Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka pembangunan nasional, mutu sumberdaya manusia merupakan salah satu modal dasar. Belajar dari pengalaman negara-nrgara industri baru (new emerging industrialized countries) diAsia Timur, pembangunan suatu bangsa memerlukan apa yang disebut critical mass, yaitu sumberdaya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung pembangunan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu mengupayakan dengan sungguh-sungguh adanya jumlah tertentu dari penduduk Indonesia agar memiliki tingkat pendidikan dan jenis keahlian tertentu untuk memenuhi critical mass tersebut.Berhubungan dengan hal tersebut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama selaku ujung tombak dari Departemen Pendidikan Nasional dalam program penuntasanprogram Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun untuk menghasilkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang bermutu dan berkualitas dituntut untuk dapat mengelola dan memanage organisasi secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan yang tertuang dalam visi dan misiDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Dalam rangka pencapaian visi dan misi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama memerlukan pengukuran kinerja yang efektif. Dari beberapa pengukuran kinerja yang ada balanced scorecard salah satunya yangmemiliki kelebihan dibandingkan dengan pengukuran yang ada yaitu merupakan sistem pengukuran yang komprehensif, adaptif dan responsif terhadap perubahan di lingkungan organisasi dan fokus terhadap tujuan.Di dalam balanced scorecard memandang organisasi dalam empat perspektif yaitu perspektif keuangan, pelanggan, pembelajaran dan pertumbuhan yang menghubungkan pengendalian operasional jangka pendek ke dalam visi dan strategi jangka panjang.Balanced scorecard memberikan kerangka kerja, bahasa untuk mengkomunikasikanmisi dan strategi, scorecard mempergunakan pengukuran yang berguna memberikan informasi kepada para pekerja tentang faktor yang mendorong keberhasilan pada saat ini dan yang akan datang.Dengan penerapan balanced scorecard diharapkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mampu menghasilkan proses manajemen penting :1. Memperjelas dan menterjemahkan visi dan misi2. Mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis3. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam rangka implementasi anggaran berbasis kinerja yang disepakati bersama pihak-pihak terkait di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan soft system methodology untuk mencapai sebuah rekomendasi sebagai analisis logis systematically desirable dan disepakati oleh semua pihak terkait culturally feasible . Penelitian ini menghasilkan rekomendasi berupa langkah-langkah pembuatan Standard Operating Procedure SOP terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DMPTTL dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik PPIS , dan langkah-langkah untuk peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to optimize the preparation of the Work Plan and Budget in order to implement the performance based budgeting mutually agreed by all involved parties in Statistics of Kalimantan Tengah Province. This research uses soft system methodology approach to produce recommendations as logical analysis systematically desirable and those recommendations are agreed by all involved parties culturally feasible . Recommendations resulted from this research are steps in creating Standard Operating Procedure SOP related to the preparation of the Work Plan and Budget for DMPTTL program and PPIS program, and steps to improve the human resources capability."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam rangka implementasi anggaran berbasis kinerja yang disepakati bersama pihak-pihak terkait di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan soft system methodology untuk mencapai sebuah rekomendasi sebagai analisis logis systematically desirable dan disepakati oleh semua pihak terkait culturally feasible . Penelitian ini menghasilkan rekomendasi berupa langkah-langkah pembuatan Standard Operating Procedure SOP terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DMPTTL dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik PPIS , dan langkah-langkah untuk peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to optimize the preparation of the Work Plan and Budget in order to implement the performance based budgeting mutually agreed by all involved parties in Statistics of Kalimantan Tengah Province. This research uses soft system methodology approach to produce recommendations as logical analysis systematically desirable and those recommendations are agreed by all involved parties culturally feasible . Recommendations resulted from this research are steps in creating Standard Operating Procedure SOP related to the preparation of the Work Plan and Budget for DMPTTL program and PPIS program, and steps to improve the human resources capability. "

"Tujuan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah untuk menyiakan peserta didik agar siap bekerja pada bidang tertentu....."

