Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 126879 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"This research was done to improve Human Rights Law learning quality. The Kemmis and McTaggar spiral model was used in this classroom action research...."
2008
370 JPUNP 30:2 (2008)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Helena Roswita Kurniasih
"Kerjasama pendidikan tinggi ASEAN pada dasarnya dibentuk untuk mendorong pembentukan identitas regional di kalangan generasi muda. Mobilitas pelajar menjadi salah satu program yang berkaitan dengan tujuan ini, salah satunya yaitu AUN-ACTS (ASEAN Credit Transfer System) yang berada di bawah naungan AUN sebagai wadah kerjasama resmi pendidikan tinggi di ASEAN. Namun, kenyataannya, mobilitas pelajar Indonesia di intra-ASEAN masih sangat rendah dan hanya terfokus pada negara anggota tertentu saja. Tulisan ini ditujukan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses penyelenggaraan program AUN-ACTS bagi mobilitas pelajar intra-ASEAN serta menganalisis isu mobilitas pelajar dalam proses regionalisasi pendidikan tinggi di tingkat regional dan global, melalui program AUN-ACTS di Universitas Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal, dengan wawancara dan studi pustaka sebagai instrumen pengambilan data. Dengan kerangka pemikiran tata kelola multi dan regionalisasi pendidikan tinggi, penulis menemukan bahwa mobilitas pelajar di intra-ASEAN yang masih timpang terjadi karena mahasiswa menjadikan posisi universitas di peringkat dunia sebagai referensi untuk menentukan pilihannya, sehingga lebih memilih untuk pergi ke negara maju. Selain itu, AUN-ACTS masih mengalami sejumlah kendala yang bersifat teknis sebagai akibat dari proses harmonisasi yang belum menyeluruh di seluruh universitas peserta untuk mengakomodasi mobilitas pelajar. Hal ini diperparah dengan kelangsungan kompetisi global yang mendorong negara anggota untuk menjadi lebih individualistik dalam mendapatkan the biggest piece of the pie, melalui kerjasama dengan aktor luar regional yang lebih mumpuni. Dengan penerapan model pengelolaannya yang masih berbasis sukarela, tanpa adanya dorongan maupun insentif khusus, maka sulit bagi universitas maupun negara anggota ASEAN untuk memprioritaskan kerjasama di intraregional. Meskipun telah bergerak menuju harmonisasi pendidikan tinggi, negara anggota ASEAN perlu berkomitmen untuk membantu satu sama lain dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan maju ke tahap kerjasama yang lebih erat.

ASEAN higher education cooperation is formed to encourage the formation of regional identities among its young citizens. Student mobility is one of the programs related to this goal, one of them is AUN-ACTS (ASEAN Credit Transfer System), which is under the auspices of AUN as an official forum for higher education cooperation in ASEAN. However, in reality, the mobility of Indonesian students is still very low and only focused on certain member countries. This paper aims to explore and identify the factors that influence the process of implementing AUN-ACTS program for intra-ASEAN student mobility, and to analyze the issue of student mobility in the higher education regionalization process at the regional and global level, through AUN-ACTS program conducted at University of Indonesia. The research method used is a single case study, with interviews and literature studies as the data collection instruments. Through multi-governance and higher education regionalization framework, the author finds that the unequal intra-ASEAN student mobility occurs because students use universities’ world rankings as a reference in making their choices, hence they prefer to go to developed countries. In addition to that, AUN-ACTS still faces a number of technical problems as a result of the incomplete harmonization process in all of the participating universities to accommodate student mobility. This then exacerbated by the global competition context that encourages member countries to be more individualistic in getting ‘the biggest piece of the pie,’ through collaboration with more qualified actors outside the region. With the implementation of the management model based on voluntary acts, without any special incentives, it is difficult for universities and ASEAN member countries to prioritize intraregional cooperation. While moving towards harmonization of higher education, ASEAN member states need to commit to assist each other in improving the quality of higher education and moving forward to a closer cooperation."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Tulisan ini mendiskusikan tentang gerakan mahasiswa di pusaran fundamentalisme Islam di lingkungan Universitas Indonesia. Selama kurang lebih tiga decade terakhir, kampus ini diwarnai dengan berbagai aktivitas Jamaah Salafi, Harakah Tarbiyah, dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kemunculan ketiganya membuat terkejut beberapa ormek (organisasi mahasiswa ekstra kampus) berbasis Islam yang sudah eksis sebelumnya, seperti HMI, IMM, PMII di perguruan tinggi negeri tersebut. Pasalnya, gerakan mereka lebih dari sekedar menarik mahasiswa untuk aktif di acara-acara bercirikan Islam, tetapi berupaya menguasai posisi-posisi strategis di dewan kemahasiswaan. Kehadiran mereka membawa cara berpikir keIslaman yang rigid, tertutup, dan literatif. Pemahaman keagamaan yang eksklusif seperti itu menjadi benih tumbuhnya gerakan Islam yang radikal. Tentu, masyarakat merasa terancam karena sejumlah organisasi Islam transnasional tersebut tidak mengakui demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang sah di negeri ini. Di awal pembahasan penelitian ini akan mengulas varian gerakan fundmentalisme Islam di Universitas Indonesia. Selanjutnya tulisan ini akan menghadirkan tipologi dan respon gerakan fundamentalisme Islam kampus terhadap pokok-pokok pikiran Negara modern.
