyun selama kurun waktu 2001 hingga 2017, hasil uji dengan menggunakan analisa data panel metode fixed effect dan two stage least square, ditemukan bahwa tingkat konglomerasi keuangan berpotensi menurunkan tingkat persaingan industri perbankan, menurunkan risiko kredit dan risiko likuiditas, dan meningkatkan risiko solvensi bank. Potensi penurunan persaingan secara konsisten ditunjukkan dari hasil analisa 3 (tiga) metode NEIO. Selanjutnya, dengan menggunakan metode Component Expected Shortfall, disertasi ini juga menemukan adanya dampak positif dari tingkat konglomerasi terhadap risiko sistemik. Dimana semakin tinggi tingkat konglomerasi keuangan suatu bank, semakin besar kontribusinya terhadap risiko sistemik.

---

This study examines the impact of the financial conglomeration level on the Indonesian banking industry's competition, risk, and stability. By paying attention to the diversity of financial conglomerates of each bank, this study builds a conglomeration index to measure the level of the financial conglomeration of a bank. By using data from 23 banks with a core capital of more than 5 trillion during the period 2001 to 2017, the test results using panel data analysis using the fixedeffect method and two-stage least squares found that the level of financial conglomeration has the potential to reduce the level of competition in the banking industry, reduce credit risk and liquidity risk, and increase the bank's solvency risk. The potential for decreasing competition is consistently shown by 3 (three) NEIO methods. Furthermore, using the Component Expected Shortfall method, this study also found a positive impact on the level of financial conglomeration on systemic risk. The higher financial conglomeration level of a bank, the more its contribution to systemic risk."