Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus penelitian ini adalah penyusunan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dalam sejarah Indonesia, dengan tujuan untuk mencari dan menemukan relevansi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengundang perubahan setelah UUD 1945, sebagian besar khusus peraturan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis observasional yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis serta diperkuat melalui wawancara. Hasil penelitian menyarankan agar pembentukan undang-undang bergeser memperhatikan pembentukan dan pengawasan peraturan daerah; tinjauan hukum oleh Pemerintah Pusat terhadap pembatalan peraturan perundang-undangan Daerah Perlu diatur kembali, karena merupakan kewenangan Mahkamah Agung; Perlu terlalu dipikirkan untuk masuk akal pemeriksaan atap reli peraturan daerah oleh Mahkamah Konstitusi

---

The focus of this study is regional legislation drafting and enforcement in Indonesian history, with at leads to look for and finds power shift relevance formation and legislation observation invites change afters UUD 1945, most regional legalation special. This research is observational jurisdictional normatif who utilize legislation approaching and historical approaching and bastioned through interview. Result observationaling to suggest that statute forming shift regard forming and regional legislation observation; law riview's by Central Goverment to Regional legislation invalidation Need to be set by back, since is engaged with power Supreme Court; Need too minded to mark sense examination roof rally regional legislation by Constitution Lawcourt."

"Terjadinya diskriminasi terhadap gender tertentu terutama pada perempuan salah satunya karena kebijakan-kebijakan yang digagas oleh institusi pemerintah. Persepsi datang karena pemerintah daerah menganggap kebijakan yang dibuat mampu melindungi perempuan. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, pemerintah daerah justru menghasilkan kebijakan yang melemahkan perempuan. Melalui metode structural, cultural, and standpoint feminist theories dan pendekatan pemikiran Susan Moller Okin dan Gayatri Chakravorty Spivak, artikel ini menganalisis Peraturan Daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Teori Sandra Harding ditujukan sebagai bentuk kritik permasalahan multikultural dari perspektif epistemologi feminis ketika mengandalkan pengetahuan yang dominan dalam pembentukan kebijakan daerah. Pendekatan pengalaman dalam wilayah feminis multikultur mensyaratkan mendengar pengalaman alih-alih menganggap institusi pemerintah sebagai sumber tunggal pengetahuan. Pertukaran pengetahuan melalui pengalaman diperlukan untuk membentuk Peraturan Daerah yang berkeadilan. Keterlibatan perempuan dalam pembentukan kebijakan daerah seperti yang dipaparkan Sandra Harding adalah bentuk penghargaan atas pengetahuan yang berbeda. Artikel ini merupakan kritik terhadap pembuat kebijakan Peraturan Daerah yang tidak berperspektif gender.

---

Occurring on certain types of opponents in women is one of them because of policies initiated by the government. Perception comes because the local government considers policies that are made capable of protecting women. In the Regional Regulation, the regional government issues a policy that attaches women. Through structural, cultural and feminist theoretical perspectives and through the discussion of Susan Moller Okin and Gayatri Chakravorty Spivak, this article analyzes Regional Regulations that discriminate against women. Sandra Hardings theory is intended as a critique of multicultural forms from the perspective of feminist epistemology compilation relying on dominant knowledge in regional policy formation. Gaining experience in a multicultural feminist area requires hearing experience instead of considering the government as the sole source of knowledge. Exchange of knowledge through experience is needed to make fair regional regulations. Related to women in regional policy making, as explained by Sandra Harding, is a form of appreciation for different knowledge. This article is a criticism of policy makers who are not gender perspective."

"ABSTRAKSebagaimana diketahui, undang-undang yang mengatur mengenai pengawasanketenagakerjaan sudah ada sejak tahun 1951, yaitu dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia. Dan bersamaan dengan itu pula undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah telah mengalami berbagai perubahan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dengan adanya perubahan peraturan di bidang otonomi daerah tersebut nampaknya mempunyai dampak terhadap pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam salah satu ketentuan dalam Pasalnya juga telah mengamanatkan untuk diadakan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan ketenagakerjaan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan baik Pusat atau Daerah dengan Peraturan Presiden. Namun Peraturan Presiden tersebut sampai dengan tesis ini dibuat belum ditetapkan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden. Sejalan dengan semakin kompleks permasalahan di bidang ketenagakerjaan dan terjadi pula perubahan paradigma pengaturan di bidang pemerintahan daerah, nampaknya telah terjadi perbedaan pemahaman dalam rangka menafsirkan kewenangan di bidang pengawasan ketenagakerjaan di antara pihak yang terkait (Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat). Perusahaan menganggap telah terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, karena perusahaannya walaupun telah diperiksa oleh aparat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, masih juga di periksa oleh aparat Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pemerintah Daerah menganggap bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sudah merupakan kewenangan Daerah. Sebaliknya Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menganggap bahwa Pemerintah Pusat masih mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan. Untuk itu tesis ini akan membahas mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka otonomi daerah dengan melihat dari sisi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan ketenagakerjaan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah."