Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sekularisasi adalah proses pembedaan secara fungsional elemen-elemen sosial: politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan, dari agama, sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang dulunya didominasi oleh norma-norma agama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan teks-teks sejarah Jepang dari tahun 1868 hingga 2006 terkait peristiwa kunjungan Koizumi ke Yasukuni Jinja dan Yasukuni Jinja. Berbagai pernyataan Koizumi mengenai kunjungannya ke Yasukuni Jinja menunjukkan bahwa ia menganggap orang-orang yang gugur dan disemayamkan di Yasukuni Jinja adalah pahlawan, meskipun jaman telah berganti dan Kokka Shinto telah runtuh. Ia merasa tidak bersalah untuk mengekspresikan keyakinannya dengan cara mengunjungi Yasukuni Jinja dan tidak menginginkan pihak luar negeri campur tangan dengan permasalahan keyakinannya pribadi maupun urusan domestik Jepang. Selain itu, alasan politis kunjungan Koizumi ke Yasukuni Jinja adalah untuk memperoleh dukungan dari Asosiasi Keluarga Korban Perang yang anggota keluarganya disemayamkan di Yasukuni Jinja. Selaku seorang perdana menteri yang merupakan pemimpin negara, kunjungannya ke Yasukuni Jinja menunjukkan sikapnya yang tidak menaati undan-g_undang mengenai pemisahan agama dengan negara, sebab Yasukuni Jinja adalah institusi nasional sekaligus relijius. Tindakannya ini bertentangan dengan sistem dan ideologi yang berlaku di dalam pemerintahan Jepang di masa kini, yaitu pemerintahan demokrasi dan sekuler. Dari sudut pandang sekularisasi agama yang merupakan proses pembedaan secara fungsional elemen-elemen social, politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan, dari agama, sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Jepang setelah Perang Dunia II, kunjungan Koizumi sebagai Perdana Menteri Jepang ke Yasukuni Jinja merupakan sebuah hal yang paradoks. Koizumi sebagai Perdana Menteri Jepang, sebuah negara yang memiliki undang-undang untuk tidak memberikan dukungan pada agama manapun, berdoa di Yasukuni Jinja, sebuah kuil Shinto. Bagi sebagian masyarakat Jepang tindakan Koizumi ini dipandang sebagai sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap kejahatan agresi militer Jepang di masa lalu, terutama oleh negara-negara yang mengalami agresi militer Jepang, sikap Koizumi tersebut belum dapat dimaafkan."

"Penelitian ini mengenai pemberitaan media tentang konflik, kemudian mendapatkan sorotan sehingga muncul sebagai berita di media, merujuk pada konflik Antar budaya dan menganalisis bagaimana Kompas membingkai berita tentang kontroversi atas kunjungan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi ke kuil Yasukuni. Bentuk teks yang tersaji kepada khalayak tentunya sudah mengalami proses konstruksi sesuai degan kebijakan suatu media. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Analisis data menggunakan Framing Entman untuk menghasilkan analisa seputar realitas sosial pemberitaan. Penelitian menemukan bahwa surat kabar Kompas memang terlihat imparsial dalam memberitakan suatu konflik yang terjadi dalam masyarakat. Strategi Kompas dalam mengkonstruksi realitas membiarkan pembaca untuk melakukan interpretasi dan berusaha tidak memihak terhadap satu pihak, dalam menuliskan berita konflik.

---

The focus of this study is about news of conflicts in media, and later on which becoming a major issue referring in Intercultural conflict and analyze how Kompas framing the news about the controversial visit of Japanese Prime Minister Junichiro Koizumi to Yasukuni shrine. The form of news text that published to the newsreader had certainly have undergone construction process that referring to the policy of its media. This study used a qualitative approached that combine with constructivism paradigm. The data is analyzed using Entman’s Framing theory to social realism gain to know how the construction of news had been made from the media. This study found that Kompas not judging one side whom are in conflict. Kompas's strategy in construct a news realism is by let their news reader find out himself a truthiness’ and not tells about one side (story), in way to written a news conflict."

