Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tema mengenai pemuda dan kepemimpinan pemuda merupakan tema yang sangat menarik dan tidak pernah habis dibicarakan. Berbicara mengenai pemuda, maka tidak dapat dilepaskan dari membicarakan energi perubahan yang senantiasa menyertainya. Sejarah telah menunjukkan bahwa dari masa ke masa, dari satu tempat ke tempat lainnya, para pemudalah yang senantiasa menjadi pelopor dan penggerak perubahan suatu bangsa atau masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pemuda diharapkan menjadi penggerak perubahan yang sama, yang dapat membawa Indonesia kembali ke kegemilangannya. Gerakan reformasi tahun 1998 yang dipelopori oleh para mahasiswa dan pemuda telah membawa Indonesia pada era keterbukaan. Saat inilah dimungkinkan adanya partisipasi politik masyarakat yang lebih luas melalui partai-partai politik sesuai dengan pilihannya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh manakah peran kepemimpinan pemuda terhadap perubahan sosial politik yang terjadi di Indonesia, khususnya peran melalui partai politik yang ada. Penelitian difokuskan pada Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disebut PK Sejahtera) sebagai salah satu partai yang terdapat di Indonesia dan diketahui sebagai salah satu partai dengan kader muda terbanyak. Peran kepemimpinan pemuda dalam perubahan sosial politik Indonesia tersebut akan dijabarkan dengan terlebih dahulu mengenai bentuk kepemimpinan pemuda PK Sejahtera dalam perubahan sosial politik Indonesia, pandangan PK Sejahtera mengenai pemuda dan perubahan sosial politik itu sendiri serta pandangan PK Sejahtera mengenai konsep sosial politik masa depan Indonesia. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan metode etnografi, yaitu berusaha untuk memahami secara mendalam, utuh dan menyeluruh obyek yang diteliti, melalui wawancara mendalam dan melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan informan yang terdiri atas mantan ketua-ketua BEM UI yang menjadi pelaku sejarah gerakan reformasi 1998 dan kemudian menjadi fungsionaris PK Sejahtera, salah satu pemuda pendiri PK Sejahtera, Ketua Kepemudaan DPP PK Sejahtera dan para narasumber diskusi mengenai PK Sejahtera yang dihadiri langsung oleh peneliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peran kepemimpinan pemuda PK Sejahtera dalam perubahan sosial politik Indonesia cukup besar namun belum dapat dikatakan maksimal. Dalam konteks sosial politik Indonesia, para pemuda PK Sejahtera menjadi ikon gerakan politik baru dengan gaya berpolitik yang diluar kelaziman. Terutama sekali hal ini bersumber dari ideologi yang mereka pergunakan dalam berpolitik, yaitu ideologi Islam. ketidakmaksimalan peran para pemuda ini dalam melakukan perubahan sosial politik di Indonesia, terutama karena struktur sosial masyarakat Indonesia yang masih sangat mementingkan figur. Sebagai pemuda dengan pengalaman yang dapat dikatakan masih sedikit, sebagian pemuda kader PK Sejahtera ini belum mendapatkan tempat di tengah masyarakat. Masyarakat belum memandang sebelah mata terhadap para agen pengubah ini."

"Penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan Partai Keadilan Sejahtera dalam konteks perpolitikan di Indonesia. Sebagai partai yang baru apakah Partai Keadilan Sejahtera hanya sebagai pelengkap dunia perpolitikan di tanah air dan terperangkap dalam paradigma politik lama yang dibangun atas dasar keilmuan yang sekularistik, dan terlibat dalam praktek politik yang menghalalkan segara cara dalam mencapai tujuannya. Ataukah PKS memiliki paradigma baru yang berbeda dengan partai-partai lain termasuk partai partai Islam Penelitian ini mempergunakan metode historis dengan langkah-Iangkah berikut: Pertama heuristic atau pencarian sumber. Kedua, tahap kritik, baik kritik ekstern maupun kritik intern. Ketiga tahap interpretasi atau penafsiran. Keeempat tahap historiografi atau penulisan. Dari data-data yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa Partai Keadilan Sejahtera memiliki perbedaan yang signifikan dengan partai politik yang lain baik dan segi paradigma maupun aspek politik praktis. Partai ini berhasil lolos dari perangkap ideologis yang ditingggalkan oleh kaum kolonial yang diwariskan kepada bangsa Indonesia pada umumnya dan khususnya ummat Islam, melalui proses edukasi yang sangat lama demi mempertahankan pengaruhnya di Indonesia dan dunia."