"
MAARIF 9:1 (2014)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Sri Sotijaningsih
"Perguruan tinggi (PT) sebagai pusat penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan akan berperan sangat penting di era milenium baru, Di Indonesia peran perguruan tinggi mulai ditunjukkan sejak kebangkitan nasional pertama sampai jaman revolusi kemerdekaan, dan berlanjut terus di masa orde baru hingga saat ini yang juga ikut menentukan perjalanan hidup bangsa dan negara kita. Sejalan dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa bidang pendidikan merupakan tugas dan kewenangan daerah, maka trend pendidikan tinggi semakin mengarah pada dcmokratisasi dan desentralisasi yang setanjutnya akan membawa PT ke arah yang lebih serius untuk menjadikan masyarakat perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan potensi diri dan wilayahnya.
Terkait dengan kemandirian PT yang sering disebut dengan otonomi perguruan tinggi, maka Fokus permasalahan dua tahun terakhir ini adalah masalah manajemen. Paradigma haru pendidikan tinggi menghendaki otonomi pendidikan tinggi dalam arti pengelolaan yang seluas-luasnya atas segala potensi sumber daya yang dimiliki secara manajerial.
Permasalahan utama yang terkait erat dengan otonomi PT adalah pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sejak tahun 2000 empat PTN (UI, UGM, IPB dan 1TB) dinyatakan sebagai perguruan tinggi berbadan hukum atau Pergurun Tinggi Badan Hukum Negara (P 4311....1 berdasarkan PP No. 152-155/2000. Finis 2001 adalah awal masa h'ansisi bagi 4 PT-131-IMN lcrsehut untuk menerapkan PP tersebut-yang direncanakan sampai 2005 karcna banyak hal yang harus dilakukan dan untuk kemandirian PT tersebut terutama dalam penataan pegawai termasuk dosen, dan pengelolaan keuangan.
Atas dasar hal-hal tersebut maka tesis ini ingin menganalisa potensi otonomi PT BHMN dalam menyongsong pcnerapan paradigma baru pendidikan tinggi yaitu menganalisa struktur/sumber anggaran/pembiayaan PT-BHMN; mengkaji potensi PTBHMN berdasarkan model alokasi anggarannya terhadap struktur/sumber pembiayaannya; dan memberikan rekomendasi untuk mengantisipasi dampak pengurangan atau bahkan penghapusan subsidi terhadap kinerja PTN.
Total pembiayaan/annggaran 4 PT-BHMN selama 12 tahun anggaran (1990/91-2001) menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi dan fluktuasi antar komponennya bervariasi antara D1K dan DIKS di masing-masing perguruan tinggi.
