Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 553 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lumbantobing, S.M.
Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007
362.293 LUM s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sulastiana
Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021
362.293 SUL m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: B.P. Sandaan, 0
615.7822 Bah
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sihaloho, Deltika
"[ABSTRAK
Keprihatinan terhadap penggunaan obat-obat terlarang oleh para petugas polisi. Para petugas polisi merupakan bagian dari masyarakat dan akan mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, baik dan buruk. Penggunaan obat-obat terlarang merupakan sebuah keprihatinan, karena dapat merusakan kemampuan seorang petugas untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan tepat, mempertinggi kemungkinan korupsi, menggambarkan pelanggaran etika dan hukum kepercayaan, merusak kepercayaan publik terhadap kepolisian dan integritas mereka.
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yakni bertujuan mengetahui motivasi penyalahgunaan narkotika oleh oknum kepolisian di jajaran Polda X. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus yang merupakan wawancara secara mendalam dan tidak berstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan anggota polisi sebagai penegak hokum justru melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkotika. Melalui penelitian kualitatif terhadap 6 kasus ditemukan bahwa faktor yang paling dominan adalah gaya hidupnya yang berhubungan dengan aktivits rutin.
Teori aktivitas rutin manunjukkan bahwa mempelajari kejahatan maka harus mempertimbangkan tiga elemen yang dapat berpengaruh terhadap kemudahan munculnya kejahatan, yakni : (a) Pelaku yang memang mempunyai motivasi untuk melakukan kejahtan, (b) adanya sasaran yang cocok, dan (c) Ketidakhadiran sistem penjagaan yang cakap dan canggih, seperti masyarakat ketetanggaan yang siap siaga, dan system alarm untuk mencegah kejahatan. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh gambaran bahwa seorang oknum kepolisian yang melakukan prilaku menyimpang dikarenakan kama gaya hidup, aktivitas rutin yang mana sehari-hari bertugas sebagai penyidik.

ABSTRACT
Concern over drugs by police officers. Police officers are part of the society and behove to reflect the norms and the values of community, whether good or not. The consumption of illegal drugs is a concern, by reason of can be damaging the ability of the an officer to carry out their duties effectively and appropriately, increasing possibility of corruption, describes the ethical and legal breach of trust, undermine public trust in the police and their integrity.
This study is a qualitative research which aims to know the motivation of drug abuse by unscrupulous police in ?X? local police. This study focuses more on the case study is an in-depth interviews and unstructured. In addition this study aims to explain the factors that cause law enforcement officers as it violates the abuse of narcotics. Through a qualitative study of 6 cases found that the most dominant factor is the lifestyle associated with routine activities.
Routine activities theory suggests that studying the crime then it should consider three elements that can affect the ease of emergence of crime, that is ; (a) perpetrator who are motivated to commit a crime, (b) presence of a suitable target, and (c) absence of surveillance systems and a skilled and sophisticated, like a neighborhood community that is ready alert, and alarm system to prevent crime.
Based on these studies indicated that an unscrupulous police behavior as deviant because of lifestyle, routine activities of daily which served as an investigator.
, Concern over drugs by police officers. Police officers are part of the society and behove to reflect the norms and the values of community, whether good or not. The consumption of illegal drugs is a concern, by reason of can be damaging the ability of the an officer to carry out their duties effectively and appropriately, increasing possibility of corruption, describes the ethical and legal breach of trust, undermine public trust in the police and their integrity. This study is a qualitative research which aims to know the motivation of drug abuse by unscrupulous police in ‘X’ local police. This study focuses more on the case study is an in-depth interviews and unstructured. In addition this study aims to explain the factors that cause law enforcement officers as it violates the abuse of narcotics. Through a qualitative study of 6 cases found that the most dominant factor is the lifestyle associated with routine activities.
Routine activities theory suggests that studying the crime then it should consider three elements that can affect the ease of emergence of crime, that is ; (a) perpetrator who are motivated to commit a crime, (b) presence of a suitable target, and (c) absence of surveillance systems and a skilled and sophisticated, like a neighborhood community that is ready alert, and alarm system to prevent crime.
Based on these studies indicated that an unscrupulous police behavior as deviant because of lifestyle, routine activities of daily which served as an investigator.
