Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang menyebutka Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang

---

.."

"Harga barang komoditi yang anjlok di masa panen, membuat petani tidak mempunyai pilihan lain selain menjual barang komoditi kepada tengkulak atau pengijon. Sistem Resi Gudang dilahirkan untuk memenuhi kebutuhan petani akan pendanaan guna membeli keperluan masa tanam berikutnya. Dengan sistem resi gudang, petani dapat menjaminkan barang komoditi yang disimpan di gudang untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan atau lembaga pembiayaan, untuk kemudian barang komoditi dijual kembali saat harga mulai membaik. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas penggunaan sistem resi gudang sebagai lembaga jaminan bagi perbankan dan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi resi gudang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis data kualitatif. Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang telah diundangkan sejak tanggal 14 Juli 2006, namun penerapannya dalam praktek belum seperti yang diharapkan. Sektor perbankan sebagai komponen pendukung sistem ini belum banyak yang menggunakan resi gudang sebagai hak jaminan. Hal tersebut dikarenakan timbul beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Masalah-masalah tersebut antara lain biaya yang cukup besar, belum meratanya pembangunan fasilitas pendukung, pembiayaan dikucurkan untuk jangka waktu yang pendek, keraguan sektor perbankan untuk menggunakan sistem resi gudang dan kurangnya pemahaman mengenai arti penting dan manfaat resi gudang. Eksekusi atas jaminan hak resi gudang belum pernah dilakukan, sehingga belum diperoleh jawaban atas kekuatan eksekutorial yang melekat pada sistem resi gudang. Saran dari penelitian ini adalah sosialisasi harus terus dilakukan kepada pihak terkait, dibangunnya fasilitas pendukung secara merata di berbagai daerah, peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga penilai kesesuaian serta meningkatkan peran dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah.

---

Commodity prices dropped in the harvest, making the farmers have no other choice than to sell goods to the middleman or pengijon. Warehouse Receipt System was born to meet the needs of the farmers of funding to buy necessities for next planting season. With a warehouse receipt system, farmers could pledge commodity that is stored in the warehouse to get loans from banks or financial institutions, and then sold the commodity when prices started to recover. This research aimed to find answers to the use of warehouse receipt system as collateral for banking institutions and to understand the execution of warehouse receipts. The method used in this research is the normative legal with qualitative data analysis. Undang-Undang No. 9 tahun 2006 about Warehouse Receipt System has been enacted since the date of July 14, 2006, but its application in practice has not been as expected. Not much of banks as a component of this system use the warehouse receipts as collateral. It happens because of few problems that raises in its implementation. These problems are the large cost, development of supporting facilities that has not been spread well, credit for short term, the banking sector still hesitate to use the warehouse receipt system and a lack of understanding about the importance and benefits of warehouse receipts. Execution of warehouse receipts has never been done, so this research have not received an answer about the enforceable of warehouse receipt system. Suggestions from this study is the socialization must continue to related parties, the construction of supporting facilities in several regions, increasing the quantity and quality of Lembaga Penilaian Kesesuaian, also enhance the role and active participation of local government."

"Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui kapan lahirnya hak jaminan atas resi gudang sehingga diperoleh pengikatan jaminan yang sempurna yang memberikan perlindungan bagi pemegang hak jaminan atas resi gudang. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana kepastian hukum lahirnya hak jaminan atas resi gudang sehingga diperoleh pengikatan jaminan yang sempurna yang memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak jaminan atas resi gudang dan bagaimana akibat hukum terhadap penerima hak jaminan atas resi gudang apabila pembebanan hak jaminan resi gudang tidak diberitahukan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan dengan studi dokumen dan memperoleh data dari wawancara kepada narasumber atau informan sebagai pendukung data sekunder. Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris. Kepastian hukum lahirnya hak jaminan atas resi gudang adalah pada saat dilakukannya pemberitahuan oleh penerima hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang karena pada saat dilakukan pemberitahuan pusat registrasi pada saat itu juga setelah menerima berkas dengan lengkap melakukan pencatatan dalam buku daftar pembebanan hak jaminan resi gudang dan menerbitkan bukti konfirmasi pencatatan pemberitahuan. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat yaitu pada saat dilakukannya pendaftaran. Pemberitahuan dan pendaftaran yang terdapat pada jaminan fidusia mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi ketentuan asas publisitas dalam jaminan kebendaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka undang-undang harus dibuat dengan jelas dan lengkap, selain itu untuk menghindari terjadinya kelalaian pusat registrasi dalam melakukan penatausahaan tertutama berkaitan dengan kegiatan pencatatan pembebanan jaminan resi gudang, perlu diberikan sanksi yang keras agar kepentingan penerima hak jaminan atas resi gudang dapat terlindungi dan tertatausaha dengan baik.

