Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam era desentralisasi ini , manajemen dan perencanaan merupakan faktor terpenting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Namun sampai saat ini , hal itu masih merupakan permasalahan yang krusial, seperti yang disebutkandalam dokumen perencanaan nasional tahun 2008 , yang menyebutkan bahwa: "...meskipun desentralisasi dan otonomi pendidikan telah dilaksanakan sealama tujuh tahun , manajemen pelayanan pendidikan belum sepenuhnya efektif dan efisien...."

"Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional petugas di bidang pemasyarakatan. Semenjak didirikan tahun 1964, lembaga pendidikan ini telah mencetak kader-kader di bidang pemasyarakatan yang bekerja dan tersebar dari seluruh Indonesia. Namun sampai saat ini belum banyak penelitian yang berusaha mengungkap dampak penyelenggaraan pendidikan pendidikan AKIP terhadap kualitas kerja, sikap dan perilaku serta mobilitas sosial bagi para alumninya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penyelenggaraan pendidikan AKIP terhadap kualitas kerja, sikap dan perilaku serta mobilitas sosial para alumninya. Melalui basil penelitian ini diharapkan akan diperoleh masukan bagi lembaga ini dalam menentukan arah dan garis kebijakan pengembangan kurikulum AKIP di masa-masa mendatang.Dalam penelitian ini penulis menggunakan responden yang terpilih adalah alumni AKIP 3 (tiga) angkatan terakhir, dengan harapan dapat merepresentasi kondisi obyektif alumni. Dari hasil pengumpulan data melalui kuesioner dan pemilihan sampel sebany.k 30 (tiga puluh) orang, selanjutnya dilakukan penghitungan secara kuantitatif dengan pendekatan statistik. Pengolahan data menggunakan program SPSS for Windows.Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap variabel ini, ternyata ditemukan adanya dampak penyelenggaraan program pendidikan AKIP terhadap kualitas kerja alumninya di Iapangan. Adanya dampak pendidikan terhadap kualitas alumninya terlihat dari kemampuan alumni untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya dengan balk, timbulnya ide-ide barn dalam pelaksanaan tugas sehingga mencerminkan kualitas tertentu pada din alumni serta meningkatnya tingkat efisiensi dan efektifitas pelayanan yang dapat mereka berikan kepada masyarakat.

---

Management of Education of Academy of Science Corrections (AKIP) executed in order to improving professional skill and knowledge officer in area correction. Since founded year 1964, institute of this education have printed cadre in area of laboring pemasyarakatan and gone the round of from entire all Indonesian. But to date not yet a lot of research trying to express impact of management of education of education of AKIP to quality work, attitude and behavioral and also the social mobility to all his college.This research aim to to know impact of management of education of AKIP to quality work, attitude and behavioral and also the social mobility all his collegiate. Through result of this research expected will be obtained by input for this institute in determining direction and mark with lines policy of development of curriculum of AKIP in the future.In this research writer use chosen responder is college of AKIP 3 (three) of last generation, on the chance of earning presentation of objective condition of college. From result of data collecting ofthrough kuesioner and election of sample as much 30 (threeten) people, , is here in after conduct by a numeration quantitative with statistical approach. Data processing use program of SPSS for Windows.Pursuant to analysis to this variable, is really found by a existence affect management program education AKIP to quality work his college in field. Existence affect education to his college quality is seen from collegiate ability to finish duties which to perform better, incidence new idea in duty execution so that mirror certain quality at college x'self and also the increasing of and efective service efficiency storey;level they which can pass to society."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V SDN Barunagri, Lembang. Penilitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belakar siswa melalui penerapan metode inkuiri. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model Kemmis dan Taggart sebanyak tiga siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN barunagri Lembang yang berjumlah 47 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kenaikan hasil belajar siswa pada masing-masing siklus. Pada siklus 1 perolehan nilai rata-rata keklas adalah 61,1 dengan jumlah siswa yang mencapai KKM hanya dua orang dan nilai tertinggi 85. Pada siklus 2 perolehan rata-rata siswa meningkat menjadi 73,5 dengan jumlah siswa mencapai KKM meningkat menjadi 31 orang dengan perolehan nilai tertinggi 100 sebanyak 2 siswa. Pada siklus 3 pencapaian rata-rata siswa mencapai 82,3 dengan jumlah siswa yang mencapai KKM adalah 36 orang dan perolehan nilai tertinngi yaitu 100 sebanyak 8 siswa. Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa penerapan metode inkuiri pada pelajaran IPA dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V SDN Barunagri Lembang."

