Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 26852 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Parwatri Wahjono
"Kitab Candrarini adalah sebuah karya sastra wulang, sastra etik didaktik bagi wanita dalam lingkungan hidup berpoligami, agar perkawinannya langgeng, karena aib bagi wanita bila ia bercerai. Karya sastra anak zamannya ini ditulis tahun 1860, dalam masa kemegahan feodalisme di Surakarta, di mana penguasa dari yang paling atas sampai rakyat jelata menjalankan hidup berpoligami. Keadaan yang sedemikian inilah yang menyebabkan Sri Susuhunan Paku Buwana IX memerintahkan R.Ng.Ranggawarsita menulis ajaran untuk wanita, mengambil teladan lima isteri Arjuna, tiga orang dari kasta ksatria, dua orang putri pendeta, wanita cantik luar dalam. Mereka hidup rukun mengabdi suami. Ajaran ini merupakan katarsis bagi wanita yang dimadu. Penelitian ini mengemukakan tinjauan dari aspek sastra, religi, sejarah, politik, sosial dan psikologis, yang masing-masing memberi makna dan warna tersendiri. Kesimpulannya, kecantikan seorang wanita bukanlah pariwara lahiriah saja, melainkan juga semua yang terpancar dari dalam: rendah hati, sopan santun, welas asih, pengabdian dan perilaku yang halus. Itulah jalan untuk menyelamatkan dan memelihara kelanggengan kehidupan perkawinan. Ajaran ini tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, abadi adanya.

The Book of Candrarini is an ethic didactical book for women in polygamist system, for the eternity of her marriage. It was a disgrace that a woman divorced. This book was the masterpiece of it?s era, written in 1860 in the glory of feodalism in Surakarta, where the authority, high officials and the very peoples did polygamy. That is why His Majesty Paku Buwana IX had Ranggawarsita to write an ethic didactic for women, with the five wives of Arjuna as the model: three princesses and two daughters of priest with very nice performance and gentle behaviour. They lived in harmony, devoted to their husband. The ethic didactic was a catharsis for women in concubine. This research observes Candrarini from its own internal aspects as literary, religious, historical, political, sociological and psychological aspect. The result is : Beauty of a woman does not lie so much in her external appearance as in her internal virtues like modesty, chastity, compassion, service and refined manners. That is the way to save and preserve the eternity of marriage?s life. The ethic is always up to date, everlasting, eternal."
Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 2004
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Parwatri Wahjono
"Kitab Candrarini adalah sebuah karya sastra wulang, sastra etik didaktik bagi wanita dalam lingkungan hidup berpoligami, agar perkawinannya langgeng, karena aib bagi wanita bila ia bercerai. Karya sastra anak zamannya ini ditulis tahun 1860, dalam masa kemegahan feodalisme di Surakarta, di mana penguasa dari yang paling atas sampai rakyat jelata menjalankan hidup berpoligami. Keadaan yang sedemikian inilah yang menyebabkan Sri Susuhunan Paku Buwana IX memerintahkan R.Ng.Ranggawarsita menulis ajaran untuk wanita, mengambil teladan lima isteri Arjuna, tiga orang dari kasta ksatria, dua orang putri pendeta, wanita cantik luar dalam. Mereka hidup rukun mengabdi suami. Ajaran ini merupakan katarsis bagi wanita yang dimadu. Penelitian ini mengemukakan tinjauan dari aspek sastra, religi, sejarah, politik, sosial dan psikologis, yang masing-masing memberi makna dan warna tersendiri. Kesimpulannya, kecantikan seorang wanita bukanlah pariwara lahiriah saja, melainkan juga semua yang terpancar dari dalam: rendah hati, sopan santun, welas asih, pengabdian dan perilaku yang halus. Itulah jalan untuk menyelamatkan dan memelihara kelanggengan kehidupan perkawinan. Ajaran ini tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, abadi adanya.