"Partai politik memiliki peranan strategis untuk mendistribusikan kader menjadi wakil di pemerintahan. Faktanya, partai politik terjebak dalam arus korupsi dan dinilai sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik, khususnya di kalangan milenial. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan upaya revitalisasi agar partai politik menjadi modern, inklusif dan dapat memberikan akses kepada pemuda untuk berkontribusi secara strategis. Perbaikan citra partai politik dapat berimbas terhadap menguatnya kepercayaan milenial untuk terlibat lebih jauh dalam partai politik. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Partisipan dalam penelitian ini adalah Ketua Umum DPP PSI, Ketua DPP PSI, Tenaga Ahli PSI, Anggota PSI, serta narasumber pembanding seperti Direktur Eksekutif Perludem. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan PSI menjadi partai politik yang berbadan hukum dan menjadi peserta pemilu tahun 2019 tak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Grace Natalie dan pengurus lainnya dalam memberdayakan partisipasi politik kalangan milenial. Komposisi kepemimpinan pengurus PSI terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu jenis dan gaya kepemimpinan, komunikasi politik, serta modal sosial yang dimiliki. Partisipasi politik yang telah diakomodir oleh PSI untuk kader dan anggotanya berjumlah 10 jenis partisipasi politik yang masuk dalam kategori electoral participation, consumer participation, party participation, protest activity, dan contacting Tantangan dalam pemberdayaan pemuda di PSI ada empat, yaitu intimidasi fisik, korban hoax dan fitnah, dilema ekonomi, dan ketidakpercayaan diri dalam berpolitik.

---

Political parties have a strategic contribution to distribute their cadres until they represent as part of the government. In other hands, political parties were in the flow of corruption and regarded as the most unreliable institution by the public, especially among millennial generation. Based on these conditions, it is necessary to revitalize the political party become modern, more inclusive and should provide access for youth to have strategically contributed to the party. Based on these conditions, it is necessary to revitalize the political party become modern, more inclusive and should provide access for youth to have strategically contributed to the party. we assumed by Improving the image of political parties can impact developing millennial beliefs to engage further in political parties. The research method used in this research is descriptive qualitative method with case study approach. Participants in this study consisted of the General Chairman of the DPP PSI, the Chairman of the DPP PSI, PSI Staff, PSI Members, and the expert opinion from Perludem Executive Director. The results of this study found that the leadership of Grace Natalie and other committee of PSI were success make PSI into become a legal party for being a participant in the 2019 and also empowering millennial generation to contribute in political participation. Grace Natalie and other commitee of PSI leadership aspect were divided into three aspects, namely the type and style of leadership, political communication, and social capital owned. Political participation had been accommodated by PSI for their cadres and members in the form of electoral participation, consumer participation, party participation, protest activity, and contacting. Unfortunately, in order to the empowerment of youth in PSI, they still have to face four big challenges such as physical intimidation, hoax and defamation, economic dilemmas and low self confidence in politics."