]"
2011
T44103
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reihan Putri
"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkotika. Korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam beberapa unang-undang di luar KUHP. Salah satu undang-undang yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana khususnya dalam tindak pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk disajikan secara deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkotika dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.

The focus of this thesis is about corporate criminal liability in narcotics crime. Corporation is not known as the subject of criminal law in the Code of Penal (Penal Code), however Corporation has been recognized as a subject of criminal law through legislation outside the Indonesian Penal Code. One of the law that recognizes corporation as the subject of criminal law is Act No. 35 of 2009. The aim of this research is to know how a corporation could be responsible in criminal law especially in narcotics crime. This research use literature research method in the form of normative juridical with qualitative approach in order to provide analytical descriptive data. The conclusion of this thesis is that a corporation could be liable for committing narcotics crime according to the doctrines of corporate criminal liability.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S60492
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ferina Rahmalia Fauziah
"Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar, termasuk di dalamnya obat narkotika dan psikotropika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat termasuk narkotika dan psikotropika, PBF merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Setiap PBF dalam melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat terutama narkotika dan psikotropika harus memenuhi persyaratan CDOB dan kemudian melakukan pelaporan kepada Badan Pengawaas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan/atau kehilangan narkotika dan psikotropika dari jalur distribusi resmi, serta berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya. Oleh karena itu, dilakukan kajian mengenai evaluasi penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di PBF Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Cabang Jakarta 3. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk melihat kesesuaian dalam penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di KFTD Cabang Jakarta 3 dengan CDOB. Melalui tugas khusus ini diketahui penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di PBF KFTD Cabang Jakarta 3 sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam CDOB dan Permenkes No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, serta telah menyampaikan laporan bulanan yang diunggah melalui website Sistem Pengawasan Obat BPOM.

Pharmaceutical Distributor (PBF) are companies in the form of legal entities that have permits for the procurement, storage, distribution of drugs and/or drug substances in large quantities, including narcotics and psychotropic drugs, in accordance with law statutes. In procuring, storing and distributing drugs including narcotics and psychotropics, pharmaceutical distributor refers to the regulation contained in the Good Distribution Practice (GDP). Each pharmaceutical distributor in procuring, storing, and distributing drugs, especially narcotics and psychotropics, must meet GDP requirements and then report to the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) to prevent deviations and/or loss of narcotics and psychotropics from official distribution channels, as well as various other forms of abuse. Therefore, a study was conducted regarding the evaluation of storage and reporting of narcotics and psychotropics at PBF Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 3rd Branch. The purpose of this research was to see the suitability of storage and reporting of narcotics and psychotropics at KFTD Jakarta 3rd Branch with GDP. Through this research it is known that the storage and reporting of narcotics and psychotropics at PBF KFTD Jakarta 3rd Branch has met the requirements set out in the GDP and Permenkes No. 3 of 2015 about Distribution, Storage, Destruction, and Reporting of Narcotics, Psychotropics, and Pharmacy Precursors, and has submitted monthly reports which are uploaded via the Drug Monitoring System website of the BPOM."
Depok: 2022
PR-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
H.M. Ridho Ma`roef
Jakarta: Karisma Indonesia, 1986
362.293 RID n
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Latiful Akbar
"Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 149 huruf e menyebutkan bahwa diberikan jangka waktu 1 tahun sejak diundangkan, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kotamadya/Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus disesuaikan menjadi Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kotamadya. Pemerintah Kabupaten Bekasi dipilih sebagai studi kasus karena Badan Narkotika Kabupaten/ Kotamadya belum vertikal dengan Badan Narkotika Nasional. Teori yang digunakan : 1 Teori Otonomi Daerah 2 Teori Birokrasi 3 Teori Perubahan dan Pengembangan Organisasi 4 Teori Evaluasi Kebijakan 5 Teori Organized Crime 6 Teori Transnational Organized Crime 7 Teori Metropolitan 8 Teori Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan 9 Teori Civil Society. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Kesimpulan : 1 Faktor penyebab Pemerintah Kabupaten Bekasi belum membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bekasi adalah kurangnya peraturan yang mengikat, tidak ada dukungan dari Bupati Bekasi, tumbuhnya kelompok-kelompok yang mengarah kepada kelompok kepentingan dan kelompok penekan. 2 Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Narkotika Kabupaten Bekasi belum maksimal 3 Badan Narkotika Kabupaten Bekasi hanya dapat memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada instansi pemerintah terkait satgas dibidang ketersediaan program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN . Saran 1 segera membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bekasi 2 perubahan kebijakan dari self renewal kepada kebijakan top-down.

