Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tujuan sesunguhnya perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia dan kedudukan penerima fidusia (kreditor) sebagai akibat atas ditolaknya atau tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tujuan sesungguhnya dilakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditor), dan agar diketahui oleh umum maka jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dan atas ditolaknya atau tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia maka kedudukan kreditor tersebut tidak lebih sebagai kreditur konkuren, yakni kreditor yang hak pelunasannya sama dengan kreditor-kreditor lainnya, bahkan kedudukannya berada di bawah kreditor preferen.

---

The thesis discussed the necessity of registering fiduciary guarantee and the position of fiduciary recipient (creditor) after the rejection or fiduciary guarantee is not being registered. This research is normative legal descriptive-analytical research. Conclusions can be derived from the research, fiduciary guarantee must be registered to meet two objectives, first is to give right to the creditor and secondly to be acknowledged by public, fiduciary guarantee must be registered. And for fiduciary guarantee that has been being rejected or not being registered, creditor can be considered as concurrent creditor which does not even better compare to preference creditor."

"Berita gembira bagi para pelaku ekonomi kreatif karena pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan Pemerintah ini merupakan bukti nyata perhatian pemerintah kepada palaku ekonomi kreatif, konsep Peraturan ini adalah dengan menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia, fokus penelitian ini pada film yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, terhadap hal itu membuat banyak pertanyaan tentang pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia karena penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia merupakan hal yang baru. penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk normatif, yang akan berforkus pada analisis terhadap suatu penerapan norma-norma hukum. Hasil penelitian ini, menemukan bahwa dalam proses menjadikan film sebagai objek jaminan fidusia, pada prosedurnya dalam Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tidak mengatur bahwa benda objek jaminan fidusia wajib di bebankan dan didaftarkan, sehingg dalam hal ini untuk dapat menerbitkan objek jaminan fidusia, seharusnya pembebanan dan pendaftaran wajib dilakukan, selain itu pada penelitian ini, film yang merupakan hak cipta yang dilindungi, film juga memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan hak ekonominya kepada orang lain, selain itu film dapat dijual ke paltform streaming seperti Netflix, Viu, Vidio dan lain sebagainya, sehingga dengan begitu film dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Namun dalam eksekusi Film ketika terjadi wanprestasi, kreditur akan mengalami kesulitan, hal ini dikarenakan dalam lelang baik lelang eksekusi maupun lelang noneksekusi sampai saat ini belum mengatur lelang objek bergerak tidak berwujud seperti hak cipta, sehingga opsi untuk eksekusi dapat dilakukan dengan penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur.

---

Good news for creative economy players because the government has passed Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Regulations for the Implementation of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. This Government Regulation is a clear evidence of the government's attention to the creative economy player, the concept of this Regulation is to make Intellectual Property as an object of fiduciary guarantee, the focus of this research on the film to be used as an object of fiduciary guarantee, against it makes a lot of questions about the implementation of copyright as an object of fiduciary guarantee because the application of copyright as an object of fiduciary guarantee is a new thing. this research uses normative research methods, which will focus on analyzing the application of legal norms. The results of this study found that in the process of making a film as an object of fiduciary guarantee, the procedure in Government Number 24 of 2022 does not regulate that the object of fiduciary guarantee must be encumbered and registered, so in this case to be able to issue a fiduciary guarantee object, encumbrance and registration should be mandatory, In addition to this research, films that are protected copyrights, films also have economic value and can be transferred to other people's economic rights, besides that films can be sold to streaming platforms such as Netflix, Viu, Vidio and so on, so that films can be used as objects of fiduciary security. However, in the execution of the film when there is a default, the creditor will experience difficulties, this is because in the auction both the execution auction and the non- execution auction until now have not regulated the auction of intangible movable objects such as copyright, so that the option for execution can be done by sale under the hand based on the agreement of the debtor and the creditor."

"Dengan semakin berkembangnya aktivitas bisnis dewasa ini, maka keperluan akan modal atau dana bagi pelaku usaha juga semakin meningkat. Oleh karenanya, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat perlu diperluas. Namun demikian, fasilitas kredit dari perbankan sangat terbatas dan tidak semua pelaku usaha punya akses untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari bank. Untuk itu alternatif lain untuk mendapatkan dana, yaitu melalui lembaga pembiayaan konsumen. Fasilitas pembiayaan yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada konsumen mengandung risiko cukup tinggi dari kemungkinan pihak konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya. Terhadap transaksi pembiayaan konsumen yang digunakan sebagai jaminan pokoknya adalah barang yang dibeli dengan dana atau pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Mengingat benda/barang yang dijadikan jaminan pada lembaga pembiayaan konsumen pada umumnya adalah benda bergerak, maka pembebanan jaminannya memakai Fidusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Perusahaan Pembiayaan sebagai penerima fidusia dalam hal benda jaminan fidusia dirampas oleh negara. Selanjutnya guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dapat diinterpretasikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada data-data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa status hukum dari benda yang menjadi objek pembiayaan yang dirampas negara adalah tetap dimiliki oleh Kreditur selaku Penerima Fidusia. Hal ini dapat dipahami bahwa adanya sifat droit de suite yang merupakan hak mutlak dalam hukum Jaminan Fidusia. Dengan adanya sifat tersebut maka tidak menghilangkan hak perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia untuk mengeksekusi benda tersebut apabila debitur wanprestasi. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan yaitu mewajibkan kepada debitur pemberi fidusia supaya menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya atau mewajibkan kepada debitur supaya melunasi hutangnya.

