Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDesa Jeruk merupakan salah satu desa dengan potensi industri batik tulis yang besar. Pemerintah Desa Jeruk telah memberdayakan potensi tersebut melalui pelaksanaan program pengembangan desa sentra batik. Akan tetapi, pelaksanaan program tersebut masih belum sepenuhnya berhasil untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Desa Jeruk. Hal ini menggambarkan adanya permasalahan dalam efektivitas pelaksanaan program tersebut, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengembangan desa sentra batik di Desa Jeruk tergolong cukup efektif. Hasil ini diketahui melalui proses analisis terhadap tiga dimensi, yaitu dimensi Tujuan, Aktivitas, dan Program Assumption. Dimensi yang terpenuhi ialah dimensi Aktivitas, sedangkan dua dimensi lainnya, yaitu dimensi Tujuan dan Program Assumption tidak terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut dianalisis menggunakan teori Edwards III (1980) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Ditinjau dari faktor komunikasi, program ini belum dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan dalam program. Sumber daya yang dimiliki Desa Jeruk juga belum sepenuhnya mampu untuk menunjang pelaksanaan program. Faktor ketiga, yakni disposisi, menunjukkan belum terdapat kemauan yang tinggi dari Pemerintah Desa Jeruk dalam melaksanakan program. Faktor keempat, yakni struktur birokrasi, menunjukkan adanya fleksibilitas struktur birokrasi dalam melaksanakan kegiatan program. Selain keempat faktor tersebut, terdapat tiga faktor temuan lapangan lainnya yaitu faktor sosial, budaya, serta kompetitor. Ditinjau dari faktor sosial, kekhawatiran akan timbulnya kecemburuan sosial dari sektor ekonomi lain menyebabkan Pemerintah Desa Jeruk tidak merancang aktivitas program dengan lebih spesifik. Faktor budaya menunjukkan bahwa alasan industri batik di Desa Jeruk sulit berkembang adalah karena proses produksi yang masih bersifat manual serta faktor tenaga kerja. Faktor kompetitor menunjukkan bahwa industri batik di Desa Jeruk menghadapi kompetitor yang lebih unggul.

---

ABSTRACT

Jeruk Village is one of the villages with a large potential of batik industry. The Jeruk Village Government has empowered this potential through the implementation of a batik center village development program. However, the implementation of the program has not been fully successful yet in developing the potential of the Jeruk Village. This indicates problems in the effectiveness of the program implementation, therefore the aim of this research is to analyze the effectiveness of the program implementation and the factors that influence it. This research is conducted using a post-positivist approach. The data are colleted from in-depth interviews and literature studies. The results of the reseach indicate that the implementation of the batik center development program in Jeruk Village is quite effective. These results are known through an analysis of three dimensions, to wit, Objective dimension, Activity dimension, and Program Assumption dimension. The Activity dimension is fulfilled, while the other two, Objective dimension and Program Assumption dimension are not fulfilled. The factors that influence this are analyzed using Edwards III (1980) theory on four factors affecting the effectiveness of policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In terms of communication factor, this program has not been well communicated to all stakeholders in the program. The resources owned by the Jeruk Village are also not fully capable yet to support the implementation of the program. The third factor, disposition, indicates that there is not enough willingness showed by the Jeruk Village Government in implementing the program. The fourth factor, bureaucratic structure, shows the flexibility of the bureaucratic structure in carrying out program activities. In addition to these four factors, there are three other field findings, that are social, cultural, and competitor factors. Based on social factors, the concern about social disparity have caused the Jeruk Village Government to not design the program activities more specifically. Cultural factors show that the reason why batik industry in Jeruk Village facing difficulties to develop is because of the traditional production process, as well as the workers factor. Competitor factors show that the batik industry in Desa Jeruk faces superior competitors.

"

"ABSTRAKPemerintahan Indonesia dalam kepemimpinan Joko Widodo memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Dimana menaikkan dana desa dari Rp.20,7 trililun pada tahun 2015 menjadi Rp.46,9 triliun pada tahun 2016, dan perencanaan pada tahun 2017 menjadi Rp.81,1 triliun, oleh sebab itu seiring dengan pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat di perdesaan dibutuhkan kajian mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan infrastruktur sebagai evaluasi untuk pembangunan yang akan dilakukan, sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisa dampak pembangunan infrastruktur di perdesaan Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Pengambilan data menggunakan teknik convience sampling dengan wawancara terstruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Fokus penelitian adalah mengetahui perbedaan dampak yang yang ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur berdasarkan 2 kategori, kategori pertama adalah berdasarkan 3 zona geografis yaitu area perbantasan jalan Pantura, bukit dan pesisir. Kategori kedua berdasarkan lama warga bertempat tinggal di desa, yaitu lebih dari 10 tahun dan kurang dari 10 tahun. Berdasarkan hasil penelitian, kategori zona geografis, terdapat perbedaan dampak pada aspek sosial, sedangkan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pendidikan tidak terdapat perbedaan dampak dan kategori lama warga menempati desa, tidak ada perbedaan dampak yang ditimbulkan pembangunan infrastruktur dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pendidikan dan lingkungan.

