Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"An experiment was conducted to determined the effect the effect of silkworm flour usage (Bombyx Mori,Linn) as compiler ration to growth of period quill livestock...."

"One of intense phenomena in land use aspect is land conversion. This phenomena occurs due to the needs and the demand pressures on land,namely derives from agricultural and non-agricultural sectors as an impact of the increasing number of population and the community development activities

---

"

"CASES CAPABILITY ON ENERGY CONVERSION OF HTGR . Energy conversion capability on HTGR is determined by the gas coolant which is also as energy transfer. So that the gases capability on energy conversition should be viewed....."

"Proses ship recycling kapal memerlukan prosedur yang efektif dan efisien untuk memastikan pemilahan dan penanganan material serta perlengkapan kapal berjalan dengan baik, sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi yang dapat mengembangkan prosedur pemilahan dan penanganan hasil daur ulang kapal pada ship recycling facility di Indonesia. Pada penelitian ini dilakukan kajian regulasi nasional dan internasional terkait, serta perumusan rekomendasi untuk prosedur pemilahan dan penanganan hasil kegiatan daur ulang kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilahan material berdasarkan jenis dan kondisi fisiknya sangat penting untuk memaksimalkan nilai daur ulang dan meminimalkan limbah berbahaya. Rekomendasi prosedur yang dihasilkan mencakup langkah-langkah detil mulai dari identifikasi material, identifikasi proses penanganan, dan rekomendasi proses pemilahan dan penanganan material dan perlengkapan kapal. Implementasi prosedur ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses daur ulang kapal, mengurangi risiko terhadap lingkungan dari HAZMAT, serta memberikan panduan praktis bagi industri terkait.

---

The ship recycling process requires effective and efficient procedures to ensure the sorting and handling of materials and ship equipment are conducted smoothly, in accordance with applicable regulations, and environmentally friendly. This research aims to provide recommendations that can develop sorting and handling procedures for ship recycling facilities in Indonesia. The study reviews national and international regulations related to ship recycling activities and formulates recommendations for sorting and handling procedures. The research findings indicate that sorting materials based on their type and physical condition is crucial for maximizing recycling value and minimizing hazardous waste. The recommended procedures include detailed steps from material identification, handling process identification, to recommendations for sorting and handling materials and ship equipment. Implementing these procedures is expected to enhance the efficiency of ship recycling processes, reduce environmental risks from hazardous materials (HAZMAT), and provide practical guidance for related industries."

"Sejak Tahun 2015 Pemerintah Indonesia menargetkan kebijakan pemberian akses legalterhadap pengelolaaan hutan negara seluas 12,7 hektar melalui program perhutanan sosial(Hutsos) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan mencegahdeforestasi. Tulisan ini menelusuri desa-desa penerima Hutsos dan membandingkannyadengan desa-desa yang memiliki hutan yang tidak menerima Hutsos di tiga pulauSumatera, Kalimantan dan Sulawesi di Indonesia. Dengan pendekatan mixed method,penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan apakah dengan memberikan akses legalkepada masyarakat yang dikelola oleh lembaga ekonomi lokal dalam program perhutanansosial dapat meningkatkan pertumbuhan usaha di desa dan menekan laju deforestasi.Analisis secara empiris mengunakan metode Instrumental variable dan untukmemperdalam faktor-faktor yang mempengaruhi outcome tersebut dilakukan in-depthinterview dengan stakeholder. Temuan studi ini menunjukkan bahwa keberadaan Hutsosbelum berdampak signifikan kepada pertumbuhan jumlah usaha dan deforestasi.Penyebab belum berdampaknya program Hutsos terhadap pertumbuhan usaha di desakarena lahan yang terbatas akibat restriksi peraturan pasca penetapan hutan sosial,kapasitas wirausaha sumber daya pengelola hutan, belum terintegrasi program hutansosial dengan program desa dan rendahnya modal dan pemanfaatan teknologi pengolahanhasil hutan. Sementara, Hutsos belum berdampak pada deforestasi karena rendahnyakualitas perencanaan pengelolaan hutan dan intervensi kebijakan terkait penanamanhutan di lahan kritis yang belum optimal.

---

Since 2015 the Government of Indonesia has targeted a policy of providing legal access

to the management of state forests covering an area of 12.7 hectares through the social

forestry program (SFP) to improve the welfare of forest communities and prevent

deforestation. This paper traces village SFP beneficiaries and compares them to villages

that have forests that did not receive SFP on the three islands of Sumatra, Kalimantan

and Sulawesi in Indonesia. With a mixed method approach, this study seeks to answer the

question whether providing legal access to communities managed by local economic

institutions in SFP can increase business growth in villages and reduce the rate of

deforestation. The empirical analysis used the Instrumental variable method and in-depth

interviews were conducted to deepen the factors that affect the outcome. The findings of

this study indicate that the existence of SFPs has not had a significant impact on the

growth in the number of businesses and deforestation in both protected and production

forests zone. The reason why the SFP has not yet had an impact on business growth in

villages is due to limited land due to restrictions on post-determination of social forests,

the entrepreneurial capacity of forest managers, not yet integrated SFP with village

programs and low capital and utilization of forest product processing technology.