---

With the development of business activities nowadays, it will need money for business and investment is also increasing. Therefore, a means of providing funds needed by businesses or the public needs to be expanded. However, credit facilities from banks is very limited and not all businesses have access to funding from banks. For the other alternatives to obtain funds, namely through consumer finance institutions.

Financing facilities provided to the consumer finance companies contain a high enough risk of the possibility of the consumer can not fulfill its obligations. Against consumer financing transactions that are used as collateral is principally goods purchased with funds or financing granted by the finance company. Given the objects / items used as collateral on consumer finance institutions in general are moving objects, then loading the guarantee wearing Fiduciary. It can be understood that the nature of the droit de suite is an absolute right in Fiduciary Law. By their nature it does not eliminate the right of the finance company as a fiduciary recipient to execute the object if the debtor defaults.

The purpose of this study to determine the status of fiduciary objects seized by the State and the form of legal protection that can be given to the finance companies as recipients of fiduciary in terms of objects seized by state. Furthermore, in order to address these problems, the authors use the method of normative approach which can be interpreted as a legal research literature conducted based on secondary data.

Based on the research that the legal status of objects into objects deprived of state funding is retained by the creditor as fiduciary receiver. It can be understood that the nature of the droit de suite is an absolute right in law Fiduciary. By their nature it does not eliminate the right of the finance company as a fiduciary recipient to execute the object if the debtor defaults. Legal protection can be granted to finance companies that require the debtor to provide a guarantee that the fiduciary giver substitute an equivalent value or require the debtor in order to repay their debts."

"Seluruh notaris di Indonesia seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk membuat akta jaminan fidusia dalam wilayah jabatannya. Namun dengan adanya konsep sentralisasi terdapat beberapa perusahaan pembiayaan yang hanya menunjuk beberapa notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia di seluruh cabang perusahaan pembiayaan. Dengan adanya hal tersebut, maka tesis ini akan membahas mengenai pengertian, penerapan dan akibat dari adanya konsep sentralisasi penunjukkan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana penelitian ini membahas obyek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan tipologi deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep sentralisasi merupakan konsep di mana dalam pemakaian jasa notaris terpusat pada satu pintu. Adapun penerapan dari konsep sentralisasi ini dapat dilakukan dengan penunjukkan notaris secara langsung oleh kantor pusat dari perusahaan pembiayaan. Selain itu dapat juga dilakukan dengan cara menunjuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyedia jasa untuk melakukan penunjukkan notaris dan mengurus pembuatan akta jaminan fidusia. Akibat dari adanya konsep ini, maka pembagian peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia menjadi tidak merata yang mengakibatkan penumpukan jumlah akta pada beberapa notaris saja. Dengan adanya hal tersebut dimungkinkan dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan apabila tidak dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

All public notaries in Indonesia should get the same opportunity to issue fiduciary guarantee deed in their jurisdiction. However, with the centralization concept, some finance companies only appoint some public notaries in issuing the fiduciary guarantee deed in all branches of finance companies. In this case, this thesis discusses definition, implementation, and implication of centralization concept in appointing public notary. This research is juridical normative research in which this research discusses the research object from the legal perspective and the provision of applicable legislation. Viewed from its characteristics, this research uses descriptive typology.This research shows the result that the centralization concept is a concept in which the use of public notary service is centered on one door. This centralization concept can be implemented when the Head Office of finance company directly appoints the notary. Besides, it can be implemented by appointing a limited company in the field of service provider to appoint notary and handle the issuance of fiduciary guarantee deed. As the implication of this concept, the division of role and authority of public notary, in issuing fiduciary guarantee deed, becomes unfair and it makes deeds accumulated only in some public notaries. This condition possibly causes the deviation when it is not issued in accordance with the applicable provision."

