Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang kebijakan pemerintah Provinsi Tenggara Barat dilakukan pada bulan Juli 2007 atas dasar kenyataan bahwa provinsi ini merupakan kantong buruh migran yang rentan eksploitasi dengan memperkerjakan anak dan perempuan terutama di berbagai kawasan objek wisata...."

"Studi kasus tentang pekerja migran LOmbok Tengah Nusa Tenggara barat (NTB) dan permasalahannya bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pekerja migran asal Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ke luar negeri dan mengetahui faktor penyebab migran asal Lombok Tengah NTB rawan terhadap tindak kekerasan...."

"This exploratory located in a small area called Dukuh Gamol. Almost people in this region are on-going or farmer of women migrant worker. Their husband,children, and family involved as respondent....."

"Meningkatnya aktivitas ekonomi dan publik akibat mobilitas pekerja migran yang melintasi maupun yang keberadaannya di kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga,menimbulkan berbagai dampak sosial pada kehidupan masyarakat setempat.,khususnya ketahanan sosial masyarakat

---

"

"Migrasi tenaga kerja ke luar negeri, merupakan program pemerintah Indonesia untuk mengatasi kesenjangan dalam memperoleh pekerjaan di dalam negeri, masalah pengangguran dan juga keadaan ekonomi yang diperburuk dengan krisis global yang terjadi pada tahun 1997 lalu. Peran pemerintah Indonesia sebagai pembentuk kebijakan memberikan tiga perlindungan pada TKW. Mekanisme penanganan kasus dengan pemberlakuan moratorium yang belum efektif dalam menangani kasus. Cara pemerintah dalam memberikan edukasi pada calon TKW, keluarga dan agen yang dilakukan secara gradasi.

---

Labor migration abroad, a government program for Indonesia to address the gap in gaining employment in the country, the problem of unemployment and the economic situation aggravated by the global crisis which occurred in 1997. The role of Government Indonesia as a shaper of policy provides three protection on TKW. The mechanism of handling cases with the enactment of the moratorium that has not been effective in dealing with the case. How Governments in providing education to the aspiring agent, family and TKW was done in gradations."

"Berbagai bentuk permasalahan yang merugikan perempuan dalam bidang ketenagakerjaan ternyata sebagiannya dapat diakibatkan oleh kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan representasi PMP-PRT dalam kebijakan Terminal Tiga baik dalam rumusan kebijakannya maupun implementasinya. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengungkap berbagai permasalahan yang dialami oleh PMP-PRT di Terminal Tiga. Pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aturan-aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan Terminal Tiga, masih banyak yang belum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan PMP-PRT. Sebaliknya, aturan-aturan tersebut justru melahirkan berbagai permasalahan yang merugikan PMP-PRT. Selain itu, berbagai permasalahan yang dialami oleh PMP-PRT juga disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang tidak mempunyai kepekaan gender. Akibatnya, banyak dari mereka yang memperlakukan PMP-PRT dengan berbagai bentuk tindakan negatif yang merugikan PMP-PRT, seperti pungutan liar dan pelecehan seksual. Aturan Terminal Tiga dan implementasinya yang telah memberikan dampak negatif yang merugikan PMP-PRT merupakan suatu bentuk pelanggaran CEDAW.

---

Various kind of problems that inflict a loss for women in labor, in fact, part of them can be caused by the policy or regulation made by the government itself. This research's aim is to describe the representation of PMP-PRT in Terminal Tiga policy for the formula of policy and its Implementation. This research is also conducted to reveal several problems that faced by PMP-PRT in Terminal Tiga. Qualitative approach using women perspective is chosen in this research with data collection technique through depth interview, documentation study, and observation. This research finds that there are still many regulations which turn out to be Terminal Tiga implementation guidance that has not accommodated the PMP-PRT's needs and interests. In the contrary, those policies actually create many problems that inflict a loss for PMP-PRT. Besides, PMP-PRT experienced those problems that have been caused by some parties which involved in implementing the policy and they do not have gender sensitivity. As a result, most of them treat PMP-PRT with negative action that inflicts a loss for PMP-PRT, for example illegal picking and sexual harassment. The regulation of Terminal Tiga and its implication that gave a negative impact which inflict a loss for PMP-PRT is a proof of government's failure in executing CEDAW."