"ABSTRAKBerlakunnya UU No. 23 Tahun 2014 berimplikasi pada perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan dibidang pendidikan menengah yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan pembagian urusan pemerintahan harus berdasar pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional sebagaimana diatur pada UU No. 23 Tahun 2014, tetapi penetapan pengelolaan penedidikan menengah tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sehingga, terdapat kekhawatiran adanya ketidak sesuaian antara maksud dan tujuan dengan materi pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014. Hal ini berimplikasi terhadap tanggungjawab pemerintah untuk memberikan peningkatan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan pendidikan menengah. Penelitian ini diharapkan memberikan kajian hukum yang komprehensif terkait perubahan pengelolaan pendidikan menengah di pemerintah provinsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang ada. Serta menggunakan tipologi Preskriptif dan Jenis data sekunder. Perubahan pengelolaan pendidikan menengah yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sepenuhnya menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi, tanpa adanya hubungan/hieraki keterkaitan dalam penyelenggaraan, sehingga dalam pelaksanaannya dibentuk cabang dinas pendidikan sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi. Penentuan pembagian urusan pengelolaan pendidikan menengah pada dasarnya belum sepenuhnya berlandaskan pada Prinsip dan Kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren, sehingga dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mengedepankan fungsi kemanfaataan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Besarnya beban anggaran yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi berdampak pada menurunya akses pelayanan penyelenggaraan pendidikan menengah bagi masyarakat. Sehingga dibutuhkan perubahan substansi pengaturan manajemen pengelolaan pendidikan menengah dalam UU No. 23 Tahun 2014.

---

ABSTRACTThe enactment of Act No. 23 of 2014 concerning Regional Government has an impact on the changes in functional assignment of concurrent government affairs between the central government, provincial government and district/city government. One of the major implications in society is the management shift of secondary education affairs which is originally under the authority of district/city government to become under the authority of provincial government. The society which initially received free school facilities until secondary education and ease of access to supervision of the implementation of secondary education becomes difficult due to the ability of the provincial government to provide the same services. This study focuses on the changes in the implementation of secondary education, the determination of government affairs in the management of secondary education, and the implications of management shift of secondary education. This research is expected to be able to provide ideal construction in the distribution of government affairs. This study is normative legal research by exploring the laws and regulations and existing doctrines using secondary data. The management shift of secondary education which is originally the authority of district/city government becomes the authority of provincial government completely without any relationship/hierarchy in the implementation. Hence, a branch of Education Office is formed as an extension of the Provincial Education Office. The determination of functional assignment for managing secondary education is basically not fully based on the principles and criteria for the distribution of concurrent government affairs, so its implementation, the priority function has not been put forward for the society to get public services. The amount of the budget burden that is the responsibility of the provincial government has an impact on the decrease of access to services in secondary education for the society. Therefore, a change in the substance of the management arrangements for secondary education management in Act No. 23 Of 2014 is needed."

"ABSTRAKProgram penuntasan wajib belajar pendidikan dasar semakin lama akan semakin sulit oleh adanya latar belakang dan masalah yang bervariasi. Oleh karena itu perlu adanya alternatif perencanaan yang tepat sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar serta mengembangkan sistem perencanaan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan tingkat kesulitannya.. Dalam penelitian ini digunakan metode Cartwright untuk menentukan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan menggunakan teknik analisis Delphi untuk mengembangkan model perencanaan wajib belajar pendidikan dasar yang sesuai dengan karakteristik sasaran target. Berdasarkan hasil penelitian ini ada 14 problem yang menghambat bagi terlaksananya wajib belajar. Dari analisis DELPHI dihasilkan : (a) analisis untuk setiap item pertanyaan, terjadi perubahan baik dalam skor rerata maupun angka penyimpangan baku selama tiga kali putaran. Hai ini merupakan indikator bahwa pengiriman kembali hasil analisis putaran sebelumnya kepada responden memiliki dampak pada pengisian kuisioner berikutnya; (b) analisis setiap responden untuk semua pertanyaan merupakan sajian pandangan dari masing-masing responden untuk seluruh item pertanyaan yang diberikan. Maka pandangan masing-masing responden diberlakukan sebagai pandangan terhadap ide model perencanaan gabungan dari atas dan dari bawah, karena responden yang dipilih adalah para pakar pendidikan dan perencanaan pendidikan. Dari hasil evaluasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa problem yang berupa jarak dan sekolah jauh, aspirasi pendidikan keluarga rendah, motivasi sekolah anak rendah, kehidupan keluarga siswa secara ekonomi kurang mampu, anak diperlakukan sebagai tenaga kerja, anak dipaksa untuk membantu bekerja, penduduk jarang karena tersebar tidak merata, mobilisasi dana masyarakat rendah, secara geografis daerah sulit, memiliki variabilitas tinggi dan status problem kompleks, upaya pemecahannya harus direncanakan dari bawah. Sedangkan problem yang berupa kekurangan ruang kelas dan gedung sekolah, kekurangan guru, anggaran dari Pemerintah Daerah terbatas, komunikasi dan transportasi belum lancar, memiliki variabilitas rendah dan status problem sederhana, maka upaya pemecahan problem harus direncanakan dari pusat. Dari hasil penelitian ini disarankan agar perencanaan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun disusun menggunakan model kombinasi antara perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas. "