Law Number 35 of 2009 on narcotics article 149 letter e states that within a period of one year since was enacted, Narcotics Board Province and Narcotics Board Regency City that established under the Presidential Regulation Number 83 of 2007, should be adjusted to become National Narcotics Board Province and National Narcotics Board Regency City. The government of Bekasi Regency was chosen as a case study because it rsquo s National Narcotics Board Regency City has not been establish under National Narcotics Board. Theories used 1 Theory of Regional Autonomy 2 Theory of Bureaucracy 3 Theory of Organizational Change and Development 4 Theory of Policy Evaluation 5 The Organized Crime Theory 6 Transnational Organized Crime 7 Metropolitan Theory 8 Theory of Interest and Pressure Groups 9 Civil Society Theory. Qualitative descriptive research method has been used. Conclusion 1 The cause of Bekasi Regency has not been establish is lacks of regulation binding, the growth of interest and pressure groups 2 Handling of abuse and illicit trafficking in drugs by the Government of Bekasi through Narcotics Board Bekasi Regency not maximized 3 Narcotics Board Bekasi Regency can only provide technical and administrative support to the relevant government agencies task force in the field of the availability of a program to eradicate the abuse and illicit drug trafficking. Suggestion 1 to immediately establish National Narcotics Board Regency of Bekasi 2 change of policy from self renewal to top down policy."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dadang Hawari
Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006
362.29 DAD p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sihotang, Rotua
"[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterlibatan perempuan sebagai
kurir dalam peredaran gelap narkotika serta serta mengidentifikasi faktor-faktor
yang mendorong perempuan terlibat sebagai kurir dalam peredaran gelap
narkotika.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan analisis data
deskriptif yang diperoleh melalui hasil wawancara yang mendalam dengan 8
(delapan) informan perempuan dari beberapa tempat yaitu : di Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang, Banten, Rumah Tahanan (Rutan)
Klas IIA Wanita Jakarta Timur, Rutan Direktorat Tindak Pidana Narkotika
Bareskrim Polri dan Rutan Badan Narkotika Nasional. Data juga diperoleh
dengan pengamatan dan studi kepustakaan.
Keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkotika, seperti diketahui
bahwa perempuan memiliki peranan yang tidak dapat diabaikan begitu saja,
karena banyaknya peranan perempuan baik didalam keluarga serta dalam
kehidupan ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, politik dan agama.
Kedudukan perempuan sangat strategis didalam keluarga, khususnya dalam
membentuk pribadi-pribadi yang militan, kekuatan seorang perempuan bukan
hanya mengubah hidup keluarganya, melainkan juga mengubah sebuah bangsa
atau bahkan dunia. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak
perempuan yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika sebagai kurir.
Perempuan sebagai kurir tidak serta merta terjadi, ada sindikat narkotika yang
mengendalikan perempuan dengan berbagai modus, ada karena ketidaktahuan
mereka, ketergantungan kepada laki-laki yang mempunayi hubungan dengan
perempuan sebagai suami atau pacar, ada juga karena dititipi barang narkotika.
Perempuan terlibat tanpa mengetahui resiko atas tindakannya dan berakhir dalam
hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT
This study aimed to describe the involvement of women as couriers in the illicit
trafficking of narcotics as well as well as to identify factors that encourage
women to get involved as a courier in the illicit trafficking of narcotics.
This study used a qualitative method that relies on the analysis of descriptive
data obtained through in-depth interviews with 8 (eight) female informant from
several places, namely: The Women's Penitentiary Institution Class IIA
Tangerang, Banten, House of Detention Class IIA Women East Jakarta; House of
Detention of Crime Narcotics Directorate of Criminal Investigation Police and
the House of Detention of National Narcotics Board. Data were also obtained by
the observation and study of literature.
Women's involvement in the illicit traffic in narcotics, as is well known that
women have a role that can not be ignored, because of the role of women both
within families and in economic life, social, cultural, educational, political and
religious. Strategic position of women within the family, especially in the form of
militant individuals, the power of a woman not only changed the lives of her
family, but also transform a nation or even the world. But the fact is happening
on the ground, many women are involved in the illicit trafficking of narcotics as a
courier.
