Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan unuk mengetahui permasalahan spesifik KAT yang sudah diberdayakan serta kebutuhan pelayana sosial yang masuh diperlukan dilokasi pemukiman KAT...."

"Penelitian ini menyoroti masalah ketenagakerjaan pada sektor industri di perkotaan. Pada umumnya di negara-negara sedang berkembang industrialisasi dikatakan belum berpengaruh positif terhadap situasi kesempatan kerja di pedesaan dan belum berhasil mengatasi masalah ke sempatan kerja di perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini telah diper hatikan peranan sektor informal maupun industri kecil sebagai katup pengaman dalam penciptaan kesempatan kerja maupun dan segi perkembang an ekonomi secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini justru untuk mem pelajari masalah ketenagakerjaan pada usaha kecil pada sektor informal di bidang industri kecil. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep "pattern variabels" yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Pada khusus nya pola "universalism" dan "particularism" serta pola "specifity" dan "diffuseness" yang digunakan. Pola "universalism" dan "particulatism" menyangkut jenis tenaga kerja, dengan kata lain pola "universalism" berciri tidak adanya ikatan daerah, atau ikatan daerah sebagai standar penerimaan tenaga kerja, dan pola "particularism" berciri adanya ikatan darah atau ikatan daerah. Sedangkan pola "specifity" dan "diffuseness" menyangkut hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja di perusahaan nya, dengan kata lain pola "specifity" berciri adanya keterbatasan hu bungan pengusaha dan pekerja di luar kewajiban pekerjaan, dan pola "diffuseness" berdiri tidak adanya keterbatasan semacam itu. Di sini perhatian disoroti pada perusahaan di bidang usaha tempe dan usaha tahu, karena kedua usaha tersebut ada di mana-mana di pulau Jawa dan termasuk dalam usaha kecil. Sementara itu metodologi yang digunakan adalah i) pengumpnlan data kuantitatif, dengan disusun daftar populasi, dipilih sampel dengan Simple Random Sampling Techni que, dilakukan wawancara sistematis, dan dianalisis berdasarkan sta tistik non-parametrik, dan ii) pengumpulan data kualitatif melalui pengumpulan data sekunder, pengamatan, dan wawancara non-sistematis. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah skala unit usaha berhubungan dengan jenis tenaga kerja, tetapi tidak berhubungan dengan hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja. Pada usaha tahu, unit usaha berskala besar cenderung berpola "universalista" dan unit usaha berskala kecil cenderung berpola "particularism". Sebaliknya pada usaha tempe unit usaha berskala kecil cenderung berpola "universalista" dan unit usaha berskala besar cenderung berpola "particularism". Per bedaan ini mungkin disebabkan kecilnya perbedaan skala unit usaha pada usaha tempe dan adanya sistem setoran yang dapat mengerjakan pekerja tanpa membayar upah pada usaba tempe. Sedangkan huhungan sosial antara pengusaha dan pekerja ternyata berhuhungan dengan tingkat pendidikan pengusaha. Pengusaha yang relatif berpendidikan tinggi cenderung membantu pekerja dan melakukan banyak kegiatan yang tidak menyangkut pekerjaan. Sehiugga mungkin pengusaha yang relatif berpendidikan tinggi menyadari hak dan kewajiban pekerja dan memperhatikan keadaan pekerja. Selain itu terdapat beberapa penemuan yang menarik, yaitu: i) terdapat pengelompokan menurut daerah asal, dan pengusaha yang ber asal dari luar Jakarta cenderung menganggap kehidupan di Jakarta hanya sementara dan ingin kembali lagi ke desa. ii) pengusaha tempe maupun pengusaha tahu pada umumnya mendapat keterampilan melalui pengalaman kerja di Jakarta. Kebanyakan mereka mempunyai pengalaman kerja sebagai pekerja selama beberapa tahun di Jakarta sambil belajar keterampilan, dan akhirnya mandiri dan memiliki usaha sendiri. iii) pekerja pada usaha tempe dan pada usaha tahu secara keseluruhan 45 % pekerja keluarga, 13 % pekerja yang berasal dari satu daerah dengan pengusaha, dan 42 % pekerja yang tidak ada ikatan darah maupun ikatan daerah dengan pengusaha. Pada umumnya proporsi pekerja yang berasal dari satu daerah dengan pengusaha lebih tinggi pada usaha tempe, dan proporsi pekerja yang tidak ada ikatan darah maupun ikatan daerah lebih tinggi pada usaha tahu. iv) keadaan ekonomi cukup berbeda antara usaha tempe dan usaha tahu karena ciri-ciri hasil produk yang dimilikinya. Diferensiasi skala unit usaba dan segi tenaga kerja, jumlah produksi, jumlah keuntungan, dan modal lebih besar pacto usaha tahu. v) sebagian besar pengusaha tempe maupun pengusaha tahu mempunyai rasa puas yang positif terhadap usahanya, meskipun tidak menginginkan anak-anak mereka melanjutkan usaha bapaknya dan mengharapkan anak-anak mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik dan lebih terhormat, seperti ABRI, pegawai negeri dan guru."