"Fokus tesis ini adalah mengkaji relevansi pemikiran Imamanuel Wallerstein tentang kapitalisme dalam Teori Sistem Dunia, dengan fenomena kebangkitan politik identitas, partai agama dan negara dalam kapitalisme semi pheripheri Indonesia pasta rezim otoriter. Konsep pemikiran Wallersetein merupakan bagian dari teori-teori ketergantungan dalam melihat relasi negara dunia ketiga terhadap negara maju. Gagasan besar dalam pemikiran ini bahwa sebuah negara tidak bisa melepaskan dari interaksi global. Dinamika global akan mempengaruhi dinamika lokali. Sejauhmana negara pinggiran (dinamika lokal) bisa merespon secara lebih cerdas terhadap dinamika global dan menggunakannya untuk menaikkan statusnya menjadi negara semi pinggiran. Kesalahan dalam merespon dinamika global, hanya akan menyebabkan negara pinggiran terjebak dalam jurang keterbelakangan dan kemiskinan.Studi kasus yang dirnunculkan adalah fenomena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) dalam kasus Blok Cepu. Dipilihnya PKS dan PDS diharapkan bisa menjadi representasi dua identitas politik yang berbeda. Selain itu kedua partai tersebut memiliki relasi politik kekuasaan tidak sama. PKS berada dalam lingkup lingkar kekuasaan atau partai pendukung pemerintahan (inner cycle). Sedangkan PDS adalah partai yang diluar kekuasaan (outsider)- Aspek kapitalisme tidak semata-mata dilihat sebagai konteks sosial kemunculan kasus tersebut, tapi juga menjadi isi (conten) dalam menganalisa dari tesis ini. Sedangkan kasus Blok Cepu merupakan arena terjadinya kontestasi antara negara yang lebih mewakili kepentingan multinational corporal (Exxon Mobile Oil Indonesia l EMOI) dengan kapitalisme lokal (Pertamina) yang disuarakan oleh keiompok partai agama.Hasil temuan tesis saya ini menunjukkan bahwa politik identitas, yang salah satunya direpresentasikan melalui kebangkitan partai agama, baik diluar maupun didalam struktur kekuasaan negara, terjebak kepada sikap ambivalensi dalam berhadapan dengan kekuatan kapitalisme. Bagi partai yang masuk dalam lingkar kekuasaan (PKS), yang terjadi adalah kooptasi kekuatan kapitalisme melalui negara terhadap kekuatan partai agama. Demikian juga dengan partai yang diluar kekuasaan (PDS). Semuanya terjebak dalam kooptasi dan pragmatisme kekuasaan.Data primer, data sekunder dan telah kepustakaan yang dilakukan mengarahkan pada pendapat bahwa hubungan di antara gejala perkembangan partai agama, bagaimana respon negara terhadap konteks global, sehingga memuncullkan kapitalisme, tidaklah sesederhana seperti yang dikemukakan dalam pemikiran Immanuel Wallerstein dengan Sistem Dunia. Menurut saya, hubungan diantara berbagai gejala tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut; (1) Kapitalisme Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan kapitalisme Eropa. Ada faktor-faktor lokal (primordialisme, kultur feodalis dan psikologi bekas negara terjajah) dalam mempengaruhi dinamika kapitalisme. (2) konteks global bukanlah faktor tunggal yang menentukan dinamika kapitalisme negara-negara pinggiran. Dia hanyalah satu dari berbagai faktor lain yang mempengaruhi dinamika kapitalisme. (3) pola relasi agama dan negara, agama dan kapitalisme dan negara dan kapitalisme sangat mempengaruhi bentuk dan dinamika kapitalisme negara pinggiran.Penelitian saya membuktikan bahwa hanya ada dua model capitalisme yang muncul di Indonesia; kapitalisme negara (state led capitalism) dan kapitalisme pasar (market friendly capitalism). Kapitalisme negara muncul karena pengaruh kultur feodalis dan faktor eksternal berupa penetrasi kekuatan kapitalisme global. Kapitalisme negara berbentuk patron clien dengan aktor tunggalnya rezim yang berkuasa. Dalam orde lama, aktor tunggalnya Soekarno, Orde Baru aktor tunggalnya Soeharto. Keduanya sama-sama tidak bisa memunculkan kelas kapitalis domestik yang tangguh. Penyebabnya karena kapitalisme Indonesia masih bersifat rent seeking dimana negara menjadikan kelas kapitalis tidak untuk tujuan social welfare, tetapi sebagai bagian yang menopang struktur kekuasaan. Sehingga jatuh bangunnya kelas kapitalis ini sangat tergantung dengan dinamika kekuasaan negara.Persoalan identitas dengan background etnisitas, agama, suku dan ikatan primordial lainnya, atas nama stabilitas dan pembangunan, yang selama ini diharamkan oleh rezirn orde baru, kembali muncul setelah terjadinya liberalisme politik. Persepsi bahwa partai agama yang sekarang, merupakan kontinuitas dari partai agama sebelumnya, Dan kapitalisme sekarang juga sebuah kontinuitas dari kapitalisme sebelumnya, merupakan sebuah pernyataan (statemen) bukan kenyataan (reality). Karena partai agama dan kapitalisme dalam dinamika historis Indonesia memiliki ciri dan karakteristik tersendiri.Partai Agama juga merupakan bagian dari politisasi identitas dalam negara semipheripheri ketika berhadapan dengan kapitalisme. Sehingga partai agama belum bisa menjadi basis perjuangan politik yang twat. Karena a mudah dipermainkan dan direduksi oleh kepentingan-kepentingan kapitalis. Inilah sebuah refashioning partai agama pasca rezim otoriter. Refashioning adalah terjadinya komestifikasi partai agama sebagai strategi survival. Caranya dengan mengkomodifikasikan identitas agama dengan bentuk, model dan strategi yang baru. Adapun tujuan, visi dan misinya tetaplah sama."

