Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan konsumen dengan pola channeling menggunakan akad wakalah wal murabahah pada Bank ABC berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 10/DSN-MUI/IV/2000 serta menganalisis kesesuaian akuntansi transaksinya dengan PSAK 102. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan dengan akad wakalah wal murabahah yang merupakan multiakad dari akad wakalah dan murabahah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan dengan hal-hal yang diatur dengan ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sebagai pola ideal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang ada di dalam Bank ABC. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan akuntansi transaksi Bank ABC telah sesuai dengan PSAK 102 dikarenakan bagian akuntansi selalu update dengan ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia. This study aims to analyze the compliance of applying the consumer finance with patterns channeling using wakalah wal murabahah contract at Bank ABC based on the prevailing regulation in Indonesia, which is DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and No. 10/DSN-MUI/IV/2000 and analyze the appropriateness of accounting transactions with PSAK 102. Results of this study shows that the implementation of wakalah wal murabahah contract which is hybrid contract from wakalah and murabahah contract is mostly in accordance with the matters governed by these conditions, although it could not be stated as the ideal pattern. This is due to the lack of supervision of the Sharia Supervisory Board in Bank ABC. This study also shows that accounting transactions in Bank ABC complies with PSAK 102 because the accounting department always update the accounting provisions that are applicable in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan pembiayaan murabahah untuk transaksi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) pada PT Bank XYZ salah satu bank syariah yang memiliki produk perbankan berdasarkan akad murabahah. Serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 102. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sebagai pola yang ideal. Hal itu terutama dikarenakan PT Bank XYZ melakukan modifikasi pada pola pembiayaan murabahah, antara lain penerapan denda dan penerapan down payment yang mengandung unsur gharar dan riba. Serta melakukan akad jual-beli kepada nasabah sebelum kepemilikan rumah sepenuhnya dimiliki oleh bank.

---

This study is aimed to explain application of Murabahah Financing for Home Ownership Financing (PPR) transaction at PT. Bank XYZ, one of Syariah Banks which has banking product based on Murabahah Agreement and to analyze its conformity with provisions applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and PSAK 102. The result of this study indicates that the application of murabahah financing has mostly been in accordance with the provisions, in spite of the fact that it cannot yet be viewed as ideal pattern. This is particularly due to the fact that PT Bank XYZ makes modification on murabahah financing pattern, including penalty and down-payment application which contains gharar and riba and enters into sale-purchase agreement with customer before the home ownership is fully owned by the Bank."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan dampak program pemberdayaan ekonomi berbasis dana zakat, infaq, dan shadaqah ZIS yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa terhadap kondisi ekonomi, sumber daya manusia, dan sosial penerima manfaat/mustahik. Program pemberdayaan yang dijadikan objek penelitian ini terletak di Serang, Merapi, Temanggung, dan Ponorogo. Tujuan penelitian dijawab menggunakan model evaluasi CIPP Context, Input, Process, Product yang dihubungkan dengan aspek-aspek ekonomi, sumber daya manusia, dan sosial penerima manfaat/mustahik kemudian diolah dengan metode Structural Equation Modelling SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat beberapa komponen dalam program yang masih perlu diperbaiki yakni kesesuaian menilai kebutuhan mustahik, meningkatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik seperti sarana prasarana, pendampingan dan pelatihan skill usaha, serta memastikan kembali keberlanjutan usaha mustahik agar mereka benar-benar bisa mandiri secara ekonomi. Meskipun masih ada kekurangan, tetapi secara keseluruhan program ini terbukti memberikan dampak positif kepada peningkatan kualitas ekonomi, sumber daya manusia, dan sosial penerima manfaat/mustahik.

---

This study aims to evaluate the economic empowerment program based on zakat, infaq, and shadaqah ZIS funds managed by Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa on the economic, human resource, and social impacts of the beneficiaries mustahik. The research objects are located in Serang, Merapi, Temanggung, and Ponorogo. To answer the purpose of the study, this study use the CIPP evaluation model Context, Input, Process, Product that is linked to the economic, human, and social aspects of the beneficiaries and then processed by Structural Equation Modeling SEM method.