"Sekolah merupakan tempat pengembangan pengalaman bagi kehidupan remaja termasuk di dalamnya pemilihan vokasional. Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan memiliki peranan yang panting dalam mengarahkan pilihan vokasional remaja. Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu alternatif bagi remaja untuk meneruskan pendidikan lanjutan. Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan kejuruan adalah short education yaitu penyelenggaran pendidikan kejuruan harus dapat dilaksanakan secepat mungkin Hal ini dimaksudkan agar pendidikan kejuruan menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu pemilihan jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan hams disesuaikan dengan minat pekerjaan dari siswa yang akan masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan tersebut. Minat merupakan salah sate faktor yang menjadi pertimbangan dalam menjuruskan siswa dalam satu program studi tertentu. Namun saat ini belum ada alat ukur yang mengukur minat kejuruan secara spesifik dalam sate kelompok Sekolah Menengah Kejuruan.Sekolah Menengah Kejuruan kelompok manajemen dan bisnis menghasilkan lulusan yang memiliki lapangan pekerjaan yang luas dan dibutuhkan oleh pasar. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk membuat suatu alat ukur dengan item-item yang valid dan reliable untuk mengukur minat kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan khususnya kelompok Manajemen dan Bisnis. Alat ukur minat kejuruan ini disusun mengacu pada teori minat yang dikembangkan oleh Holland (1973) yang membagi minat ke dalam enam golongan yaitu: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, dan Conventional. Penggolongan minat ini dilandaskan pada enam tipe kepribadian atau kombinasi dari enam tipe tersebut, lingkungan pekerjaan yang disesuaikan dengan tipe kepribadian, serta interaksi antara kepribadian seseorang dan karakteristik dari lingkungan kerjanya.Salah satu cara untuk mengetahui minat seseorang menurut Super dan Crites (1958) adalah dengan melakukan inventarisasi minat yang diperoleh melalui kuisioner berisi pilihan atau preferensi daftar pekerjaan atau kegiatan wilayah yang berbeda yaitu Jakarta (SMK Tarakanita), Jawa Barat (SMK Putra Bangsa), dan Lampung (SMKN Bandarlampung). Perhitungan validitas dilakukan dengan menggunakan rumus chi-square yang dihitung secara manual, sedangkan untuk perhitungan reliabilitas dihitung dengan menggunakan rumus Kendall yang dilakukan melalui SPSS IO.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa alat ukur minat ini terdapat 9 item yang tidak valid dan 1 item yang valid. Sedangkan untuk uji reliabilitas terdapat 9 item yang tidak reliabel dan I item yang reliabel. Sehingga jika ditarik kesimpulan secara keseluruhan hanya terdapat 1 item yang valid dan reliabel dalam mengukur minat kejuruan dengan kriteria penjurusan. Item-item yang tidak valid mungkin disebabkan oleh pilihan yang dibuat bukan berdasarkan minat tapi lebih pada kemampuan melaksanakan tugas, kurang meratanya bobot tugas dalam satu situasi, serta belum stabilnya minat dari responden. Oleh sebab itu disarankan untuk meminta masukan dari pihak sekolah untuk menilai isi (content) dari alat ukur yang dibuat sebagai analisa kualitatif Selain itu jika diadakan pengukuran Janjutan disarankan untuk menambah jumlah item, memperbaiki item yang buruk, serta memberikan instruksi baik secara lisan maupun tulisan."