"Partai politik pada dasarnya adalah salah satu subsistem demokrasi yang terdapat di dalam masyarakat, karena partai politik itu merupakan wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka terhadap pemerintah yang berkuasa. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang lama. Ada pun fungsi dari partai politik adalah bagi pemerintah partai politik bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai alat pengeras suara. Dalam dunia politik, kampanye dan pemilu adalah bagian dari bentuk partisipasi politik, namun bukanlah indikator dari sebuah demokrasi. Partai politik adalah sarana yang tepat untuk dapat melakukana partisipasi politik tersebut, namun tidak semua partai politik dapat melakukan aspirasi politik.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai baru dalam pemilu 2004 yang di deklarasikan pada tanggal 20 April 2003 di Jakarta. PKS merupakan penggabungan dari Partai Keadilan (PK) yang pada pemilu 1999 "tersandung" aturan electoral threshold. PKS kemudian mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan HAM dan setelah melewati sejumlah seleksi dan verifikasi KPU akhirnya PKS lolos menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu dengan nomor unit 16 dari 24 partai yang lobos verifikasi. Dalam pemilu 2004, PKS tampil sebagai pemenang disusul Partai Demokrat untuk wilayah DKI Jakarta, PKS berhasil meraih 8.325.020 suara atau 7,34 % melebihi perolehan suara yang diraih PAN dan PBB. Kemenangan PKS di Jakarta pada pemilu 2004 ini sangat menarik untuk dikaji mengingat PKS adalah kelanjutan dari PK yang dalam pemilu 1999 belum mendapatkan suara yang signifikan. Perbedaan suara yang membuat PKS menang. Inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana strategi pemenangan Pemilu yang dibuat oleh PKS pada Pemilu 2004. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi tiga, yang pertama yaitu bagaimana strategi kampanye yang dterapkan oleh DPW PKS DKI Jakarta, kedua peranan pemimpin partai dalam pemenangan pemilu 2004, dan yang ketiga adalah faktor-faktor pendukung lainnya yang menyebabkan PKS menang dalam pemilu 2004 di Jakarta. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pada strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dalam pemilu legislatif 2004.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi kampanye DPW PKS DKI Jakarta dan mengevaluasi kampanye DPW PKS DKI Jakarta. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik yang di dalamnya tercakup mengenai kampanye politik, manajemen kampanye, strategi kampanye dengan penggunaan konsep political marketing & marketing public relation. Pendekatan metodologi dalam penelitian ini termasuk kategori kualitatif dan sebagai metode penelitiannya adalah studi kasus (case study), sedangkan sifat dari penelitian ini adalah evaluatif. Pengambilan data menggunakan dua Cara yaitu pengambilan data primer (interview) dan data sekunder(studi dokumen & literatur). Setelah dilakukan penelitian hasil penelitian menunjukkan, strategi yang membuat PKS unggul di Jakarta terdiri dalam lima tahap diantaranya : strategi diawali dengan melakukan penelitian terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan perumusan strategi (tahap pra kampanye), kemudian strategi dilanjutkan dengan melakukan kegiatan direct selling, bazaar, pawai (tahap kampanye), strategi selanjutnya adalah pelatihan saksi intelektual (tahap minggu tenang), terakhir strategi yang diterapkan oleh DPW PKS Jakarta adalah melakukan pengawasan pada saat pemungutan suara melalui saksi - saksi mereka yang ditempatkan di seluruh TPS serta turut melakukan penghitungan suara internal dengan sistem guickcount (tahap pemungutan & penghitungan suara)."

"Achmad Iwan Ardiansyah. Kebutuhan informasi suatu partai politik : studi kasus pada Partai Keadilan Sejahtera dalam persiapan pemenangan pemilu 2004. (Di bawah birnbingan Fuad Gani, MA)_ Fakuitas Ilmu Pengetahuan Budaya Univesitas Indonesia (FIB UT), 2004. Penelitian mengenai perilaku pencarian informasi pengurus DPP PK-Sejahtera ini telah dilakukan bulan Mei s/d September 2004 di sekretariat DPP di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan terhadap 4 (empat) orang informan pengurus aktif di DPP PK_Sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimna perilaku pencarian informasi pengurus PK-Sejahtera, sumber-sumber informasi yang digunakan dalam pencarian informasi dan hambatan yang dihadapi dalam persiapan pemenangan pemilu 2004. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan. Hasilnya menunjukkan bahwa pencarian informasi dilakukan dengan jaulah (kunjungan) ke daerah-daerah, berkoordinasi dengan struktur kepengurusan di tingkat lokal (DPW, DPD, DPC dan DPRa), dan menjalin hubungan kerja sama dengan pihak eksternal, seperti pers dan LSM. Pencarian informasi banyak dilakukan oleh kader di DPP dan kemudian dibantu oleh kader di struktur kepengurusan di tingkat lokal. Sedangkan kebutuhan informasi mereka merata mencakup seluruh informasi, di antaranya politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, HAM, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Sumber-sutnber informasi yang lazim digunakan adalah sumber informasi informal, antara lain kader struktural dan non-structural partai, anggota dewan, pakar (profesional), rekan sesama politisi, dan masyarakat dan LSM. Di samping itu ada juga sumber informasi formal seperti lembaga arsip dan dokumentasi di DPP, berbagai lembaga penelitian, pusat informasi di instansi pemerintah, berbagai macam media cetak baik koran, majalah dan lain sebagainya, dan beragam media elektronik, seperti internet, TV dan radio. Tujuan pencarian informasi yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan informasinya adalah untuk dijadikan bahan pertirnbangan dalam membuat kebijakan_kebijakan partai. Hambatan utama yang mereka hadapi dalam pencarian informasi adalah akurasi dan keteraksesan, di samping permasalahan birokrasi, internet, dan perbedaan waktu."

"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

---

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."