Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering diidentikkan dengan proses yang sarat hambatan dan berlarut-larut pelaksanaannya.Menyikapi perubahan konteks pembangunan,telah dilakukan penyempurnaan regulasi yang terkait pengadaan tanah...."

"Tesis ini membahas pengertian dan aspek hukum dari pencabutan hak atas tanah bagi pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum melalui hak menguasai negara. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan Proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan secara transparan dan menghormati hak‐hak yang sah. Oleh karena itu proses pelaksanaannya harus memuat empat prinsip utama, yaitu kepastian atas terselenggaranya proses pembangunan, asas keterbukaan publik dalam proses pembangunan untuk kepentingan umum, penghormatan hak atas tanah, dan aspek keadilan bagi yang menyerahkan atau melepaskan hak atas tanah bagi kepentingan umum. Pembebasan tanah untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus memperhatikan kepentingan masayarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena Undang‐Undang Pokok Agraria dan Undang‐Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan pemanfaatan tanah adalah untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.

---

This thesis analyses the definition and legal aspect of compulsary of land rights for land acquisition and implementation of development in purpose of public interest through State‐owning right mechanism. The research employs normative‐qualitative legal methodology which results in descriptive data.

The result concludes that the process of land procurement for implementation of development in purpose of public interest shall be conducted with clear transparency with due regard to all legitimate rights. Therefore the implementation process must consist of four main principles, i.e. certainty on the development process, public transparency in the development in purpose of public interest, due regards to all land rights, and fairness aspect to people who voluntarily transfer or release the land rights for the sake of public interest.

Land acquittal for the acquisition for implementation of development in purpose of public interest shall recognize the community interest as well as raise the public welfare, since the Agrarian Law and the Constitution of Indonesia prescribes the use of land shall be for the welfare of the people as much as possible."

"Persoalan pengelolaan tanah di Indonesia berakar dari masa Hindia-Belanda. Salah satu departemen pemerintah yang mengaturnya adalah Departement van Binnenlandsch Bestuur pada 1866. Pengelolaan tanah khususnya proses kepemilikan tanah di Jawa merupakan salah satu tugas Departement van Binnenlandsch Bestuur. Penelitian ini membahas bagaimana proses kepemilikan tanah di Jawa, secara khusus proses sewa tanah kosong di Karesidenan Pasuruan, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan menggunakan sumber primer berupa arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur 1903-1911 koleksi ANRI yang dianalisis dengan menggunakan konsep birokrasi legal rasional dari Max Weber. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam kepemilikan tanah ada yang dikenal dengan hak eigendom yaitu hak kepemilikan tanah milik pribumi dan hak erfpacht yaitu hak yang diperuntukkan untuk pihak swasta dapat menyewa tanah dalam jangka panjang. Proses permohonan hak sewa oleh pihak swasta dalam menyewa tanah di Jawa diatur oleh Departement van Binnenlandsch Bestuur yang memiliki peran kuasa untuk menindaklanjuti proses permohonan hak sewa sebelum permohonan itu diteruskan ke gubernur jenderal untuk disetujui. Dalam proses pengajuan permohonan sewa di Karesidenan Pasuruan, Jawa Timur, ditemukan berbagai kasus yang membuat Departement van Binnenlandsch Bestuur membatalkan perizinan sewa tanah.

---

The issue of land governance in Indonesia has occurred since the Dutch East Indies period. One of the government departments that managed land management was the Departement van Binnenlandsch Bestuur in 1866. Land administration, especially the procedure of land ownership in Java, is one of the duties of the Departement van Binnenlandsch Bestuur. This research explores the process of land ownership in Java, specifically the process of leasing vacant land in the Pasuruan Residency, East Java. This research utilizes the historical method by using primary sources in the form of archives of the Departement van Binnenlandsch Bestuur 1903-1911 from ANRI collection which is analyzed by using Max Weber's concept of rational legal bureaucracy. From this research it was found that in land ownership there is what is known as eigendom rights, which are rights for indigenous land ownership and erfpacht rights, which are rights intended for private parties to lease land in the long term. The procedure of applying for rent rights by private parties in leasing land in Java is regulated by the Departement van Binnenlandsch Bestuur, which is authorized to proceed with the process of applying for rent rights before the application is forwarded to the Governor-General for approval. In the process of applying for a lease in the Pasuruan Residency, East Java, various cases were found that made the Department van Binnenlandsch Bestuur cancel the land lease license."

