Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 161905 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Parinduri, Rumata
"Perkembangan telekomunikasi di Indonesia saat ini memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan, namun hal tersebut hanya terjadi di perkotaan sedangkan di pesdesaan keadaannya sangat memprihatinkan di mana sarana dan prasarana telekomunikasi sangat sedikit bahkan tidak ada. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antara keadaan di pedesaan dan keadaan di perkotaan dalam mengakses informasi.
Tesis ini diarahkan untuk menyusun kerangka penelitian kelayakan pemanfaatan Broadband Wireless Access pada pita frekuensi 2,3 GHz di daerah USO agar diketahui teknologi yang tepat untuk memajukan sarana telekomunikasi pedesaan.
Implementasi BWA pada daerah USO dengan menggunakan pita frekuensi 2,3 GHz dapat diterapkan secara optimal dengan dukungan pemerintah. Alih teknologi yang cepat juga dimungkinkan karena keberadaan negara lain yang juga mengadopsi teknologi BWA. Pada akhirnya BWA dapat meningkatkan infrastruktur telekomunikasi pedesaan sekaligus meminimalkan kesenjangan akses informasi antara pedesaan dan perkotaan.

The development of telecommunications in Indonesia shows gladdening progress recently, but this condition only happened in urban while in rural the condition is hardly concerns where very few telecommunications facilities even not exist. This matter generates a real wide differences between rural and urban conditions for accessing information.
This Thesis compiles elegibility research framework of exploiting of Broadband Wireless Access Technology at band frequency 2,3 GHZ in USO area to be known correct technology to move forward supporting facilities for rural telecommunication so that the difference in accessing information between rural and urbans is not happened.
The implementation of BWA at USO area by using frequency band at 2,3 GHz can be implementated optimaly with government support. The fast technology transfer also can be enable by existence of other countries adopt BWA technology. In the end BWA technology would increase the rural telecommunication infrastructures at the same time can minimize gap of information access between rural and urbans.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nurwijayanti Kusumaningrum
"Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan suatu Kewajiban Pelayanan Universal (US0-Universal Service Obligation) yang diprioritaskan untuk daerah pedesaan dan daerah terpencil. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan dalam memperoleh informasi. Kurangnya fasilitas atau sarana untuk berkomunikasi, menyebabkan masyarakat pedesaan sulit untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat lain di luar daerahnya.
Pada penelitian ini diambil tiga wilayah untuk dilakukan analisa yaitu Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta mewakili wilayah pulau Jawa, Lampung mewakili pulau Sumatera dan NTB mewakili Indonesia Timur, Ketiga wilayah ini diambil karena memiliki jumlah kecamatan rural yang besar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemetaan terhadap ketiga wilayah yang kemudian akan didapat skala prioritas kecamatan yang harus didahulukan untuk digelar program USO. Metode yang digunakan untuk analisa ini adalah analisa klaster dengan teknik K Means Cluster, yaitu klaster yang jumlah kelompoknya ditetapkan langsung yaitu 4 kelompok di tiap wilayah karena dianggap paling optimal, dimana analisa tersebut ditempuh dua tahapan yaitu tahap I untuk skala Kabupaten / Kotamadya dan Tahap II untuk skala kecamatan. Adapun data-data yang diperlukan diambil dari Biro Pusat Statistik (BPS) mengenai besarnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, luas wilayah, besar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Densitas dan tingkat rural di tiap kecamatan.
Dari hasil penelitian didapat daerah-daerah yang potensial di tiap propinsi, untuk Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta terdapat 13 Kabupaten dengan jumlah 275 Kecamatan, Lampung terdapat 4 Kabupaten dengan jumlah 49 Kecamatan dan NTB terdapat 3 Kabupaten dengan jumlah 32 Kecamatan. Untuk Kabupaten Jawa Tengah diseleksi lagi menjadi 206 Kecamatan berdasarkan persentasi kecamatan rural, kecamatan rural adalah kecamatan yang persentasi keruralannya sebesar 50% atau lebih. Dari pengelompokkan didapat 4 kecamatan rural berdasarkanbesar persentasi kecamatan rural, kemudian dari hasil pengelompokkan didapat skala prioritas masing-masing wilayah berdasarkan tingkat keruralannya (Kecamatan Rural I sampai Kecamatan Rural IV).

