"Pelaksanaan program penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, dari pemerintah kepada P3A, pada awalnya didorong keinginan pemerintah untuk melaksanakan Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 1999 dan PP No 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi. Keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung kepada kesiapan P3A untuk mampu dan siap menerima penyerahan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi. Tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah untuk menyerahkan kewenangan pengelolaan irigasi kepada organisasi P3A.
Pelaksanaan kebijakan ini telah mempengaruhi perubahan sosial masyarakat dalam pengelolaan irigasi. Proses pelaksaaan program PPI telah melalui berbagai tahapan kegiatan, namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, karena dalam pelaksanaannya masih berorientasi kepada target ketimbang proses pelaksanaan. Hal ini memperlihatkan belum adanya perubahan paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan.
Berbagai tahapan kegiatan telah dilakukan di tingkat lokasi diawali kegiatan Profil Sosio Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK), kegiatan ini didasarkan bahwa, pembangunan yang dalam setiap kawasan ekologi, membutuhkan solusi khusus berdasarkan data kultural dan data ekologi setempat. Karena itu, pembangunan berwawasan ekologi dilaksanakan berdasarkan kriteria pembangunan yang dihubungkan dengan setiap kasus tertentu, dan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Untuk memperkuat organisasi P3A, telah ditugaskan Tenaga Pendamping Petani (TPP) yang direkruit dari kalangan LSM dan perguruan tinggi.
Walaupun bentuk organisasi instansi pemerintah telah mengalami perubahan, baik struktur, tanggung jawab maupun kewenangannya, tetapi belum diimbangi dengan adanya perubahan paradigrna, hal ini ditujukan dengan lemahnya komitmen dalam upaya mendorong penguatan posisi dan peran masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi. Adanya program PPI menimbulkan rasa ketakutan dari petugas, karena merasa akan kehilangan perannya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Kondisi tersebut menimbulkan langkah-langkah kontradiktif dengan upaya penguatan organisasi P3A, padahal komitmen aparat pemerintah sangat berpengaruh terhadap motivasi pengurus P3A dan angggotanya dalam mengembangkan organisasinya.
Sedangkan proses perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat dapat dilihat dari fungsi adaptasi sosial masyarakat dalam bentuk organisasi P3A dan kepengurusan yang mampu untuk mengorganisir sumberdaya yang ada dalam daerah itu, seperti pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Fungsi integrasi, mengatur pola hubungan antara unit organisasi P3A, gabungan P3A, sehingga dapat membangun solidaritas untuk mencapai tujuan bersama. Pemeliharaan pola yang tersembunyi, dalam bentuk pemeliharaan sistem, yaitu melakukan sosialisasi tentang pengurus dan aturan main organisasi (AD/ART) untuk mendorong pengurus dan anggota P3A mau melaksanakan fungsi dan tugasnya.
Atas dasar perubahan yang terjadi, secara prinsip Organisasi P3A siap menerima penyerahan pengelolaan jaringan irigasi dari pemerintah, kesiapan tersebut ditunjukan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh petani seperti; perubahan struktur organisasi P3A yang sesuai dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan pelayanan kepada anggotanya. Bentuk struktur organisasi P3A di daerah irigasi Cihea terdiri dari; unit P3A, Gabungan P3A dan Induk P3A, sedangkan di daerah irigasi Susukan Gede hanya unit P3A dan gabungan P3A. Kesiapan lain yaitu, organisasi P3A legalitas formal telah diakui, karena di kedua daerai irigasi organisasi P3Anya telah mempunyai AD/ART P3A yang telah disahkan oleh Bupati. Perbedaan bentuk struktur tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik jaringan irigasi.
Kemampuan teknis operasi dan perneliharaan jaringan irigasi oleh P3A, telah mampu dilakukan terutama untuk kegiatan pembabatan rumput, pengangkatan sedimentasi dan penutupan saluran bor. Sedangkan untuk pengaturan air baik di Cihea maupun di Susukan Gede telah mempunyai jadwal pergiliran air sesuai hasil musyawarah. Tetapi untuk pengooperasian pintu bendung di kedua lokasi ini sementara ini masih tetap dilakukan oleh petugas pemerintah, karena apabila salah operasi akan sangat beresiko. Sedangkan sumber pembiayaan untuk pengelolaan irigasi berasal dari iuran anggota, sebesar 50 kg/ha/ musim. Tetapi hasilnya belum mampu untuk membiayai pelaksanaan operasi dan pengelolaan jaringan irigasi. Untuk itu, sumber pembiayaan dari pemerintah menjadi sangat penting untuk tetap menjaga keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.
Untuk memperkuat pelaksanaan implementasi PPI, dalam pelaksanaannya dibentuk kelompok kerja irigasi. Unsur keanggotaanya masih didominasi oleh aparat birokrasi pemerintah yang mewakili berbagai dinas instansi pada tingkat kabupaten dan kecamatan. Sementara unsur diluar pemerintah hanya diwakili oleh beberapa orang pengurus P3A dari kedua daerah irigasi. Keberadaannya didasarkan bahwa, pengelolaan irigasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga perlu melibatkan stakeholders lain yang punya kepedulian terhadap nasib petani, karena irigasi tidak hanya dilihat dari perspektif telmis saja, melainkan juga perlu dilihat dari perspektif sosial."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
