Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research will highlight how accountability mechanism of DIY Province LOD in supervising the accomplishment of public service.Subject of this research are Ombusdman,Ombusdmand assistant,secretary staf of DIY Province LOD ,bureaucrat of Local Government of DIY Province,the member of DIY Provine Parlemen,public and public-social organization,press and academians...."

"This article attempts to give the picture concerning the importance of public accountability and citizen participation as one of the instruments to eradicate bureaucratic corruption, seen from various theories. This paper provides equal and adequate understanding of the role of public accountability and citizen participation in the eradication process of corruption and the various efforts that can be done to strengthen it. The results of this literature review shows that the efforts taken to eradicate corruption in Indonesia is still partial and tend not to have a clear design strategy so that in many cases is not able to reduce signi cantly the level of corruption that occurred. Besides that, the important role of public accountability and citizen participation in the eradication of corruption has not received much attention as well as has not been thoroughly studied. Therefore we need further study of the various aspects of public accountability and citizen participation in the eradication of corruption in Indonesia."

"ABSTRAKBerbagai kasus korupsi yang terjadi pada sektor pemerintah serta belum optimalnya perolehan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah pada beberapa daerah di Indonesia menunjukkan masih lemahnya sistem pengendalian intern serta kurangnya loyalitas individu dalam mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut memicu terjadinya praktik kecurangan akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kecurangan akuntansi dengan loyalitas individu sebagai variabel moderasi. Responden penelitian adalah mahasiswa sarjana akuntansi Universitas Gadjah Mada. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling degan menyebarkan modul penelitian melalui skenario sebagai pengantar bagi responden dalam menjawab pertanyaan penelitian. Alat analisis menggunakan SmartPLS versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika pengendalian intern organisasi pemerintah daerah semakin tinggi, praktik kecurangan akuntansi akan semakin rendah. Sebaliknya ketika sistem pengendalian intern rendah, kecurangan akuntansi akan semakin tinggi. Sedangkan interaksi antara pengendalian intern dan loyalitas tidak mempengaruhi individu melakukan kecurangan akuntansi di pemerintah daerah. "

"Fenomena pengungkapan dugaan korupsi aparatur Negara di Daerah saat ini sangat marak ditemukan. Adalah penting bagi Indonesia untuk mengambil kesempatan guna mendapatkan beberapa pembelajaran dari fakta maraknya pengungkapan kasus dugaan korupsi di tingkat Daerah: faktor apa yang mendorong pengungkapan korupsi di Provinsi Kalimantan Barat ? Siapa yang berperan penting dalam melakukan pengungkapan korupsi dan apa saja upaya yang sudah mereka lakukan ? Faktor-faktor apa yang mendukung upaya penyelesaian kasus korupsi di Provinsi Kalimantan Barat ?Didukung oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Tahun 2015, sebagai langkah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Inpres itu merupakan penjabaran dan pelaksanaan lebih lanjut atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.Tujuan penelitian ini adalah menemukan strategi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang kerap terjadi dalam proses pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat sehingga Pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai rencana. Mengkaji teori yang ada dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat saat ini.Menemukan penerapan supremasi penegakan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan pembangunan daerah yang bersih dan berkesinambungan. Mengidentifikasi modus operandi korupsi serta aksi dan strategi aktor pendorong penyelesaian kasus korupsi. Mengidentifikasi peluang keberhasilan dan kegagalan penanganan kasus korupsi.

---

The phenomenon of the disclosure of alleged corruption in the Indonesian Regional State apparatus is currently very widespread found. It is important for Indonesia to take the opportunity to get some learning of facts widespread disclosure of alleged corruption at the local level: what factors encourage the disclosure of corruption at the local level? Who plays an important role in the disclosure of corruption and what efforts they've done? What factors support the actors in enabling them to resolve cases of corruption?.

Powered by Presidential Instruction (Inpres) No. 7/2015 on Prevention and Combating Corruption Action (PPK Action) In 2015, as a step to realize a clean government. Instruction was a further elaboration and implementation of Government Regulation (PP) No. 55/2012 on the National Strategy for the Prevention and Combating of Corruption Long Term Year 2012-2025.