The Indonesian government regulation no 52/2000 about Telecommunication Operation, has forced the government to operate a Universal Service Obligation (USO) that is focused for the villages and rural area in Indonesia. Lack of telecommunication facility among those areas has made difficulty for the people to gain information and communicate with others in different area.
This Research analyzes three different areas: Central Java and DI Yogyakarta which represent the Java area; Lampung to represent the Sumatera area and West Nusa Tenggara Barat (NTB) which is represent the Eastern Indonesia area. These three areas were taken because they have a large number of rural districts. The purpose of this research is mapping those three areas to obtain the scale of priority about the district that have the highest priority for the USO programs. The method used on this research is Cluster Analysis using the K-Means Cluster Technique, in which the number of group taken is 4 groups per area. The analysis divided in to two steps. The first step is taken for the Kabupaten or Kotamadya areas and then the second step for the Kecamatan area. The data about populations, density, educational status, and Gross Domestic Product (GDP), for this research is taken from Biro Pusat Statistik (BPS).
The analysts result shows that for Central Java and D.i. Yogyakarta there are 13 Kabupaten with 275 Kecamatan, 4 Kabupaten with 49 Kecamatan for Lampung area, and 3 Kabupaten with 32 Kecamatan for NTB, which is a potential areas for the USO programs. And then from those 275 Kecamatan in Contra! Java 206 Kocamatan are selected based on its rural percentage. Kecamatan rural is the Kecamatan which have a rural percentage 50% or above. From the grouping obtained 4 Kecamatan rural and the scale of priority for each area based on its rural percentage (Kecamatan rural I up to Kecamatan rural IV).
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2003
T10737
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Verawati Laksairini
"Teknologi Enhanced data for global evolution (EDGE) adalah teknologi mobile data dengan kecepatan tinggi yang merupakan pengembangan dari generasi kedua untuk komunikasi Global System for Mobile (GSM) dan jaringan Time Division Multiple Access (TDMA) yang mentransmisikan data hingga 384 kbps. Teknologi EDGE dapat meningkatkan kecepatan data rate dengan mengubah jenis modulasi yang digunakan dan efisiensi jenis carrier yang digunakan. Teknologi EDGE juga mendukung evolusi menuju generasi ketiga (sistem IMT-2000) seperti untuk sistem UMTS (Universal Mobile Telephone System) dengan mengimplementasikan beberapa perubahan di jaringan yang nantinya akan diimplementasikan di generasi ketiga (3G).
Teknologi EDGE merupakan pengembangan dari teknologi General Packet Radio Service (GAS) dan juga teknologi High Speed Circuit Switched Data (HSCS) yang sudah diimplementasikan dibeberapa operator GSM di dunia. Layanan ini dapat mentransmisikan data dengan kecepatan yang lebih tinggi pada posisi dekat dengan Base Station dengan menggunakan Eight Phase Shift Keying (8PSK) yang merupakan pengembangan dari Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK).
Modulasi 8PSK dapat beradaptasi dengan mudah untuk menawarkan data rate yang lebih tinggi pada posisi dekat dengan BTS. Layanan ini dapat menawarkan data rate 48 Kbps per timeslot dibandingkan pada teknologi GPRS yang hanya 14 Kbps dan 9,6 Kbps pada HSCSD. Dan jika digunakan konfigurasi 8 timeslot maka data rate yang ditawarkan hingga 384 2 Kbps.

