Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Generally, islam permits a permits a wife to stipulate any conditions in a marriage contract....."

"The paper discusses about the fatwa of Ibn taymiyya an polygamy. It is well known that as one of the famous jurisconsults in the end of the thirteenth century, Ibn Taymiyya has dispensed many of his responses to Islamic legal cases arose in his time....."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengelompokan sikap masyarakat mengenai campur tangan negara dalam masalah poligami. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksploratif. Mengunakan Teori Lambe dan Reineke. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah terbentuknya tiga pengelompokan sikap masyarakat berdasarkan kemiripan karakteristik sosial-ekonomi yang melekat pada individu. Ketiga kelompok tersebut yaitu kelompok protector yang menginginkan jaminan kebebasan dalam berpoligami, kelompok censorship yang menginginkan poligami dilarang dan kelompok allowers yang menginginkan pemerintah tidak ikut campur dalam masalah poligami. Jenis kelamin merupakan faktor signifikan yang membedakan pembentukan setiap kelompok.

---

AbstractThis thesis discusses the grouping of public attitudes about state interference in the issue of polygamy. The study was a quantitative study with exploratory design. Using the theory of Lambe and Reineke. Findings obtained from this research is the formation of three groupings of public attitudes based on similarities socioeconomic characteristics inherent in individuals. Three groups: the group protector who want guarantees of freedom in polygamy, a group that wants polygamy banned censorship and allowers groups who wanted the government not to interfere in the matter of polygamy. Gender is a significant factor that distinguishes the formation of each group."

"Tulisan ini membahas mengenai problematika poligami melalui kritik filsafat cinta. Adanya persoalan mengenai ketidaksesuaian konsep cinta sejati sebagai relasi romantis di dalam bentuk poligami. Bentuk cinta tersebut adalah cinta destruktif yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikis. Penelitian ini bertujuan mengkritik bentuk cinta destruktif dalam perkawinan poligami melalui metode penelitian kualitatif deskriptif mengenai studi filsafat cinta dalam praktik perkawinan poligami. Teori yang digunakan dalam permasalahan ini adalah teori filsafat cinta dari bell hooks yang menunjukkan bahwa dalam cinta tidak ada dominasi dan relasi romantis akan membawa pada cinta sempurna. Poligami dianalisis dari segi budaya di berbagai negara sehingga berkembang sampai saat ini. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan poligami merupakan bentuk cinta destruktif yang memberikan dampak negatif pada para istri serta poligami bukanlah sebuah bentuk cinta sejati sesuai dengan filsafat cinta bell hooks.

---

This paper discusses the problem of polygamy through a critique of the philosophy of love. There is a problem regarding the incompatibility of the concept of true love as a romantic relationship in the form of polygamy. This form of love is destructive love that causes domestic violence, both physically and psychologically. This study aims to criticize the form of destructive love in polygamous marriages through descriptive qualitative research methods regarding the study of the philosophy of love in the practice of polygamous marriages. The theory used in this problem is the theory of love philosophy from bell hooks which shows that in love there is no domination and a romantic relationship will lead to perfect love. Polygamy is analyzed in terms of culture in various countries so that it has developed to this day. The result of this study indicates that polygamous marriage is a form of destructive love that has a negative impact on wives and polygamy is not a form of true love according to Bell Hook’s philosophy of love."

""Poligami" banyak digunakan untuk mengacu pada praktik laki-laki Muslim yang menikahi lebih dari satu istri. (Hirschfelder & Rahmaan, 2003). Pihak istri kedua seringkali mengalami dampak negatif dari pernikahan poligami, seperti pandangan negatif dari masyarakat, konflik dalam keluarga, persaingan dengan istri pertama, dampak sosial, serta kekerasan dalam rumah tangga (Mulia, 2004; Nurohmah, 2003). Dewasa muda adalah periode penyesuaian terhadap pola hidup yang baru, salah satunya adalah pernikahan. Penyesuaian ini akan dirasakan semakin sulit dan menjadi masalah jika bentuk pernikahan yang dijalankan adalah bentuk pernikahan yang ?tidak umum?, seperti poligami. Masalah yang dihadapi istri kedua tersebut merupakan pengalaman hidup yang akan mempengaruhi kondisi psychological well-being mereka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan menghimpun informasi dari empat orang wanita dewasa muda yang menjadi istri kedua. Kesimpulan umum dari penelitian ini adalah wanita dewasa muda yang menjadi istri kedua dalam pernikahan poligami memiliki gambaran psychological well-being yang bervariasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi psychological well-being wanita dewasa muda yang menjadi istri kedua adalah faktor demografis, dukungan sosial, mekanisme evaluasi diri, variabel kepribadian, religiusitas, serta beberapa faktor lain, seperti motivasi pernikahan, pemahaman mengenai poligami, serta antisipasi terhadap konsekuensi sebagai istri kedua. Selain itu, penyesuaian yang baik dalam pernikahan juga nampak mempengaruhi kondisi psychological well-being istri kedua dalam pernikahan poligami.

