Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mekanisme Pembangunan Bersih atau Clean Development Mechanism (CDM) adalah sebuah inisiatif di dalam Protokol Kyoto (PK) yang didesain untuk mitigasi emisi gasgas rumah kaca (GRK) yang dilakukan di negara-negara berkembang, sekaligus memfasilitasi negara-negara maju untuk memenuhi target penurunan emisinya. Instrumen CDM juga menyediakan berbagai insentif bagi negara-negara penandatangan PK seperti Indonesia. Selain meningkatkan kualitas lingkungan, negara-negara berkembang yang mengadopsi CDM dapat memperoleh manfaat-manfaat lain seperti transfer teknologi bersih, transfer keahlian, aliran masuk investasi asing, dan penghasilan dari penjualan karbon kredit atau Certified Emission Reductions (CERs), yang dihasilkan dari penurunan emisi.Indonesia memiliki potensi besar di dalam memperoleh manfaat-manfaat CDM. Pemerintah bersama Bank Dunia memperhitungkan potensi penurunan emisi GRK di Indonesia (tidak termasuk kehutanan) sebesar 25 juta ton CO2e per tahun, atau 125-300 juta ton CO2e selama periode komitmen pertama 2008-2012. Jumlah CERs yang diperhitungkan dari tujuh belas proyek CDM Indonesia yang terdaftar pada Executive Board (EB) sampai Oktober 2008 hanya sekitar 2,5 juta ton CO2e (2,5 juta CERs) per tahun. Dengan demikian terdapat kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan perhitungan perolehan CERs. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan CDM di Indonesia lamban dan menganalisis apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh manfaat-manfaat CDM sudah optimum. Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah guna memaksimalkan perolehan manfaat-manfaat dari CDM, terutama karena mandat PK atas pelaksanaan CDM komitmen pertama akan berakhir pada tahun 2012.

---

As an initiative within the UNFCC?s Kyoto Protocol, the Clean Development Mechanism (?CDM?) was designed to mitigate polluting emissions in developing countries as well as to facilitate developed countries meeting their green house gas (?GHG?) reduction targets. The CDM also provides several incentives for signatories to the Kyoto Protocol such as Indonesia. Beside improving the quality of their environment, developing countries that adopt the CDM gain benefits such as the transfer of ?clean? technologies, heightened skills and expertise, inward investment, and significant revenue from the sale of "carbon credits" (Certified Emission Reductions ? ?CER?s - which result from the reduction of polluting emissions). Indonesia holds significant potential with which to secure such benefits from the CDM.The Government of Indonesia ("GOI") and the World Bank together estimate that Indonesia has the potential to mitigate 125-300MM tons of emissions (excluding forestry) during the period 2008-2012, or 25 MM tons CO2e per annum. The number of CERs projected from the seventeen Indonesian projects registered with the Executive Board (?EB?) as of October 2008 is only 2.5MM tons of CO2 (or 25 MM CERs) per annum. Thus, there is a large gap between Indonesia?s potential and the CERs that are projected to be secured. This research identifies the factors that caused the progress in implementing the CDM in Indonesia to be slow and examines whether the efforts of the GOI have been optimum in securing the CDM?s benefits. In general this research aims to provide policy recommendations that will enable the GOI to maximise the benefits that can be secured, recommendations that have become urgent given that the current mandate of the CDM under the Kyoto Protocol will expire in 2012."

"Dalam skripsi ini membahas mengenai implementasi prinsip Common ButDifferentiated Responsibilities (CBDR) dalam Kyoto Protocol dan Paris Agreement yang memiliki pendekatan yang masing-masing berbeda yaitu Top-Down Approach dan Bottom-Up Approach. Kedua pendekatan tersebut memiliki mekanisme yang berbeda dalam menentukan target reduksi emisi untuk memperlambat laju perubahan iklim serta memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang berpengaruh pada kebijakan lingkungan nasional yang harus dijalankan oleh negara Annex I dan Non-Annex I United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menjelaskan bahwa prinsip CBDR diimplementasikan secara berbeda dalam kedua instrumen hukum internasional tersebut dan mengidentifikasi perubahan tren kebijakan lingkungan nasional negara maju (Australia dan Swiss), negara berkembang (Filipina, Indonesia), dan negara berkembang kepulauan kecil (Fiji).This thesis discusses regarding the implementation of Common but Differentiated Responsibilities (CBDR) principles in the Kyoto Protocol and Paris Agreement which have different approaches, namely the Top-Down Approach and Bottom-Up Approach respectively. Both approaches have different mechanisms in determining emission reduction targets to slow down climate change and each has advantages and disadvantages which affect national environmental policies that must be implemented by Annex I and Non-Annex I United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) countries to be able to carry out their respective roles. This study uses qualitative research methods with a normative juridical approach which explains the CBDR principle is implemented differently in the two international legal instruments and identifies changes in national environmentalpolicy trends in developed countries (Australia and Switzerland), developing countries (Philippines, Indonesia), and developing countries small islands (Fiji)."