Enhanced data for global evolution (EDGE) is a high-speed mobile data standard, intended to enable second-generation global system for mobile communication (GSM) and time division multiple access (TDMA) networks to transmit data up to 384 kilobits per second (bps) EDGE provides speed enhancements by changing the type of modulation used and making a better use of the carrier currently used EDGE also provides an evolutionary path to third-generation IMT 2000-compliant systems, such as universal mobile telephone systems (UMTS), by implementing some of the changes expected in the later implementation in third generation systems.
EDGE built upon enhancements provided by general packet radio service (GAS) and high-speed circuit switched data (HSCS) technologies that are currently being tested and deployed It enables a greater data-transmission speed to be achieved in good conditions, especially near the base stations, by implementing an eight-phase-shift keying (8 PSG) modulation instead of Gaussian minimum-shift keying (GMSK).
8PSK modulation automatically adapts to focal radio conditions, offering the fastest transfer rates near to the base stations, in good conditions. It offers up to 48 7Kbps per channel, compared to 14 Kbps per channel with GPRS and 9.6 Kbps per channel for GSM. By also allowing the simultaneous use of multiple charmers, the technology allows rates of up to 384 Kbps, using all eight GSM channels.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2004
T14775
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jeremy Filbert Baskoro
"Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki penduduk yang beragam. Penduduk Indonesia memerlukan sarana komunikasi yang memadai sebagai salah satu kebutuhan hidup. Namun infrastruktur komunikasi di daerah rural masih belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan infrastruktur pendukung agar penduduk yang berada di daerah rural dapat berkomunikasi dengan baik. Salah satunya adalah teknologi high altitude platform station (HAPS) karena teknologi ini memiliki cakupan yang luas dan kapasitas yang tinggi sehingga dapat mendukung penggunaan 5G di daerah rural. Penelitian ini akan menganalisis kelayakan persebaran HAPS sebagai international mobile telecommunication (IMT) base station dari segi power link budget, analisis frekuensi yang optimal, dan analisis interferensi dengan infrastruktur yang sudah ada di Nusa Tenggara Timur. Daerah ini dipilih karena termasuk ke dalam daerah tertinggal. Perhitungan dan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode yang direkomendasikan International Telecommunication Union (ITU) serta memakai simulasi System Tool Kit (STK) untuk mendapatkan dan menganalisis data. Penelitian ini mengindikasikan bahwa link margin sistem dapat ditekan untuk meningkatkan toleransi HAPS ke curah hujan yang lebih tinggi dan menurunkan kekuatan antenna, menentukan estimasi jarak aman antara cakupan selular HIBS dengan cakupan selular yang sudah ada, serta menunjukkan bahwa frekuensi yang paling optimum adalah frekuensi terendah baik frekuensi HAPS maupun frekuensi akses. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa HAPS layak untuk disebar di daerah rural Nusa Tenggara Timur.

Indonesia is a vast country and has considerable and diverse citizens. Indonesian citizen needs a reliable communication infrastructure to sustain daily life. However, communication infrastructure in rural areas needs to be improved. Therefore, alternative infrastructure is required to support rural area communication. One of the alternatives is high altitude platform station (HAPS) technology because this technology has a broader coverage and high capacity to support 5G in rural areas. This research will analyze the feasibility of HAPS as international mobile telecommunication (IMT) base station deployment in a rural area regarding power link budget analysis, optimum frequencies, and interference with existing infrastructure in Nusa Tenggara Timur. This region is chosen because it is classified as the least developed region. This research uses the International Telecommunication Union (ITU) recommendation method and STK simulation to get and analyze the data. This research indicates that the system link margin can be suppressed to increase HAPS tolerance to severe rain and lower the antenna gain, the separation distance estimation of the HIBS cellular coverage and the existing cellular coverage, and the most optimum frequency to be utilized is the lowest frequency both HAPS frequency and access frequency. Moreover, this research shows that HAPS is feasible to implement in rural wireless access services in Nusa Tenggara Timur.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Lestari
"ABSTRAK
Telkom Flexi merupakan layanan jaringan tetap lokal nirkabel dengan mobilitas terbatas pertama dan terbesar di Indonesia. Dengan market share lebih dari 67% telah mengungguli kompetitornya seperti Esia dan Starone. Layanan Telkom Flexi yang berbasis CDMA 2000-1X sudah ada di seluruh kota di Indonesia. Namun untuk area Jakarta, Banten dan Jawa Barat jumlah pelanggan Esia mengungguli jumlah pelanggan Telkom Flexi. Ini merupakan tantangan bagi Telkom Flexi untuk mengevaluasi strateginya dalam memenangkan kembali kompetisi di area itu.