"Seen as a breakthrough in protecting migrant workers, of whom are predominantly female, Law No. 18/2017 on the Protection of IndonesianMigrant Workers (The Migrant Workers Act of 2017), replacing Law No. 39/2004, is not void of imperfections. Prima facie, the act may be seen as progressive development in protecting Indonesian migrant workers, having embraced the many experiences and realities their profession entails. However, upon investigating the Act under the careful lensof Feminist Jurisprudence as well as other national legal instruments for gender equality, the Migrant Workers Act of 2017 still provides unsatisfactory details in regards to the protection of female workers;if the government does not quickly act by making corresponding regulations, the Act will in fact, introduce us to new problems fromwhat was seen as a one-size fits all solution. In its implementation, legal literacy becomes one of the most profound challenges the 2017 Act faces. Field research findings in three areas (Sukabumi, Lampung, and Jakarta) show that legal literacy on this Act remains sparse. This article will address problems in regards to the 2017 Act, its implementation,and solutions to develop more tangible legal instruments in protecting Indonesian migrant workers, in particular, women, who, in foreignlands, often face the risk of violence and abuse on a daily basis with little to no protection."

"Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sangat menarik untuk dikaji karena pemerintah belum memiliki aturan setingkat undang-undang yang mengikat semua pihak yang terkait dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Peraturan yang ada hanya mengatur mengenai pra penempatan dan purna penempatan dan belum menyentuh pada aspek perlindungan secara komprehensif. Tidak adanya aturan yang mengikat ini mengakibatkan pengiriman tenaga kerja tidak memenuhi standar baik dari segi kualitas maupun persyaratan-persyaratan teknis dan administrasi yang kemudian melahirkan begitu banyak tenaga kerja ilegal.Tesis ini membahas tentang pelaksanaan fungsi legislatif yang merupakan saiah satu fungsi utama DPR RI. Tesis ini berusaha memperoleh gambaran sejauhmana DPR RI telah dapat menjalankan fungsinya yang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator suatu proses demokratisasi. Pokok permasalahan tesis ini berusaha mengungkap proses konversi, yaitu bagaimana input kepada DPR berupa RUU usul inisiatif Anggota Dewan diproses menjadi output yaitu menjadi sebuah Rancangan Undang-undang usul inisiatif DPR RI. Teori yang digunakan adalah teori sistem David Easton, dan teori kelompok kepentingan Gabriel Almond.Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan model tertutup dan dokumentasi. Untuk menganalisa masalah menggunakan pendekatan komprehensif integralistik, sedangkan mekanisme pembahasannya dilakukan secara terbuka, serta pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama proses konversi berlangsung, berbagai masukan dari universitas, dan kelompok kepentingan segera diartikulasikan, dikelompokkan dan disatukan, baru kemudian diolah menjadi sebuah draft RUU usul inisiatif DPR RI. Bahkan draft RUU telah mengalami penyempurnaan beberapa kali sebelum akhirnya disampaikan kepada Presiden.

---

Process of Preparation of the Initiative by the DPR RI on Draft of Law concerning Protection toward Indonesian Migrant Workers Abroad (Study on Public Planning and Policy)Protection toward Indonesian migrant workers (Tenaga Kerja Indonesia - TKI) to foreign countries is an interesting subject to study since the government has no regulation parallel to law that binding all parties related to the placement of Indonesian workers abroad. The existing regulations only deal with pre placement and post placement and not touching the aspect of protection comprehensively. No binding regulation means low standard of quality as well as technical and administrative requirement of the placement of Indonesian workers that leads to increasing number of illegal migrant workers.

This thesis analyzes the legislative function execution as one of the main function of the DPR RI. This thesis tries to illustrate to what extent the DPR RI has execute its function and can be one measure of the process of democracy. The main issue of this thesis is to try to describe conversion process, which is in a way that the input to DPR in form of members' initiative Draft of Law goes through a process to become an output that is Draft of Law on behalf of an initiative of the DPR RI. The system theory of David Easton is used and theory of group interest of Gabriel Almond is used.

This research use qualitative research method with data collecting technique in form of closed list questions and documentation. To analyzed problem using comprehensive approach of integrality while its solution mechanism is conducted openly, and also decision-making by using general consensus.

Result of from this research indicate that since conversion process took place from the beginning, all input from university, and group interest soon would articulate, categorized and gathered them to become a Draft of Law concerning Protection toward Indonesian Migrant Workers. The draft of the Law has changes for 3 times before finish to send Executive (Presidens)."