---

The term "polygamy" refers to a matrimonial system between a man and many women at the same time (Hirschfelder & Rahmaan, 2003). Second wife is often had negative impacts from this marriage, such as negative social reaction from the society, conflict among the family when the women choose to be the second wife, conflict with the first wife, social impacts, and domestic violence (Mulia, 2004; Nurohmah, 2003). Early adult is a period of adjustment to new patterns of life, such as marriage. This adjustment would be more difficult if the young adult has to run the ?unfamiliar? matrimonial system like polygamy. These challenge and problems that have to be faced by the second wife are a particular life experience that could affect her psychological well-being. The researcher used qualitative methods to the four informants. The result of this research showed that these second wives are different in their psychological well-being. These variations are influence by the demographic factors, social support, self-evaluation mechanism, personality factor, religiosity, and any other factors such as motivation to get married, understanding about the essence of polygamous marriage, and also their anticipation toward the consequence of being a second wife. This research also found that good marital adjustment affects psychological well-being condition for second wife in her early adult period."

"Perkawinan yang dilangsungkan harus sesuai dengan syarat-syarat perkawinan. Penelitian ini membahas mengenai pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri pertama terhadap perkawinan suaminya yang sudah meninggal, perkawinan kedua suaminya dilakukan sebelum ia meninggal. Permasalahan penelitian ini adalah akibat hukum pembatalan perkawinan setelah kematian suami sebagaimana putusan Pengadilan Agama Sukabumi perkara nomor 0135/PDT.G/2018/PA.Smi disamping itu pertimbangan hakim pada kasus tersebut dibandingkan dengan kasus serupa dengan pertimbangan hakim yang berbeda. Penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, tipologi adalah deskriptif analitis, menggunakan metode analisis kualitatif, menggunakan data sekunder dengan penelusuran dokumen. Hasil penelitian adalah perkawinan dianggap tidak ada. Pertimbangan hakim pembatalan tidak dapat diterima. Terjadinya suatu perkawinan memberikan akibat hukum terhadap status hukum seseorang dan status hukum seseorang sangat penting bagi notaris, disamping hal-hal lain seperti kewarisan dan perjanjian perkawinan.

---

The marriage must be in accordance with the terms of marriage. This study discusses the cancellation of husband's marriage and is sued by the first wife against the marriage of her deceased husband, her husband's second marriage was done before he died. The problem of this research is consequences due to the law of the cancellation of marriage after the death of the husband. religious As the decree of the Sukabumi religious court 0135/PDT.G/2018/PA.Smi, In addition, consideration of judges in such cases compared to similar cases with the consideration of different judges.

This research is normative juridical, by asking for approvals and asking for a report, typology is descriptive analytical, using qualitative analysis methods, using secondary data with document search. The results of the research are considered no marriage. Consideration by judge is unacceptable. The occurrence of a marriage gives a legal effect on a person's legal status and a person's legal status is crucial to the notary, in addition to other matters such as inheritance and marital agreements."

"Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Salah satu syaratnya adalah harus adanya izin dari isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka isteri pertama mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan tersebut. Dari uraian tersebut timbul permasalahan diantaranya apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah cukup mengatur perlindungan hukum terhadap isteri pertama sebagai akibat dari perkawinan poligami, bagaimana aturan perundang-undangan berkaitan dengan pembatalan perkawinan dikaitkan dengan perkawinan poligami dan bagaimana kedudukan (status) isteri dan anak-anak yang terlanjur dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan. Untuk dapat mencari jawaban permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada narasumber. Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk telah dilakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan tersebut terjadi karena adanya pelaksanaan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa seizin isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dikatakan bahwa Undang-undang Perkawinan sudah cukup melindungi isteri pertama sebagai akibat dari perkawinan poligami. Poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka isteri sah dari perkawinan sebelumnya yang tidak setuju dengan adanya perkawinan poligami diberikan hak oleh Undang-undang untuk membatalkan perkawinan. Suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan agama dapat menyebabkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Adanya keputusan pembatalan perkawinan dari pengadilan, segala hak dan kewajiban antara suami isteri menjadi tidak ada dan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, kedudukan status) adalah tetap sebagai anak sah. Dalam hal ini harus dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh universitas-universitas atau lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung dalam bidang perkawinan mengenai prosedur perkawinan termasuk mengenai penyebab terjadinya pembatalan perkawinan.