"Pembuatan akta jual beli tanah seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sayangnya praktek pembuatan akta jual beli tanah menggunakan blangko kosong sudah terjadi sejak lama dan dapat menyeret PPAT ke dalam gugatan Pengadilan untuk diminta pertanggungjawabannya atas pembuatan akta. Penelitian ini pertama membahas mengenai permasalahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pembuatan akta jual beli tanah berdasar blangko kosong oleh PPAT karena PPAT sebagai pejabat pembuat akta autentik erat kaitannya dengan Notaris padahal kewenangan keduanya berbeda sehingga hakim harus menggunakan dasar hukum peraturan yang tepat, kedua mengenai perbandingan ratio decidendi hakim pada putusan utama dengan putusan pembanding lainnya dalam kasus akta jual beli tanah berdasar blangko kosong, dan ketiga mengenai pertanggungjawaban PPAT atas perbuatannya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama dalam memutuskan perkara mengenai akta jual beli menggunakan blangko kosong pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2721K/Pdt/2017, Mahkamah Agung (MA) secara garis besar hanya menguatkan putusan-putusan sebelumnya padahal pada kasus ini Pengadilan Negeri kurang tepat menggunakan dasar hukumnya yakni UUJN karena pembuatan akta jual beli tanah merupakan kewenangan PPAT bukanlah Notaris, simpulan kedua adalah ratio decidendi MA dalam kasus-kasus akta jual beli tanah berdasar blangko kosong terdapat perbedaan fokus pertimbangan pada masing-masing kasus, seperti penekanan pada tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian, asas terang dan tunai, atau tidak dibacakannya akta oleh PPAT kepada para pihak, dan ketiga tanggung jawab yang dapat dikenakan pada PPAT atas perbuatannya adalah tanggung jawab secara perdata dalam bentuk ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum serta pertanggungjawaban secara administratif dan pidana.

---

Making of a land sale and purchase deed should be carried out in accordance with applicable regulations. Unfortunately, the practice of making land sale and purchase deeds using empty blanks has been going on for a long time and was the negligence of the PPAT which could drag itself into a court lawsuit to be held accountable for the deeds. First, this study discusses the problem of judges' considerations in making decisions in making land sale and purchase deeds based on empty blanks by PPAT because PPAT as an authentic deed maker is closely related to a notary even though the powers of the two are different, so the judge must use the right legal basis, and second about the comparison of the ratio decidendi the judge with other comparative decisions in the case of land sale and purchase deeds based on blank blanks, and the last about the PPAT's responsibility for his actions. This study used a normative juridical method with a descriptive-analytical typology. The results of this study can be concluded that first, in deciding cases regarding sale and purchase deeds using blank blanks in the Supreme Court Decision Number 2721K / Pdt / 2017, the Supreme Court (MA) in general only strengthens previous decisions even though in this case the District Court is not quite right to use the legal basis is UUJN because the making of the land sale and purchase deed is the authority of the PPAT not the notary public. The second, the Supreme Court's decidendi ratio in cases of land sale and purchase deeds based on blank blanks, there are differences in the focus of consideration in each case, such as the emphasis on not fulfilling the legal terms of the agreement, the principle of transparency and cash, or not reading the deed by the PPAT to the parties. The last, responsibility that can be imposed on the PPAT relating to cases of land sale and purchase deeds that use blank form is civil liability in the form of compensation based on illegal acts, but can also be held accountable administratively and criminally."

