Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Tulisan ini adalah pengalaman saya dalam upaya mengatifkan hukum yang peka pada keadilan perempuan.Salah satu upaya tersebut adalah perlunya integrasi Konvensi CEDAW ke dalam kurikulum fakultas-fakultas hukum

---

."

"Fokus dari skripsi ini adalah pemenuhan perlindungan dalam prosedur perekrutan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Metode penelitian dari skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode deskriptif normatif. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Skripsi ini menunjukkan bahwa beberapa hal harus diperbaiki dalam rangka mewujudkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang maksimal. Harmonisasi Undang-undang serta partisipasi dari pemerintah maupun masyarakat sendiri diperlukan untuk mewujudkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang sesuai dengan hak Tenaga Kerja Indonesia sebagai pekerja maupun sebagai masyarakat Indonesia.

---

The focus of this thesis is the fulfillment of protections in the procedure of recruitment and placement of Indonesian Migrant Workers. The research method of this thesis is research of law using the normative descriptive methods. The purpose of this paper is to analyze the legal and statutory regulations governing the placement and protection of Indonesian Workers in other Country.

This thesis shows that some things have to be improved in order to realize the maximum protection of Indonesian Migrant Workers. Harmonization towards the Laws and Regulations, as well as the participation of governments and society needed to realize the protection of Indonesian Labor in accordance with the rights of Indonesian Workers as workers and as people of Indonesia."

"ABSTRAKSejak KPPU didirikan sebagai lembaga dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, telah ada lebih dari 100 kasus persekongkolan tender secara vertikal yang melibatkan panitia tender sebagai terlapor. Secara garis besar, tugas dan wewenang KPPU adalah untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelaku usaha agar bersaing secara sehat dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, panitia tender bukanlah pelaku usaha dan seharusnya tidak menjadi yurisdiksi KPPU untuk menanganinya. Skripsi ini akan membahas permasalahan tersebut sehingga mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam akan kedudukan hukum panitia tender dalam kasus-kasus persekongkolan tender secara vertikal di Indonesia.

---

ABSTRACTSince the establishment of KPPU with Presidential Decree Number 75 Year 1999 Concerning Commission for the Supervision of Business Competition, there are more than 100 cases of vertical collusive tendering involving tender committee as one of the reported parties. In broad, duties and authority of KPPU are to supervise and to follow up business actors for healthy competition and not to violate Law Number 5 Year 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. However, tender committee is not a business actor and, thus, not in the jurisdiction of KPPU to handle. This thesis will discuss those problems in order to get the right and in depth understanding about tender's committee's legal standing in vertical collusive tendering cases in Indonesia. "

"Hakim merupakan benteng terakhir dalam penegakan supremasi hukum melalui putusan hakim, karena hakim sangat berperan dalam memelihara dan menjaga kesemimbangan dan keselarasan antara berbagai kepentingan semua pihak serta hakim sebagai penentu pencapaian tujuan pemidanaan. Penelitian ini terbatas pada Putusan Hakim Dalam Kasus Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Analisis Terhadap Ketentuan Hukum dan Putusan Hakim Sebalum dan Setelah berlaku Undang-undang No. 9 Tahun 1998}.Dalam kasus kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu pihak pemerintah yang berkuasa atau warga negara yang terlibat langsung dengan kekuasaan dan mendapat kepercayaan warga negara dan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan atau negara, dan pihak warga negara dan masyarakat yang tldak terfibat dalam kekuasaan yang harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum dari warga negara yang terlibat dalam kekuasaan pemerintahan atau negara. Dalam menghadapl kasus kemerdekaan menyampaikn pendapat di muka umum, hakim harus menggunakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab dengan menjadi penengah dari dua pihak yang berkepentingan tersebut untuk memellhara menjaga keseimbangan dan keselarasan serta mencagah terjadi konflik dua kepentingan tersebut. Hal tersebut menlmbulkan permasalahan sebagai berikut : (1) ciri menonjol apakah yang tampak dalam putusan hakim yang menyangkut kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, sebelum berlaku Undang-undang No. 9 tahun 1998; (2) Ciri menonjol apakah yang tampak dalam putusan hakim yang menyangkut kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, setelah berlaku Undang-ur.dang No. 9 tahun 1998? (3) Faktor-faktor apakah yang diduga melatarbelakangi terjadinya perbedaan nuansa putusan hakmi sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang No.9 tahun 1998? (4) Nilai-nllaifilsafati apakah yang dapat digali dari gejala putusan hakim dalam era sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-undang No.9 tahun 1998?"

