Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai aspek akuntansi dan aspek perpajakan atas penghasilan jasa konstruksi PT Brantas Abipraya (Persero). Pembahasan pembahasan aspek akuntansi didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 34 tentang Akuntansi Kontrak Kontruksi, dan PSAK Nomor 12 tentang Pelaporan Keuangan Mengenai Bagian Partisipasi Dalam Pengendalian Bersama Operasi dan Aset.Sedangkan Aspek perpajakan yang dibahas meliputi aspek Pajak Penghasilan (terutama PPh Badan) dan Pajak Pertambahan Nilai. Keseluruhan aspek perpajakan dibahas dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang KUP, Undang-undang PPh, Undang-undang PPN, Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 serta peraturan pelaksanaan di bawahnya. Penelitian dilaksanakan pada Kantor pusat PT. Brantas Abipraya (Persero) yang berlokasi di Jalan D.I. Panjaitan Kavling 34 Cawang Jakarta Timur. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui bagimana kebijakan akuntansi atas jasa konstruksi, khususnya jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan bantuan atau pinjaman luar negeri, pada PT Brantas Abipraya (Persero) serta untuk mengetahui kebijakan Perusahaaan terhadap Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilainya. Penulisan karya akhir dilakukan dengan menggunakan penelitian studi kasus kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, digunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan kontrak dan beban kontrak PT Brantas Abipraya pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34 mengenai Akuntansi Kontrak Konstruksi, namun demikian ditarik beberapa sub simpulan antara lain, yaitu: (1) perusahaan menganut asas konservatif dalam hal pengakuan eskalasi (penyimpangan dalam kontrak) dan klaim; (2) dalam melakukan joint venture, bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan adalah Pengendaliaan Bersama Operasi (Jointly Controlled Operations) baik secara integrated maupun secara job allocations (separated).Kebijakan Pajak Penghasilan Perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Prosedur Pelaksanaan Pajak Penghasilan PT Brantas Abipraya (Persero) pada umumnya telah dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, namun terdapat beberapa aspek yang belum diatur dan dimuat di dalam prosedur tersebut; penerapan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 pada prakteknya di lapangan masih sering menimbulkan kebingungan pada Perusahaan Konstruksi. Aktivitas joint operation (dalam akuntansi dikenal dengan joint venture) bukan merupakan subjek Pajak Penghasilan Badan. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut: Prosedur Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai PT Brantas Abipraya (Persero) pada umumnya telah dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, namun terdapat beberapa aspek yang belum diatur dan dimuat di dalam prosedur tersebut. Simpulan lainnya menyebutkan bahwa faktor utama PT Brantas Abipraya cenderung selalu mengalami kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah karena sebagian besar penyerahan jasa konstruksi PT Brantas Abipraya dilakukan kepada Pemungut PPN atas proyek pemerintah dan belum memadainya peraturan pajak yang mengatur aspek Pajak Pertambahan Nilai joint venture. Hasil penelitian menyarankan kepada Praktisi dalam hal ini perusahan yang bergerak di bidang konstruksi agar melaksanakan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan eskalasi dan klaim sesuai dengan PSAK Nomor 34 mengenai Akuntansi Kontrak Konstruksi; memperbaiki prosedur pelaksanaan Pajak Penghasilan dan prosedur pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai. Saran yang penting untuk perusahaan konstruksi adalah agar melakukan rekonsiliasi dan ekualisasi antara omset menurut laporan keuangan dengan penyerahan kena pajak yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai setiap tiga bulan sekali. Saran kepada Pemerintah adalah agar menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai mekanisme pengkreditan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran PPh badan atas perusahaan yang melaksanakan proyek pemerintah yang dananya dibiayai oleh bantuan atau pinjaman luar negeri. Karena pengaturan mengenai aktivitas joint venture (khususnya jointly controlled operations) yang ada hanya berupa surat Direktur Jenderal Pajak, maka disarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk: menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai Pelaksanaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas aktivitas joint venture, khususnya aktivitas jointly controlled operations . Hasil penelitian juga menyarankan kepada akademisi dan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih terfokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara pendapatan yang diakui di dalam laporan keuangan denga penyerahan kena pajak yang dilaporkan di dalan SPT Pajak Pertambahan Nilai."

