Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini menguji dan mengevaluasi pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) I PT Freepot Indonesia dan menggali lebih jauh apakah pelaksanaan CSR tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari sebuah pendekatan strategik atau sekedar reaksi terhadap kritik publik (Tanggungjawab diskresioner)...."

"Penelitian ini membahas perbandingan mengenai transformasi konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk mengetahui mengapa transformasi GCG berjalan dengan baik, sedangkan transformasi CSR mengundang pengujian konstitutional. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara no 53 Tahun 2008 digunakan sebagai bahan analisis teks untuk memperoleh ragam pemaknaan terhadap istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta menganalisis kontroversi pemberlakuan TJSL sebagai kewajiban hukum. Keberhasilan transformasi GCG adalah adanya kebijakan nasional serta dukungan terstruktur dan sistemik. CSR berada pada ranah moral etika dan TJSL pada ranah hukum dan kedua-duanya berlaku di Indonesia.

---

This research compares the transformation of Corporate Social Responsibility (CSR) and Good Corporate Governance, and explores the factors affecting the transformation of GCG concept to the Indonesian legal system. Questioned was whether the term social and environmental responsibility refers to the internationally known CSR since it has resulted in request for constitutional review. Text analysis of the Constitutional Court Decision Number 53 of 2008 was employed to find the various facets of meanings and provide insight into the issue of CSR as voluntary activities transformed into legally mandatory act. Applying Political Obligation theory reveals that CSR tends to be morally based, hence ‘social and environmental responsibility’ term refers to a set of different criteria based on the Indonesian Constitutional Law, Article 33, paragraph (1),(2),(3)."

"Untuk dapat bertahan di era pertukaran informasi yang serba cepat, perusahaan multinasional dituntut untuk dapat terus menyempurnakan absorptive capacity-nya. Keberadaan budaya organisasi dapat mempengaruhi daya serap organisasi dalam beberapa cara, seperti kemampuan karyawan untuk menyerap informasi eksternal dan kemampuan untuk memilih dan berbagi informasi yang relevan untuk dibagikan antar fungsi. Namun demikian, perusahaan multinasional dioperasikan di banyak negara, yang menyiratkan beberapa implikasi dari perbedaan negara. Tesis ini mencoba untuk menyelidiki melalui kajian pustaka konseptual, bagaimana budaya organisasi mempengaruhi absorptive capacity organisasi, dan bagaimana budaya nasional akan mempengaruhi hubungan di antara mereka. Dengan menggunakan beberapa dimensi seperti dimensi budaya nasional GLOBE dan dimensi budaya organisasi Hofstede, ternyata budaya organisasi Hofstede dapat mempengaruhi peningkatan absorptive capacity organisasi dengan cara tertentu. Sementara itu, budaya nasional mungkin dapat mempengaruhi secara positif dan negatif beberapa hubungan khusus antara budaya organisasi dan daya serap dengan cara tertentu.

---

To survive in a fast-paced information exchange era, multinational companies are required to be able to continuously refine their absorptive capacity. Arguably, the existence of organizational culture might affect the organization’s absorptive capacity in several ways, such as employee’s capability to absorb external information and the ability to pick and share relevant information to share between functions. Nevertheless, multinational companies are operated in multiple countries, which implies several implications of country differences. This thesis tries to investigate through conceptual literature review, how organizational culture affects the organization’s absorptive capacity, and how national culture will affect the relationship between them. Using several dimensions such as GLOBE national culture and Hofstede organizational culture dimensions, it turns out that Hofstede organizational culture might affect to enhance the organization’s absorptive capacity in certain ways. Meanwhile, national culture might be able to affect positively and negatively some specific relationship between organizational culture and absorptive capacity in certain ways."

"The main idea of Corporate Social Responsibility (CSR) which has become a hot topic at the present is that companies doing businesses are not only committed to their shareholders but also their stakeholders. This commitment is shown from the contribution to develop a sustainable economy by contributing to the environment and working with employees, their families, the local community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development. Through CSR, the establishment of good corporate governance will be supported. It is one of the means in realizing the principles of corporate governance established by the Organization for Economic and Co-operation andDevelopment (OECD) in 2004. OECD listed these principles which are:

1. Ensuring the basis for an effective corporate governance framework

2. The rights of shareholders and key ownership functions,

3. The equitable treatment of shareholders,

4. The role of stakeholders in corporate governance,

5. Disclosure and Transparency,

6. Responsibilities of the Board.

The principles were first endorsed back in 1999 by OECD ministers and since then they have become an international benchmark for investors, policy makers, corporations and stakeholders worldwide.