The Book of Candrarini is an ethic didactical book for women in polygamist system, for the eternity of her marriage. It was a disgrace that a woman divorced. This book was the masterpiece of it?s era, written in 1860 in the glory of feodalism in Surakarta, where the authority, high officials and the very peoples did polygamy. That is why His Majesty Paku Buwana IX had Ranggawarsita to write an ethic didactic for women, with the five wives of Arjuna as the model: three princesses and two daughters of priest with very nice performance and gentle behaviour. They lived in harmony, devoted to their husband. The ethic didactic was a catharsis for women in concubine. This research observes Candrarini from its own internal aspects as literary, religious, historical, political, sociological and psychological aspect. The result is : Beauty of a woman does not lie so much in her external appearance as in her internal virtues like modesty, chastity, compassion, service and refined manners. That is the way to save and preserve the eternity of marriage?s life. The ethic is always up to date, everlasting, eternal."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2004
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Fedyani Saifuddin
Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah Universitas Esa Unggul , 2010
MK-pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Chandry Rua Januari
"Tidak ada abstrak"
Universitas Indonesia, 1984
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Luluk Irene Suparlan
"Poligami adalah isu yang sangat menarik bagi sebagian kalangan yang memiliki perhatian terhadap masalah-masalah sosial - termasuk masalah perempuan dan keluarga. Isu poligami selalu muncul dan menghilang dengan diiringi perdebatn yang seolah tidak ada habisnya. Faktor agama, sosial, budaya dan juga gender selalu menjadi Iandasan dari berbagai pendapat yang bersikap pro maupun kontra terhadap aktivitas poligami tersebut. Perdebatan masalah poligami dari sisi agama akan menimbulkan beberapa pendapat yang dapat saling bertentangan satu sama Iain. Perdebatan itu menyangkut masalah hukum-hukum Islam. Selanjutnya pembicaraan poiigami melebar ke masalah hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dan bermunculan pendapat para pakar masalah-masalah perempuan dan poligami di media massa.
Perempuan menjadi fokus utama dari aklivitas poligami itu sendiri. Mengapa seorang perempuan bersedia dipoligami ? Benarkah semua perempuan menolak aktivitas poligami '? Benarkah perempuan merasa diperlakukan tidak adil bila tenjadi aktivitas poligami ? Dan benarkah perempuan menyetujui aktivitas poligami karena adanya ketergantungan secara ekonomi ??
Majalah-majalah wanita sebagai medium yang menyampaikan informasi kepada pembaca perempuan menampilkan peristiwa dan kajian seputar isu poligami ini dari berbagi sisi. Ada beberapa fenomena yang menarik untuk dikaji. Dua fenomena menarik itu adalah adanya perbedaan cara majalah wanita mengemas isu poligami dalam artikel-artikelnya dan juga adanya perbedaan sikap dan cara pandang para pengelola media terhadap isu poligami itu sendiri. Ada majalah wanita yang secara jelas menentukan sikap menentang aktivitas poligami dan ada majalah wanita yang memilih tidak mengambil sikap apapun.
Dari mengkaji beberapa fenomena tersebut penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji cara majalah wanita mengemas isu poligami dalam artikel-artikelnya dan mengkaji alasan pemilihan frame tertentu dalam menyampaikan isu poligami. Selain itu penelitian juga bertujuan untuk mengkaji kontribusi faktor ideologi dalam pemilihan sikap majalah wanita menanggapi isu-isu poligami yang sensitif bagi perempuan.
Majalah wanita yang dipilih dalam penelitian ini adalah majalah Femina dan majalah Ummi. Pemilihan ini didasari oleh perbedaan ciri dan sifat dari kedua majalah wanita tersebut sehingga dimungkinkan akan diperolch hasil yang lidak sama secara mutlak dalam memandang isu poligami.
Penclitian dilakukan pada tingkatan tekstual dengan analisis framing dan pada tingkatan intertekstual dengan wawancara mendalam serta penelusuran terhadap sejarah kedua majalah wanita tersebut. Analisis framing dilakukan terhadap artikel-artikel yang dianggap bisa menunjukkan sikap pengelola media terhadap isu poligami yang menjadi perdebatan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pihak pengelola media yang berbicara mewakili majalah wanila tersebut untuk mengetahui sikap dan nilai-nilai yang dipegang oleh pengelola media terhadap isu poligami.
Dari penelilian tersebut diambil kesimpulan bahwa majalah wanita memiliki frame yang tidak selalu sama dalam mengemas isu poligami. Poligami sebagai masalah yang menyangkut nasib perempuan yang terlibat didalamnya dilanggapi secara berbeda oleh majalah wanita yang berbeda. Walaupun didasari maksud yang sama untuk memberdayakan dan membela kaum perempuan ternyata majalah wanita menggunakan frame yang berbeda dalam membahas isu poligami dalam setiap artikelnya. Majalah Femina secara tegas menggunakan frame yang menolak poligami. Sedangkan majalah Ummi bisa dikatakan bersikap pro terhadap poligami . Anggapan ini didasarkan pada sikap majalah Ummi yang tidak menolak perkawinan poligami walaupun tidak ada pernyataan yang mendukung perkawinan poligami.
Faktor ideologi tampak memegang peranan penting dalam penentuan frame majalah wanita saal mengemas isu poligami karena ideologi merupakan faktor utama yang mendasari jalan pikiran para pengelola media ketika menentukan ke arah mana majalah wanita tersebut akan dibawa. Bagaimana ideologi yang mereka pegang memandang kaum perempuan ternyata memberi pengaruh besar pada bagaimana majalah wanila tersebut akan membawa pembaca perempuannya kepada suatu arah dan titik tertentu. Majalah Femina yang memegang ideologi cenderung ke arah liberal dalam arti menuntut suatu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan secara tegas menolak poligami karena kecenderungannya yang menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan. Sedangkan majalah Ummi yang memegang ideologi Islam tidak mau mengambil sikap yang tegas menolak poligami karena memahami poligami sebagai satu perkawinan yang dibolehkan dalam Islam tetapi juga tidak mau mendukung karena memahami realita yang muncul berkaitan ketidakadilan bagi perempuan.