"Skripsi ini membahas akuntabilitas system elektronik dari penyelenggaraan Pendaftaran Jaminan Fidusia Online. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM selaku penyelenggara system elektronik pendaftaran jaminan Fidusia Online. Skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Permasalahannya bagaimana ketentuan hukum pasal 5 dan pasal 12 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada Notaris dan AHU dalam memberikan Pelayanan Publik (layanan administratif) untuk urusan Fidusia baik secara off-line maupun secara On-line, bagaimana Bagaimanakah akuntabilitas penyelenggaraan sistem elektronik untuk pendaftaran Fidusia secara online telah sesuai dengan kaedah hukum peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan Fidusia Online masih memilki kekurangan yang harus dipenuhi.

---

This thesis discusses the implementation of the accountability system of electronic registration Fiduciary Online. However, in practice there are still many shortcomings to be rectified by the Directorate General of Legal Administration Ministry of Justice and Human Rights as providers of electronic registration system guarantees Fiduciary Online. This thesis research took place in the Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Justice and Human Rights. The problem is how the legal provisions of Article 5 and Article 12 of Law No. 42 Year 1999 regarding the giving Fiduciary responsibility and obligation to the Notary and AHU in providing public services (administrative services) for fiduciary matters either off-line or by On-line, how accountability of how the electronic system for online registration Fiduciary compliance with laws legislation related. The author uses the method of normative research, using secondary data. This study concluded that in the implementation of the guarantee registration Fiduciary Online still have the shortcomings that must be met."

"Jaminan Fidusia lebih dikenal sebagai lembaga jaminan untuk benda bergerak meskipun sebenarnya Jaminan Fidusia dapat pula dibebankan terhadap benda tidak bergerak. Salah satu benda tidak bergerak yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia adalah bangunan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak mengatur dengan jelas mengenai bangunan yang dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai Jaminan Fidusia atas bangunan, terutama yang berdiri diatas tanah Right of Ownership. Permasalahan yang akan diteliti adalah bangunan milik pemilik tanah diatas tanah Right of Ownership sebagai obyek Jaminan Fidusia, kedudukan kreditur pemegang Jaminan Fidusia atas bangunan tersebut dan kedudukan kreditur pemegang Mortgage atas tanah Right of Ownership berikut bangunan diatasnya dimana bangunan tersebut kemudian juga dibebani Jaminan Fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Bangunan milik pemilik tanah diatas tanah Right of Ownership bukan merupakan obyek Jaminan Fidusia melainkan obyek Mortgage. Kedudukan kreditur pemegang Jaminan Fidusia atas bangunan tersebut adalah kreditur konkuren karena jaminan fidusianya tidak lahir disebabkan batal demi hukumnya akta jaminan fidusianya karena obyek yang dibebani bukan merupakan obyek jaminan fidusia, sedangkan kedudukan kreditur pemegang Mortgage atas tanah Right of Ownership berikut bangunan diatasnya dimana bangunan tersebut kemudian juga dibebani Jaminan Fidusia adalah sebagai kreditur preferen karena Mortgagenya telah lahir dan dalam jaminan kebendaan kreditur yang terlebih dahulu memiliki kedudukan lebih tinggi.

---

Fiduciary Guanrantee better known as a collateral for moving objects even though Fiduciary Guanrantee may also be a collateral for the immovable. One of immovable objects which can be secured by Fiduciary Guanrantee is a building. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 does not regulate clearly about a building that can be an object of Fiduciary Guarantee. It makes legal uncertainty about a collateral for building especially that building which on a Right of Ownership land. Issues that will be researched are landlord’s building on Right of Ownership land as Fiduciary Guanrantee object, the position of Fiduciary Guanrantee creditor of that building, and the position of Mortgage creditor of Right of Ownership land and the following building on which that bulding afterward secured by Fiduciary Guanrantee.

This research is normative legal research with descriptive analytical. The data that used in this research is secondary data which collected through library research and data from this research were analyzed qualitatively. Landlord’s building on Right of Ownership land is not an object of Fiduciary Guanrantee but an object of Mortgage. The position of Fiduciary Guanrantee creditor is a concurrent creditor because the Fiduciary Guanrantee is not existence caused the deed of Fiduciary Guanrantee is null and void because the object is not an object of Fiduciary Guanrantee. The position of Mortgage creditor of Right of Ownership land and the following building on which that bulding afterward secured by Fiduciary Guanrantee is a preference creditor because that Mortgage is exist and in collateral material first creditor has a higher position."

"Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia: Undang-undang No.42 Tahun 1999 sudah menggunakan istilah fidusia. Dengan demikian, istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang untuk fidusia ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 lahir karena adanya permohonan pengujian undang-undang (Judicial Review) yang diajukan oleh pasangan suami-istri, Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo, terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam perkembangannya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18 /PUU-XVII/2019 mengakibatkan kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 berimplikasi secara langsung dan memberikan 2 (dua) syarat terhadap titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam penulisan ini metode Penelitian jurnal ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian hukum. dengan melakukan pengelolaan data-datanya yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini untuk mengumpulkan dan mengelola data-data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum.