Dengan diberlakukannya KM No. 162/KEP/M.KOMINFO/12/2007 tentang pengalokasian kanal pada pita frekuensi radio 800 MHz, Telkom Flexi untuk daerah Jakarta, Banten dan Jawa Barat harus berpindah frekuensi dari 1900 MHz ke 800 MHz. Banyak konsekuensi yang harus dihadapi Telkom Flexi pasca migrasi frekuensi ini, diantaranya dengan adanya penggantian perangkat BSS, optimalisasi network, kompensasi penggantian terminal, upgrade PRL dan hal lainnya yang akan mengganggu kenyamanan pengguna dan berpotensi meningkatkan churn. Konsekuensi yang dihadapi Telkom untuk migrasi frekuensi tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Roadmap Telkom menuju NGN juga mengharuskan Flexi untuk berpindah teknologi dari circuit switch menuju ke softswitch. Mempertimbangkan perkembangan teknologi dan layanan di masa yang akan datang Telkom membangun kembali jaringannya dari awal mulai dari NSS sampai BSS paralel sejalan dengan proses migrasi frekuensi yang dilakukan. Dengan menggunakan analisis Porter 5 Forces ternyata didapatkan bahwa Telkom Flexi memiliki potensi keunggulan kompetitif yang tinggi pasca migrasi frekuensi. Hasil analisis ini selanjutnya dapat digunakan oleh Telkom Flexi dalam penyusunan strategi bersaing sehingga Telkom Flexi dapat memenangkan kembali kompetisi di Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

ABSTRAK
Telkom Flexi is the first and biggest CDMA service provider in Indonesia, based on CDMA2000-1X technology and leading with more than 67% market share compared to other service provider like Esia and Starone. Contrary to national penetration, in Jakarta, Banten and Jawa Barat area, Esia earns bigger subscriber number. This become a challenge for Telkom Flexi in evaluating their strategies to win back the competition at the area.
KM No 162/KEP/M.KOMINFO/12/2007 states frequency allocation for fixed wireless and mobile service in Indonesia. Telkom Flexi in Jakarta, Banten and Jawa Barat must shift the frequency from 1900 MHz to 800 MHz. Many consequences will be faced by Telkom Flexi post frequency migration process like replacement BSS equipment, network optimization, replacement customer equipment, PRL upgrade, etc, all those things will impact customer perception of services, beside possibilities to increase subscriber churn rate. All the migration frequency processes will generate enormous number of cost.
Telkom NGN Roadmap requires Telkom Flexi to change switching technology from circuit switch to softswitch. Telkom must rebuilt new network from NSS to BSS equipment sein just one year. By using Porter 5 Forces, Telkom Flexi has high competitive advantage potential post frequency migration. This result could be used by Telkom Flexi to arrange competitive strategies to win back competition in Jakarta, Banten and Jawa Barat area.
