Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Single presence policy is a policy which is surprising not only for businessman in banking sector but also for general community..."

"Single Presence Policy is a policy which is surprising not only for businessmen in banking sector but also for general community. The policy called "Pakto" (The Package of October Policy) 2006 reminds us to last "Pakto" policy in 1988 that was 18 years ago where in national banking promoted a concept of liberalization. Jumping to liberalization without proper anticipation and good manner has impacted on the emerge of mushrooming bank without sufficient preparation to banking risk management. Banking liberalization concept has an effect on the policy of merger, consolidation, closing down and bank liquidation. Liquidity Assistance of Bank of Indonesia (BLBI) scenario has no end, but creating a vriminal accusations in banking practices. Single Presence Policy (SPP) bring a new panorama into banking industry. Substances of SPP has potential to create inconsistency to other regulations of business competition, limited corporation, and therefore open to foreign investor for dominating national banking."

"banking liberalization process has begun since retification of General Agreement on Trade in Services (GATS) Possibly access for foreign investor into Indonesia banking open through such ways as: establishing a new bank, purchasing of bank's share and erecting of bank's branch and representative. According to current regulation foreigners who want to open a new bank should not be in form of bank as formerly regulated, but it can be as individual and as foreign non-bank entity. No more restriction regarding foreign ownership of mayority bank's shareholder. Through Government Regulation No. 29 year of 1999 concerning of purchasing general bank's share and Bank of Indonesia regulation No.2/27/PBI/2000 regarding general bank have arranged that maximum foreign ownership over general bank is 99% of the capital paid by general bank. The foreign ownership of bank is not only open through stock market but also by direct purchasing of share. Foreign domination on national bank is now rampant through such ways as acquisition, merger and or consolidation. The question is what's the relevancy amongst banking consolidation policy, single presence policy and foreign domination on Indonesia national bank?"

"At the time of economic crisis in 1997 banking sector was one of industries experiencing the most impact of ecoome turbulence. Many banks suffer from liquidity disaster and decline in their performance even some of them liquidated by government because of customer's crisis of trust. To prevent the return of crisis condition in the banking sector the Central Bank or bank of Indonesia released a policy called as Indonesia Banking Architecture in 2004. The BI's policy arranges banks into group or strata according to their owned-capital. Since the policy published in 9 January 2004 it has received few critics and completeness. Refer to the implementation of Indonesia Banking Architecture then in 2006 BI released regulation No. 8/16/PBI/2006 known as single presence policy (SPP). The SPP or single ownership policy arrange that banks owned by same corporation or individual should be merged or consolidated. The corporation or bank owner must be dominant shareholder of those banks or majoriry shareholder. Unfortunately the SPP policy is less aware of and possibly is inconsistent with other regulations ultimately arrangement ralating to business competition law as Act No.5/1999"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSN Devisa) dan Bank Asing sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997 serta untuk mengetahui perubahan fungsi biaya bank antara sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997. Selain itu penelitian bertujuan juga untuk mengetahui perbedaan daya tahan terhadap krisis antara BUSN Devisa dan Bank Asing, serta mengevaluasi ketepatan penggunaan rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank.Data yang digunakan adalah data sekunder dari Bank Indonesia untuk posisi akhir tahun 1996-2002. Sampel penelitian diambil sebanyak 34 bank sample yang terdiri dari 24 BUSN Devisa dan 10 bank asing. Untuk kelompok BUSN Devisa, sampel diambil sebanyak 24 bank dari populasi sebanyak 38 bank. Sementara itu, untuk bank asing diambil dari seluruh populasi bank yaitu 10 bank asing.Analisis data dilakukan dengan cara

1. menghitung rasio-rasio keuangan mencakup rasio likuiditas, solvabilitas,
2. rentabilitas dan kualitas aktiva produktif;
3. melakukan estimasi fungsi biaya bank dengan persamaan regresi tinier berganda;
4. melakukan uji statistik untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara BUSN Devisa dan bank asing, perbedaan kinerja keuangan bank sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997, serta perbedaan fungsi biaya bank antara sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997. Uji statistik yang digunakan ada tiga yaitu (1) Mann-Whitney Test-, (2) Wilcoxon Signed Rank Test, dan (3) Uji Data Panel dengan Variabel Dummy.