"Keberhasilan perusahaan dilihat dari sisi pemegang saham, ditunjukkan dari keberhasilan dalam memaksimumkan kekayaan Pemegang Saham, yang dapat diukur dari tingkat pengembalian modal sendiri (ROE).Penelitian ini bertujuan mengkonfirmasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ROE di PT Brantas Abipraya dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2002, dengan menggunakan analisis Du Pont.Metode Penelitian yang dipakai adalah deskriptif dengan sumber data berupa laporan keuangan dari perusahaan dan MENEG BUMN, yang diolah menjadi rasio-rasio keuangan dan dianalisis secara trend analysis, comparative analysis (dengan 7 BUMN Jasa Konstuksi yang sejenis), common size analysis dan indeks analysis.Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa ROE tahun 1997 sampai dengan 2001 mengalami kenaikan, tetapi tahun 2002 mengalami penurunan yang sangat tajam. Kenaikan ROE tahun 1999 sampai dengan 2001 karena perusahaan berhasil dalam menekan biaya langsung (harga pokok penjualan), meskipun dari tahun ke tahun pendapatan kurang berkembang pesat, dan biaya tak langsung yang merupakan biaya tetap juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Tahun 2002 ROE turun tajam karena biaya langsungnya tidak bisa ditekan lagi dan dipihak lain biaya tak lansungnya semakin meningkat.Untuk menjaga agar ROE di tahun-tahun mendatang tidak mengalami penurunan yang dapat menimbulkan kerugian, maka perusahaan perlu perhatian untuk meningkatkan pendapatan dengan lebih berani melakukan penawaran harga yang lebih kompetitif agar dapat meningkatkan perolehan kontrak, sehingga nilai pendapatan dapat ditingkatkan. Disamping itu dalam setiap kebijakan penentuan biaya tak langsung sebaiknya rnempertimbangkan kenaikan pendapatan yang akan didapat. Dalam hal ini, analisis Break Even Point, dapat dipakai untuk merencanakan jumlah pendapatan dan biaya tak langsungnya.Hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan ROE adalah usaha menurunkan beban bunga dengan cara memperbaiki (mempercepat) penarikan piutang usaha, serta membina hubungan baik dengan mitra usaha (supplier dan sub kontraktor) agar bisa mendapatkan fasilitas pembayaran yang ringan, dan pendanaan lebih dahulu dari sub kontraktor. usaha ini dimaksudkan untuk membantu pendanaan agar dapat mengurangi hutang bank.

---

Return on Equity (Roe) Analysis Using Du Pont System Approach on PT Brantas Abipraya (A Case Study)The success of a company as seen from stock owners' viewpoint is shown from the company's performance in maximizing stock owners? wealth, which can be measured from the level of return on equity (ROE).This research aims at confirming factors influencing the development of ROE at PT Brantas Abipraya during the period of 1997 to 2002, using Du Pont analysis.The research employs descriptive method and uses financial reports from companies as well as the Ministry of State-Owned Corporations as its data source. The financial reports are then processed into financial ratios and analyzed using trend analysis, comparative analysis (compared with seven state-owned corporations dealing with construction work), common size analysis, and index analysis.The research finds that the ROE increases from 1997 to 2001, but then decreases sharply in 2002. The increase from 1997 to 2001 is due to the company's ability to reduce direct cost, even though the year-by-year growth is relatively slow and the indirect cost (which is a constant cost) significantly increases. In 2002 the ROE decreases sharply as a result of increasing direct and indirect costs.In order to prevent ROE in the following years from decreasing (which may result in loss of profit), companies need to pay more attention to increasing profit by offering more competitive price to gain more contracts, which may in turn result in higher profit. In addition to this, companies should also consider the increase of profit in every policy to decide indirect cost. In this case, the break even point analysis can be used to plan the amount of profit and the indirect cost.Another thing to be put into consideration in the attempt to increase ROE is reducing interest burden by accelerating business debt withdrawal, and promoting good relations with business partner (suppliers and sub contractors) in order to gain better payment facilities and in-advance funding from sub contractors. These are all aimed at increasing funding in order to reduce debt from bank."