Dari sikap kedua majalah tersebut terhadap poligami dapat dilihat bahwa sikap kedua majalah ini dalam menentang satu ideologi yang tidak pro kepada perempuan ternyata juga berbeda.Walaupun kedua majalah sama-sama menganggap apa yang mereka lakukan adalah bentuk dari satu pembelaan terhadap perempuan tetapi apa yang ditampilkan ternyata mempunyai sudut pandang berbeda. Sesuai ideologi yang dipegang, majalah Femina melihat pembelaan terhadap perempuan dilakukan untuk mencapai keadilan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan majalah Ummi melihat pembelaan perempuan dilakukan tetap dalam koridor nilai-nilai Islam yang dipegang.
Melihat perkembangan yang demikian perlu kiranya satu pembicaraan dan dialog yang panjang antara perempuan dalam hal ini untuk menyepakati satu nilai-nilai yang sama mengenai bentuk pemberdayaan perempuan yang sesuai untuk perempuan di Indonesia. Bagaimanapun nilai-nilai ?timur? dan nilai-nilai agama tidak bisa diabaikan sama sekali. Begitu juga fakta dan realita di masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Karena pada saat sudut pandang yang berbeda justru akan membingungkan perempuan yang membutuhkan pandangan yang obyektif dan jernih dari semua pihak agar perempuan bisa benar-benar berdaya dalam memilih yang terbaik bagi dirinya."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T21635
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Deninta Dhamayanti
"Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan yang seringkali disalah artikan oleh sebagian manusia, sehingga hakikat dan keutamaannya terkubur dalam-dalam. Wajah poligami sering ditampilkan sebagai tradisi Islam, baik secara sadar oleh mereka yang mempunyai agenda ideologis politis tertentu, maupun secara tidak sadar oleh mereka yang mendapatkan informasi yang tidak memadai dan/atau yang telah mengalami berbagai distorsi. Hal ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa pada saat ini pemerintahan di berbagai belahan dunia didominasi oleh sistem yang tidak berlandaskan Islam. Sistem politik, pemerintahan dan hukum tidak terlepas dari hegemoni Barat yang dalam segala aspek dan sendi kehidupannya mewarisi jiwa dan semangat kultur Romawi yang berpadu dengan filsafat Hellenistik. Keadaan ini terjadi baik di negara-negara Barat modern yang mayoritas manusianya adalah Kristen geografis , maupun di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Dalam keadaan yang seperti demikian, tidaklah mengherankan, walaupun tidak dapat dibenarkan, bahwa poligami telah disalah artikan dengan dalil-dalil seperti: doktrin agama tertentu, nasionalisme, kesetaraan jender, bahkan feminisme, sehingga sebagaian manusia baik secara sadar maupun tidak. sadar telah memberikan persetujuannya kepada stigmatisasi terhadap poligami."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
S21027
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lutfi Djoko Djumeno
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mokoginta, Muhammad Soleh
"ABSTRAK
Di Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.l Tahun 1974 ditegaskan, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami hal inipun berlaku bagi Hukum Islam, lalu timbul pertanyaan kenapa sesama Muslim mengatakan bahwa Perkawainan menurut Hukum Islam itu adalah Poligami, hal ini karena adanya kepentingan pribadi politis dari para orientalis dan tentu saja tidak disalahkan mereka yang memang salah dalam menafsirkan, tetapi yang pokok adalah karena mereka yang mengangap prinsipnya poligami disebabkan mereka itu meninggalkan satu garis hukum dan kemudian juga tidak mengemukakan ayat-ayat yang lain mereka memulai dari garis hukum ke dua yaitu Maka kawinlah oleh
kamu perempuan-perempuan itu 2, 3 dan 4, jadi jelaslah bahwa azas perkawinan dalam Hukum Islam adalah monogami.
Ketentuan tersebut dalam AL QURAN Surah IV ayat 3, yang pada akhir ayat tersebut
... Kalau kamu tidak-akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri kamu itu seyogyanyalah kamu mengawini seorang perempuan saja
.... kawin dengan seorang perempuan itulah yang paling dekat bagi kamu untuk kamu tidak berbuat aniaya.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erika Nurul Jauhary
"Pada 1974 Indonesia memiliki undang-undang mengenai perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai unifikasi landasan hukum perkawinan untuk bangsa Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan paua dasarnya berasaskan monogami tetapi di dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat suatu pengecualian sehingga asas monogami bergeser menjadi asas monogami tidak mutlak, hal ini berdampak membawa peluang bagi para pria untuk melakukan poligami. Berkaitan dengan hal tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah akibat hukum dari perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Apakah di dalam praktik izin untuk berpoligami telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Putusan Nomor Z/Pdt.G/2004IPAJS)? Apa akibat hukum apabila persetujuan tertulis dari isteri ternyata merupakan hasil rekayasa suami? Dan perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada isteri?