"Kasus tanah sengketa seringkali terjadi di Indonesia, permasalahan tersebut timbul akibat adanya perselisihan antar indvidu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Permasalahan tanah sengketa yang sering kali terjadi di Indonesia hingga membutuhkan penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah permasalahan tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah. Hal ini sering tejadi karna adanya kesalahan pada penerbitan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh pegawai/pejabat BPN, salah satu contoh kasusnya terdapat dalam Putusan Tata Usaha Negara, yang terjadi di Kelurahan BML, Kecamatan X Selatan, Kota X. Pada kasus ini, penulis menganalisis bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota X dalam menjalakan fungsi dan tugasnya memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dengan sertipikat sementara berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi preskriptif dan jenis data sekunder. Dari hasil analisis terhadap putusan tersebut, dapat diketahui bahwa pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dilakukan dengan tidak teliti dan cermat. Pada data yang ada dapat diketahui Kantor Pertanahan telah menerbitkan SHM Nomor 49, Kampung BM pada tahun 1963, sertipikat tersebut dikeluarkan dengan buku tanahnya saja. Kemudian kantor pertanahan terus menerus menerbitkan SHM di atas bidang tanah yang sama dengan nama berbeda tanpa membatalkan SHM No. 49/Kampung BM. Sehingga menimbulkan permasalahan tumpang tindih hak atas tanah. Simpulan penelitan adalah kantor pertanahan tidak melakukan tanggung jawabnya untuk melakukan pembatalan pada sertipikat hak yang tumpang tindih. Sertipikat sementera tersebut tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.

---

.Land dispute cases often happen in Indonesia, these problems arise due to the strife between individuals, individual with group and group with group. Land dispute problems that often occur in Indonesia and require settlements through the courts are the overlapping land ownership rights. These often happen because of the errors found in the issuance of land rights certificates issued by BPN employees/officials, an example of this case is in State Administrative Decisions, which occurred in BML Village, South P District, P City. In this case, the writer analyze how is the liability given by the P City Land Office in carrying out their functions and duties and legal protection for rights holders with temporary certificates based on State Administrative Decision. This research uses normative juridical method with prescriptive typology and secondary data types. From the results of the analysis on the decision, it is known that the land registration carried out by the Land Office was carried out with carelessness and scrutiny. Based on the available data that can be seen in the Land Office issue SHM Number 49, Kampung BM in 1963, the certificate was issued only with the land book. Then the land office continuously issuing the SHM on the same plot of land with a different name without canceling the SHM No. 49/Kampung BM. This creates the problem of overlapping land rights. The conclusion of the research is that the land office does not cancels 9 disputed objects that have been issued as a form of liability. And protection for land rights holders with temporary certificates has not been gotten the protection as it should have. "

"Kehidupan ekonomi masyarakat dewasa ini telah membuat tanah menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh manusia. benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan tidak terbatas kepada benda-benda yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, tapi juga yang bukan dimiliki oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Hapusnya Hak Atas Tanah banyak terjadi karena lewatnya waktu, untuk mana hak itu diberikan. Hak-hak yang lebih rendah tingkatannya daripada Hak Milik seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai terbatas waktu berlakunya, sekalipun secara fisik masih tetap ada. Dengan berakhirnya hak Atas Tanah yang bersangkutan, maka Hak Atas Tanah yang bersangkutan kembali kepada pemiliknya dan kalau hak tersebut diberikan oleh Negara, maka tanah tersebut kembali kepada kekuasaan Negara. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundangundangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.

---

The economic life has grown to make the land and the production of commodities sought by humans. Objects related to land that can be encumbered with pledge not confined to the objects that belonged to the holder of the land in question, but it also belongs to the right of the fatherland. Nullification land rights much happens because the passage of time, rights for which it was given. The lower than right of ownership such as the right to cultivate, right of use of structures, right of use with limited enactment, through physically still persists. In the end oof land rights concerned, the rights on land rights concerned to back or return to the owners when the rights provided by the state, then the land returned to the state. The research method used in the study is a normative research , legal research that lays the law as a system of building norms include research into the principles of law, the sources of law, legislation that theoretical science and can analyze the issues discussed."