---

This thesis is aimed at finding out when security right to a warehouse receipt is created, thus obtaining perfect security obligation which provides protection for the holders of security right to a warehouse receipt. The issues studied in this thesis are the legal certainty on the creation of security right to a warehouse receipt thus obtaining perfect security which provides legal protection for the holders of security right to a warehouse receipt and the legal consequences for the beneficiary of security right to a warehouse receipt if the encumbrance of security right to the warehouse receipt is not notified to the registration center and the warehouse operator.

The research method used in this thesis is normative juridical research, namely literature research by document review and obtaining data from interview with source persons or informants in order to support the secondary data. The typology used in this research is explanatory. Legal certainty on the creation of security right to a warehpuse receipt is established at the time of notification by the beneficiary of security right to the registration center and warehouse operator because at the time of notification, the registration center, after receiving complete documents, registers in the registry of encumbrance of security right to a warehouse receipt and issues evidence of confirmation of notification registry. Article 14 paragraph (3) of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Security states that fiduciary security is created on the same date as the date of registry of fiduciary security. Notification and registration of fiduciary security has the same purpose, namely complying with the principle of publicity in material security.

The result of the research suggests that in order to prevent different interpretation of law and regulation, a law must be drafted clearly and completely. In addition, in order to prevent negligence by the registration center in administration, especially in relation to the registry of encumbrance of the security right to a warehouse receipt, strict sanctions need to be imposed hence the interest of the beneficiary of security right to a warehouse receipt may be protected and administered properly."

"ABSTRAKResi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan digudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Penyimpanan barang-barangbergerak dalam jangka waktu tertentu oleh pemilik barang kepada PengelolaGudang dan barang tersebut dapat diperdagangkan secara umum. PemegangResi Gudang dapat menggunakan Resi Gudang tersebut sebagai jaminan untukmendapatkan pembiayaan/kredit dari lembaga perbankan dan lembaga keuanganbukan bank. Dengan diundangkannya UU No.9 Tahun 2006 tentang Sistem ResiGudang; PP No 36 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No 9 Tahun 2006tentang Sistem Resi Gudang; dan berkaitan dengan penerbitan PP tersebut, makaditerbitkan Peratgran Menteri Perdagangan RI No.26/M-DAG/PER/6/2007 tentangBarang Yang Dapat Disimpan Di gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem ResiGudang. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatuperkembangan positif di bidang hukum jaminan karena sebelum berlakunya UUtersebut, banyak ditemui hambatan dalam mendapatkan pembiayaan/kredit darilembaga perbankan khususnya berkaitan dengan alasan memiliki tingkat risikoyang tinggi dan tidak mempunyai aset tetap seperti tanah dan rumah sebagaijaminan. Selanjutnya berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi untukmendapatkan hak jaminan Resi Gudang, maka harus dilakukan pembebanandalam bentuk akta peijanjian jaminan Resi Gudang untuk selanjutnya didaftarkanpada Pusat Registrasi dan dilaporkan pada Pengelola Gudang. Adapun PusatRegistrasi mencatat pembebanan tersebut dalam Buku Daftar Pembebanan HakJaminan dan menerbitkan konfirmasi pemberitahuan pembebanan hak jaminanbaik secara tertulis maupun elektronis. Adapun tujuan pendaftaran terhadappembebanan hak jaminan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikanperlindungan dan kepastian hukum bagi pihak kreditur. Penggunaan Resi Gudangmemberikan jalan keluar bagi petani terhadap adanya ktentuan dari lembagaperbankan dan lembaga keuangan bukan bank untuk dapat memberikan jaminanatas pembiayaan yang akan diberikan. Hambatan dalam memberikan aksesterhadap pembiayaan terbukti dapat memberikan dampak buruk bagiperkembangan usaha debitur di bidang pertanian yang memiliki karakter khususdari segi produk yang dihasilkan maupun jangka waktunya. Untuk itu penulismencoba melakukan penelitian yang dalam hal ini penulisan ini dibuat denganmenggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakandata sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Carapengumpulan data yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan, yangmenggunakan tipe penelitian bersifat preskriftif dengan analisis secara kualitatif.