"Saat pengakuan pendapatan menentukan besarnya laba usaha yang dilaporkan perusahaan dalam suatu periode. Untuk perusahaan konstruksi, di mana. jasa konstruksi dilakukan meliputi masa yang relatif lebih lama dibandingkan dengan jenis usaha. lainnya, maka metode pengakuan pendapatan yang digunakan perusahaan akan sangat menentukan perhitungan laba usaha. Metode pengakuan pendapatan ini, pada akhirnya juga akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan yang terutang pada suatu tahun pajak. Metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh perusahaan konstruksi, pada. dasarnya tidak berbeda dengan metode yang diwajibkan oleh ketentuan Perpajakan, yaitu metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan dan laba usaha dapat secara proporsional diakui selama masa konstruksi, demikian Pula dengan pajak penghasilan yang terutang. Aspek perpajakan lain yang terkait dalam perusahaan konstruksi adalah mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan atas impor, dan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Sceara. umum, PPN terutang pada saat penyerahaan barang atau jasa kena pajak. Untuk'perusahaan konstruksi, penyerahan jasa kena Pajak baru dilakukan pada saat proyek telah diselesaikaan yaitu pada saat pembuatan Berita Acara Penyerahan (BAP). Sementara itu selama masa konstruksi, perusahaan telah menerima pembayaran berupa uang muka atau pembayaran termin sesuai tahap penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, PPN terutang pada saat pembayaran bila pembayaran dilakukan lebih dahulu dari pada penyerahan barang atau jasa kena Pajak. Dengan demikikan, untuk perusahaan konstruksi PPN terutang pada saat penerimaan uang muka, penerimaan termin dan pada saat pembuatan BAP. Untuk yang terakhir ini, PPN terutang atas seluruh pembayaran yang belum dilunaskan oleh pihak pemberi kerja, termasuk pembayaran atas retensi yang biasanya bare diterima beberapa bulan setelah BAP. Dari perusahaan yang penulis analisa, mekanisme pembayaran PPN masukan dan pemungutan PPN keluaran cukup mempengaruhi arus kas perusahaan. Terutama dalam hal pemungutan PPN atas retensi, di mana perusahaan sepertinya "meminjamkan" kepada pemerintah PPN atas retensi yang belum dibayar oleh pemberi kerja. Hal ini memang merupakan konsekuensi dari ketentuan perpajakan yang ada."

"Penelitian ini mengenai analisis sistem informasi akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., serta penerapan akuntansi berdasarkan PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16 dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol. Peneliti menemukan bahwa prosedur sistem informasi akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. telah berjalan dengan baik. Perlakuan akuntansi pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. juga telah sesuai dengan ketentuan PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16 dan ketentuan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol.

---

This research is about accounting information system on PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., also to examine implementation of PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16, and Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol. researcher found that accounting information system procedure in PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. has implemented well. Accounting treatment in PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. has met the accounting provision according to PSAK 23, PSAK 16, ISAK 16, and Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik: Industri Jalan Tol. "

"Monetary sector especially banking constitutes a sector which at most getting some facilities from the government referring to the economic crisis impact. These facilities include aid of liquidity from the central bank (BLBI), transfer of credit stuck, fund of recapitalization, revaluation of assets and permit for quasi reorganization. Bank X uses additional paid in capital coming from recapitalization fund for deficit elimination through quasi reorganization. Actually this method is aimed by bank at distributing earnings. The Bank wants to release from the failure of managing bank at the past which is it can be seen from the deficit by vanishing it. From the taxation prospective, the bank always makes any effort to carry over her fiscal lost despite the lost commercial has been eliminated. They can set and adjust the tax regulation to accommodate its interest for example the tax regulation about The Use of Book Value for Corporate Restructuring Transaction. Revaluation of assets and quasi reorganization are used to compensate her profit against loss and then the remaining profit may be distributed without taxable before. From the accounting aspect, the Bank X only eliminates the deficit to additional paid in capital account because it doesn?t follow the accounting procedure for quasi reorganization. The Bank X doesn?t revalue its assets to the fair value at the date of quasi reorganization by the way the value of retained earnings account do not become zero. The Bank X doesn?t have significant impairment of its assets so that it doesn?t have any reason for quasi reorganization. Another principle for quasi reorganization that the firm after quasi reorganization start from newly are not fulfilled by Bank X because there are still profit balance expressing management interest. From the business aspect, quasi reorganization doesn?t have significant effect to Bank X performance. Performance and healthy of Bank X measured with financial and CAR rasio does not effected by deficit amount. The study was taken by analyzing and comparing the implementation of quasi reorganization at the Bank X with the rules and theory thereof. This study was also taken by interviewing a couple of people who have competence. The important finding of this analysis is that the Bank X may release from mistakes of past management by engineering her deficit elimination and also the Bank X can enjoy as maximum its earnings through fiscal loss compensation. Pursuant to that finding, there is required to be conducted the observation of applying of quasi reorganization according to accounting standard and there is required the clearer taxation and accounting regulation to be made so that quasi reorganization can not be used solely to divide profit."