Dari hasil perbandingan dengan melihat rasio-rasio tingkat kesehatan secara individual terlihat bahwa Bank Asing relative masih lebih baik dibandingkan dengan BUSN - Devisa, demikian pula jika dilihat secara keseluruhan tingkat kesehatannya maupun dan rasio biaya dibagi asset ternyata Bank Asing masih lebih baik dibandingkan BUSN - Devisa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun Bank Asing terkena dampak krisis seperti BUSN - Devisa namun pemulihannya relative lebih cepat dibandingkan BUSN - Devisa. Hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa untuk beberapa rasio yaitu CAR, PPAP, ROA, BOPO terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok bank tersebut. Dad uji statistik diperoleh pula bahwa kecuali CAR dan rasio PPAP, hampir seluruh rasla keuangan yang diuji menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank sampel sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997.Berdasarkan hasil estimasi fungsi biaya bank dari 34 bank sampel selama 6 tahun dengan memasukkan variabel dummy, diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara fungsi biaya bank sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997. Variabel yang secara signifikan mempengaruhi biaya total bank adalah tabungan dan deposito.Berdasarkan angka rasio keuangan kelompok Bank Asing diperoleh hasil bahwa dalam beberapa rasio keuangan tidak mengalami perubdaan yang drastis selama selama periode krisis. Hal ini disebabkan bank asing berstatus kantor cabang sehingga kantor pusat bank asing dapat mendukung dalam hal terdapat permasalahan likuiditas atau permodalan. Berdasarkan evaluasi kinerja keuangan bank sejak periode krisis ekonomi 1997 diperoleh simpulan bahwa diperlukan tambahan tolok ukur yang bersifat kualitatif dan kuantitatif untuk melengkapi rasio keuangan yang telali digunakan. Selama ini penilaian kondisi bank hanya didasarkan pada risiko kredit, sehingga perlu diperluas dengan memperhitungkan risiko pasar."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perbedaan kinerja Perbankan sebelum dan sesudah deregulasi paket Oktober 1988, melalui studi perbandingan antara periode sesudah deregulasi (1989,1990,1991,1992) dan periode sebelum deregulasi (1984,1985,1986,1987 dan 1988) dengan cut off period tahun 1988. Sebagai responden dari penelitian ini adalah Bank Devisa yang sudah ada sejak tahun 1984 dan masih ada sampai dengan tahun 1992. Jumlah bank yang terpilih menjadi sample sebanyak 23 Bank atau 80 % dari populasi. Analisis data dilakukan dengan analisa silang (cross Sectional Analysis) dan Uji Beda Dua Rata-rata Berpasangan (difference between means: paired observation).Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi perubahan tingkat kinerja Perbankan sebelum deregulasi dibanding tingkat kinerja sesudah deregulasi. Ditinjau dari jumlah Bank yang mengalami penurunan kinerja (57%) lebih besar dibanding yang meningkat, (43%). Maka bisa dikatakan terjadi penurunan kinerja pada perbankan di Indonesia sesudah deregulasi Pakto 1988. Kelompok Bank Swasta Nasional Devisa berhasil meningkatkan pangsa pasarnya dengan merebut pangsa pasar Bank Pemerintah, porsi kelompok Bank Pemerintah masih teratas namun seluruh Bank Pemerintah mengalami penurunan kinerja.Hasil uji beda dua rata-rata menunjukan bahwa variabel yang dominan membedakan tingkat kinerja usaha perbankan sebelum dan sesudah deregulasi adalah varibel-variabel;(1) interest margin, (2) Cost Of Fund, (3) Burden rasio dan, (4) Biaya operasional. Untuk lebih memperkuat hasil penelitian ini disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan menambah tahun penelitian dan memperluas ruang lingkup penelitian pada kinerja bukan keuangan."