"
2008
T24796
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Indar Atmanto
Jakarta: Independent Society, 2013
384 IND k (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Teguh Prasetya
"Kebutuhan akan TV mobil yang dapat dinikmati di handset berkembang dengan pesat akhir-akhir ini, hal tersebut saat ini dimungkinkan dengan menggunakanjaringan seluler berbasis 3G. Akan tetapi jaringan 3G yang berbasis komunikasi point to point tidak dapat secara efisien menampung jumlah pengakses konten siaran TV yang dikirimkan dalam waktu bersamaan sebagaimana layaknya TV broadcaster. Sebagai alternatif dengan adanya teknologi digital broadcast yang didesain untuk mengatasi hal tersebut akan memungkinkan pengiriman konten TV ke handset secara massal dan diharapkan akan mampu menampung lonjakan kebutuhan akan jasa mobile TV mobil ini. Berbagai macam Teknologi Digital di Mobile TV yang berkembang dewasa ini khususnya yang paling populer adalah DVB-H yang menunjukkan trend adopsi terbesar di banyak negara perlu dicermati dalam hal pemilihan transmisi maupun implementasi di lapangan. Implementasi Mobile TV berbasis DVB-H di Jakarta yang merupakan uji coba secara mikro guna menentukan konsep secara keseluruhan baik tingkat adopsi maupun konsep bisnisnya menurut perhitungan adalah sangat layak untuk dilakukan dengan hasil untuk meliput wilayah Jakarta dan sekitarnya dibutuhkan 7 pemancar outdoor dan 40 repeater di dalam gedung bertingkat dengan hasil perhitungan bisnis adalah NPV sebesar Rp. 200 Milyar, IRR sebesar 47% dan Payback Period 2.5 tahun. Dengan demikian direkomendasikan untuk melakukan implementasi layanan Mobile TV berbasis teknologi DVB-H di Jakarta.

Trend of Mobile TV has been started in Indonesia, currently available Mobile TV access is through 3G cellular network. 3G cellular network has limitation since it was design based on point to point communication therefore for broadcast capabilities using 3G network is limited compare with the real broadcasting network itself. As an alternative for delivering mobile TV solution currently is by using new technology of digital broadcast that has been design for more reliable TV channel delivery to mobile mass user handset at one times. This solution supposed to answer needs of user demands on the mobile TV access. Most popular mobile TV access technology is DVBH based which is adopted in many major country in the world, for Indonesia adoption on which technology is the best really need to have brief in detail implementation study along with business case exercise especially for big cities deployment such as Jakarta. Implementation of DVB-H Mobile TV in Jakarta has proven to be success and feasible based on the analysis that Jakarta is covered by 7 big transmitter cell and 40 in-door repeater for high rise building, financial analysis shown that business case result are NPV is Rp. 200 Billion, IRR is 47% and Payback period is 2.5 years. The analysis of implementing DVB-H in Jakarta is covered both cost and revenue associated with along recommendation for adapting DVB-H technology for Mobile TV deployment in Jakarta."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2008
T24771
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Arifin Djauhari
"ABSTRAK
Teknologi digital yang semakin maju dan berkembang pesat di bidang telekomunikasi diterapkan dalam digitalisasi sentral telepon. Hal ini banyak memberikan keuntungan terutama untuk mengatasi kebutuhan akan telepon yang semakin meningkat, karena sentral telepon digital mempunyai kapasitas sambungan yang lebih besar dibandingkan dengan sentral analog.
Sentral telepon digital emmpunyai ebberapa keistimewaan, antara lain dapat memenuhi pemrintaan telepon dalam jumlah besar dalam waktu yang cepat dengan menempatkan suatu perangkat digital line unit (DLU) di dalam sentral maupun di luar sentral.
Penempatan DLU di dalam sentral dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas sentral, sedangkan penempatan di luar sentral ditujukan untuk ememnuhi permintaan kelompok pelanggan yang cukup besar di lokasi yang jauh dari sentral telepon.