---

ABSTRACTIndonesian goverment in the leadership of Joko Widodo positioned the village as the main focus of development. Which increase village fund from Rp.20.7 trillion in 2015 to Rp.46.9 trillion at 2016, and planning in 2017 to Rp.81.1 trillion, therefore in line with the increasing infrastructure development in rural areas, a review of the impact of infrastructure development as an evaluation for the development which will be held, thus it will give big contribution for people. This study aims to analyze the impact of infrastructure development in rural Batang regency, Central Java on social, economic, educational, health and environmental aspects. Data collection using conventional sampling technique with structured interview. The research method used is quantitative. The focus of this research is to know the difference of the impact of infrastructure development based on 2 categories, the first category is based on 3 geographical zone that is the area of Pantura, hill and coast. The second category is based on how long the resident occupy the village, which more than 10 years and less than 10 years. Based on the research results, geographic zone category, there are different impacts on social aspect, whereas economic, education, health and education aspect there is no difference of impact and based on how long people occupy the village category, there is no difference of impact of infrastructure development from social aspect, economic, health, education and the environment. "

"ABSTRAKProvinsi Jawa Tengah memiliki PDRB dengan sektor industri pengolahan yangmenjadi penyumbang kontribusi perekonomian tertinggi sehingga daerah yang unggul padasektor ini lebih maju ketimbang daerah lain. Penelitian ini ingin mengungkapkan bahwahanya daerah tertentu saja yang terdapat aglomerasi industri sedang dan ada beberapa daerahyang beraglomerasi kecil. Tujuan penelitian ini untuk: Mengetahui di daerah mana sajaterjadi aglomerasi industri di Jawa Tengah. Mengetahui bagaimanakah pengaruh aglomerasiindustri terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Mengetahui bagaimanakah polainteraksi pertumbuhan ekonomi antar Kota Kabupaten di Jawa Tengah. Berdasarkan hasilanalisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Aglomerasi industri sedang diProvinsi Jawa Tengah terletak di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kudus. Tidak Ada Kotadan Kabupaten yang memiliki tingkat aglomerasi tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Variabelaglomerasi industri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat KotaKabupate Provinsi Jawa Tengah. Di beberapa wilayah dengan tingkat aglomerasi tinggi (Pati,Kudus, Jepara) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah daerah lainnya. Dibeberapa wilayah dengan tingkat aglomerasi tinggi ( Kendal, Salatiga, Semarang)berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah daerah lainnya

---

ABSTRACTCentral Java province has PDRB the manufacturing sector contributed the highesteconomic contribution so that the area that excels in this sector is more advanced than otherregions. This study wanted to express that only a certain area contained industrialagglomeration being and there are some areas that are small beraglomerasi. The purpose ofthis study to: Knowing those areas where industrial agglomeration occurs in Central Java.Knowing how industrial agglomeration effect on economic growth in Central Java.Determine how the interaction patterns of economic growth across the Regency in CentralJava. Based on the analysis, it can be deduced that the agglomeration industry is in CentralJava province is located in the district of Jepara and Kudus. No City and County which has ahigh level of agglomeration in Central Java province. Variable industrial agglomerationsignificant effect on economic growth at the municipal level Kabupate Central Java Province.In some areas with high levels of agglomeration (Pati, Kudus, Jepara) positive influence onother areas of regional economic growth. In some areas with high levels of agglomeration(Kendal, Salatiga, Semarang) negatively affect other areas of regional economic growth."

"Artikel ini membahas mengenai partisipasi komunitas perdesaan dalam pembangunan desa. Berdasarkan studi-studi terdahulu partisipasi komunitas dalam proses pembangunan desa dapat berjalan secara aktif maupun pasif. Partisipasi berjalan secara aktif karena adanya keinginan individu maupun dorongan dari pemerintah desa. Sedangkan, partisipasi pasif disebabkan karena pemerintah desa kurang mendorong partisipasi masyarakat. Penelitian sebelumnya hanya membahas partisipasi dengan melihat relasi antara pemerintah tingkat desa dengan masyarakat, tanpa melihat adanya peran tokoh masyarakat pada tingkat wilayah RT/RW. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan relasi antara masyarakat desa, tokoh masyarakat pada tingkat wilayah RT/RW, dan perangkat desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa). Penelitian ini berargumen bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap pembangunan desa juga ditentukan oleh relasi antara masyarakat desa, tokoh masyarakat pada tingkat RT/RW, dan perangkat desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa). Hal tersebut muncul karena tokoh masyarakat pada tingkat RT/RW juga memiliki peran penting dalam keikutsertaan masyarakat pada proses pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus proses pembangunan di desa Cingebul, Banyumas.

---

This article discusses about citizen participation in rural development. Recent studies show that citizen participation in rural development process could be active or passive. Citizen participation can be active because of individual desire and mobilization from village government. Meanwhile, passive participation is caused by the village government that does not encouraging community participation. Previous studies only discussed participation by looking at the relations between village level government and community, without see the role of community leaders in RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga). Therefore, this study will explain the relationship between village communities, community leaders in RT/RW leaders, and village officials (village head, and village secretary). This study argues that community participation in the village development stage is also determined by relations between village communities, community leaders in RT/RW, and village officials (village head and village secretaries). It is because the community leaders in RT/RW also having an important role in community participation on the village development process. This study uses a qualitative approach with a case study of the development process in the village of Cingebul, Banyumas."