Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang tersebar di seluruhnusantara. Setiap daerah di Indonesia mempunyai adat istiadat dan pengaturantentang hukum waris yang berbeda sesuai dengan tuntutan adatnya masing-masing.Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan nilai-nilai budaya yang melatarbelakangikehidupan masyarakat yang bersangkutan, begitu halnya dengan hukum waris adatpada masyarakat Melayu Riau. Hukum waris memuat peraturan-peraturan yangmengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda danbarang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatuangkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Metode penelitian yang digunakandalam penulisan ini adalah metode kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancarakepada narasumber yaitu para pemuka adat Melayu Riau, alim ulama, sertamasyarakat adat Melayu Riau. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yangdikemukakan disini adalah bagaimana pengaturan hukum waris menurut hukumwaris adat Melayu Riau dan bagaimanakah perkembangan hukum kewarisan adatpada masyarakat Melayu Riau pada saat ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkanbahwa pada hakekatnya hukum waris yang dianut oleh masyarakat adat Melayu Riausepenuhnya bersandar kepada hukum waris menurut hukum syarak. Pelaksanaannyapembagian warisannya dilakukan menurut hukum faraid. Kalaupun ada ketentuanketentuanlain mengenai pembagian harta itu, kedudukannya tetaplah lebih rendahdaripada ketentuan syarak. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum waris adatpada masyarakat Melayu Riau telah mengalami perubahan. Pembagian harta tersebutberubah berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh sesama anggota keluarga.Pembagian harta yang pada mulanya didasarkan syarak dimana bagian anak laki-lakidua kali lipat bagian dari anak perempuan, kini lazim diberikan seluruhnya kepadaanak, dan menyamakan bagian anak perempuan dan anak laki-laki dalam penerimaanwarisan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktorekonomi, kondisi tempat anak-anak berada, kehendak dari orang tua, faktor sosial,faktor kesepakatan, serta faktor adanya pengaruh dari berbagai budaya yangheterogen yang dibawa oleh suku pendatang yang ada di Riau.

---

ABSTRACTIndonesia composed from variety tribe which spread all over nation. liveryarea in Indonesia has own culturc and regulation about different hereditary lawaccording to each culture demand. This matter caused by different culture valueswhich is be the background of pcrtient society, so the things with custom hereditarylaw in Malay o f Riau society. Hereditary law comprising about arrangement toarranging process, continuing, also removing good and chatter and abstract good(immateriele) from one generation o f human being to its generation. Researchmethod which used in this writing is bibliography method equiped by interview tonarrative speaker, consist o f all prominent custom from Malay o f Riau, Moslemscholar and also Malay o f Riau society. There is a problem i want mention that howis hereditary law regulation according to custom hereditary law from Malay o f Riauand how is development of custom hereditary law at this moment in Malay o f Riausociety. Result o f research can concluded that intrinsically hereditary law which iscmbrased by Malay o f Riau society fully lean to hereditary law according to law o fSyarak. The execution o f its heritage done according to law o f Faraid. Even there areother regulations about divison of estae, dimicilling o f it remain still lower thanSyarak regulation. Along growth of epoch, custom hereditary law in Malay o f Riauhas been progressively change. Division o f estae changes pursuant to deliberation forgeneral consensus by humanity o f family member. Firstly» division o f estae based onSyarak which is boy shares are twofold part o f girl shares, nowadays fully given totheir childrens and equalizing girl and boy shares in acceptance o f heritage. Thismatter caused by several factors, consist o f economic factor, condition o f childrensliving, willingness from old fellow, social factor, agreement factor, also existance ofinfluence from many heterogeneous culture which brought by foreign tribe who existin Riau."