---

ABSTRACTWarehouse Receipt that of ownership document on goodsstored at warehouse issued by warehouse management. Bygoods owner(s) movable goods is stored for certainperiod to warehouse management and those may be tradedpublicly. The holder of warehouse receipt may use it asguaranty either for financing or to obtain credit fromboth banking and non bank financial institutions. Then,by enactment of Laws No.9 year 2006 on warehouse receiptsystem, subsequently, Governmental Regulation (PP) No.36year 2007 regarding such implementation, it is issuedMinisterial Regulation of Commerce of RI No.26/MDAG/PER/6/2007 on goods to be stored at warehouse withinframework to implement Warehouse Receipt System. By suchministerial regulation there is any positive progress inguaranty laws, prior to enact such regulation (laws),there are some obstacles to get finance/credit frombank, because it has high risk rate and nor own fixedassets such as land or house as guaranty. Subsequently,in terms of procedures to be complied with to obtainright of warehouse receipt guaranty, it will be imposedsuch as deed of guaranty agreement of Warehouse Receipt,and then it should be registered at registration centreand reported to warehouse management. Thereafter,registration centre will record such imposition inregistration book, as well as issues confirmation onguaranty right imposition either in written orelectronically. The objective of registering suchguaranty right imposition is to give protection and lawinsurance to creditor. The use of Warehouse Receiptrepresents way out for farmers from regulation of Bankand non bank financial institutions to give guaranty forissuance of financial credit. Evidently, obstacles ingiving access to get finance had resulted in negativeimpact for debtor business development in agriculturespecially, who has special character regarding resultedproducts or duration. Hence, the author had tried toresearch in this case uses research method by normativejuridical law using secondary data consist of primary,,secondary laws references and supporting materials., Tocollect data it had been used literature study usingqualitative analysis by prescriptive research nature."