Meanwhile, SFP has not yet had an impact on deforestation because of the low quality of

forest management planning and policy interventions related to forest planting in critical

land that has not yet optimal."

"Skripsi ini membahas mengenai pengadilan yang berwenang untuk menangani perceraian dan keabsahan perkawinan beda agama yang dicatatkan dua kali di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, serta pembahasan implikasi dari perpindahan agama pasangan perkawinan terhadap kewenangan absolut suatu pengadilan dalam menangani perceraiannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.Dari hasil penelitian diketahui bahwa perkawinan yang dicatatkan dua kali pada instansi yang berbeda adalah sah selama tidak ada pembatalan terhadapnya. Sehingga apabila terjadi perceraian, kedua istansi tersebut masing-masing dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan perceraian pada pengadilan yang berwenang. Perpindahan agama dalam suatu perkawinan menurut asas personalitas keislaman tidak mempengaruhi penentuan kewenangan absolulut pengadilan pada saat melakukan perceraian.

---

This thesis discusses the legality of interfaith marriage registration in Civil Registry Office and Religious Affairs Office, and the implication of religious conversion in interfaith marriage for determination of absolute authority of the court to grant divorces. This is a juridical normative research, using secondary data and it will be analyzed qualitatively.

The result of the research showed that the interfaith marriage registration which listed twice in different institutions is legitimate as long as there is no cancellations to it. Thus in case of divorce, the registration document from the two institutions can be used as legal basis for divorce filed in court of competent jurisdiction. According to the principles of Islamic personalities, religious conversion in a marriage will not affect the determination of the absolute authority of the court to grant divorces."

"Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan luas laut mencapai 7,9 juta km2, namun Indonesia diproyeksikan akan mengalami krisis air bersih pada tahun 2025. Microbial Desalination Cell (MDC) merupakan teknologi yang dikembangkan untuk mengurangi konsentrasi garam pada air laut sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Pada penelitian ini, substrat yang digunakan berasal dari model limbah tahu. Untuk meningkatkan kinerja MDC, maka desain reaktor dimodifikasi, dimana membran IEM akan disusun bertumpuk dua pasang dan pada akhir siklus desalinasi akan dilakukan proses resirkulasi anolit-katolit untuk mempertahankan nilai pH. Variasi yang dilakukan yaitu laju alir resirkulasi 0,5 dan 5 mL/ menit, jenis oksidator berupa KMnO4 0,1 M (katolit) dan aerasi katoda (tanpa katolit) dengan laju alir 100 mL/ menit, serta perbandingan volume anolit dan volume penyangga fosfat berturut-turut sebesar 1:1; 1:0,75; 1:0,5 dan 1:0,25. Hasil yang diperoleh yaitu oksidator KMnO4 0,1 M dapat digantikan dengan aerasi katoda pada laju alir 100 ml/menit dengan perbedaan TDR sebesar 1,061 g/jam, laju alir resirkulasi optimum untuk sistem 2-stacked MDC yaitu 0,5 ml/menit dengan TDR sebesar 2,447 g/jam, dan perbandingan penyangga:substrat optimum sebesar 0,5:1 dengan perolehan TDR sebesar 5,202 g/jam.

---

Indonesia has been known as maritime country with the extemtion of sea is 7.9 million km2, but Indonesia is predicted to undergo water crisis pHenomena in 2025. Microbial Desalination Cell (MDC) is a developed technology for reducing salt concentration of seawater, so it could be used for people daily needs. In this research, the substrate comes from tofu wastewater model. For increasing MDC performance, there are modification in reactor design, whereas the IEM membrane would be arranged in two stacked design, yet in the end of of desalination cycle there would be a recirculation through anolyte-catholyte to maintain pH level. The variations are flow rate of recirculation 0,5 and 5 mL/ min, types of oxidator in the form of KMnO4 0,1 M (catholyte) and cathode aeration (without catholyte) with flowrate of 100 mL/ min, and the ratio of anolyte and buffer pHospHate volume respectively as 1:1; 1:0,75; 1:0,5 and 1:0,25. The result showed that KMnO₄ 0,1 M could be replaced with air cathode 100 ml/min which has different value of TDR reached 1.061 g/h, optimum recirculation flowarate for 2-stacked MDC was 0.5 ml/min that reached 2.447 g/h of TDR, and the optimum ratio of buffer phosphate:substrate was 0.5:1 that reached 5.202 g/h of TDR."