The discussion on the matter of CSR reheated in Indonesia when there were rumors that a new law will be established on the requirement and details in conducting CSR.Eventually it became the main discussion due to the approval of the draft of the much fearful new law ; Company Law article 74 (UU Perseroan Terbatas pasal 74) on July 20th, 2007 one of which paragraph states that every company operating in areas relating to natural resources is obliged to fulfill its social and environment responsibilities. The approval of this new law surely invites pros and contras from many constituents. It seems that many still feel that CSR is not necessary and only should be voluntary. The problem is when CSR was a voluntary activity, only a few are willing to carry it out furthermore to give their best to contribute on the matter. Unilever as one of the companies realizing the importance of CSR has been executing CSR since it was first established. Its reputation in the CSR implementation is recognized nationally and internationally; many have awarded Unilever for its outstanding achievements. Programs are approached using the triple bottom-line approach so that it covers the three perspectives, namely social, economy and environmental. Thus, the company formulates CSR programs mainly in three areas environment, small and medium enterprises and health and hygiene. The programs have been enormously successful and have contributed significantly to the sustainable operations of the company and its position as a market leader and as the brand preferred by the people. This excellent implementation of CSR is a mirror image of the commitment made by the company to its stakeholders; an emphasis on the growing awareness in the industry to alter companies? point of views in their purpose of existence from maximizing shareholders? value to stakeholders? value. It has also helped the implementation of good corporate governance at Unilever as CSR is one of the elements of supporting good corporate governance."

"Salah satu praktik transfer pricing yang sering dilakukan oleh grup usaha adalah mengenai pemberian pinjaman yang terjadi diantara anggota grup usaha. Dalam menentukan pemilihan pembanding pada dokumentasi transfer pricing PT XYZ Indonesia menggunakan interest rate BI (SEKI) sebagai acuan fair value market dan pembanding eksternal dalam menganalisis prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa saat ini tidak ada peraturan atau pedoman khusus yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pada penentuan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dilakukan untuk transaksi pihak afiliasi sehubungan dengan transaksi pinjaman grup usaha. Selain itu penelitian ini akan menguraikan mengenai permasalahan dalam penerapan transfer pricing documentation atas transaksi pembayaran bunga pinjaman PT XYZ Indonesia berdasarkan PMK 213/PMK.03/2016 yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Data yang dikumpulkan sebagai dasar analisis didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih berdasarkan pengalaman profesional mereka di bidang Pajak Internasional dan Transfer Pricing. "

"Skripsi ini bertujuan Untuk menganalisis penentuan status BUT pada Multinational Company berbasis Over The Top di Indonesia dan Faktor-faktor yang dapat mendukung penerapan kebijakan penentuan status BUT pada Multinational Company berbasis Over The Top di Indonesia. Analisis penentuan status BUT didasarkan pada kebijakan SE-04/PJ/2017, PMK 35/PMK.03/2019, Perppu 1 Tahun 2020 serta kesesuainnya dengan tax treaty yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa SE-04/2017,PMK-35/2019 dan perppu 1 tahun 2020 belum dapat diterapkan untuk dapat menimbulkan adanya BUT pada MNC berbasis OTT di Indonesia. SE-04/2017 dan PMK-35/2019 masih menjadikan UU PPh sebagai sumber rujukan terkait penentuan BUT dimana UU PPh masih terbatas pada physical presence untuk menentukan BUT, sementara itu regulasi Perppu 1 Tahun 2020 juga belum dapat diterapkan untuk menentukan BUT pada aktivitas bisnis MNC berbasis OTT, karena ketentuan Significant Economic Presence yang merupakan nexus rules untuk menetapkan BUT pada MNC berbasis OTT bertentangan dengan ketentuan BUT yang terdapat dalam tax treaty yang masih berdasarkan pada physical presence. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor pendukung yaitu, global konsensus atas inclusive framework, Renegosiasi tax treaty melalui instrumen bilateral ataupun multilateral, dan adanya sinergisitas antara lembaga pemerintah.

---

This thesis aims to analyze the determination of the status of PE in Multinational Companies based on Over the Top in Indonesia and the factors that can support the implementation of the policy for determining the status of PE in Multinational Companies based on Over the Top in Indonesia. Analysis of determining PE status is based on policies SE-04 / PJ / 2017, PMK 35 / PMK.03 / 2019, Perppu 1 of 2020 and its compliance with applicable tax treaty. This research uses a qualitative approach. The data used was obtained by conducting in-depth interviews with sources relevant to the issues raised. The results of this study concluded that SE-04/2017, PMK-35/2019 and Perppu 1 of 2020 could not be applied to be able to cause PE in OTT-based MNCs in Indonesia. SE-04/2017 and PMK-35/2019 still make the Income Tax Law as a reference source related to determining BUT where the Income Tax Law is still limited to physical presence to determine PE, meanwhile Perppu 1/2020 regulations also cannot be applied to determine PE in business activities MNC is based on OTT, because the provisions of the Significant Economic Presence which are the nexus rules for establishing PE on OTT-based MNC are in conflict with the PE provisions contained in the tax treaty that are still based on physical presence. The government also needs to consider various supporting factors namely, global consensus on inclusive frameworks, tax treaty renegotiation through bilateral or multilateral instruments, and the existence of synergy between government institutions."

"With growing fast technology and society strong driven are to give a contribution of environment pushed need for sustainability implementation....."

"ABSTRAKPenelitian tesis ini merupakan hasil analisis hukum tentang kebijakan efisiensi furlough yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia pada tahun 2017 yang dikaitkan dengan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap setiap keputusan perusahaan dan kegiataan operasional perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis is the results of a legal analysis about PT. Freeport furlough efficiency policy in 2017 which is associated with company's obligation to implement good corporate governance and corporote social responsibility in company's decision and company's operational activities based on Indonesia's law regulation."