"Tenaga keria di pulau Jawa berkembang sesuai dengan perkembangan penduduk. Menurut BPS pertumbuhan penduduk di Indonesia rata-rata pertahun 2,13 %. Perkembangan penduduk den perkernbangan tenaga kerja memerlukan usaha penyediaan lapangan kerja dan kesempatan keria. Karena sebahagian besar penduduk bermukim di desa-desa, make masalah tenaqa kerie dan lapanqan kane juga melanda perkembanqan desa. Untuk men qatasi hal tersebut ditetapkan kebijakan tentang tenaga kerla. Dalam kenyataannya masih ada kesenjanqan antara upaya dan hasil yang dicapai dafam pelaksanaan kebijakan tersebut. lniIah yang menarik kami untuk mencoba menqadakan suetu anahsis tentang kebihakan tenaga kane khususnya tenaga kerta pedesaan denqan mengambil kasus di pulau Jawa. Untuk dapat melakukan kegiatan analisis, diperlukan berbagai data yang dapat diqunakan sebaqai alat untuk menqindikasikan dan membandinqkan antara kebijakan yang sedang benlaku denqan berbaqal kemunqkinan perkembanqan situasi dan kondisi masyarakat pedesean sekarang ml. Kebijakankebijakan tentana tenaqa kerja ditetapkan melalui GBHN dan REPELITA serta keputusan keputusan pemerintah Iahnnya. Data tentanq ketenagakerjaan penulis himpun dan Biro Pusat Statistik ( BPS ); denqan memilih dan memilah-milah data ketenaqakerjaan khususnya di pedesaan pulau Jawa. Selain itu, diusahakan pula untuk mendapatkan berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanakan kebijakan tentang pembinaan tenaga kerja pedesaan. Masalah tenaga kerja bukan hanya mempengaruhi bidang kependudukan tetapi lebih luas dari pada itu. Pertumbuhan kebutuhan lapangan kerja yang diperlukan tidak seimbang dengan pertumbuhan tenaga kerja. Faktor-faktor kriminalitas clan penyakit sosial lainnya dapat merupakan dampak negatif dan tidak teratasinya masalah pengangguran. lroninya, tenaga kerja di pulau Jawa berlimpah tetapi ketersediaan lapangan kerja yang ada tumbuh sangat terbatas, sedangkan di luar pulau Jawa kemungkinan lapangan kerja terbuka luas tetapi tenaga kerja tumbuh sangat lambat. Memindahkan tenaga kerja melalui program transmigrasi atau bentuk migrasi lainnya tidaklah mudah karena memerlukan biaya clan fasilitas yang akan menelan jumlah rupiah yang sangat besar. Kami berusaha untuk menganalisis masalah tenaga kerja pedesaan di pulau Jawa dengan menggunakan analisis yang komprehensif dengan pendekatan yang interdisipliner. Sesuai pilihan, analisis itu dilakukan dengan menggunakan teori-teori dari DUNN clan KUNTORO MANGKUSUBROTO serta C. LESTIARINI. Dari hasil analisis itu kami menemukan pokok masalah tenaga kerja pedesaan di pulau Jawa mi adalah karena tidak mampunya disediakan lapangan kerja bagi para penganggur yang membutuhkannya. Sekaligus kami mengemukakan adanya 3 ( tiga ) kemungkinan terpilih dari beberapa alternatif yang tersusun untuk mengatasi masalah tersebut (1) peningkatan pengetahuan tenaga kerja melalui pendidikan, penyuluhan, latihan clan teknologi (peningkatan Sumber Daya Manusia ), (2) penyediaan lapangan kerja, clan (3) penyebaran tenaga kenja. Ketiga alternatif terpilih itu kami uji dengan " model diagram keputusan dengan mengkaji sampai kepada nilai kejadian yang diusahakan dinilai dengan rupiah, apakah positif atau negatif. Dari pengujian tersebut ternyata bahwa alternatif yang paling positif adalah upaya mengatasi masalah tenaga kerja pedesaan melalui penyediaan lapangan kerja. Upaya Iainnya dapat merupakan suplemen dari upaya terpilih tersebut. Dengan demikian Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuat kebijakan ketenagakerjaan untuk 5 ( lima ) tahun mendatang, atau mengkaitkan semua kegiatan instansi-instansi pemenintah, yang dapat memenuhi upaya penyediaan lapangan kerja tersebut."