"Di dalam tata pemerintahan suatu negara, hukum melaksanakan fungsinya sebagai sebuah kerangka yang merupakan perwujudan dari kebijakan pihak pemerintahan yang bersangkutan. Adalah menjadi sebuah kelaziman pada sebuah negara hukum bahwa setiap kebijakan pemerintah dituangkan di dalam sebuah bentuk peraturan perundang-undangan, dengan maksud di samping adanya kepastian tentunya diharapkan akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kebijakan tersebut. Demikian halnya apabila pemerintah memiliki sebuah program tertentu yang akan diiaksanakan, maka akan dituangkan di dalam kerangka yakni peraturan perundang-undangan mengenai program bersangkutan, secara tahap demi tahap sesuai sasaran diharapkan dari program tersebut. Untuk mencapai pada suatu bidang sasaran tertentu seperti yang diharapkan dari sebuah program, dapat dijembatani oleh beberapa peraturan perundang-undangan sesual dengan tahapan waktu maupun sesuai dengan tahapan tingkat pelaksanaan dari program tersebut. Oleh karena itu untuk mencapai kepada sasaran tersebut, dituntut sebuah kerangka hukum yang konsisten baik secara hirarkhis maupun horisontal. Kondisi seperti tersebut sudah seharusnya yang diaplikasikan oleh bangsa Indonesia apabila menghendaki terlahirnya sebuah mobil nasional sebagai sebuah program. Untuk menciptakan sebuah mobil nasional dibutuhkan sebuah perencanaan yang cermat dan matang, serta harus mengerahkan sumber daya yang ada. Hal ini dikarenakan untuk membuat sebuah mobil yang terdiri dari ribuan komponen, diperlukan kemampuan rancang bangun, teknologi, perhitungan ekonomis yang tidak dapat dilakukan dalam waktu sekejap, serta dibutuhkan perencanaan tahap demi tahap untuk melokalisasi komponen-komponen yang diperlukan. Keadaan yang demikian tentunya harus diberikan sebuah kerangka hukum yang sesuai agar pentahapan sasaran yang dimaksud dapat terpedoman secara transparan. Menjadi sebuah hal yang beralasan apabila bangsa lndonesia memiliki sebuah mobil nasional apabila harus dikaitkan dengan kondisi geografis maupun perkembangan masyarakat pada saat ini sehingga dikatakan sarana transportasi memiliki nilai strategis. Di samping kondisi daya serap pasar yang cukup besar, serta pertimbangan era pasar bebas yang tidak menghendaki Indonesia hanya menjadi pasar bagi prinsipal asing. Sebagai sebuah program tentunya harus didukung peraturan perundang-undangan sebagai sebuah kerangka kebijakan haruslah bersifat konsisten agar dampak negatif dapat ditekan seminim mungkin. Konsistensi pada saat ini bukan hanya bersifat hirarkis, tetapi juga bersifat multidisipliner serta mengacu kepada ketentuan Internasional karena lingkup bisnis pada dewasa ini bersifat transnasional, serta telah terbentuknya WTO sebagai wadah lalu lintas perdagangan Internasional."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kepastian hukum dalam penerapan manajemen agunan pada sistem pembiayaan resi gudang. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai manajemen agunan dan perbandingannya dengan jaminan resi gudang yang di atur dalam Perjanjian Manajemen Agunan Collateral Management Agreement , mekanisme dari manajemen agunan dalam penerapannya pada studi kasus di Bank CIMB Niaga, serta perlindungan hukum bagi Bank sebagai Kreditur sekaligus Pemegang Hak Jaminan atas Resi Gudang yang dilihat dari sisi Perundang-undangan dan Perjanjian Manajemen Agunan Collateral Management Agreement . Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan pendekatan komparatif yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang utama dari jaminan Resi Gudang dengan Perjanjian Manajemen Agunan yaitu jaminan Resi Gudang timbul karena adanya perjanjian yang menimbulkan hak preferen sedangkan Perjanjian Manajemen Agunan juga merupakan perjanjian namun tidak menimbulkan hak preferen karena bukan merupakan jaminan. Sementara itu dalam penerapan Manajemen Agunan Collateral Management Agreement pada Sistem Resi Gudang sebagai jaminan di Bank CIMB Niaga memberikan suatu kepastian hukum yang di dukung dengan peraturan-peraturan terkait seperti perundang-undangan datau peraturan kebijakan internal Bank dan perjanjian-perjanian tambahan agar lebih membuat kedudukan Bank sebagai kreditur sekaligus penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang terlindungi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of collateral management on warehouse receipt system. This thesis is focusing on collateral management and comparison between warehouse receipt guarantee and the Collateral Management Agreement, mechanism of collateral management in the case study at Bank CIMB Niaga and legal protection for the Bank as Creditor and the Holder of the Warehouse Receipt that seen from the side of Law in Indonesia and Collateral Management Agreement. The discussion conducted through literature study and comparative approach. This research form is normative juridical. This thesis concluded that there is major difference between warehouse receipt guarantee and collateral management agreement that warehouse receipt guarantee exist because there is an agreement that gives the preference right while collateral management agreement is also an agreement but doesn rsquo t give the preference right because it is not a guarantee. Meanwhile, in the application of Collateral Management Agreement on Warehouse Receipt System as a guarantee in Bank CIMB Niaga provides a legal certainty supported by related regulations such as internal data regulation, legislation, and additional agreements to make more the position of the Bank as the creditor as well as the holder of the Warehouse Receipt is protected."

