Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teks berisi uraian tentang beberapa hal yang menjadi topik pembicaraan golongan masyarakat tertentu, serta tuntunan/harapan mereka terhadap pemimpinnya, dan tentang penghasilan (pangan) yang diperoleh lapisan masyarakat tersebut. Golongan masyarakat itu adalah: wong cilik (h.5); bangsa tengahan (h.6); bangsa luhur/wong gedhe (h.7); wong sugih (h.8); wong mlarat (h.9); wong pinter (h.10); wong busuk (h.11); wong rosa (h.11); wong ringkih (h.12). Dalam teks juga disebutkan tentang tatacara sensus penduduk berdasarkan golongan masyarakat tersebut. Sensus penduduk itu menyoroti masalah jumlah penduduk maupun keadaan tampat tinggalnya. Teks disalin oleh R. Pujaharja pada tahun 1927 dari sebuah teks peninggalan R.T. Suradipraja, di Kartasura pada masa pemerintahan Pakubuwana IX. Pigeaud memperoleh naskah salinan ini pada tahun 1931."

"

Pembangunan desa merupakan proses peningkatan atau perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Pemerintah Desa Panggungharjo dalam upayanya membangun sistem jaminan sosial bagi masyarakat menggunakan pendekatan tata kelola kolaborasi. Kolaborasi dilakukan dengan  melibatkan masyarakat dan penyedia layanan untuk menjalin suatu hubungan dan bekerja sama dan berkomitmen untuk mencapai tujuan lebih cepat dan lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri. Kebijakan publik berupa sistem jaminan sosial yang dibangun oleh Pemerintah Desa Panggungharjo dengan tata kelola yang kolaboratif diharapkan akan lebih cepat meningkatkan kualitas hidup dasar berupa pendidikan dan kesehatan.

 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aspek leadership dari kepala desa sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah program pembangunan di desa. Penelitian ini menganalisis keberhasilan Pemerintah Desa Panggungharjo dalam upayanya mewujudkan sistem jaminan sosial melalui tata kelola yang kolaboratif.  Melalui pendekatan kualitatif, penelitian mempergunakan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi dan studi literatur untuk mengumpulkan data. Informan dipilih dengan purposive sampling dan snowball. Jumlah seluruh informan sebanyak delapan belas (18) informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Panggungharjo membangun sistem jaminan sosial di desa tersebut secara partisipatif dengan menggunakan potensi lokal.

 

Kata Kunci: Pembangunan Desa, Tata Kelola Kolaboratif, Jaminan Sosial, Lembaga Sosial.

 

---

Village development is a process of increasing or improving the quality of life and economic well-being of people living in rural areas. The Village Government in their efforts to build a social security system for the community uses a collaborative governance approach. Collaboration is held by entangling the community and service providers to establish a dealings and team up in committment to achievee the goals faster and greater than working individually. Public policy in the form of a social security system built by the Panggungharjo Village Government with collaborative governance is expected to produce  improvement of education and health as basic quality of life.

 

Previous research showed that the role of heads of village have big influences to the village program’s fruitfulness. This study analyzes the triumph of the Panggungharjo Village Government for their exertion to raise a social security system based on participation of the stakeholders in community. Through a qualitative approach, research used in-depth interviews, focus group discussions, observation and literature studies to collect data. Informants were selected by purposive sampling and snowball. The total number of informants was eighteen (18) informants. The results of the study showed that the Panggungharjo Village government used a collaborative governanance to construt a participative social security system in the village based on local potential

"

"Meningkatnya peran teknologi informasi maka investasi di bidang teknologi informasi semakin besar dan semakin kompleks dalam pengelolaannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Saat ini, Universitas di Indonesia sebagai salah satu bentuk organisasi membutuhkan suatu tata kelola teknologi informasi yang baik, agar investasi teknologi informasinya dapat berjalan dengan baik. Penulisan ini membuat suatu tata kelola teknologi informasi untuk universitas dengan menggunakan gabungan model tata kelola teknologi informasi model Van Grembergen, Weil dan Ross, AS-8015 dan COBIT 5. Dalam membangun model ini, dilakukan analisa dari beberapa dokumen penelitian karya ilmiah secara kualitatif dengan pendekatan grounded theory, dalam menentukan kriteria yang tepat daan benar untuk membentuk sebuah model tata kelola teknologi informasi pada universitas, dan dilakukan validasi model ke beberapa universitas. Hasil dari kajian model tersebut nantinya adalah usulan model tata kelola teknologi informasi pada universitas swasta di Jakarta. Model ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk tata kelola TI pada universitas dengan menekankan aktivitas-aktivitas identifikasi tujuan, akusisi TI, identifikasi TI, estimasi biaya anggaran, dan pengelolaan SDM."