"Meskipun usia serikat pekerja di Indonesia sudah hampir 100 tahun namun sampai saat mi masih lemah clan beluni menjadi kekuatan yang handal dalam memperjuangkan aspirasi clan kesejahteraan pekerja Diratifikasinya Konvensi ILO No 87 Tahun 1948 pada tahun 1998 telah membawa perubahan mendasar clan menimbulkan paradigma baru dalam hubungan industrial di tanah air Hal mm ditandai dengan berdirinya 37 federasm serikat pekerja 56 serikat pekerja BUMN clan ratusan serikat pekerja perusahaan swasta nasional (data sampam akhir tahun 2000) Namun secara substantif sampam saat mi belum memberikan perubahan berarti terhadap kehidupan buruh. Penelitian mm dilakukan dengan memakai data sekunder dan primer Data sekunder clan BPS clan Depnaker dengan metode analisa kuantitatif menggunakan teknik statistik sederhana Data primer mengambml kasus di JABOTABEK dengan 60 responden yang bersifat trmpartit yaitu pekerja/serikat pekerja pengusaha clan pemermntah dengan memakai analisa kualitatif Sampel yang dipilih untuk pekerja/buruh clan pengusaha adalsh perusahaan yang sudah ada serikat pekerja/buruhnya ada KKB dan bersifat padat karya sedangkan untuk pejabat yaitu yang terkait dengan ketenagakerjaan Sebagam data pendukung dilakukan pula diskusi kelonipok secara mendalam dengan 80 pekerja/buruh clan berbagai perusahaan di empat lokasi di JABOTABEK. Dan analisis yang dilakukan baik yang didasarkan atas tulisan atau lmteratur maupun temuan di lapangan menunjukkan bahwa lemahnya gerakan serikat pekerja di Indonesia secara umum di pengaruhi antara lain kondisi ketenagakerjaan yang tidak seimbang yaitu besarnya jumlah angkatan kerja tmnggmnya angka pengangguran tingkat SMTA kebawah clan kondisi ekonomi makro yang menurun Faktor lain perjuangan serikat pekerja cenderung bersifat partial kurang terkoordinasi clan komprehensif serta Iebih banyak melakukan aktivitas politik clan pada kegiatan pokoknya Sebab latnnya serikat pekerja di satukan dalam wadah tunggal. Temuan di lapangan menunjukkan meskipun pada beberapa perusahaan dampak positif serikat pekerja plural telah dirasakan pekerja namun masalah yang dihadapi pekerja juga masih banyak Dampak positif serikat pekerja plural antara lain meningkatnya keinginan para pekerja/buruh untuk mendirikan serikat pekerja mendorong serikat pekerja yang ada lebih aktif melakukan kegiatan serta mendorong kenaikan upah clan kesejahteraan pekerja/buruh pelaksanaan KKB clan produktivitas serta mendorong tumbuhnya demokrasi industrial dan fungsi lembaga bipartit Masalah yang dihadapi ialah tekananhintimidasi kepada pekerja/buruh agar tidak mendirikan serikat pekerja tekanan agar tidak melakukan aksi-aksi massal sistem kerja kontrak clan sub kontrak yang banyak dilakukan perusahaan menjadikan UMR sebagai upah standar clan pembayaran upah di bawah UMR serta disiplin clan eksploitasi tenaga buruh secara berlebihan."