"Pendidikan adalah hal yang sudah dianggap mutlak oleh setiap individu untuk dijalaninya dalam rangka menimba ilmu dan memperoleh kompetensi tertentu. Sebagian besar masyarakat Indonesia, secara terencana dan terorganisir, menjalani pendidikannya ini pada jalur pendidikan sekolah, yang terdiri atas : pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Memasuki jenjang pendidikan menengah, seorang individu mulai dihadapkan pada beragamn pilihan jenis pendidikan menengah. Hal ini menyiratkan bahwa seorang remaja yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan menengah, diharapkan sudah dapat menentukan pendidikan menengah jenis apa yang akan dipilihnya sebagai jenjang yang akan menjembataninya memasuki pendidikan tinggi atau dunia kerja Namun tidak jarang seorang remaja yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah justru mengalami kebingungan dalam memilih jurusan yang sesuai dengan keadaan dirinya. Salah satunya contohnya adalah calon siswa SMK yang bingung dalam menentukan program keahlian yang sebaiknya dipilihnya ketika akan memasuki SMK tertentu. Agar dapat membantu calon siswa SMK yang mengalami kebingungan dalam memilih program keahlian maka cara yang dapat ditempuh adalah dengan menyesuaikan karakteristik pribadinya dengan tuntutan lingkungan dan suatu program keahlian yang tersedia. Salah satu karakteristik kepribadian yang panting untuk disesuaikan adalah minat kejuruan. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengungkap/memahami minat kejuruan siswa, salah satunya, adalah dengan menggunakan inventori minat kejuruan. Namun saat ini inventori minat kejuruan yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat di mana inventori minat kejuruan tersebut belum dapat digunakan pada beberapa kelompok SMK, salah satunya SMK kelompok Pariwisata (SMKP).Sekolah Menengah Kejuruan kelompok Pariwisata (SMKP) adalah salah satu penghasil tenaga kerja yang terampil dan profesional di bidang kepariwisataan. Hal ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia karena Indonesia ditetapkan sebagai salah satu negara tujuan wisata di dunia sehingga bisnis di bidang perhotelan dan kepariwisataan semakin berkembang dengan pesat. Keadaan ini membuat peneliti tertarik untuk membuat inventori minat kejuruan pada bidang pariwisata yang secara valid dan reliabel dapat mengungkap minat kejuruan calon siswa SMK kelompok parisata (SMKP). Pembuatan Inventori minat kejuruan ini mengacu pada teori minat kejuruan yang dikembangkan oleh Holland (1966) yang membagi minat kejuruan ke dalam enam golongan yaitu: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, dan Conventional.Penelitian ini dilakukan pada 288 responden siswa kelas I dan 2 SMK dari 3 Sekolah Menengah Kejuruan kelompok Pariwisata (SMKP) yang berbeda yaitu : SMKN 27 Jakarta, SMKN 30 Jakarta, dan SMKN 57 Jakarta. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode concurrent validity yang dihitung secara manual sedangkan untuk pengujian reliabilitas akan dilakukan dengan menggunakan metode internal consistency melalui program SPSS for Windows versi 10.01.Berdasarkan analisa terhadap hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa tidak ada item yang valid dalam inventori minat kejuruan yang dikembangkan ini. Namun walaupun demikian, hasil uji validitas yang dilakukan terhadap setiap pernyataan tugas menunjukkan bahwa diantara 36 pemyataan tugas yang tersebar dalam 6 item, terdapat 5 buah pernyataan tugas yang valid sedangkan untuk uji reliabilitas, diantara 90 pasangan pernyataan tugas yang dikorelasikan terdapat 81 pasangan yang terbukti memiliki korelasi yang signifikan pada taraf kepercayaan 95%-99% dengan taraf korelasi yang bervariasi. Adanya pernyataan tugas dalam item yang tidak valid untuk mengungkap minat kejuruan dalam bidang pariwisata mungkin disebabkan oleh banyaknya penjabaran kalimat dari pernyataan tugas dalam tiap item yang terlalu panjang dan memiliki makna ganda. Hal ini membuat responden kurang dapat memahami pemyataan tugas tersebut. Akibatnya, responden tidak dapat mengenali suatu pemyataan tugas sebagai pemyataan tugas yang diminatinya karena ia merasa kurang paham. Selain itu, beberapa penjabaran kalimat untuk menggambarkan setiap situasi tampaknya juga terlalu panjang sehingga membuat responden kurang dapat memahami inti permasalahan yang ingin dikemukakan melalui kalimat tersebut.. Oleh sebab itu jika diadakan penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan try out keterbacaan item (content validity) oleh siswa SMK yang memiliki karakteristik sampel yang mirip dengan sampel penelitian. Selain itu dapat pula meminta masukan pada guru bidang kurikulum pada SMK kelompok Pariwisata untuk mendapatkan masukan mengenai kemungkinan adanya penjabaran item/ pernyataan tugas dalam tiap situasi yang memiliki bobot pengukuran yang tidak seragam."

"Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) merupakan kebijakan baru dalam sistem penyusunan anggaran di Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menghubungkan kebijakan, perencanaan dengan penganggaran, menjaga disiplin fiskal, meningkatkan prediksi dan memperbaiki alokasi dana sektoral. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan pembuat kebijakan. Sebagai kebijakan baru, tahap implementasi KPJM merupakan tahap yang penting. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan KPJM, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KPJM. Dengan menggunakan pendekatan teori implementasi Edwards III, ada empat faktor atau variabel yang dianalisis yaitu faktor komunikasi, sumber daya, kecenderungan aparat pelaksana, dan struktur birokrasi.Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kuantitatif yaitu mengukur distribusi frekuensi semua variabel dan menghitung besaran nilai rata-rata tertimbang dari indikator-indikator setiap variabel, kemudian mendeskripsikan secara kualitatif, serta menghitung nilai regresi dan korelasi. Sedangkan obyek penelitian adalah para perencana dan penyusun anggaran di Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.Setelah dilakukan analisia terhadap hasil penelitian, mengamati langsung dokumen-dokumen anggaran yang memuat kerangka pengeluaran jangka menengah (prakiraan maju) Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, dan mempelajari aturan-aturan yang berkaitan dengan kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah, dapat diambil beberapa kesimpulan hasil penelitian setiap indikator dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KPJM dapat diringkas sebagai berikut : Faktor komunikasi mempunyai nilai kurang sehingga tidak mendukung implementasi kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM. Faktor sumber-sumber pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM bernilai kurang sehingga tidak mendukung implementasi kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah, kecuali indikator tersedianya fasilitas yaitu tersedianya ruangan yang layak dan kelengkapan komputer yang mampu mengakses internet dengan cepat, namun tidak didukung tiga indikator yang lain. Dukungan faktor kecenderungan sikap aparat pelaksana pada umumnya bernilai cukup, namun tidak didukung oleh perubahan paradigma sehingga tidak mendukung implementasi kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah Kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah belum dapat diimplementasikan dengan baik dalam penyusunan anggaran di pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM. Masih terdapat beberapa indikator pendukung yang belum mencapai kondisi yang disyaratkan. Dalam upaya meningkatkan dukungan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah, faktor sumber daya perlu lebih diperhatikan dibanding faktor yang lain. Hal ini disebabkan faktor komunikasi mempunyai pengaruh yang paling besar dalam mempengaruhi implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah dibanding faktor-faktor yang lain. Selanjutnya, agar implementasi KPJM lebih berhasil perlu dilakukan perbaikan pada berbagai faktor pendukungnya.Karena itu disarankan untuk terus dilakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan penyusunan KPJM untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan alokasi anggaran untuk penyusunan KPJM, penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan aparat pelaksana dalam mengakses informasi dan referensi yang diperlukan, dan memperkuat kedudukan KPJM dengan mengharuskan diadakannya pembahasan KPJM bersama instansi-instansi terkait sebagaimana anggaran tahunan.