"Latar belakang: Untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19, pemerintah melakukan upaya-upaya untuk dapat mengatasinya, antara lain dengan Protokol Kesehatan (ProKes). Meskipun sangat besar manfaatnya, masih kita jumpai masyarakat yang tidak mengindahkan anjuran pemerintah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan karyawan Non-Nakes dalam melaksanakan protokol kesehatan. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian potong lintang dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling dengan jumlah sampel 387 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan melalui link Google Form. Analisis bivariat menggunakan uji Chi Square. Hasil dan Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara variable tindakan dengan variable tingkat pndidikan, pengetahuan, pengawasan manajemen dan ketersediaan APD. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara variable Tindakan dengan usia, jenis kelamin, masa kerja, dan dukungan manajemen. Saran: Lebih memberikan penyuluhan kepada kelompok karyawan usia di bawah 36 tahun. Lebih menekankan kedisiplinan kepada karyawan lulusan perguruan tinggi.

---

Background: To suppress the growth rate of COVID-19, the government is making efforts to overcome it, including the Health Protocol (ProKes). Despite the enormous benefits, we still encounter people who do not heed the government's advice. This study aims to determine the actions of Non-Heallth workers in implementing health protocols. Methods: This research is a quantitative research with a cross-sectional design with the research instrument in the form of a questionnaire. The sampling technique in this study was total sampling with a sample of 387 respondents. Data collection uses a questionnaire distributed via a Google Form link. Bivariate analysis using Chi Square test. Results and Conclusions: There is a significant relationship between the action variable and the education level variable, knowledge, management supervision and the availability of PPE. There is no significant relationship between the Action variable and age, gender, years of service, and management support. Suggestion: Provide more counseling to groups of employees under 36 years of age. More emphasis on discipline to college graduate employees."

"ABSTRAKAddress Resolution Protocol (ARP) mempunyai sejarah panjang akankelemahannya terhadap spoofing attack dikarenakan sifat statelessness nya dankurangnya mekanisme autentikasi untuk memverifikasi dari pengirim paketnya.ARP spoofing terkadang merupakan titik awal untuk terbentuknya serangan LANyang lebih canggih seperti denial of service, man in the middle and sessionhijacking. Metode deteksi saat ini menggunakan pendekatan pasif, memantau trafikARP dan mencari inkonsistensi didalam Ethernet ke alamat IP yg ter mapping.Kelemahan utama dari pendekatan pasif ini adalah jeda waktu antara mempelajaridan mendeteksi serangan spoofing. Ini kadang-kadang menyebabkan seranganyang ditemukan sudah terlanjur lama berjalan setelah serangan itu direncanakan.Dalam tulisan ini, teknik aktif untuk mendeteksi ARP spoofing di arsitektur SDNuntuk protocol IPv4 dan IPv6 dianalisis. Permintaan ARP dan TCP SYN paketdikirimkan ke jaringan untuk menyelidiki inkonsistensi pada jaringan tersebut.Teknik ini lebih cepat, cerdas, terukur dan lebih handal dalam mendeteksi serangandaripada metode pasif. Hal ini juga dapat mendeteksi tambahan pemetaan nyataMAC ke alamat IP untuk tingkat akurasi yang adil dalam hal serangan yangsebenarnya. Saat serangan DOS dengan paket ARP yang tidak berbahaya ataunormal, kontroler menggunakan port monitor untuk mencegah beban apapun.Hasilnya cukup mengesankan menunjukkan hasil minimal atau tidak ada overheadpada controller sama sekali. Arsitektur SDN menghasilkan bandwidth lebih bagusdari pada jaringan tradisional. Ini dikarenakan utilisasi bandwidth dari SDN lebihbaik daripada jaringan tradisional. Performansi SDN lebih bagus 7,2% dari padajaringan tradisional. Begitu juga untuk untuk IPv6 performansi SDN lebih bagus8,1% dari pada jaringan tradisional.