"ABSTRACTThe implementation of non cash transactions in local governments is the governments step in the struggle for the public interest. This study discusses how to implement non cash transactions in local government in an effort to realize good governance. With qualitative case studies obtained, the data in this study were collected by in depth interviews. The results of this study prove that accountability, approval and administrative order have been successfully completed in the implementation of non cash transactions. However, the efficiency of the use of the budget has not been able to optimize. Besides that, at the level of strategy, the system and structure are already running well. Factors of ability, human resources and leadership style that need to be considered in order to be successful in supporting good governance management strategies."

"Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tata kelola dana desa setelah UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa dan pelaksanaan sinkronisasi antara lembaga terkait tentang tata kelola dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pelaksanaan tata kelola dana desa setelah UU No. 6/2014 masih terjadi disharmonisasi. Regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh KemenDesa PDTT serta Kemendagri, dari aspek praktis di lapangan pelaksanaannya dirasakan masih menyulitkan bagi aparat desa. Pelaksanaan sinkronisasi antara lembaga terkait tentang tata kelola dana desa belum berjalan dengan optimal. Sinkronisasi belum dapat dilakukan karena masing-masing lembaga membentuk sendiri-sendiri regulasi sektoral. Implementasi suatu regulasi sangat mungkin bersinggungan dengan regulasi lainnya, bahkan pada praktiknya terdapat regulasi yang justru menyandera pelaksanaan dana desa itu sendiri. Ego sektoral masih mendominasi dalam menyusun regulasi, dan belum sepenuhnya mempertimbangkan secara matang implikasinya. Oleh karena itu, dalam hal yang berkaitan dengan desa, maka ketika Kemendagri akan melakukan pengaturan yang berkaitan dengan desa, harus berkoordinasi dengan KemenDesa, PDTT yang memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkaitan dengan desa. Sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri sudah merupakan hasil sinkronisasi dengan KemenDesa PDTT. Dengan dilakukannya sinkronisasi terhadap urusan pemdes dengan urusan pemda, maka implikasi pada level pelaksanaan adalah adanya acuan yang lebih jelas dan tidak ambigu. Berdasarkan analisa, diusulkan saran Perlunya proses pembentukan setiap regulasi oleh sektoral yang berkaitan dengan tata kelola dana desa melibatkan kementerian/lembaga terkait; Perlunya melaksanakan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam hal terjadi konflik regulasi dan konflik kewenangan; serta pemerintah hendaknya menghindari perubahan regulasi yang berdampak pada perubahan vital penyusunan RPJMDes dan APBDes.

---

This study discusses the implementation of village fund governance after Law no. 6 year 2014 About the Village and implementation of synchronization between related institutions on village fund governance. This research is normative law research. Implementation of village fund governance after Law no. 6 2014 there is still disharmonization. Sectoral regulations issued by Ministry of Village and MoHA, from the practical aspect of the implementation field are still difficult for village officials. Implementation of synchronization between related institutions about governance of village funds has not run optimally. Synchronization can not be done because each institution establishes its own sectoral regulations. Implementation of a regulation is very likely to be tangent to other regulations, even in practice there is a regulation that actually holds the implementation of the village funds themselves. Sectoral ego still dominates in drafting regulations, and has not fully considered the implications. Therefore, in matters relating to the village, then when the MoHA will make arrangements relating to the village, it should coordinate with the Ministry of Village with duties, responsibilities and authorities relating to the village. So the regulations issued by the MoHA is already a result of synchronization with the Ministry of Village. With the synchronization of the village government affairs with the local government affairs, the implications at the implementation level are the existence of clearer and unambiguous references. Based on the analysis, proposed suggestion The need for the process of forming any regulation by sectoral related to village fund governance involves ministries related institutions The need to implement Law No. 30 2014 on Government Administration in the event of a conflict of regulation and conflict of authority And the government should avoid regulatory changes that have an impact on the vital changes in the preparation of the Medium term village development plan and Village income and expenditure budget."