Dengan adanya pemakaian DLU ini, pengadaan sambungan telepon akan lebih mudah serta ekonomis."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1991
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Mohamad Ramzy
"Perkembangan arah penyelenggaraan telekomunikasi dan monopoli menuju kompetisi membutuhkan dukungan perangkat regulasi yang memadai guna menjamin berlangsungnya persaingan secara sehat dan efektif. Salah satu regulasi tersebut adalah pengaturan interkoneksi termasuk penentuan biaya interkoneksi. Pengaturan interkoneksi harus didasarkan pada prinsip keadilan (fairness), berbasis biaya, tidak membeda-bedakan (non-discrimatory) dan tidak saling merugikan masing-masing penyelenggara. Biaya interkoneksi yang berlaku saat ini belum didasarkan pada biaya, sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2004 pemerintah merencanakan implementasi biaya interkoneksi berbasis biaya pada tahun 2005.
Bagi penyelenggara PSTN Incumbent yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, interkoneksi telah menjadi salah satu kontributor utama pendapatan operasi perusahaan. Berdasarkan data performansi perusahaan periode triwulan tiga 2004 yang diterbitkan Telkom, kontribusi pendapatan interkoneksi mencapai 17,45% pendapatan konsolidasi atau 28,01% pendapatan perusahaan tidak terkonsolidasi.
Memperhatikan bahwa hampir sepertiga pendapatan perusahaan tidak terkonsolidasi dikontribusi dari pendapatan interkoneksi, maka perubahan yang menyangkut pengaturan interkoneksi yang dapat memberi dampak bagi performansi perusahaan, terutama performansi bisnis harus dianalisis dan diantisipasi.
Proposal ini diarahkan untuk menyusun kerangka penelitian dalam melakukan identifikasi dan analisis perubahan regulasi interkoneksi serta potensi dampak perubahan regulasi terhadap performansi Telkom. Kerangka penelitian didisain untuk melakukan simulasi terhadap pemberlakuan biaya interkoneksi berbasis biaya, sehingga dapat dilakukan perbandingan antara pendapatan dan beban interkoneksi berdasarkan regulasi saat ini dibandingkan dengan regulasi cost base.
Dari hasil identifikasi dan simulasi perhitungan dampak implementasi regulasi interkoneksi akan dirumuskan formulasi strategi antisipasi yang dapat dipergunakan untuk dalam mengantisipasi rencana implementasi biaya interkoneksi berbasis biaya.

Telecommunication industry that has moved towards competition requires a set of regulations that sufficient enough to guaranty effective and healthy competition among operators. Interconnection regulation including interconnection cost is one of those regulations. To support effective and healthy competition, interconnection regulation must be made based on fairness, cost base, non-discriminatory principles and mutually beneficial to operators. Current interconnection cost applied in Indonesia is not based on cost, but it will be changed by the submission of Ministerial Decree number 32, 2004 that states the implementation of cost base interconnection cost will be applied in 2005.
Interconnection revenue has become of incumbent main operating revenue contributor. For the third quarter of 2004, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk as incumbent operator, achieve 17,45% of its consolidated revenue and 28,01% of unconsolidated revenue from interconnection.
This research proposal is aimed to develop research framework to identify and analyze the change in interconnection regulation and also potential impact that may be effect to Telkom. This research framework is designed to do some simulation with the implementation of new interconnection tariff scheme. The result of simulation will be compared with current condition.
This research proposal will include strategic formulation to anticipate regulation change. Incumbent to anticipate implementation of cost based interconnection may use strategic formulation.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2004
T14774
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
August Bualazaro Hulu
"Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1882, yaitu saat didirikannya sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegrap pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Tetapi sampai saat ini, setelah lebih dari satu abad, sangat sulit mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan korelasi antara pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonominya.