---

Fiducia is a term that has long been known in the Indonesian language: Law No.42 of 1999 already uses the term fiduciary. Thus, the term fiduciary is already an official term of law. However, for this fiduciary meaning in Indonesian is also referred to as the transfer of property rights by trust. The Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 18/PUU-XVII/2019 dated January 6, 2020 was issued initiated by a petition for judicial review submitted by spouse named Apriliani Dewi and Suri Agung Prabowo, related to the Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Transfer of Ownership. In its development after the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 results in the executorial power as referred to in Article 15 paragraph (2) has no binding power as long as there is no agreement in terms of default (default statement) and the debtor objected to voluntarily hand over the object of warranty which. The decision of the Constitutional Court No.18/PUU-XVII/2019 has direct implications and provides 2 (two) conditions for the executorial title as referred to in Article 15 paragraph (2) of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Transfer of Ownership. In this thesis, the research method is conducted using literature based research. By managing the data which comes from books and other literatures. This literature research is meaning to collect and manage data which derived from legal sources and other law materials."

"Tesis ini membahas mengenai Lembaga Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana terdapat peluang debitur sebagai pemberi fidusia melakukan penyalahgunaan terhadap objek jaminan fidusia, dalam kasus ini yaitu kasus pembalakan liar. Dimana sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang, terhadap kasus pembalak liar maka segala alat angkut dan peralatan yang digunakan dirampas oleh negara. Dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan konsep jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan konsumen yaitu PT Astra Sedaya Finance dan perlindungan hukum kreditur pemegang jaminan fidusia berkaitan dengan penyalahgunaan Objek Jaminan Fidusia oleh kreditur berupa penggunaan objek jaminan dalam pembalakan liar. Penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada analisis normatif dengan pengelolaan data kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur selaku penerima jaminan fidusia perlu didukung dengan koordinasi perangkat hukum yang tidak saling mengaburkan dan ketentuan eksekusi yang lebih jelas.

---

This thesis discusses the Fiduciary Institutions in Consumer Financing Agreement, where there are opportunities to borrowers as the giver of fiduciary abuse of the fiduciary security object, in this case is a case of illegal logging. Where in accordance with Law Number 41 of 1999 as to Forestry, as amended by Act No. 19 of 2004 about quotition of Regulation No. 1 Year 2004 into law, towards cases against illegal loggers and all conveyances and equipment used were confiscated by the state. In this research focuses on applying the concept of fiduciary guarantee consumer financing company PT Astra Sedaya Finance and legal protection of creditors, the fiduciary security holders relating to the misuse of Fiduciary Security Objects by creditors. The study was based on normative analysis with qualitative data management. The results suggest that in order to provide legal protection against creditors as beneficiaries of security fiduciary must be supported with the coordination of legal devices not obscuring each other and run clearer provisions."

"Tesis ini membahas banyaknya perjanjian kredit yang bermasalah antara bank dengan nasabah yang menggunakan fidusia sebagai jaminannya. Jaminan fidusia harus dibuat dengan akta jaminan fidusia oleh Notaris agar mempunyai kepastian hukum. Akan tetapi, permasalahan sering timbul karena objek jaminan fidusia yang didaftarkan telah beralih, hilang, atau diperjualbelikan oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur sehingga mempersulit proses eksekusinya. Penelitian ini menganalisis kekuatan akta jaminan fidusia dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris serta memberikan penjelasan mengenai penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak ketika terjadi permasalahan proses eksekusi pada objek jaminan fidusia antara Perseroan Terbatas X dan Bank X di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Selain itu, data didukung dengan wawancara. Hasil penelitian adalah penyelesaian eksekusi dalam kasus tersebut dapat dilaksanakan melalui metode parate eksekusi. Selain itu, debitur diwajibkan untuk mengganti objek jaminan fidusia yang sama nilainya dengan yang telah diperjualbelikan olehnya.

---

This thesis discusses the number of problematic credit agreements between banks and customers in which they are using fiduciary as a collateral. Fiduciary guarantee must be made by fiduciary guarantee deed by Notary in order to have legal certainty. However, problems often arise because the registered fiduciary security object has been switched, lost, or traded by the debtor without the knowledge of the creditor making it difficult to execute. This research aims to analyze the strength of the fiduciary guarantee deed in the credit agreement made by the Notary and provide an explanation of the settlement made by the parties when the execution process occurs on the object of fiduciary guarantee between PT X and Bank X in Bekasi City. The research method that being used is normative juridis with analytical-descriptive for the research tipology. Furthermore, interview is taken place for the better result data. The result of this research is that the completion of execution in this case can be executed through the execution parate method. In addition, the debtor is required to substitute a fiduciary guarantee object of the same value as it has been traded by debtor."