"Penerapan tata kelola pemerintahan dan percepatan penerapan teknologi informasi pada pemerintahan membuat institusi-institusi pemerintah harus meningkatkan fungsi teknologi informasinya. Dengan meningkatnya peran teknologi informasi maka investasi di bidang teknologi informasi semakin besar dan semakin kompleks dalam pengelolaannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasinya. Bappenas sebagai institusi perencanaan pemerintah merasa perlu untuk memiliki suatu tata kelola teknologi informasi yang baik agar investasi teknologi informasinya dapat berjalan dengan baik. Tulisan ini membahas rancangan suatu tata kelola teknologi informasi untuk Bappenas dengan menggunakan gabungan model tata kelola teknologi informasi diantaranya model Peterson, model Weill & Ross, model ITGI focus area, model AS 8015 standar Australia, dan kontrol objektif dari COBIT. Dari keseluruhan model tersebut dapat dilihat seberapa jauh tingkat kematangan tata kelola TI pada Bappenas yang kemudian akan ditentukan solusi untuk mencapainya."

"Teknologi Informasi telah menjadi peranan yang sangat penting dalam menunjang strategi dan visi organisasi. Hal ini didasari oleh Survey yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers pada tahun 2003 dan 2005. Hasil survey menunjukan bahwa 52% di tahun 2003 dan 57 % ditahun 2005 menyatakan TI memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan strategi dan visi perusahaan. Industri keuangan seperti perbankan merupakan salah satu industri yang tertinggi menyatakan bahwa TI berperan sangat penting untuk mewujudkan strategi dan visi perusahaan dibandingkan industri lainnya. Oleh karena itu penulis ingin melihat kesesuaian model tata kelola TI pada Bank DA dengan beberapa kerangka kerja dari teori yang telah ada. Penulis tidak merancang kembali tata kelola TI yang sudah ada pada Bank DA hanya mendeskripsikan tata kelola TI nya.Penelitian dilakukan menggunakan tiga kerangka kerja tata kelola TI berikut: kerangka kerja Struktur, Proses dan Hubungan atau Komunikasi, kerangka kerja IT Governance Institute, dan kerangka kerja Australian Standard for Good Corporate Governance of ICT. Penulis akan memetakan tata kelola TI bank DA ke kerangka kerja-kerangka kerja tersebut. Setelah memetakan tata kelola TI bank DA penulis akan menganalisa menggunakan teori tata kelola TI dari ketiga kerangka kerja tersebut dan mencari temuan-temuan dalam penganalisaannya.Dari hasil analisis penulis menemukan bahwa tata kelola TI bank DA sebagian besar sesuai dengan ketiga kerangka kerja yang digunakan. Penulis juga menemukan ada sebuah proses pada bank DA yaitu formally tracking business value of IT yang belum dijalankan dengan baik. Selain itu tata kelola TI bank DA sesuai dengan empat dari tujuh karakteristik yang terdapat pada perusahaan yang memiliki tata kelola TI dan kinerja keuangan yang baik. Dengan melihat tata kelola TI yang baik dan sesuai dengan sebagian besar kerangka kerja yang ada penulis menyarankan menggunakan tata kelola TI sebagai salah satu masukan untuk mengembangkan pola tata kelola TI perusahaan di Indonesia.

---

Information Technology has been an important role to support the vision and strategy of the organization. This is based on the survey that is conducted by PricewaterhouseCoopers in 2003 and 2005. The result of the survey shows that 52 % in 2003 and 57 % in 2005 state that Information Technology has been an important role to achieve the vision and strategy of an organization. Financial Industry like bank was one of the highest industries that state this statement compare to the other industries. Author is interested to investigate the fitness of Bank DA IT Governance Model compare to existing framework from other theory. Author doesn't re-design the IT Governance of Bank DA, but only describe the existing IT Governance that Bank DA impalement.The Research is conducted using three IT Governance frameworks as follow: Structure, Process and Relationship mechanism framework, IT Governance Institute framework, and Australian Standard for Good Corporate Governance of ICT framework. Author will map Bank DA IT Governance to these three frameworks. After mapping them, Author will analyze it using IT Governance theory from the three frameworks and give some fact that is found from analysis. From the analysis author found that most of Bank DA IT Governance is match to the three frameworks.Author also found that there is one process in Bank DA, formally tracking business value of IT, which is not performed well. The other finding is Bank DA IT Governance has applied four characteristic of seven that has been applied in the organization that has great IT Governance and financial performance. Refer to the analysis that show Bank DA has run their IT Governance well and mostly match to the IT Governance framework from other theory. Author suggests using Bank DA IT Goverancne as an input to develop Indonesia IT Governanace Model. "