Bentuk penelitian dari tesis ini adalah evaluatif-analitis-preskriptif di mana penulis akan mengevaluasi Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam praktik, menganalisis pokok permasalahan yang ada, dan memberikan saran. Dengan demikian, simpulan dari tesis ini adalah akibat hukum dari perkawinan poligami yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak sah karena pengadilan tidak akan mengeluarkan izin poligami dari pemohon.
Di dalam kasus putusan permohonan izin poligami Nomor Z/Pdt.G/2004/PAJS yang diajukan oleh Tuan X, pengadilan memberikan izinnya kepada Tuan X untuk berpoligami sehingga perkawinan poligami yang dilakukan Tuan X?adalah sah dan dapat dicatatkan. Akibat hukum apabila persetujuan tertulis dari istri guna mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan terbukti merupakan hasil rekayasa suami maka perkawinan poligaminya dianggap tidak sah dan diancam dengan peabatalan, dan bagi suami dapat dikenakan sanksi pidana berkaitan dengan pemalsuan surat atau dokumen.
Saran yang dapat diberikan penulis adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu mendapat revisi terutama berkaitan dengan poligami, karena pengaturan tentang poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan saat ini sangat umum sehingga banvak menimbulkan penatsiran dan mengeneralisasi posisi istri yang dianggap tidak dapat menjalankan kewajibannya.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16488
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nova Helida
"Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Salah satu syaratnya adalah harus adanya izin dari isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka isteri pertama mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan tersebut. Dari uraian tersebut timbul permasalahan diantaranya apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah cukup mengatur perlindungan hukum terhadap isteri pertama sebagai akibat dari perkawinan poligami, bagaimana aturan perundang-undangan berkaitan dengan pembatalan perkawinan dikaitkan dengan perkawinan poligami dan bagaimana kedudukan (status) isteri dan anak-anak yang terlanjur dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan. Untuk dapat mencari jawaban permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada narasumber. Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk telah dilakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan tersebut terjadi karena adanya pelaksanaan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa seizin isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dikatakan bahwa Undang-undang Perkawinan sudah cukup melindungi isteri pertama sebagai akibat dari perkawinan poligami. Poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka isteri sah dari perkawinan sebelumnya yang tidak setuju dengan adanya perkawinan poligami diberikan hak oleh Undang-undang untuk membatalkan perkawinan. Suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan agama dapat menyebabkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Adanya keputusan pembatalan perkawinan dari pengadilan, segala hak dan kewajiban antara suami isteri menjadi tidak ada dan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, kedudukan status) adalah tetap sebagai anak sah. Dalam hal ini harus dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh universitas-universitas atau lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung dalam bidang perkawinan mengenai prosedur perkawinan termasuk mengenai penyebab terjadinya pembatalan perkawinan.

Polygamy marriages should be conducted in accordance with the legislation in force. One of the conditions have the permission of first wife and permission from the Religious Courts. If conditions are not met, then the first wife the right to cancel the marriage. From the description of which raised the question whether Law No. 1 Year 1974 on Marriage is enough to set the legal protection of the first wife as a result of polygamy marriages, how the rules of the legislation relating to the cancellation of marriage is associated with polygamy marriages and how the position wife and children already born from the marriage canceled. To be able to find answers to these problems, the author uses the method of juridical normative study using secondary data is data obtained from literature and supported by an interview to the informant. Religious Court in Decision No. 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk has done annulment. Cancellation is due to implementation of polygamous marriages are performed without first wife's permission and consent of the Religious Courts. Based on research by saying that Marriage Act is sufficient to protect the first wife as a result of polygamy marriages. Polygamy is conducted without complying with the requirements stipulated by the Act without the permission of the first wife and the permission of religious courts, then lawful wife from a previous marriage who does not agree with the existence of polygamy marriages are granted the right by law to annul the marriage of her husband. Marriage can be canceled if there are terms are not being met in the hold of marriage. Husbands who do polygamous marriages without the permission of the court religion then it can lead to marriage be reversed. With the annulment of the court decision, all the rights and obligations between husband and wife become non-existent and the decision is retroactive annulment of the children born within marriage, the position as as his rights are fixed as a legitimate child. Should also be made to the community legal education by universities or non-governmental organizations engaged in the field of marriage about marriage procedures, including the cause of cancellation of marriage."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28874
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>