"Keterbatasan lahan permukiman dan pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta mendorong adanya penyediaan rumah melalui pembangunan hunian vertikal. Pemerintah menjanjikan pembangunan rumah susun, rumah sakit, dan bus khusus untuk kaum buruh dan pekerja. Kementerian Perumahan Rakyat bekerja sama dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) berencana membangun rusunawa di lingkungan PT. KBN yang ditujukan khusus untuk buruh. Harga sewa yang ditetapkan nantinya diharapkan sesuai dengan kemampuan buruh selaku calon penghuni. Kemampuan dapat ditinjau dari kemampuan membayar secara rasional dalam membayar biaya sewa tempat tinggalnya selama ini (Abillity to Pay-ATP) maupun kemampuan berdasarkan persepsi kelompok sasaran penghuni rusunawa (Willingness to Pay-WTP). Penelitian ini mencoba mengestimasi nilai ATP dan WTP buruh terhadap sewa rusunawa, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP dan nilai WTP dan mengkaji faktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa. Metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai ATP adalah menggunakan analisis statistik deskriptif, sedangkan estimasi nilai WTP dengan menggunakan Contingent Valuation Method (CVM). Untuk memperoleh faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP dan WTP digunakan metode analisis regresi linier berganda. Sedangkan untuk memperoleh faktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa digunakan metode analisis regresi logit. Berdasarkan hasil perhitungan nilai ATP dan WTP buruh terhadap sewa rusunawa, diperoleh nilai ATP sebesar Rp. 335.050 per bulan dan nilai WTP sebesar Rp. 287.654 per bulan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP buruh terhadap sewa rusunawa adalah jumlah tanggungan dan pendapatan per bulan. Faktorfaktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa adalah lama tinggal buruh di tempat tinggal saat ini. Besarnya nilai WTP buruh terhadap sewa rusunawa dipengaruhi oleh jumlah tanggungan, pendapatan per bulan, dan jarak tempat tinggal ke tempat kerja.

---

Limited area settlement and population growth in DKI Jakarta Province stimulate the development of vertical housing. Government pledge to develop vertical housing (flats), hospital, and transportation particularly for workers (labor). Ministry of Housing cooperate with PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) planned to develop rent vertical housing for labor in PT. KBN area. The fix rental cost is expected appropriate with worker's ability as prospective resident. Ability can be reviewed from ability to pay of current rental cost (Ability to Pay) nor ability based on perceptions of vertical housing target group (Willingness to Pay).

The research is trying to estimate the ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing, to analyze influencing factors of ATP and WTP's value, and to analyze influencing factors of WTP's labor to pay rental cost of vertical housing. To estimate ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing is used descriptive statistics and Contingent Valuation Method (CVM). In analyzing influencing factors of ATP and WTP's value is used multiple regression analysis. Logit regression analysis is used to analyze influencing factors of WTP's labor to pay rental cost of vertical housing.