"Beberapa studi menunjukkan bahwa membengkaknya pekerja sektor informal yang terjadi di daerah perkotaan disebabkan terbatasnya daya serap sektor formal. Meningkatnya jumlah angkatan kerja di kota, diantaranya dikarenakan oleh arus migrasi dari desa. Kelompok pendatang (migran) yang tidak dapat tertampung di sektor formal, alternatif pilihan yang paling tepat adalah menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dengan cara memasuki pekerjaan di sektor informal.Tesis ini mencoba menganalisis apakah probabilitas maupun resiko dalam memasuki pekerjaan di sektor informal ditentukan oleh status migrannya atau lebih ditentukan oleh variabel sosial demografinya seperti umur, tingkat pendidikan, tempat tinggal kota-desa, tempat tinggal botabek-lainnya, status kawin dan jenis kelamin dengan menggunakan data sensus penduduk 1990. Studi dilakukan untuk Propinsi Jawa Barat, karena kedekatannya dengan pusat pemerintahan sehingga pembangunannya berkembang lebih pesat dan sekaligus merupakan propinsi yang banyak dituju migran.Kriteria migran yang digunakan adalah migran berdasarkan propinsi tempat lahir (life time migrant). Disamping itu variabel kontekstual yang ikut dianalisis adalah PDRB perkapita dan angka pengangguran dari migran dan non migran yang bersangkutan berdomisili. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis inferensial dengan menggunakan model regresi logistik berganda.Hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara status migran dengan pekerjaan sektor informal. Selanjutnya hasil analisis status migran menurut masing-masing variabel sosial demografi dan variabel kontekstual seperti disebutkan di atas menunjukkan bahwa secara statistik ada pengaruh yang signifikan dalam memasuki pekerjaan sektor informal. Jika analisis deskriptif dihubungkan dengan temuan inferensial untuk menghitung besarnya proporsi migran dan non migran menurut variabel yang diperhatikan, ternyata hasilnya menunjukkan pola yang sama dan konsisten. Hal ini disebabkan regresi logistik berganda yang dipakai adalah model terlengkap."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan koordinasi pemerintah pusat yang difokuskan pada Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), dan  Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor informal. Indonesia menjadi salah satu negara pengirim pekerja migran dengan jumlah tertinggi di Asia Tenggara, namun hingga saat ini masalah pelanggaran hak PMI masih tinggi. Keterlibatan negara melalui kementerian dan badan menjadi salah satu hal penting yang dapat dilihat dari bagaimana setiap instansi berkoordinasi dalam isu pelindungan PMI. Permasalahan pelindungan PMI turut dipengaruhi oleh tata kelola yang dipengaruhi oleh pelaksanaan koordinasi antar kementerian dan badan yang terlibat. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori koordinasi antar organisasi sektor publik dengan mekanisme koordinasi jejaring yang dikemukakan oleh Bouckaert, Peters, dan Verhoest (2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, ditinjau dari koordinasi mekanisme jejaring, pelaksanaan koordinasi belum sepenuhnya berjalan optimal. Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, surat menyurat, serta komunikasi melalui telepon atau aplikasi telekomunikasi. Sudah terdapat pertukaran data dan informasi antar kementerian dan badan, namun rapat koordinasi belum dilaksanakan secara rutin dalam kurun waktu tertentu. Hingga saat ini belum tersedia mekanisme yang mengatur secara teknis dan menjadi pedoman pelaksanaan koordinasi. Hal tersebut berpengaruh terhadap sejumlah kendala dalam pelaksanaan koordinasi dalam upaya pelindungan PMI sektor informal.

---

This study aims to examine the implementation of central government coordination focused on the Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), and Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) to protect Indonesian Migrant Workers (PMI) in the informal sector. Indonesia is one of the countries with the highest number of migrant workers in Southeast Asia, however the problem of violations of PMI rights is still high. The involvement of the state through ministries and agencies is one of the important things that can be seen from how each government organizations coordinates the issue of protecting PMI. The problem of protecting PMI is also influenced by the implementation of coordination between the ministries and agencies. The theoretical framework used in this study is the theory of coordination between public sector organizations with a network coordination mechanism proposed by Bouckaert, Peters, and Verhoest (2010). This study uses post-positivist research approach with qualitative data collection techniques. The results of the study show that, in terms of the coordination of the network mechanism, the implementation of coordination has not been fully running optimally. Coordination is carried out through coordination meetings, correspondence, and communication via telephone or telecommunications applications. There has been an exchange of data and information between ministries and agencies, but coordination meetings have not been held routinely within a certain period of time. Until now, there is no mechanism that technically regulates and serves as a guideline for the implementation of coordination. This affects a number of obstacles in the implementation of coordination in efforts to protect PMI in the informal sector. "