"Tesis ini membahas tentang tradisi Basiacuang pada masyarakat Melayu Kampar-Riau. Tradisi lisan Basiacuang ini merupakan ungkapan, petatah petitih dan juga pantun yang mempunyai peranan penting dalam adat istiadat Kampar. dalam suatu pertunjukannya si penutur Basiacuang tidak akan sama dengan tuturannya dengan pertunjukan pada hari yang lainnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara dan perekaman audio-visual baik bersifat natural maupun bersifat buatan. Setelah data-data itu terkumpul lalu diklasifikasi, kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi lisan Basiacuang memiliki proses penciptaan, formula, variasi dan konteks pertunjukan tradisi ini sendiri. Penciptaan tuturan Basiacuang berlangsung secara spontan, ditentukan oleh situasi konteksnya.Perubahan tradisi Basiacuang masyarakat Melayu Kampar dikaji dengan menggunakan teori fungsionalis-struktural. Hal ini tercermin pada masyarakat Kampar yang saling berhubungan antara pemerintah daerah dengan kaum masyarakat adat. Inilah yang disebut dengan hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat yang saling berpengaruh timbal balik. Masyarakat adat merasa dihargai sebagai orang yang ikut mengembangkan tradisi dan menjalankan adat mendapat kompensasi dari kerja kerasnya sebagai pelestari kebudayaan.Walaupun integrasi sosial tidak dapat dicapai dengan kesempurnaan, artinya ada pihak-pihak yang tidak menyetujui kebijakan pemerintah daerah ini, akan tetapi secara fundamental masyarakat adat sudah diakui sebagai bagian dari pemerintah yang menggembangkan tradisi itu sendiri. Hal ini pada akhirnya menjadi lebih dinamis, karena masyarakat Kampar akhirnya menerima kebijakan ini karena ini penting sebagai penyelamat tradisi budaya Kampar.Pewarisan tradisi Basiacuang berlangsung melalui tiga bentuk sistem pola pewarisan, yaitu pola pewarisan formal, pola pewarisan non formal dan pola pewarisan dari lingkungan tempat tinggal.

---

This theis discusses the Basiacuang tradition in Malay Kampar-Riau. The oral tradition of basiacuang is an expression of petatah petitih and pantun which have an important role in Kampar customs in a performing of basiacuang speaker will not be same as its speeches with the performance to another day.This research is qualitative research with ethnographical approach. Data collection technique is observation, technic, interview and audio-visual recording both naturally and synthetically. After those data are collected, they are classified and analyzed. The findings of this research show that basiacuang oral tradition has a process creation, formula, variations and performance context of this tradition it self. The creating of basiacuang speeches take please spontaneously. It is determined by its context situations.The Change of basiacuang traditions of Kampar malay sosiety is studied by using structural-functionalist theory. This is reflected to Kampar people which have relation to each other between local Government and custumary sosiety. This is called with the relation between government and custumary societty that have an impact each other customary society feel like being apprieeiated as a person who joins to develop tradition and to carry out the, custum to get a compensation from bis hard work as the preserver of culture.Eventhough social integration can not be reached with the completion. It means that there are the sides that disagree Government's policy in this region. Howenver, fundamentally customary society have been committed as a part of the Government which develop the tradition itself. Finally this became more dynamic, because Kampar society finally receive this police because this is important as the saver of Kampar cultural traditions take place through theree types Inheritance pattern systym, namely, formal inheritage pattern, non formal formal inheritance patterns from living place environment."

"Adat Minangkabau mengalami perkembangan seiring masuknya agama Islam yang diterima sebagai satu-satunya agama di Minangkabau. Diterimanya Islam merubah falsafah adat kepada falsafah yang bernuansa agamais. Sehubungan dengan itu penyesuaian adat terhadap agama dilakukan hingga menimbulkan perubahan perubahan pada pola pergaulan dalam perkawinan yang kemudian mempengaruhi sistem kewarisan masyarakat adat Minangkabau yang dahulu hanya mengenal satu macam sistem kewarisan, sekarang menjadi dua macam sistem kewarisan. Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh masuknya Islam terhadap sistem kewarisan adat tersebut, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Penelitian dilakukan secara yuridis Normatif bersifat deskriptif analitis. Mengutamakan penelitian kepustakaan yang diikuti pula dengan wawancara guna penambahan data. Dengan metode analisis data secara kualitatif maka diperoleh kesimpulan bahwa masuknya Islam membawa perubahan yang besar dalam masyarakat adat Minangkabau khususnya dalam hukum kewarisannya, perubahan kewarisan, didahului oleh perubahan pola pergaulan dalam perkawinan di masyarakat adat, yang meninggalkan pola ekstended family menjadi nuclear family yang merupakan realisasi dari perubahan falsafah adat menjadi falsafah yang agamais. Sehingga terjadi penyesuaian adat terhadap agama. Di terimanya keputusan "Chang ampek Jinih" yang membagi harta menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, yang di turunkan masing-masing secara adat dan secara syara. Masyarakat Minangkabau setelah masuknya Islam melaksanakan dua sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan Kolektif Matrilinial untuk harta pusaka tinggi, dan Sistem Kewarisan Individual Bilateral yang dianut oleh kewarisan Islam untuk harta pusaka rendah. Dari analisis data, diketahui bahwa bila tanah ulayat yang merupakan unsur pokok dari kewarisan Matrilinial itu tidak dapat di pertahankan eksistensinya di kemudian hari, maka dapat di pastikan walaupun tidak di ketahui jangka waktunya, kewarisan adat dengan sistem kewarisan Matrilinial tersebut akan pudar dan hanya sebagai lapisan luar dari kewarisan adat yang dualistis tersebut."