"Tesis ini mengemukakan analisa tentang kebijakan privatisasi yang diterapkan oleh pemerintah pada industri jasa konstruksi. Analisa kebijakan yang dimaksud ditujukan untuk mengevaluasi tingkat efektifitas dan efisiensi dari kebijakan privatisasi PT Adhi Karya (Persero), Tbk. Disamping itu tesis ini juga memberikan rekomendasi dalam perencanaan kebijakan privatisasi berupa penentuan skala prioritas BUMN jasa konstruksi yang akan dijadwalkan untuk diprivatisasi pada tahapan berikutnya.Evaluasi tingkat efektifitas kebijakan privatisasi dilakukan dengan terlebih dahulu mengeksplorasi latar belakang dan tujuan sebelum pemerintah menetapkan kebijakan kebijakan tersebut. Eksplorasi dilakukan dengan cara menggali informasi rnelalui sumber-sumber di pemerintahan maupun melalui analisa studi pustaka dan studi kasus kebijakan privatisasi di berbagai negara. Analisa dilakukan dengan cara membandingkan antara kondisi yang berkenaan struktur, perilaku dan kinerja perusahaan maupun industri antara sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan privatisasi.Evaluasi tingkat efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai manfaat (benefit) dari kebijakan privatisasi dengan besarnya resiko (cost) yang ditanggung oleh pemerintah (negara), perusahaan dan investor dalam proses privatisasi. Berdasarkan hasil analisa didapatkan temuan bahwa privatisasi Adhi Karya secara umum telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan maupun industri. Disamping itu dari hasil analisa yang dilakukan didapatkan temuan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan secara efisien.Dari hasil analisa untuk penentuan agenda privatisasi lanjutan didapatkan temuan bahwa agenda privatisasi lanjutan (following privatization) yang disusun dalam bentuk skala prioritas sebagai berikut: Adhi Karya, Wijaya Karya, Pembangunan Perumahan, Waskita Karya, Hutama Karya, Istaka Karya Brantas Abipraya, dan terakhir Nindya Karya."

"Kegiatan usaha jasa teknik dan manajemen harus dipisahkan dari kegiatan usaha jasa lainnya. Prosesperh-itungan dan analisa berbagai biaya serta dampak perpajakan sesuai dengan Undang-undang perpajakandan peraturan-peraturan perpajakan lainnya.Menggunakan penelitian kepustakaan gunà melengkapi latar belakang teori serta penelitian lapangan untuk studi kasus jasa teknik pada PT1E.Tarip PPh jasa teknik dikenakan Pasal 23 semula sebesar 15% x Penghasilan bruto diubah menjadi 15% x perkiraan penghasilan netto (60%x penghasilan bruto) sejak 1 Januari 1992. Studi kasus jasa teknik pada PT1E mi untuk tahun buku 1991 sedangkan untuk thn1992 dan seterusnya diberikan illustrasi. Untuk thn 1991 P1IE lebih bayar PPh dan minta restitusiakibatnya Wajib Pajak tersebut diperiksa. Pada saat pemeriksaan, kelemahan dokumen pembuktian kepada fiskus menempatkan Wajib Pajak pada posisi yang lemah sehingga terdapat banyak koreksi fiskal positif akibatnya untuk tahun 1991 PT"IE" bukan memperoleh kembali restitus.i tetapi masih kurang bayar dan ditagih dengan SKP. Dokumen pembuktian harus dapat diandalkan dan lengkap. Diharapkan adanya kesamaan persepsi antaraWajib Pajak dengan Fiskus didalam menafsirkan ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan harus terus menerus direvisi dalam menyesuaikan din dengan perkembangan dunia usaha dewasa ini."