---

Polygamy marriages should be conducted in accordance with the legislation in force. One of the conditions have the permission of first wife and permission from the Religious Courts. If conditions are not met, then the first wife the right to cancel the marriage. From the description of which raised the question whether Law No. 1 Year 1974 on Marriage is enough to set the legal protection of the first wife as a result of polygamy marriages, how the rules of the legislation relating to the cancellation of marriage is associated with polygamy marriages and how the position wife and children already born from the marriage canceled. To be able to find answers to these problems, the author uses the method of juridical normative study using secondary data is data obtained from literature and supported by an interview to the informant. Religious Court in Decision No. 822/Pdt.G/2004/PA.Dpk has done annulment. Cancellation is due to implementation of polygamous marriages are performed without first wife's permission and consent of the Religious Courts. Based on research by saying that Marriage Act is sufficient to protect the first wife as a result of polygamy marriages. Polygamy is conducted without complying with the requirements stipulated by the Act without the permission of the first wife and the permission of religious courts, then lawful wife from a previous marriage who does not agree with the existence of polygamy marriages are granted the right by law to annul the marriage of her husband. Marriage can be canceled if there are terms are not being met in the hold of marriage. Husbands who do polygamous marriages without the permission of the court religion then it can lead to marriage be reversed. With the annulment of the court decision, all the rights and obligations between husband and wife become non-existent and the decision is retroactive annulment of the children born within marriage, the position as as his rights are fixed as a legitimate child. Should also be made to the community legal education by universities or non-governmental organizations engaged in the field of marriage about marriage procedures, including the cause of cancellation of marriage."

"Perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang menuju pembentukan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dalam bahasa umum lazim dinamakan membentuk keluarga yang sakina, mawaddah dan warahmah, penuh dengan kedamaian dan limpahan kasih sayang. Sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam pada asasnya menganut asas monogami. Namun Agama Islam tidak melarang poligami dengan persyaratan khusus serta adanya pembatasan jumlah istri. Dalam praktek ternyata masih terdapat pelanggaran atas pelaksanaan poligami. Dalam penulisan ini, kasus yang akan dibahas adalah adanya gugatan pembatalan perkawinan dari seorang istri pertama atas perkawinan kedua suaminya, namun gugatan baru diajukan ketika suami telah meninggal dunia. Dalam penulisan ini permasalahan yang akan dibahas apakah pertimbangan hakim telah tepat dalam memutuskan gugatan pembatalan perkawinan tersebut serta akibat hukum dari putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan data utama yang digunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari analisi adalah bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan kasus kurang tepat dan cermat karena hanya melihat dari segi formil saja dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain terutama aspek materiil dari perkawinan itu sendiri. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah terhadap anak, harta benda selama perkawinan dan pihak ketiga. Saran dalam penulisan ini adalah bahwa dalam memutuskan perkara Majelis Hakim hendaknya mencari dan menemukan hukum yang sensitif terhadap kebutuhan perlindungan hukum bagi perempuan dan anakanak, khususnya dalam kaitannya dengan poligami yang dilakukan oleh suami.

---

Marriage referred to the Law No. 1 of 1974 regarding Marriage Law is a marriage that led to the formation of a family or household that is happy and eternal based on God that is in common language commonly called a family who sakinah, mawaddah and warahmah, full of peace and abundance of affection. In line with the Marriage Law, Islamic Law in principle follows the principle of monogamy. But Islam does not prohibit polygamy with special requirements as well as the restrictions on the number of wives. In practice it turns out there is still a violation of the implementation of polygamy.

In this study, a case that will be discussed is the marriage of a lawsuit over the first wife of her husband's second marriage, but a new lawsuit filed when the husband had died. In this paper the issues to be discussed whether the judge has the right considerations in deciding the lawsuit marriage and the legal consequences of the decision.

The method used is a method of research literature normative juridical, with the main data used secondary data obtained from the literature materials in the form of primary legal materials, secondary and tertiary.

The results of the analysis is that the judges in deciding cases less precise and careful because just look at the formal terms only and does not take into consideration other aspects, especially the material aspects of the marriage itself. The legal consequences of the verdict are against the child, property during the marriage and the third party.

The suggestions in this paper is that the judge the judges should look for and find the law that is sensitive to the needs of legal protection for women and children, particularly in relation to marriage by the husband."