---

ABSTRACTThe Address Resolution Protocol (ARP) due to its statelessness and lack of anauthentication mechanism for verifying the identity of the sender has a long historyof being prone to spoofing attacks. ARP spoofing is sometimes the starting pointfor more sophisticated LAN attacks like denial of service, man in the middle andsession hijacking. The current methods of detection use a passive approach,monitoring the ARP traffic and looking for inconsistencies in the Ethernet to IPaddress mapping. The main drawback of the passive approach is the time lagbetween learning and detecting spoofing. This sometimes leads to the attack beingdiscovered long after it has been orchestrated. In this paper, we analyze activetechnique to detect ARP spoofing in SDN architecture for IPv4 and IPv6 protocol.We inject ARP request and TCP SYN packets into the network to probe forinconsistencies. This technique is faster, intelligent, scalable and more reliable indetecting attacks than the passive methods. It can also additionally detect the realmapping of MAC to IP addresses to a fair degree of accuracy in the event of anactual attack. When DOS attack with ARP packets that are not harmful or normalare produced, the controller uses a monitor port to prevent any burden to thecontroller server. The result is quite impressive show results minimal or nooverhead on the controller altogether. SDN architecture produces better bandwidththan traditional networks. This is because the bandwidth utilization of SDN betterthan traditional network. SDN performance 7.2% better than in traditionalnetworks. Likewise for SDN to IPv6 performance 8.1% better than in traditionalnetworks.Keywords: Man in the middle, ARP, Spoofing, IPv4, Ipv6, SDN"

"Tesis berusaha menelusuri dinamika tarik menarik antara kepentingan pasar yang dalam hal ini direpresentasikan oleh IMF dengan Lol - nya dan kepentingan kapitalisme kroni pada masa pemerintah Orde Baru tahun 1997-1998. Tanggal 31 Oktober 1997, pemerintah Orde Baru mulai mengundang keterlibatan IMF dalam upaya mengatasi krisis ekonomi. Ada semacam nostalgia, ketika pada tahun 1966, keterlibatan IMF berhasil mengatasi carut marut ekonomi, berupa hyperinflasi, warisan Rezim Orde Lama. Dengan kata lain, kredibilitas IMF sebagai lembaga keuangan internasional diperlukan untuk memulihkan kembali kepercayaan. Namun dengan keterlibatan IMF, krisis ekonomi di Indonesia justru semakin mendalam. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan. Pertama, mengapa dengan dilibatkanrya IMF dalam upaya pemulihan krisis ekonomi di Indonesia justru krisis semaki menghebat? Kedua, apakah dengan demikian kebijakan pemulihan ekonomi IMF tidak efektif untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia?Untuk menjawab pertanyaan pertama kiranya perlu untuk melakukan kilas balik ke masa awal mula krisis dan bahkan jauh sebelum krisis melanda. Kalau kita refleksikan kembali krisis ekonomi tahun 1997 muncul karena akumulasi dan saling kait antara faktor eksternal dan faktor intenal. Secara eksternal bisa dikatakan bahwa krisis ekonomi 1997 memiliki karakter regional. krisis bermula dari efek penularan (contagious effect) atas krisis serupa yang terjadi di Thailand dan melalui pola domino krisis kemudian menyebabkan keruntuhan perekonomian negara-negara Asia yang lain termasuk Indonesia.Sedangkan secara internal, krisis sudah ada benih-benihnya di dalam struktur ekonomi politik Indonesia sendiri. Sistem kapitalisme kroni yang berlaku selama masa pemerintahan Orde Baru menjadi lahan persemaian yang subur bagi praktek-praktek KILN (Kolusi, korupsi dan nepotisme) yang merongrong fondamen ekonomi Indonesia sejak jauh hari sebelum munculnya krisis ekonomi. Selama masa sebelum krisis hal itu masih ditutupi oleh fenomena pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, namun begitu krisis datang hal itu nampak nyata sebagai kelemahan-kelemahan struktural yang harus diperbaiki.Pertanyaan kedua dengan demikian tetah secara sekilas terjawab. Efektif atau tidaknya program pemulihan ekonomi IMF tergantung dari sikap pemerintah Orde Baru sendiri. Memang resep-resep pemulihan ekonomi IMF nampak sebagai sebuah pil pahit yang harus ditelan. Namun itulah kenyataan yang harus dihadapi. Dan ternyata lemahnya komitmen pemerintah Orde Baru untuk menjalankan resep-resep ekonomi IMF, yang ditunjukan dengan diingkarinya butir-butir kesepakatan datam Loi, menimbulkan reaksi negatif pasar yang semakin mengurung Indonesia ke dalam krisis yang semakin luas dan datam. Dari data-data yang berhasil penulis kumpulkan membuktikan bahwa pemerintah Orde Baru kurang memiliki komitmen serius menjalankan program-program pemulihan ekonomi IMF, dengan adanya kasus-kasus, seperti: mobnas Timor, kartel perdagangan kayu lapis, BPPC, dan terakhir mengenai rencana penerapan CBA (Currency Board Sistem). Ketidakseriusan pemerintah Orde Baru dalam menjalankan resep-resep pemulihan ekonomi IMF menimbulkan reaksi negatif pasar yang ditunjukan dengan semakin melorotnya nilai tukar rupiah. Setelah pemerintah menjalankan resep IMF sejak November, kurs rupiah justru terus metemah. Pada akhir Desember 1997, kurs berada pada kisaran Rp. 6.247/US$. Sedangkan Januari 1998, kurs rupiah mencapai Rp 15.700/US$. Kondisi ini semakin tidak kondusif bagi upaya recovery ekonomi. Di lain pihak, lemahnya komitmen tersebut harus dibayar mahal dengan dipaksanya pemerintah Indonesia di bawah rezim Orde Baru untuk menandatangani Lol 15 7anuari 1998 dan Lol 10 April 1998.Keengganan pemerintah Orde Baru untuk menjalankan resep pemulihan ekonomi IMF bisa dikaitkan dengan keinginannya untuk tetap metindungi kepentingan-kepentingan ( vested interest) di sekitar tingkaran kekuasaan. Program-program pemulihan ekonomi IMF secara otomatis memang sangat berseberangan secara diametral dengan berbagai kepentingan ( vested interest) di sekitar kekuasaan. Vested interest tersebut berujud kepentingan bisnis dari orang-orang (baca: para kapitalis kroni) yang dilanggengkan oleh adanya sistem Kapitalisme Kroni."