The purpose of this study is Finding strategies for the prevention and eradication of corruption that often occur in the development process in the region so that the Regional Development Leaders can be run according to plan. Reviewing theory that exist in relation to the implementation of regional development in the current West Kalimantan.

Find the application of the rule of law enforcement appropriate to the needs of local governments in implementing local development West Kalimantan clean and sustainable. Identify the modus operandi of corruption as well as the action and strategy of the actor driving the settlement of corruption cases. Identifying chances of success and failure handling of corruption cases."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh temuan ketidakpatuhan pada perundang-undangan laporan keuangan pemerintah daerah dan tindak lanjut pemeriksaan sesuai rekomendasi BPK terhadap tingkat korupsi Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan sampel tiga puluh Pemerintah Daerah Provinsi dengan tahun sampel dari tahun 2008 hingga 2012 sehingga total jumlah observasi adalah 150.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh positif dan tindak lanjut pemeriksaan sesuai rekomendasi BPK berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi Pemerintah Daerah. Hasil ini konstan dengan menggunakan jumlah kasus korupsi yang telah ditangani oleh KPK ataupun jumlah laporan masyarakat atas indikasi korupsi.This study aims to obtain empirical evidence related to the effect of irregularities detected and follow up BPK?s recommendations on the level of local government corruption. This research is a quantitative study using a sample of thirty Provincial Government with the sample from 2008 to 2012, bringing the total number of observations is 150. The results of this study proves that irregularities detected has positive effect and follow up BPK?s recommendations has negative effect on the level of corruption in Local Government. The result is constant by using the number of corruption cases have been handled by KPK or the number of public reports on indications of corruption."

"ABSTRAKTesis ini adalah tentang birokrasi penyidikan, mekanisme kontrol dan penyidikan internal KPK. Perhatian utama dalam tesis ini adalah pada tindakan¬tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di KPK dikaitkan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki KPK yang berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum lain. Selain itu, dalam tesis ini juga membahas mekanisme kontrol dan pengawasan internal yang ada di KPK khususnya saat terjadinya korupsi yang dilakukan oleh Sup yang saat itu menjadi penyidik KPK.Tujuan dalam tesis ini adalah untuk menunjukkan birokrasi penyidikan yang ada di KPK serta mekanisme kontrol dan pengawasan internal yang belum berjalan secara maksimal sehingga peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Sup selaku penyidik KPK untuk melakukan korupsi.Masalah dalam tesis ini adalah tindak pidana korupsi penyidik KPK dan penyidikannya. Korupsi yang dilakukan oleh Sup merupakan perbuatan pemerasan terhadap saksi yang sedang berperkara di KPK. Dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangannya, Sup melakukan pemerasan guna keuntungan pribadi.Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh Sup yang memanfaatkan kelemahan mekanisme kontrol dan pengawasan internal. Pengaruh KPK sebagai lembaga baru yang belum memiliki organ yang lengkap dimanfaatkan oleh Sup untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan tergolong sebagai perbuatan korupsi. Dengan berdalih untuk kepentingan dinas, Sup melakukan hubungan dengan orang atau pihak yang sedang dalam proses pemeriksaan.Perbuatan yang dilakukan oleh Sup merupakan cermin budaya organisasi lama tempat Sup berdinas sebelum di KPK. Budaya organisasi tersebut dibawa dan terus dilakukan oleh Sup di KPK yang sebenarnya memiliki budaya organisasi yang berbeda. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Sup sangat bertentangan dengan jiwa pendirian KPK dimana dengan berdirinya KPK diharapkan hadir suatu lembaga penegak hukum yang bebas dari KKN.Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap penyidiknya yang melakukan korupsi sangat cepat dan profesional. Penyidikanberjaian sesuai dengan aturan yang ada dan penerapan sanksinya pun diselaraskan dengan aturan yang ada pula. Persangkaan pasal terhadap Sup ditambah dengan pasal pemberatan yang diberikan kepada penyidik KPK yang melakukan korupsi menunjukkan bahwa KPK tidak segan-segan menindak tegas pegawai atau penyidiknya yang melakukan pelanggaran."