"ABSTRACTKebijakan guna menentukan batasan, arah dan tujuan ekonomi merupakan hal penting bagi terlaksananya perekonomian suatu negara kearah pertumbuhan yang lebih baik. Pada masa awal kebangkitan ekonomi Jepang paska perang yang diiringi dengan pecahnya Perang Korea 1950-1953, salah satu faktor penting yakni kebijakan ekonomi yang berlangsung ketika itu, menjadi perhatian penulis di samping para pengamat ekonomi Jepang era paska perang pada umumnya.Sekitar awal tahun 1950an, seiring dengan berlangsungnya perang di semenanjung Korea, muncul berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan investasi di dalam industri, aturan mengenai sistem perpajakan, termasuk kelancaran bagi ekspor dan impor. Pada tahun-tahun awal tersebut berbagai kebijakan yang mendukung akumulasi modal bagi rekonstruksi industri tersusun dalam waktu yang relatif singkat secara bergantian. Namun begitu, berbagai kebijakan tersebut dapat dikatakan menjadi prototype bagi kebijakan-kebijakan industri era paska perang Jepang untuk tahap berikutnya. Literatur ini tak lepas dari pada upaya penulis di dalam mengembangkan dan memperkaya penulisan sejarah pertumbuhan ekonomi dunia yang terfokus pada studi Jepang di Indonesia. Dengan memilih topik penulisan sejarah yang mengangkat era kebangkitan ekonomi pada masa Perang Korea, penulis berusaha mengungkapkan bahwa berbagai faktor yang muncul pada awal tahun 1950an ini juga sebagai dampak dari munculnya perang tersebut yang dapat dikatakan sebagai suatu anugrah yang tidak diperkirakan sebelumnya oleh Jepang termasuk dalam pembelanjaan khusus pasukan Amerika Serikat kepada pihak Jepang (yang dikenal dengan tokuju) dan pengembalian kemerdekaan Jepang melalui penandatanganan Perjanjian Perdamaian San Francisco 28 April 1952.Berbagai langkah yang cukup berarti telah dilakukan pemerintah Jepang yang mulai memperlihatkan andil besar sejak pecahnya Perang Korea dengan memanfaatkan situasi politik ketika itu, yang diwarnai oleh ketegangan perang dingin antara blok kapitalis (sekutu Amerika Serikat) dengan blok komunis di kawasan Asia. Awal tahun 1950an bersamaan dengan pecahnya Perang Korea ini merupakan periode penting dan menjadi tahap awal pertumbuhan pesat ekonomi Jepang paska Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1950an dan tahun 1960an.

---

"

"Penelitian dalam skripsi ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan ekonomi Jepang pada masa pendudukan Sekutu (1945-1952) dalam pemulihan ekonomi Jepang. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah kebijakan ekonomi Sekutu selama masa pendudukan dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah Perang Dunia II.Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan kebijakan ekonomi Sekutu yang berpengaruh dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang selama masa pendudukan. Pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah perang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang diinstruksikan oleh SCAP. Kebijakan ekonomi tersebut terdiri dari reformasi tanah pertanian (Land Reform), pemecahan zaibatsu, reformasi tenaga kerja (Labor Reform), Dodge Plan, rekomendasi pajak Shoup dan tokuju.Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan metode penulisan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku referensi, artikel, karya ilmiah, dan sumber-sumber internet.Berdasarkan uraian dan analisis dari keseluruhan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi yang diinstruksikan oleh SCAP yang terdiri dari Land Reform, pemecahan zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Rekomendasi pajak Shoup dan tokuju berpengaruh dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah perang.