"Studi yang menggunakan metode penetiltian yuridis normatif ini membahas hubungan antara Hukum Persaingan Usaha dan Hak atas Kekayaan Intelektual HaKI , khususnya Paten. Adapun hubungan antara keduanya dibahas dengan meninjau dan membandingkan ketentuan pengecualian atas perjanjian terkait HaKI dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Uni Eropa, khususnya pengaturan yang mengecualikan perjanjian lisensi paten. Pada umumnya kedua rezim hukum tersebut dianggap bertentangan satu sama lain, dimana HaKI mendorong terciptanya kekuatan monopoli, sedangkan hukum persaingan usaha melihat kekuatan monopoli sebagai sesuatu yang harus dibatas karena berpotensi untuk disalahgunakan abuse of monopoly power . Namun sebenarnya keduanya mempunyai kesamaan tujuan dan bersifat komplementer atau saling melengkapi satu sama lain. Dengan demikian keseimbangan antara keduanya menjadi suatu hal yang mutlak diperlukan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa pengecualian atas perjanjian lisensi paten dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, kurang memperhatikan keseimbangan antara hak eksklusif paten yang bersifat privat dengan perlindungan terhadap persaingan usaha di pasar yang merupakan kepentingan publik, apabila dibandingkan dengan pengaturan di Uni Eropa.

---

This normative juridical study discusses the intersection between Competition Law and Intelectual Property Rights IPRs , particularly patent right, by examining regulations that exempts Patent License Agreements from Indonesian and The European Union Competition Laws. General view sees that there may be an instance of conflict between the two law regimes Whereas IPRs encourages monopoly, Competition Law tries to control market power. However, the two actually have common legislative goals and complementary to each other. Which is why a proper balance between the exclusivity of IPRs and fair market competition is necessary. Nevertheless, the result of this study shows that Patent License Agreements exemption from Indonesian Competition Law doesn rsquo t reflect that necessary balance, compared to its European Union counterpart."

"E-legislasi berbasis partisipasi publik merupakan interaksi reciprocal secara digital antara masyarakat dengan Pemerintah di BPHN, guna menciptakan kebijakan yang berkualitas sebagai solusi atas persoalan bangsa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas implementasi e-legislasi berbasis partisipasi publik di BPHN. Penelitian menggunakan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif, meliputi: studi pustaka, observasi pada portal e-legislasi, dan wawancara. Hasil penelitian yaitu, kualitas implementasi e-legislasi berbasis partisipasi publik di BPHN belum optimal, disebabkan oleh: (i) ketidaksiapan lingkungan sosial; (ii) ketidaksiapan e-rulemaking framework; dan (iii) belum sempurnanya kualitas portal e-legislasi; (iv) kompleksitas isu kelembagaan; serta (v) temuan lain yaitu, terdapat fenomena inovasi di instansi Pemerintah tanpa dilengkapi dengan dasar hukum pelaksanaan. Saran yaitu, pertama, menyiapkan lingkungan kebijakan yang kondusi bagi implementasi e-legislasi dalam cakupan nasional. Kedua, penataan e-rulemaking framework meliputi: akselerasi ketersediaan dan harmonisasi berbagai regulasi yang dibutuhkan; penyusunan mekanisme kerja yang jelas dan sesuai kebutuhan sistem; menyusun perencanaan sumber daya maupun strategi kerja termasuk identifikasi stakeholder, strategi diseminasi informasi publik, dan penguatan jaringan kerja sama stakeholder. Ketiga, melakukan penyempurnaan kualitas portal e-legislasi dari sisi teknis dan sajian informasi, serta, pengintegrasian pada satu portal nasional. Keempat, penataan kelembagaan BPHN dalam konteks legislasi nasional. Kelima, diperlukan kajian strategi kebijakan pengendalian terhadap inovasi di lingkungan PemerintahE-legislation based on public participation is the digital reciprocal interaction between the community and the Government at BPHN, in aim to create a quality policy as a solution to the nations problems. The purpose of this study is to determine the quality of implementation of public participation-based e-legislation at BPHN. The research uses the post-positivist paradigm with qualitative data collection techniques such as: literature studies, observations on the portal e-legislation, and interviews. The results says, the quality of implementation of public participation-based e-legislation in BPHN is not optimum yet, it caused by (i) unpreparedness of the social environment; (ii) unpreparedness of e-rulemaking framework; and (iii) the incomplete quality of the portal e-legislation; (iv) the complexity of institutional issues; and (v) other findings, like a phenomenon of innovation in Government agencies without being equipped with a legal basis for implementation. Suggestions are, first, to prepare a policy environment that is conducive to the implementation of e-legislation in the national scope. Second, structuring the e-rulemaking framework. Third, make improvements to the quality of the portal in technical and information presentation, as well as integration on one national portal. Fourth, restructuring BPHN institutions. Fifth, a review of control policy strategies for innovation within the Government is needed"