"Di Indonesia, hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Hukum Waris Adat Batak menganut sistem kekeluargaan patrilinial dan menganut sistem pewarisan individual atau perseorangan, yaitu sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam pewarisan adat Batak ini garis keturunan ditarik dari pihak bapak, sehingga anak perempuan tidak ditempatkan sebagai ahli waris. Dampak dari hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan ini menyebabkan laki-laki yang mempunyai hak waris dan perempuan tidak mempunyai hak semacam itu. Akan tetapi hal ini dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sekarang. Sehingga menimbulkan pokok permasalahan yakni, faktor apa yang berpengaruh terhadap pergeseran budaya hukum waris di masyarakat Batak? Serta, apakah agama, adat istiadat atau hukum waris perdata yang menjadi sebab terjadinya pergeseran hukum waris masyarakat Batak? Terakhir bagaimanakah sikap Mahkamah Agung terhadap sistem kewarisan Masyarakat Batak? Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kepustakaan yang bensifat yuridis normatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran budaya hukum waris di Masyarakat Batak adalah hubungan yang erat antara orang tua dan anak, faktor perantauan dan ekonomi, agama, adat istiadat dan hukum waris perdata."

"disampaikan pada seminar tentang revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai hukum tidak tertulis dalam pemebentukan dan penemuan hukum"

"Penelitian ini berfokus pada isu terkait perlindungan anak, khususnya problematika perkawinan anak serta bagaimana kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Siak dengan statusnya sebagai Kota Layak Anak (KLA). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan kausalitas antara pengaruh budaya hukum (legal culture) terhadap kasus perkawinan anak yang ada di Kabupaten Siak, bagaimana hakim di Pengadilan Agama Siak mempertimbangkan unsur-unsur budaya hukum masyarakat dalam mengadili perkara dispensasi kawin, serta mencari tahu strategi perlindungan hak anak dari perkawinan anak yang ada di Kabupaten Siak sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Sosio-Legal guna menganalisis hukum sebagai perilaku masyarakat yang berpola dan selalu berinteraksi dalam aspek kemasyarakatan melalui studi literatur dan studi lapangan untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep budaya hukum pada konteks perkawinan anak di Kabupaten Siak mengarah pada perbedaan persepsi dan kepatuhan hukum masyarakat dalam memahami batas usia kawin yang ditentukan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pengaruh adat dan agama begitu melekat dalam diri orang Melayu dibandingkan dengan pemahaman terhadap undang-undang. Lebih lanjut, penafsiran perkawinan berdasarkan konsep keagamaan yang tekstual memberi celah untuk menikah muda sebab indikator aqil baligh dianggap sebagai suatu kepantasan untuk menikah daripada menjalin hubungan pacaran yang berpotensi besar melanggar syariat Islam. Strategi yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Siak juga belum dirumuskan secara komprehensif.

---

This research focuses on issues related to child protection, especially the problem of child marriage and how policies to prevent child marriage in Siak Regency, with its status as a Child Friendly City (KLA), The purpose of this study is to examine the causal relationship between the influence of legal culture on child marriage cases in Siak Regency, how judges in the Siak Religious Court consider elements of community legal culture in adjudicating marriage dispensation cases, and find out strategies to protect children's rights from child marriage in Siak District as a Child Friendly District (KLA). The method used in this research is Socio-Legal to analyze law as a patterned community behavior and always interact in social aspects through literature studies and field studies to find answers to research problems. The results of this study indicate that the concept of legal culture in the context of child marriage in Siak Regency leads to differences in public perception and legal compliance in understanding the marriage age limit determined by the state through Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. The influence of custom and religion is so inherent in the Malay people compared to their understanding of the law. Furthermore, the interpretation of marriage based on textual religious concepts provides a loophole for young marriage because the indicator of aqil baligh is considered an appropriateness for marriage rather than a dating relationship, which has great potential to violate Islamic law. Strategies related to the prevention of child marriage in Siak Regency have also not been formulated comprehensively."