---

Research in this paper gets focus at Japanese economic policy implementation on period of Allied occupation (1945-1952) in Japanese economic reconstruction. Problem in this paper is economic policy on period of Allied occupation for Japanese economics reconstruction after World War II.The purpose this paper writing is describe influential an Allied economic policy for Japanese economic reconstruction on period of occupation. Postwar Japanese economics reconstruction to be influence economic policy that instructed by SCAP. That economic policy consisting of Land Reform, dissolution of zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Shoup's taxes recommendation and tokuju.This research use historical approach with analytical descriptive writing method. The data collected bibliography in the form of reference books, articles, scientific opus, and sources of internet.Base description and analisis of all this paper gets to be concluded that economic policy that instructed by SCAP. That economic policy consisting of Land Reform, dissolution of zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Shoup's taxes recommendation and tokuju having influence for in Japanese economics rebuilding afters."

"Keberadaan Pasukan Bela Diri sebagai ujung tombak kebijakan pertahanan nasional Jepang yang terganjal oleh Konstitusi Jepang khususnya pasal 9 merupakan sebuah fenomena tersendiri. Pihak pemerintah merasa perlu dengan pembentukan pasukan Bela Diri sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, di lain pihak masyarakat Jepang yang trauma dengan akibat Perang Dunia II tidak menginginkan kembalinya kekuatan militer. Pemerintah tetap yakin bahwa konstitusi tidak melarang kepemilikan akan kepentingan kekuatan persenjataan dalam tingkat kepentingan minimal pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang yang berorientasi pada pertahanan eksklusif bermakna bahwa kekuatan militer tidak dapat digunakan sampai ada agresi atau serangan bersenjata. Pasukan Bela Diri Jepang harus dapat mendefinisikan bahwa tingkatan penggunaan kekuatan pertahanan harus tetap dijaga seminimal mungkin untuk tujuan pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang tidak dapat dipisahkan dengan aliansi Jepang-Amerika Serikat. Peran militer Jepang baik domestik maupun global akan sangat dipengaruhi oleh peran militer Jepang."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri AS terhadap Jepang pada era pasca Perang Dingin, khususnya masa Clinton I, dengan memfokuskan pada aliansi keamanan AS-Jepang dan upaya AS mempertahankan komitmennya di kawasan Asia Pasifik. Dalam hal ini penulis menggunakan negara sebagai unit analisa. Tesis ini sangat menarik bagi penulis karena yang dianalisa adalah kebijakan dan perilaku politik AS dan Jepang - dua negara besar di dunia.Kelangsungan aliansi AS-Jepang penting bagi kawasan. Dalam pandangan AS, aliansi keamanan AS-Jepang adalah kuat dan penting, namun untuk terus menjaga tercapainya kepentingan nasional bersama, aliansi tersebut harus terus berkembang. Khususnya untuk kawasan Asia Timur, AS mencari bentuk aliansi yang dapat terus menjadi insurance policy, yaitu menyediakan pertahanan bagi Jepang dan menjamin stabilitas di Asia Timur dan dapat bertindak sebagai investment policy yaitu dalam hal meningkatkan kontribusi bagi stabilitas regional dan keamanan global. Dalam kaitan ini, ada dua faktor yang mempengaruhi aliansi keamanan AS-Jepang yaitu perubahan pada lingkungan strategis kedua negara dan persepsi yang berbeda dalam berbagi beban, tanggung jawab dan kekuatan diantara mereka.Pembahasan permasalahan ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran. Dengan menggunakan pendapat Hanrieder yang mengaitkan kebijakan luar negeri dengan sasaran yang hendak dicapai, teori Lentner mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan, pendapat Newsom mengenai cakupan politik Iuar negeri, pendekatan sistem politik Almond, teori Kegley dan Wittkopf dan Holsti mengenai komponen kebijakan luar negeri, teori yang dikemukakan oleh Rosenau mengenai variabel yang mempengaruhi formulasi politik luar negeri dan tujuan jangka panjang suatu politik luar negeri, pendapat Gross mengenai kepentingan nasional suatu negara, konsep keamanan Buzan, dan pandangan Viotti dan Kauppi mengenai negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, penulis mencoba membahas permasalahan tersebut.Hasil dari penulisan ini adalah bahwa upaya AS untuk tetap mempertahankan komitmen dan keberadaan militernya di kawasan Asia Pasifik dipengaruhi oleh tarik menarik antara dua faktor, yaitu perubahan persepsi ancaman keamanan eksternal AS dan perubahan sistem internasional pasca Perang Dingin."