Based on estimation of ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing, the value of ATP is Rp. 335.050 per month and the value of WTP is Rp. 287.654 per month. By using multiple regression analysis, it concludes that influencing factor of ATP's value of labor to pay rental cost of vertical housing a WTre number of dependents and income. Some factors influencing the willingness to pay of labor to pay rent of vertical housing are length of stay in current residence. P's value of labor to pay rental cost of vertical housing are influenced by number of dependents, income, and distance from home to workplace."

"Tugas akhir ini berisi tentang rancangan proses seleksi dan pelatihan pada tenaga kerja wanita yang akan bekerja di sektor informal atau sektor rumah tangga pada jenis pekerjaan Penata Laksana Rumah Tangga/Pembantu Rumah Tangga, Pengasuh bayi, Pengasuh balita, Pengurus Orang tua/jompo di Arab Saudi yang ditempatkan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Rancangan yang dibuat itu didasarkan pada analisis terhadap kondisi tenaga kerja wanita dan kondisi pekerjaan di Arab Saudi. Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa seleksi terhadap calon tenaga kerja wanita perlu dilakukan bertahap, dimulai dengan seleksi administrasi dan kesehatan serta wawancara terfokus untuk mengetahui kuat/tidaknya motivasi, kemampuan penyesuaian diri, sikap asertif dan kesadaran akan resiko yang mungkin dihadapi. Pelatihan bagi calon tenaga kerja wanita meliputi teori dan praktek ketrampilan mengurus rumah,memasak,mencuci disamping kemampuan komunikasi dalam bahasa Arab dan pemantapan sikap mental, pengetahuan norma/adat istiadat masyarakat Arab Saudi. Dengan disusunnya rancangan seleksi dan pelatihan bagi tenaga kerja wanita ke Arab Saudi ini diharapkan diperoleh tenaga kerja wanita yang memiliki kesiapan mental, ketrampilan, mampu berkomunikasi, sesuai dengan kondisi pekerjaan dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna, sehingga akan berdampak positif pada menurunnya akses negatif penempatan tenaga kerja wanita di Arab Saudi."

"Dalam rangka penyusunan skripsi ini, ada beberapa hal yang telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap masa Jah-masalah yang dihadapi dalam rangka kegiatan pengerahan tenaga kerja Indonesia ke luar neger1, baik yang dirasakan oleh pengusaha pengerah tenaga kerja maupun tenaga kerja yang dikerahkan, yaitu 1) bahwa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri sebagai salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan swasta untuk memperluas kesempatan kerja 2) bahwa pengusaha pengerah tenaga kerja yang melakukan kegiatan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri, tidak dapat sepenuhnya membantu usaha pemerintah tersebut, dikarenakan kemungkinan akan dihadapi olehnya 3) bahwa tenaga kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan tidak semmanya dapat dikerahkan ke luar negeri 4) bahwa ternyata masalah-masalah yang terjadi dapat menghambat kegiatan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri yang berarti menghambat usaha pemerintah dalam memperluas lapangan kerja, oleh karena itu melalui penelitian dan pengamatan, penulis berharap dapat mengetahui sebab-sebab tinbulnya masalah tersebut, agar dapat ditemukan dan diambil langkah untuk menanggulanginya. Dengan demkian usaha pengerahan tenaga kerja ke luar negeri benar-benar dapat berfungsi sebagai usaha untuk memberi kesempatan kerja bagi yang memerlukannya. Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah mempelajari hukum perburuhan, khususnya mengenai pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja, hukum perjanjian, perlindungan sosial dan hukum perdata Internasional. Data-data yang diperoleh untuk penulisan ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari penelitian lapangan memperlihatkan bahwa usaha pengerahan tenaga kerja ke luar negeri mengalami berbagai hambatan, oleh karena kurangnya pengertian dan kesadaran akan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, serta kurangnya informasi dan pengetahuan tentang situasi, kondisi dan hukum yang berlaku di tempat tenaga kerja bekerja. Selain itu peraturan-peraturan yang ada belum memberikan kepastian dan jaminan perlinndungan hukum yang cukup. Dengan demikian untuk peningkatannya diperlukan kesadaran dari semua pihak serta peran pemerintah."