"Penelitian ini berangkat dari fenomena tersebarnya poster seminar poligami yang mulai marak diperbincangkan di tengah masyarakat sejak 2017.  Analisis pada penelitian ini mencoba menggunakan fungsi tata bahasa gambar semiotika sosial di poster seminar “Mindset Sukses Poligami” yang diunggah pada akun @Robbanianfamily. Semiotika Sosial dugunakan sebagai metode untuk melihat bagaimana pembuat tanda (pengguna bahasa) menggunakan sumber-sumber semiotika yang tersedia untuk menyampaikan sesuatu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber semiotika yang dipakai dalam menarasikan poligami pada poster yang dianalis, lalu menjabarkan bentuk bentuk komiditi yang ada dalam seminar poligami, serta membongkar bentuk komodifikasi agama yang dilakukan oleh narator. Berdasarkan hasil analisis LSF dari tiga fungsi bahasa milik Halliday pada sampel, sosok laki-laki secara tekstual ditampilkan dengan gambar hitam putih, interpersonal menunjukkan posisi superior dimana ia berdiri dihadapan peserta pengikut seminar yang duduk terpaku mendengar penyampaian aktor. Hafidin sebagai aktor ideasional nya menarasikan agama yang dibawanya, dengan memakai pakaian bertuliskan “I AM WORLD CLASS MUSLIM”. Jelas bahwa latar belakang agama Islam dibawanya dalam seminar poligami tersebut. Terlihat Robbanian Family memperjual belikan berbagai produk/jasa untuk memperoleh keuntungan dalam seminar tersebut dan poster digunakan sebagai saluran iklan yang menawarkan seminar.

---

This study covers the phenomenon of the polygamy seminar posters that is being talked about in our society since 2017. This research analysis tries to use the function of “grammar picture social semiotics” on the seminar poster of “Mindset Sukses Poligami” that was uploaded on the account @robbanianfamily.  Social semiotics is the method that is used to take a look at how sign maker (language user) uses semiotics sources to convey something. This research aims to find out semiotics sources used in narrating polygamy on the poster and to describe the forms of commodity in the polygamy seminar, and also to expose the forms of religious commodification conducted by the narrator. The result of the study based on the “LSF analysis of Halliday’s” or three language function on the sample, the male figure is textually displayed with black and white background images, interpersonal shows a superior position where he stands in front of the seminar participants who sit listening to him. Hafidin ideationally narrates the religion he brings, by wearing “I AM WORLD-CLSS MUSLIM” clothes. It is clear that the Islamic religious he brought in the polygamy seminar. It shows that Robbanian Family trades various kinds of products and services to gain profit off of the seminar and the posters were used as advertising channels offering seminars."

"Penulisan tesis ini membahas tentang pembagian waris dalam poligami dengan menganalisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/PK/Pdt/2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status dan kedudukan isteri dan anak dari poligami dari perspektif KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan serta pembagian waris terhadap para ahli waris dari poligami. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian eksplanatoris dan pengumpulan data kualitatif. Dari penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa status dan kedudukan isteri kedua yang menikah sah secara agama tetapi tidak dicatatkan tetap berstatus isteri sah, sehingga anak yang dilahirkan adalah anak sah. Ahli waris dalam poligami adalah isteri pertama dan anak-anaknya serta isteri kedua dan anaknya. Pembagian waris melihat pada ketentuan Pasal 65 ayat 1 huruf b Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam. Saran dari penelitian ini adalah calon suami dan calon isteri harus memperhatikan aturan perkawinan yang ada, Undang-Undang Perkawinan mengatur lebih tegas akibat dari suami yang melakukan poligami dan isteri pertama seharusnya dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

---

This thesis discusses about division of inheritance in polygamy by analizing the Supreme Court of Republic of Indonesia Decision Review Number 305 PK Pdt 2017. This thesis aims to analyze the status and position of the second wife and child of polygamy from the perspective of KUHPerdata and Marriage Law and the division of inheritance to the heirs in polygamy. Research method whis is used in this thesis is normative juridical, explanatory writing typology and qualitative data collection. This research deduces that the status and position of the second wife who married religiously but the marriage was not registered is legal, therefore the cild who was born is also a legitimate child. The heirs in polygamy is the first wife and her children and the second wife and her child. The division of inheritance is regulated in Article 65 paragraph 1 letter b of Marriage Law and Article 94 of Compilation of Islamic Law. The suggestions of this research are the candidate of husband and wife must pay attention to the existing marriage rules, Marriage Law set more firmly the impact if a husband did polygamy and the first wife should be able to do a marriage revocation."