Women as couriers is not necessarily the case, there are narcotics syndicates that
control women with a variety of modes, there because of their ignorance,
dependence on a man who has little relationship with the woman as husband or
boyfriend, there's also because the goods entrusted narcotics. Women involved
without knowing the risks of his actions and ended in penalties in the
Penitentiary;This study aimed to describe the involvement of women as couriers in the illicit
trafficking of narcotics as well as well as to identify factors that encourage
women to get involved as a courier in the illicit trafficking of narcotics.
This study used a qualitative method that relies on the analysis of descriptive
data obtained through in-depth interviews with 8 (eight) female informant from
several places, namely: The Women's Penitentiary Institution Class IIA
Tangerang, Banten, House of Detention Class IIA Women East Jakarta; House of
Detention of Crime Narcotics Directorate of Criminal Investigation Police and
the House of Detention of National Narcotics Board. Data were also obtained by
the observation and study of literature.
Women's involvement in the illicit traffic in narcotics, as is well known that
women have a role that can not be ignored, because of the role of women both
within families and in economic life, social, cultural, educational, political and
religious. Strategic position of women within the family, especially in the form of
militant individuals, the power of a woman not only changed the lives of her
family, but also transform a nation or even the world. But the fact is happening
on the ground, many women are involved in the illicit trafficking of narcotics as a
courier.
Women as couriers is not necessarily the case, there are narcotics syndicates that
control women with a variety of modes, there because of their ignorance,
dependence on a man who has little relationship with the woman as husband or
boyfriend, there's also because the goods entrusted narcotics. Women involved
without knowing the risks of his actions and ended in penalties in the
Penitentiary;This study aimed to describe the involvement of women as couriers in the illicit
trafficking of narcotics as well as well as to identify factors that encourage
women to get involved as a courier in the illicit trafficking of narcotics.
This study used a qualitative method that relies on the analysis of descriptive
data obtained through in-depth interviews with 8 (eight) female informant from
several places, namely: The Women's Penitentiary Institution Class IIA
Tangerang, Banten, House of Detention Class IIA Women East Jakarta; House of
Detention of Crime Narcotics Directorate of Criminal Investigation Police and
the House of Detention of National Narcotics Board. Data were also obtained by
the observation and study of literature.
Women's involvement in the illicit traffic in narcotics, as is well known that
women have a role that can not be ignored, because of the role of women both
within families and in economic life, social, cultural, educational, political and
religious. Strategic position of women within the family, especially in the form of
militant individuals, the power of a woman not only changed the lives of her
family, but also transform a nation or even the world. But the fact is happening
on the ground, many women are involved in the illicit trafficking of narcotics as a
courier.
Women as couriers is not necessarily the case, there are narcotics syndicates that
control women with a variety of modes, there because of their ignorance,
dependence on a man who has little relationship with the woman as husband or
boyfriend, there's also because the goods entrusted narcotics. Women involved
without knowing the risks of his actions and ended in penalties in the
Penitentiary, This study aimed to describe the involvement of women as couriers in the illicit
trafficking of narcotics as well as well as to identify factors that encourage
women to get involved as a courier in the illicit trafficking of narcotics.
This study used a qualitative method that relies on the analysis of descriptive
data obtained through in-depth interviews with 8 (eight) female informant from
several places, namely: The Women's Penitentiary Institution Class IIA
Tangerang, Banten, House of Detention Class IIA Women East Jakarta; House of
Detention of Crime Narcotics Directorate of Criminal Investigation Police and
the House of Detention of National Narcotics Board. Data were also obtained by
the observation and study of literature.
Women's involvement in the illicit traffic in narcotics, as is well known that
women have a role that can not be ignored, because of the role of women both
within families and in economic life, social, cultural, educational, political and
religious. Strategic position of women within the family, especially in the form of
militant individuals, the power of a woman not only changed the lives of her
family, but also transform a nation or even the world. But the fact is happening
on the ground, many women are involved in the illicit trafficking of narcotics as a
courier.
Women as couriers is not necessarily the case, there are narcotics syndicates that
control women with a variety of modes, there because of their ignorance,
dependence on a man who has little relationship with the woman as husband or
boyfriend, there's also because the goods entrusted narcotics. Women involved
without knowing the risks of his actions and ended in penalties in the
Penitentiary]"
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>