"Pada tahun 1992 Pemerintah RI telah mengeluarkan kebijakan penghentian bantuan Belanda dalam kerangka IGGI setelah menilai bahwa pemberian bantuan itu disertai dengan prasyarat yang bersifat politik, dengan mengaitkan bantuan tersebut dengan masalah pelaksanaan HAM di Indonesia. Sementara pada akhir tahun 1997 Pemerintah RI meminta bantuan kepada IMF untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia. Program bantuan yang diberikan oleh IMF dan segala persyaratannya disetujui secara penuh oleh Pemerintah Indonesia. Kedua kasus tersebut sama-sama merupakan masalah pemberian bantuan luar negeri, namun mendapat respon yang berbeda dari Pemerintah.Ada beberapa faktor yang dipandang mempengaruhi perbedaan respon Pemerintah tersebut, yakni kondisi internal (kondisi ekonomi dan politik serta peran penting Presiden sebagai pengambil keputusan) dan kondisi eksternal (sifat prasyarat bantuan Iuar negeri). Faktor domestik dan internasional saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Perbedaan kedua faktor tersebut kini semakin mengabur seiring dengan makin memudarnya batasbatas negara.Untuk menganalisis bagaimana pertautan antara kedua faktor politik ini digunakan teori Adaptasi Politik Luar Negeri dari Rosenau untuk menggambarkan tindakan yang diambil oleh Pemerintah RI untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dan lingkungan internal dan eksternalnya. Teori ini didukung dengan teori Linkage yang dikemukakan oleh James N. Rosenau yang menjelaskan interaksi kondisi internal dan kondisi eksternal dalam mempengaruhi politik Iuar negeri suatu negara. Adaptasi dilakukan Pemerintah dengan maksud demi kelangsungan rezim pemerintahannya dan eksistensi negara pada umumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data sekunder berupa studi kepustakaan.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan respon Pemerintah RI terhadap prasyarat kedua bantuan luar negeri tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, yaitu peran Presiden sebagai key policy maker, kondisi ekonomi dan kondisi politik, serta faktor eksternal yaitu sifat prasyarat bantuan luar negeri."