"Korupsi terjadi tidak hanya pada tingkat level pemerintahan tertinggi, namun juga pada tingkat terendah, yaitu di desa. Dalam penelitian ini, tujuan utama adalah untuk memahami dan mendiskusikan melemahnya pengendalian sosial di tingkat desa di wilayah Karesidenan Kediri yang mengakibatkan korupsi dana desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang kehidupan di desa yang menggambarkan solidaritas mekanik yang kuat dengan kepatuhan nilai dan norma dalam kehidupan sosial, akan tetapi masih terjadi tindakan korupsi di tingkat desa. Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus korupsi dana desa di wilayah Karesidenan Kediri. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan analisis fenomena pengendalian di masing-masing desa. Teori-teori yang digunakan untuk membantu analisis adalah occupational crime, containment theory, social exchange theory, dan hubungan patron klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dana desa rentan terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap perilaku korupsi oleh lingkungan kerja, pihak yang berwajib, dan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan terhadap sistem peraturan dan pengendalian terhadap tindakan korupsi di desa. Penelitian ini juga memberikan saran terkait kebijakan pengendalian sosial bagi masyarakat dan pemerintah desa, pengendalian terhadap perilaku korupsi, serta evaluasi terkait kompetensi dan integritas pemerintah desa dalam mencegah korupsi di tingkat desa. Tujuannya adalah agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

---

Corruption occurs not only at the highest level of government but also at the lowest level, namely in rural villages. In this study, the main objective is to understand and discuss the weakening of social control at the village level in the Kediri Residency area, resulting in corruption of village funds. The problem in this research lies in the rural community's way of life, which is characterized by strong mechanical solidarity and adherence to values and norms in social life, yet corruption still occurs at the village level. The method employed in this research is qualitative, using a case study approach to examine the corruption of village funds in the Kediri Residency area. The researcher collected data through observation, interviews, and analysis of control phenomena in each village. The theories utilized to aid the analysis include occupational crime, containment theory, social exchange theory, patron-client relationships, and stake in conformity. The research findings indicate that corruption of village funds is prone to occur due to a lack of supervision over corrupt behavior by the work environment, authorities, and social life of the community. This leads to non-compliance with regulatory systems and controls against acts of corruption in the village. The study also provides recommendations regarding social control policies for the community and village governments, control measures against corrupt behavior, and evaluations regarding the competence and integrity of village governments in preventing corruption at the village level. The aim is to prevent similar incidents from recurring in the future."

"Penelitian ini termotivasi karena kasus korupsi yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana modus suap menempati urutan pertama dalam jumlah kasus korupsi yang paling banyak terjadi. Bahkan, sebanyak 128 kasus suap berstatus inkracht  terjadi pada pemerintah daerah yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan menggunakan  regresi panel Zero Inflated Poisson (ZIP), penelitian ini menelaah korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus korupsi suap pada 478 entitas pemerintah daerah di Indonesia.  Dari hasil analisis terhadap 258 kasus suap pada pemerintah daerah yang  telah inkracht di KPK dalam kurun waktu 2008-2017, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus suap. Hanya kenaikan jumlah belanja modal dan belanja barang jasa yang berhubungan dengan kenaikan jumlah kasus suap. Penelitian ini merekomendasikan agar BPK mempertimbangkan untuk meningkatkan porsi audit belanja dengan prosedur audit yang lebih mengarah pada investigatif serta memasukkan faktor nilai realisasi belanja modal dan belanja barang jasa dalam variabel penentuan objek audit guna mengakomodir celah kecurangan yang meningkat akibat kenaikan nilai belanja.

---

This research is encouraged to be executed because corruption cases tend to increase from year to year, where the bribery ranks first in the number of corruption cases that occur most. In fact, as many as 128 cases of bribery with inkracht status occurred in the regional government that received unqualified opinion from the Audit Board of Republic of Indonesia (BPK). By using the Zero Inflated Poisson (ZIP) panel regression, This study identifies corellation between financial statement opinion and the number of bribery corruption case based on 258 bribery cases that have been handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2008-2017. The estimation result show that there was no correlation between financial statement opinion and the number of bribery cases. Only the increase in the amount of capital expenditure and expenditure on goods and services is related to the increase in the number of bribery cases. This study recommends that BPK consider increasing the portion of the audit of expences with audit procedures that are more investigative and include the capital expenditure realization value factor and service goods expenditure in the audit object determination variable in order to accommodate fraudulent loopholes that increase due to increases in spending value."