Studi ini dirasa penting mengingat (1) Investasi pada sektor telekomunikasi adalah merupakan investasi yang cukup mahal mengingat umumnya barang modal yang digunakan di Indonesia masih diimpor dari Negara produsennya di luar negeri; (2) Penyelenggaraan telekomunikasi menggunakan beberapa sumber daya terbatas milik negara yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat antara lain alokasi frekuensi, kode akses, orbit satelit dan penomoran pelanggan; (3) Teledensitas efektif telepon di Indonesia masih sangat rendah yaitu 5,52 yang secara sederhana dapat diartikan bahwa diantara 100 penduduk Indonesia hanya 5,52 orang yang memiliki sambungan telepon tetap atau bergerak. Posisi ini sangat rendah dibanding Philippines (19,36), Singapore (79,56), Thailand (26,04) atau Malaysia (41,30); (4) Selain teledensitas, penyebaran sambungan telepon di Indonesia juga memiliki ketimpangan yang sangat tajam yaitu 11-25% di wilayah metropolis dan hanya sebesar 0,2% di wilayah pedesaan. Sebanyak 43.022 desa di Indonesia, yaitu setara dengan 64,4% dari 66178 desa, sama sekali belum memiliki akses telepon. Sementara di sisi lain, sejak diberlakukannya Undang-undang tentang telekomunikasi nomor 36 tahun 1999 penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia telah memasuki era kompetisi, yang menyebabkan seluruh penyelenggara telekomunikasi lebih berorientasi pada keuntungan yang umumnya diperoleh dari masyarakat di wilayah perkotaan. Fenomena ini juga berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara PT Telkom, terlebih lagi sejak tahun 1995 sebagian saham PT Telkom telah diperdagangkan di bursa efek dalarn dan Iuar negeri. Dengan memperhatikan kondisi-kondisi di atas maka diperlukan suatu penelitian yang dapat dijadikan salah satu acuan dalam menetapkan kebijakan disektor penyelenggaraan telekomunikasi, agar pembangunan sektor telekomunikasi dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Dibeberapa Negara penelitian tentang korelasi antara pembangunan infrastruktur telekomunikasi dengan pertumbuhan ekonomi telah lama dilakukan antara lain, Cronin, Colleran, Herbert and Lewitsky (1993) yang melakukan penelitian pasar telekomunikasi di USA menggunakan metode ekonomi Input-Output (1-0) mencakup periode tahun 1963-1991. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi telekomunikasi mempunyai hubungan causal dengan total factor productivity nasional, dimana kontribusi sektor telekomunikasi pada pertumbuhan produktifitas sektoral maupun secara agregat dikuantifikasi sebesar 21,5% dari total produktifitas. Clarke and Laufenberg (1983) menunjukkan bahwa pertumbuhan densitas telepon juga memberikan berbagai manfaat sosial sebagai tambahan terhadap keuntungan ekonomi di wilayah pedesaan Sub-Sahara Afrika. Manfaat sosial antara lain menyangkut penyediaan layanan sosial dan kesehatan, pendidikan, proyek-proyek pembangunan, dan penanganan bencana sosial dan bencana alam. International Telecommunications Union (ITU) melaiui World Telecommunications Development Report - Access Indicators for the Information Society 2003, menyebutkan bahwa pada periode 1995 - 1999 kontribusi 1CT (Information and Communications Technologies) terhadap output ekonomi antara lain Negara Canada (12%), Australia (14%), Germany (20%) dan Japan sebesar 35%.
Pada studi ini, pendekatan atau model yang digunakan adalah Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) karena selain sebagai perangkat analisis ekonomi yang memadai SNSE juga merupakan suatu sistem pendataan. Berdasarkan model dan proses pembuatannya sistem ini memiliki kelebihan antara lain : {1) SNSE sebagai suatu sistem data yang menyeluruh, konsisten dan Iengkap sehingga dapat menangkap keterkaitan antar pelaku ekonomi dalam kurun waktu tertentu; (2) mampu mengkaji pengaruh suatu kebijakan pada suatu sektor ekonomi yang berkaitan dengan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan; dan (3) SNSE sebagai suatu alat analisis yang sederhana, karena penerapannya relatif mudah.