"Krisis Asia telah mempengaruhi perekonomian negara-negara berkembang di Asia termasuk Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya Indonesia merupakan negara yang dianggap paling parah dan lamban dalam melakukan recovery. Kondisi tersebut sangat merugikan tidak hanya bagi pembangunan ekonomi dalam negeri tetapi juga bagi keamanan investasi. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi di Indonesia yang berlarut-larut telah memunculkan berbagai kerusuhan sosial dan politik. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi negara-negara investor, khususnya Jepang yang telah menanamkan investasinya di Indonesia. Keadaan tersebut diperparah dengan kondisi stagnasi perekonomian Jepang pada tahun 1990-an. Hubungan ekonomi Jepang-Indonesia telah terjalin sejak era Soekarno dan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada era Soeharto. Pada era Soeharto hubungan kedua negara telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat di era 1980-an hingga periode pertengahan 1990-an seiring dengan meningkatnya bantuan luar negeri Jepang dan berkembangnya perdagangan dan investasi Jepang di Indonesia. Bagi Jepang, Indonesia telah menjadi mitranya yang sangat penting. Arti penting Indonesia bagi Jepang, tidak saja ditunjukkan Jepang pada "situasi normal" di era 1980-an, tetapi juga pada saat Indonesia menghadapi krisis di penghujung dekade 1990-an. Perhatian Jepang kepada Indonesia diwujudkan melalui sejumlah prakarsa dan inisiatif politik dan ekonomi, khususnya dalam bentuk pemberian bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri Jepang diberikan dalam berbagai skema, baik yang bersifat multilateral melalui Dana Moneter International (IMF), Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), maupun regional melalui Forum ASEAN. Secara khusus, kebijakan bantuan Iuar negeri Jepang dalam penyelesaian krisis di Indonesia juga ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah bantuan luar negeri ODA Jepang kepada Indonesia pada tahun fiskal 1998 dan 1999. Sebagaimana dinyatakan oleh Hans Morgenthau bahwa bantuan luar negeri didefinisikan sebagai pemindahan uang, barang, teknologi atau bantuan teknis yang dalam prakteknya bantuan luar negeri ini merupakan jalinan konsep-konsep dan proses-proses ekonomi dan politik. Adapun pemberian bantuan luar negeri tersebut mempunyai tujuan-tujuan antara lain: memberikan bantuan kepada negara yang sedang memobilisasi ekonomi mereka yang ditujukan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan stabilitas politik yang berarti pengurangan pertikaian domestik dan konflik intemasional. Posisi Indonesia yang strategis, sumber daya alam yang melimpah serta buruh yang murah merupakan alasan penting mengapa Jepang cukup konsisten dalam memberikan bantuan Iuar negerinya kepada Indonesia. Kebijakan bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa Indonesia tetap penting bagi kepentingan nasional Jepang."

"Penelitian mengenai perencanaan bahasa ini bertujuan untuk menunjukkarn kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Jepang yang berkaitan dengan masalah kebahasaan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Jepang yang berkaitan dengan masalah kebahasaan terhadap perubahan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kemudian tujuan Iainnya adalah menunjukkan hasil perubahan dan perkembangan bahasa Indonesia yang terjadi pada masa Jepang dalam penggunaannya saat ini. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. yaitu mendeskripsikan perencanaan bahasa pada masa penjajahan Jepang. Penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap klasifikasi data, tahap analisis data yang terdiri dari pengembangan sandi bahasa, pembinaan pemakaian bahasa, pemakaian hasil pengembangan sandi bahasa, dan perencanaan bahasa pada masa penjajahan Jepang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Jepang terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh tersebut berupa pembakuan dan penambahan perbendaharaan kosakata yang masih digunakan pada saat ini. Selain itu, penelitian ini juga rnenemukan pola kebijakan yang digunakan oleh pemerintah kolonial Jepang dalam menjalankan perencanaan bahasa pada kurun waktu tahun 1942-1943"