"ABSTRAKKeberlakuan kartu kavling sebagai salah satu bukti bagi pihak yang menerima pembebasan lahan oleh Pemerintah, menuntun penulis untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3373.K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017. Dalam putusan disebutkan bahwaPihak Penggugat telah melakukan pembelian tanah pemukiman kembali milik penggarap lahan proyek bandara udara Soekarno-Hatta kartu kavling dengan dasar kartu kavling dan telah memiliki ijin lokasi pembangunan rumah sederhana/rumah sangat sederhana untuk anggota Mabes Polri. Namun, pada sebagian lahan tersebut telah diterbitkan ijin lokasi kepada Pihak Tergugat. Adapun yang menjadi pokok permasalahan meliputi kekuatan kartu kavling tanah dalam proses penerbitan Hak Guna Bangunan dan mekanismepenerbitan kartu kavling padapengadaantanah.Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakandata sekunder.Hasil dari penelitian ini bahwa kartu kavling tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti hak atas tanah dan mekanisme penerbitan kartu kavling pada pengadaan tanah oleh Panitia Pembebasan Lahan di antaranya dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian dan pelepasan tanah instansi, maka dapat diketahui bahwa mekanisme pengadaan tanah pada perkara a quo tidak mengikuti peraturan yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini.Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diperoleh saran antara lain bagi pemilik tanah dengan dasar kartu kavling untuk segera mendaftarkan kepemilikan tanahnya dalam bentuk sertipikat dan apabila jual beli tanah dengan dasar kartu kavling disertakan dengan adanya akta pemindahan hak oleh Notaris.

---

ABSTRACTThe implementation of the lottery card as one of the proofs for those who received land acquisition by the Government, led the author to analyze the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3373.K / Pdt / 2017 dated December 22, 2017.Where the Plaintiff has had a Tangerang Regent Decree concerning the Granting of a Location Permit for the construction of housing in Tangerang Regency, but it turns out that on the land a State Administration Official Decree concerning the Granting of Location Permits was also issued To the Defendant. The Problems include the strength of the land plots card in the process of issuing Building Use Rights and the mechanism of land acquisition by replacing the location of the land.The method used is a normative juridical method with a descriptive analytical qualitative approach with a secondary data base. The results of this study are that the mechanism of land acquisition by the Land Acquisition Committee does not comply with the applicable regulations and the application of the lottery card which is not recognized as one of the reasons for the proof of land ownership. So that the judges' legal considerations are in accordance with the provisions of current legislation."

"Desa Adat Julah termasuk desa Bali Aga yang terletak di Kecamatan Tejakula, Buleleng, Bali. Pemilihan Desa Adat Julah sebagai lokasi penelitian berkaitan erat dengan adanya kenyataan bahwa desa tersebut memiliki masalah pertanahan yang terkait dengan konversi atas tanah adat. Desa Adat Julah memiliki sistem pemerintahan berbentuk demokrasi desa yang berlandaskan pada adat istiadat yang bersifat lisan maupun tertulis yang disebut awig-awig desa adat, dan kaidah-kaidah lain yang bersumberkan pada agama Hindu. Desa Adat Julah mengenai pemilikan tanah secara komunal yang disebut tanah adat atau tanah paruman desa. Tanah adat diyakini pula sebagai milik dewa, yakni Ratu Puseh Maduwe Karang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan tanah adat pada masa prakonversi1 mengetahui hal hal tanah adat, seperti Jatar belakang konversi baik yang bersifat internal maupun eksternal, mengetahui druupak atau implikasi dari konversi tanah adat terhadap kehidupan keluarga maupun persekutuan desa. Metode penelitian yang digunakan adaiah metode Deskriptif-Analitis, dengan teknik penelitian meliputi pengamatan langsung, kajian kepustakaan, wawancara dengan pakar-pakar, nara sumber dan tokoh mazyarakat setempat, penyimpulan data primer dan sekunder yang telah diperoleh.Data-data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan berbagai produk perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup. Berdasarkan pengamatan dan analisis mal"