"Penyebaran COVID-19 yang semakin luas dan implementasi protokol kesehatan di Kabupaten Brebes pada tahun 2020 yang masih rendah mendasari pentingnya monitoring kepatuhan protokol kesehatan di Brebes. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan kepatuhan protokol kesehatan pencegahan dan penularan COVID-19 pada masyarakat di Kabupaten Brebes tahun 2021 berdasarkan teori health belief model. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional menggunakan data primer yang dilakukan di Kabupaten Brebes pada Juni 2021 dengan jumlah sampel sebanyak 302 responden. Data berupa hasil pengisian kuesioner dengan metode daring yang diisi sendiri oleh responden dan dianalisis dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukan bahwa responden sudah patuh melaksanakan protokol kesehatan dengan rata-rata skor 70 dari skala 100. Diketahui diantara faktor- faktor yang diteliti, faktor jenis kelamin (p=0,001), tingkat pendidikan(p=0,001), pengetahuan (p=0,007), persepsi keparahan (p=0,003), persepsi hambatan (0,001), self efficacy (p=0,016), dan sumber informasi (p=0,002) merupakan faktor yang berhubungan dengan ketidakpatuhan protokol kesehatan COVID-19. Hasil penelitian menyarankan untuk membuat program untuk meningkatkan implementasi social distancing, mengadakan kerjasama dengan tokoh masyarakat, mengutamakan laki-laki sebagai sasaran utama promosi kesehatan dan memanfaatkan sosial media sebagai media utama promosi kesehatan.

---

The increasingly COVID-19 and the low implementation of health protocols in Brebes Regency in 2020 underlies the importance of monitoring health protocol compliance in Brebes. The study aims to determine the factors associated with compliance of health protocols for the prevention and transmission of COVID-19 in the community in Brebes Regency in 2021 based on the theory of health belief models. This research is a quantitative study with a cross-sectional design using primary data conducted in Brebes Regency in June 2021 with a total sample of 302 respondents. The results showed that the respondents had complied with the health protocol with an average score of 70 out of a scale of 100. It is known that among the factors studied, gender (p = 0.001), education level (p = 0.001), knowledge (p = 0.007 ), perceived severity (p=0.003), perceived barriers (0.001), self-efficacy (p=0.016), and sources of information (p=0.002) were factors related to non-compliance with COVID-19 health protocols. The results of the study suggest creating a program to improve the implementation of social distancing, collaborating with community leaders, prioritizing men as the main target of health promotion and utilizing social media as the main media for health promotion."

"Manajemen user dan implementasi infrastruktur penunjang keamanan telah menjadi faktor yang cukup penting. Akses aplikasi web yang terhubung ke jaringan Internet melalui jaringan LAN ataupun single host membuka kemungkinan besar bagi orang lain yang tidak diundang untuk mengakses aplikasi tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan suatu mekanisme untuk melakukan identifikasi terhadap user yang berhak untuk mengakses aplikasi web tersebut. Hal ini dilakukan dengan adanya permintaan login username serta password oleh web server sehingga hanya user yang berhak saja yang dapat mengaksesnya. Hal ini lebih dikenal sebagai metode user authentication. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya banyak aplikasi web server, dimana setiap aplikasi tersebut menyediakan fasilitas autentikasi bagi setiap anggotanya, maka setiap pengguna cenderung akan memiliki banyak login username dan password. Oleh karena itu diperkenalkan metode autentikasi menggunakan Lightweight Directory Access Protokol (LDAP).LDAP merupakan protokol client-server yang berjalan pada protokol TCP/IP untuk mengakses dan manajemen data dalam direktori. Metode ini mengakomodasi kebutuhan akan single sign-on, dan manajemen user yang terpusat serta direktori yang terintegrasi secara khusus yang mengelola informasi user dalam sebuah direktori sehingga pada saat yang bersamaan user dapat menentukan aplikasi, layanan, dan server mana yang ingin diakses, dan privilege apa yang dimiliki oleh seorang user untuk melakukan hal tersebut. Pengukuran telah dilakukan untuk menganalisa unjuk kerja kecepatan akses. Pengguna yang melakukan autentikasi dengan credential LDAP cenderung membutuhkan waktu akses yang lebih lama dibandingkan dengan credential database web server, terlihat pada kenaikan waktu akses rata-rata sebesar 7,6 %. Faktor jarak tidak terlalu mempengaruhi kecepatan akses proses autentikasi, akan tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor kondisi trafik nyata dalam jaringan seperti misalnya nilai rata-rata paket/detik dan throughput total jaringan."