"Latar Belakang Daerah Kabupaten Sangir Talaud, yang penduduknya mengalami kesukaran di dalam kehidupannya sehari-hari bilamana bulan-bulan gelombang laut besar. Hasil bahan pangan yang mereka usahakan sendiri di daerah tersebut, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di pulau-pulau kecil di daerah tersebut, banyak terdapat pohon-pohon kelapa sebagai tanaman utama.Disebabkan jumlab persediaan beras yang didatangkan di Kepulauan Sangir Talaud tidak teratur dan kurang mencukupi untuk konsumsi penduduknya,maka di dalam keadaan kekurangan bahan makanan. hasil kelapa tersebut tidak diolah menjadi kopra tetapi dijadikan makanan penduduk di daerah itu tanpa diolah lagi. Dengan pertimbangan, bahwa jika dijadikan kopra maka hasilnya tidak dapat diperdagangkan dengan cepat di daerah lain di Indonesia, misalnya Manado, atau kota-kota besar lainnya. Tidak adanya pemasaran mu-pun sarana penyimpanan kopra yang dihasilkan oleh daerah Sangir talaud, menyebabkan kopra menjadi rusak dan akibatnya akan lebih merugikan lagi.Di kepulauan Sangir Talaud hampir tidak tersedia lagi tanah yang dapat ditanami jagung, ubi-ubian dan lain sebagainya disebabkan luas tanah terbatas. Sebagian penduduknya memilih pergi ke Pulau Mindanao bagian Selatan dan berani menanggung risiko di tempat baru itu, dengan beberapa di antaranya "memiliki" tanah-tanah untuk berkebun, bekerja menjadi buruh-buruh di kebun-kebun milik orangorang Filipina atau sebagai buruh yang bekerja di gudang-gudang perusahaan hasil bumi dan lain sebagainya daripada mereka menjadi penganggur di daerabnya.Beberapa orang di antaranya ada yang mencoba berusaha di bidang perdagangan, dengan membawa kopra, kopi, tikar dan lain-lain hasil wilayah Indonesia, untuk dilual di wilayah Filipina sedangkan kembalinya ke Indonesia, mereka membawa barang-barang hasil industri Filipina yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk di Indonesia, misalnya minuman ringan (soft drink), susu kaleng, korek api, bahan-bahan bangunan dan lain sebagainya.Dengan demikian terjadilah kunjungan penduduk daerah perbatasan di Indonesia ke wilayah Filipina. Yang dimaksud dengan daerah perbatasan adalah wilayah kecamatan yang terletak di dalam wilayah Kabupaten Sangir Talaud."

"World Trade Organization merupakan organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan internasional yang berdasarkan pada sistem liberalisme untuk mewujudkan perdagangan bebas. Organisasi yang terbentuk pada tahun 1994 ini adalah organisasi penerus General Agreement on Tariffs and Trade yang sebelumnya menjadi organisasi interim. Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang sempurna tidak luput dari ketentuan perdagangan.Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam hukum Islam meliputi prinsip Ilahiah, keadilan, kejujuran, kebebasan yang terbatas, antharadin, persamaan, dan halal dan bermanfaat. Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO terdiri dari most-favoured nation treatment, national treatment, reciprocity, freer trade, fair competition, special and differential treatment, dan transperancy. Dengan meninjau prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO dari perspektif hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip hukum yang sesuai dan bertentangan, serta terdapat pula prinsip-prinsip hukum yang tidak diatur di dalam ketentuan WTO.Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO yang sesuai dengan ketentuan syari'ah adalah national treatment, freer tradef fair competition, special and differential treatment, dan transperancy. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kejujuran dalam ketentuan syari'ah. Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah adalah most-favoured nation treatment, reciprocity, dan freer trade. Prinsip-prinsip tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, antharadin, dan kebebasan yang terbatas, prinsip-prinsip hukum perdagangan yang tidak diatur dalam ketentuan WTO adalah prinsip ilahiah, halal dan bermanfaat, dan antharadin."