Dengan menggunakan pendekatan SNSE dan dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan di atas maka tesis ini disusun bertujuan untuk :
a. Menganalisis distribusi pendapatan institusi termasuk rumah tangga, distribusi pendapatan faktorial, dan keterkaitan sektor-sektor produksi lain dalam pembangunan satuan sambungan telepon tetap dan bergerak di Indonesia;
b. Memperkirakan pengaruh struktural pertumbuhan sambungan telepon di Indonesia terhadap kegiatan ekonomi.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan karena adanya shock atau injeksi pengeluaran pemerintah dan atau penyelenggara telekomunikasi dalam membangun satuan sambungan telepon baru baik itu sambungan telepon tetap maupun telepon bergerak, dan sektor ekonomi mana yang paling besar akan merasakan dampak pembangunan jaringan telekomunikasi tersebut. Bagaimana distribusi pendapatan dari sambungan telepon pada kelompok (rumah tangga, perusahaan dan pemerintah) dalam blok institusi ?. Bagaimana kinerja perekonomian nasional yang ditunjukkan oleh nilai tambah faktorial yang ditimbulkan oleh perribangunan sambungan telepon di Indonesia.
Studi ini telah dapat menyusun suatu klasifikasi SNSE Indonesia 2000 berukuran 64x64 yang menguraikan sektor sistem komunikasi tetap dan bergerak untuk dijadikan sebagai data dan model dalam melakukan analisis perkembangan sektor telekomunikasi di Indonesia.
Nilai peningkatan ekonomi yang ditimbulkan oleh pertumbuhan sektor komunikasi tetap dan bergerak, yaitu peningkatan 1 unit output atau 1 sambungan telepon tetap atau bergerak dengan pendapatan sebesar Rp. 1.942.501 per-tahun pada tahun 2000 akan berdampak pada peningkatan pendapatan sektor produksi sebesar 2,9579 unit atau Rp. 5,75 juta, serta bertambahnya pendapatan faktor produksi (factorial income) sebesar 1,5797 unit atau Rp. 3,07 dan pendapatan institusi sebesar 1,8628 unit atau Rp. 3,62 juta. Jika diasumsikan pada kondisi harga tetap, jumlah total sambungan telepon tetap dan bergerak pada tahun 2005 adalah 50 juta sambungan aktif, maka peningkatan pendapatan total adalah Rp. 621 triliun.
Jika ditinjau dari aspek distribusi pendapatan, peningkatan pendapatan pada rumah tangga di desa, buruh tani dan pengusaha pertanian hanya memperoleh 26,9% dari total pengaruh yang terjadi pada blok institusi. Selebihnya dinikmati oleh perusahaan, pemerintah dan rumah tangga di kota. Hal ini dirasakan relevan, mengingat kebutuhan modal yang besar dan tenaga kerja yang terdidik oleh sektor komunikasi tetap dan bergerak umumnya disediakan oleh rumah tangga di kota, perusahaan dan pemerintah. Disamping itu, densitas telepon tetap dan bergerak sampai saat ini masih terkonsentrasi di daerah perkotaan (11-25%) sementara di rural area sebesar 0,2%.
Sektor produksi yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor komunikasi tetap dan bergerak adalah sektor pertambangan dan penggalian lainnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pembangunan infrastruktur telekomunikasi khususnya yang terkait dengan sarana transmisi umumnya masih dilakukan dengan melakukan penggelaran jaringan kabel tembaga maupun fibre optic di bawah tanah.
Melalui analisa jalur struktural yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jalur pengaruh pertumbuhan sektor komunikasi tetap dan bergerak secara dominan terkait dengan faktor modal, baik modal lain-lain di kota, modal swasta, modal pemerintah dan modal asing. Hal ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara kegiatan di sektor komunikasi tetap dan bergerak dengan sektor-sektor yang berbasiskan finansial. Sebagaimana diketahui sesuai dengan barang modal yang digunakan, perangkat yang diinvestasikan dalam penyelenggaraan telekomunikasi berharga mahal sehingga membutuhkan modal yang besar, relatif terhadap kebutuhan faktor produksi lain berupa tenaga kerja."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T20411
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>