"Sektor kehutanan memiliki karakteristik yang spesifik yaitu, apabila dilakukan eksploitasi terhadap hutan, maka pemulihan fungsinya sangat sulit dan butuh waktu yang relatif lama, Kendala yang terjadi saat ini adalah pemegang IUP tidak bisa melakukan aktifitas usaha pertambangan sebelum mendapat persetujuan pemanfaaatan kawasan hutan dari Kementerian LHK. Persetujuan yang dimaksud dalam bentuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Permasalahan dalam tesis ini yaitu 1) Bagaimana pengaturan perizinan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara dalam kawasan hutan berdasarkan UU Pertambangan Minerba dan UU Kehutanan?; 2) Bagaimana pelaksanaan perizinanan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara dalam kawasan hutan?. Metode Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena difokuskan pada penelitian tentang asas-asas dan teori-teori hukum yang dapat dijadikan dasar dalam harmonisasi pengaturan pengusahaan pertambangan yang memanfaatkan kawasan hutan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 1) Pengaturan perizinan usaha pertambangan minerba yang mengsinkronkan dengan pengaturan pengusahaan sektor lainnya seperti kehutanan, pertanahan dan lingkungan telah mengalami banyak perubahan sejak diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba. Perubahan terus dilakukan terutama untuk menyesuaikan pengaturan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2) Harmonisasi norma hukum dalam  regulasi  di bidang pertambangan Minerba dan regulasi di bidang Kehutanan diwujudkan melalui instrumen hukum Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai dasar penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan  bagi pemegang IUP

---

The forestry sector has specific characteristics, namely, if forest exploitation is carried out, then the restoration of its function is very difficult and takes a relatively long time. The current obstacle is that IUP holders cannot carry out mining business activities before obtaining approval for the use of forest areas from the Ministry of Environment and Forestry. The approval referred to in the form of a Borrow-to-Use Forest Area Permit (IPPKH). The problems in this thesis are 1) How are the licensing arrangements for mineral and coal mining concessions in forest areas based on the Minerba Mining Law and the Forestry Law?; 2) How is the implementation of licensing for mineral and coal mining in forest areas? The normative juridical research method is used in this study because it focuses on research on legal principles and theories that can be used as the basis for harmonization of mining concession arrangements that utilize forest areas. The data used in normative legal research is secondary data in the form of legal materials. From the results of the study, it can be concluded that 1) Mining business licensing arrangements that synchronize with other sector management arrangements such as forestry, land and the environment have undergone many changes since the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Minerba Mining. Changes continue to be made, especially to adjust the regulation on the utilization and use of forest areas for mining business activities through Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining; 2) Harmonization of legal norms in regulations in the Minerba mining sector and regulations in the forestry sector is realized through the legal instrument of the Borrow-to-Use Forest Area Permit (IPPKH) as the basis for the use of forest areas for mining activities for IUP holders."

"

Penelitian ini menganalisis pengaruh alih fungsi lahan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Jawa Barat tahun 2011. Variabel alih fungsi lahan yang diteliti adalah persentase alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian dengan variabel kontrol berupa jumlah keluarga pengguna listrik, sumber penghasilan utama, jumlah tenaga kesehatan, pembangunan/perbaikan infrastruktur, tingkat melek huruf, usia, luas lantai, kondisi rumah, dan dinding terluas. Data bersumber dari Potensi Desa Jawa Barat dan Survey Sosial dan Ekonomi Nasional 2011 kemudian dianalisis menggunakan metode regresi model Ordinary Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara alih fungsi lahan terhadap salah satu indikator kesejahteraan.

 

---

This research analyzed the influence of land conversion on the rural welfare in the Province of West Java in 2011. Pencentage of land conversion in 2011 were used as a land conversion variable while number of family electricity users, main source of income, number of health workers, development/improvement of infrastructure, ability to read and write, age, floor area, condition of houses, and type of the widest wall were used as control variables. Data source resulted from Village Potential Census and Social Economics National Survey in 2011 which are analyzed using Ordinary Least Square regression. Result of this study indicated that there is a significant influence between land conversion and one of the welfare indicators.

 

"

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perilaku waktu dan melihat permasalahan dari perspektif waktu pasar ekuitas dan utang yang mempengaruhi keputusan pendanaan eksternal perusahaan keluarga di ASEAN dan juga melakukan pembaharuan untuk menguji pengaruh krisis ekonomi global. Sampel dari penelitian ini adalah 30 induk perusahaan keluarga ASEAN yang telah IPO selama periode 2003-2022 dengan teknik regresi data panel. Hasil menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif signifikan pada waktu pasar ekuitas pada market leverage dan positif signifikan pada waktu pasar utang pada book leverage serta pengaruh positif signifikan pada krisis ekonomi tahun 2008-2009 dan 2020-2021 pada keseluruhan leverage. Hasil ini akan memberikan pandangan baru terhadap praktisi, regulator, dan akademisi mengenai keputusan pendanaan perusahaan keluarga.

---

The purpose of this study is to evaluate the behavior of time and challenges in debt and equity market timing of family companies in ASEAN as well as updates to observe how the global economic crisis is affecting the external funding decisions. The sample of this study were 30 ASEAN family companies that had IPOs during the 2003-2022 period using the panel data regression technique. The findings show that there is a strong negative significant with market leverage testing on the timing of the equity market, a positive significant with book leverage testing on the timing of the debt market, and a positive significant with economic crises for the periods 2008-2009 and 2020-2021 with all leverage testing. These findings will provide practitioners, regulators, and academic insights into family companies finance decisions.

"