The result of this study found that there are several components in the program that need to be improved. The components are the concept or procedure of conveying the need to mustahik, improving the services according to the mustahik needs such as infrastructure, facilitation, and business skill training, and ensuring the sustainability of the mustahik business so they can be economically independent. Although there are still some shortcomings, the program is proven to have positive impacts on improving the economic, human, and social quality of the beneficiaries."

"Zakat sebagai salah satu instrumen dalam ekonomi Islam memiliki peran penting untuk mengatasi berbagai macam masalah ekonomi maupun sosial di masyarakat karena salah satu tujuan disyari`atkannya zakat adalah untuk mendistribusikan kekayaan. Peranan zakat di Indonesia semakin signifikan seiring diundangkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, program-program tersebut kurang memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkanan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia yang secara mayoritas adalah beragama Islam. Pemerintah juga terlihat kurang serius dan ragu dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan karena dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan tergolong kecil apabila dibandingkan dengan total penerimaan negara yang ada. Beberapa rumusan masalah yang menjadi batasan penelitian ini adalah 1) bagaimana kedudukan zakat dalam penerimaan negara berdasarkan sejarah hukum Islam, 2) apa saja sumber-sumber penerimaan negara di masa awal Islam, 3) bagaimana dasar pertimbangan menjadikan zakat di Indonesia sebagai sumber penerimaan negara. Pengolahan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian ekspolratif dan preskriptif.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 1) pada masa awal Islam, zakat merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan berperan penting dalam mendistribusikan pendapatan agar merata, 2) sumber-sumber penerimaan negara pada masa awal Islam terdiri atas zakat, ushr, wakaf amwal fadhla, nawaib, sedekah, kaffarat, jizyah, kharaj, ushr, ghanimah, fai?, uang tebusan, hadiah dari pemimpin dan negara lain, dan pinjaman, 3) beberapa pertimbangan untuk menjadikan zakat sebagai salah satu alternatif sumber penerimaan negara adalah pertimbangan atas potensi zakat yang menunjukan angka yang relatif cukup besar; kemudian secara konstitusional, peluang untuk menjadikan zakat mal sebagai penerimaan negara bisa dilakukan dengan mengacu pada pasal 23A Amandemen ke-3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- undang; tujuan pelaksanaan zakat sejalan dengan salah satu tujuan penyelenggaran negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum; serta sejalan pula dengan program pembangunan nasional, yaitu pengentasan kemiskinan.

---

Zakah as one of the instruments in the economy of Islam have important roles to address a wide range of economic and social problems in society because one of the goals of zakah is to redistribute wealth in it. The role of zakah in Indonesia are increasingly significant as the promulgation of Law No. 38 of 1999 on the Management of Zakah. The Government of Indonesia has been running programmes which aim to alleviate poverty. However, these programs provide less a significant impact in improving the welfare of community life in Indonesia. The Government also seems less serious and hesitates to intervene in poverty reduction because the funds are budgeted by Government for poverty alleviation is a bit when compared with the total public revenue. Some problems into the limitations is 1) how the position of zakah in public revenue based on the history of Islamic law, 2) what are the sources of public revenue in the early history of Islam, 3) how the grounds make zakah in Indonesia as a source of public revenue. The data processing of this research is using qualitative approach, so the result is analytic descriptive data. On analyzing the data, the research is using exploratory and prescriptive research.

The Result of this research showed that 1) in the early history of Islam, zakah is one of the main sources of public revenue and was instrumental in the distribution of, 2) sources of public revenue in the early history of Islam consists of zakah, ushr, endowments amwal fadhla, nawaib, alms, kaffarat, Jizya, kharaj, ushr, of great gains, fai', ransom, a gift from the leader and other countries, and lending, 3) some considerations to make zakah as one of the alternative sources of public revenue is the consideration of potential zakah showed a relatively large enough numbers; then constitutionally, opportunities to make zakah Mall as acceptance of the country can be done by referring to article 23A Third Amendment to the Constitution of 1945 mentions that taxes and other charges which are forcing for the purposes of the State governed by the Law; the purpose of the implementation of zakah in line with one of the purposes of organizing country Indonesia, that is promoting the general welfare; as well as in line with national development programs, that is poverty reduction."