---

Medium Term Expenditure Frameworks (MTEF) is a new policy in the budgeting system in Indonesia. The objectives of an MTEF are linking the policy planning to budgeting, maintaining fiscal discipline, increasing the prediction, and improving the sectional budget allocation. The policy implementation is a crucial step in the process of public policy. A policy program should be implemented so it can achieve the impacts or goals desired by the policymakers. As a new policy, the implementation of MTEF is an important stage. To identify the level of MTEF accomplishment, we need to evaluate the policy implementation. Such evaluation may be completed by analyzing the influencing factors to the MTEF implementation. By using the theory of implementation approach by Edward III, there are four factors or variables to be analyzed, which are the factors of communication, resources, the tendency of implementer, and structure of bureaucracy.The method of analysis in this research is descriptive-quantitative, which evaluates the determination of each factor/variable, determines the frequency distribution of each variable, and counts the indicators mean value of each variable, then describe it qualitatively. The objects of this research are officers involved in planning and budgeting at Directorate General of Human Rights Protection.After analyzing the result of this research, observing the budgetary documents which include the medium term expenditure framework (expanded forecasting) at Directorate General of Human Rights Protection, and studying the regulations in relations with the policy of medium term expenditure framework, it may be concluded as follow: The result of the research on all indicators of influencing factors to the MTEF implementation may be summed up as follow: The factor of communication has an insufficient value so it could not support the implementation of medium term expenditure framework at Directorate General of Human Rights Protection. The factor of resources at Directorate General of Human Rights Protection has an insufficient value so it could not support the implementation of medium term expenditure framework, except the indicator of accessible facilities such as the suitable room and the fully equipped computer that can access the internet faster, but it is not supported by three other indicators. The support of factor of implementer tendency generally has sufficient value, but it is not supported by the change of paradigm so this factor does not support the implementation of medium term expenditure framework. The support of factor of bureaucracy structure with indicator of organization structure and indicator of work and authority division are sufficient, while the indicator of operational procedure and indicator of inter-organization communication are still insufficient. The policy of medium term expenditure framework has not been well implemented yet in budgeting process at Directorate General of Human Rights Protection. The supporting indicators have not achieved the pre-requisite condition yet. The efforts to increase the support of influencing factors to the implementation of medium term expenditure policy still focus more on the factor of communication than other factors. Since the factor of communication has more influence to the implementation of medium term expenditure framework than other factors. Based on the analysis result described above, it can be concluded that the policy of MTEF has not been well implemented yet at Directorate General of Human Rights Protection, since the constraints of influencing factors to MTEF implementation are still found. Subsequently, to accomplish the MTEF implementation more successfully, it needs some improvements to all its supporting factors.It is recommended to continue the socialization and MTEF trainings to improve the human resources quality, increase the budget allocation to make MTEF, provide the facilities which enable the implementer in accessing essential information and references, and strengthen the MTEF position by requiring the MTEF discussion together with other government institutions in the same way as the discussion for annual budget."

"Penelitian ini mengenai evaluasi aspek-aspek kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap (Faktor disposisi) dan Struktur Birokrasi dalam implemetasi Kebijakan Standar Biaya Umum dalam Penyusunan Anggaran pada Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah : teori Kebijakan yang meliputi implementasi kebijakan, teori Anggaran yang meliputi proses penganggaran dan proses penyusunan anggaran dan teori Standar Biaya. Penelitiar, ini menggunakan metode deskriftif analisis dengan pendekatan kualitatif. lnfonnan dalam penelitian ini adalah pejabat struktural di Bagian Penyusunan Progran dan Pelaporan Kantor Wilayah staf bagian penyusunan program dan anggaran serta staf Biro Perencanaan yang menangani penyusunan program dan anggaran.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kajian pustaka, seda._"lgkan analisis mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dari analisis wawancara, dapat disimpulkan Biaya Umum dalam penyusunan anggaran sudah berjalan dengan balk. Namun di sisi lain standar biaya khusus pada dasarnya tidak berdiri sebagai faktor tunggal dalam menentukan kebijakan penyusunan anggaran. Persoalan anggaran terbentur pada masalah pagu serta masih banyak kendala-kendala yang ada seperti : komunikasi yang belum maksimal, sumber daya yang belum memadai, implementasi kebijakan yangbelum konsisten.Haisl penelitian ini menyarankan Biro Perencanaan agar meningkatkan kinerja sebagai koordinator dalam penyusunan anggarana dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada dengan mengacu kepada perencanaan dan pengendalian yang lebih optimal.

---

This research is to evaluate Implementation policy viewed from four aspects of variables Communication. Resources, Attitude, and Structure Of Bureaucracy which effects budgeting arrangement on the Planning Bureau of Indonesia's Ministry Of Law and Human Rights. Theories used on this research convey from Implementation Policy, Budgeting and Standard Budgeting. This research used analytical descriptive method with quaHtativc: approaches. Infonnants in this research varie-s from chief of officers in charge at Department of Programs Plan & Reports region office, officers in charge at Department of Program Plans & Budgeting Of Ministry Of Law And Human RighL,, Data Collected through in-depth interviews and literature studied review, while the analysis performed refers to the theories and concept that are used. From the inMdepth interview analysis can concluded the implementation policy of Common Standard Budgeting implemented optimally. On the other side of the implementation of common standard budgeting found it could not stand as the ultimate core of budgeting plans.

The result of this research suggest the planning bureau to improve it self as a coordinator on short and long tem budgeting and to overcome obstacless and to improve a better work environment of budgeting controls."