Hasil pendataan model alokasi di 4 (empat) PT-BHMN kurang memuaskan karena tidak signifikannya beberapa variabel yang mempengaruhi alokasi anggarnn baik DIP, DIK maupun DIKS. Namun demikian hasil analisis dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan otonomi di pendidikan tinggi dengan adanya signifikansi antara penurunan alokasi DIP di tahun-tahun mendatang dengan kebijakan pemerintah sesuai PP No 152 - 155 Tabun 2000 Tentang Penerapan 4 PT-BHMN tersebut, dimana secara bertahap alokasi DIP yang merupakan subsidi bagi keempat PT-BHMN tersebut akan berkurang untuk mempersiapkan kemandirian PT-BHMN. Di sisi lain, DIKS yang merupakan sumber dana "asli" PT, tahun-tahun mendatang akan terus meningkat penerimaannya, sesuai dengan kebijakan otonomi yang akan diterapkan untuk mendukung kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan karena DIKS diharapkan akan menutup pengurangan alokasi DIP atau pengurangan subsidi pemerintah.
Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sesuai status dan tujuan otominya PTBHMN tidak bisa lagi mengandalkan sumber pembiayaan dari DIP dan D1K yang berasal dari pemerintah. DIP secara berlahap harus dikurangi yang pada akhirnya tidak disediakan lagi. Oleh karena itu sumber pembiayaan yang harus dipacu penerimaannya adalah DIKS yang bersumber dari masyarakat. SPP merupakan yang merupakan sumber utama selain subsidi pemerintah sebagai salah satu komponen DIKS kenaikannya tidak dapat dihindarkan apabila terjadi peningkatan kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan.
Selain itu PT-BHMN perlu mengembangkan sistem yang mengarah kepada subsidi silang, dimana yang kaya/berlebih atau lebih mampu membayar lebih banyak/mahal sedangkan yang tidak mampu akan mendapat subsidi baik dari pemerintah maupun masyarakat peserta didik yang lebih mampu. Pala subsidi silang ini harus ditingkatkan dengan sistem pendataan yang lebih baik dan akurat.
Penerimaan anggaran DIKS juga dapat ditingkatkan dengan kerjasama atau kemitraan dengan lembaga-Iembaga yang relevan misalnya : kerjasama dengan industri dan kalangan bisnis dengan asas saling menguntungkan; kerjasama dengan pemerintah daerah (PropinsilKabupaten/Kota) sekaligus turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah di era otonomi; bermitra dengan lembaga/institusi di dalam dan di luar negeri dalam upaya pengembangan kawasan seta ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dengan pergeseran peran pemerintah, maka mekanisme pendanaan PT oleh pemerintah juga hendaknya mengalami perubahan. Mekanisme baru ini diharapkan diterapkan dengan mekanisme pendanaan berbasis block finding yang besarnya tergantung pada jumlah lulusan yang dihasilkan dengan mutu yang tcrjamin. tidak hanya didasarkan kepada jumlah peserta didik/mahasiswa yang terdaftar, disamping juga dengan sistem kompetisi berdasarkan pengelompokan PT."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T12051
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: [publisher not identified], 1961
378.92 BUK
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Oryza Yanuaristi
"Data Kementrian Kesehatan (2012) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(2012) menunjukkan bahwa infeksi menular seksual dan angka kehamilan tidak diinginkan
terbesar dialami oleh golongan remaja dan dewasa muda. Hal ini merupakan dampak dari perilaku
seksual pranikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor
yang mempengaruhi perilaku seksual mahasiswa Universitas Indonesia. Penelitian ini
menggunakan data sekunder Survei Perilaku Sehat Mahasiswa Universitas Indonesia Tahun 2010.
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian
adalah mahasiswa yang mewakili 12 fakultas dengan rentang umur remaja akhir (18-24 tahun)
yang berjumlah 1819 responden. Proporsi perilaku seksual berisiko tinggi pranikah adalah 137
(7,5%). Hasil analisis menunjukkan bahwa umur mempengaruhi perilaku seksual mahasiswa, lakilaki
lebih beresiko (OR=2,39) dibanding perempuan, rumpun fakultas yang memiliki resiko paling
besar adalah Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora (OR=15,46), mahasiswa yang pernah
berpacaran memilki resiko lebih besar (OR=2,31) daripada mahasiswa yang belum pernah
berpacaran

Data from the Ministry of Health (2012) and the National Population and Family Planning (2012) showed that sexually transmitted infections and unwanted pregnancies most common in adolescents and young adults group. This is the impact of premarital sexual behavior. The purpose of this research is to reveal premarital sexual behavior and factors that influence the students at the University of Indonesia. This study uses secondary data survey of health behavior 2010. The type of this research is quantitative with cross sectional approach. The study population was all students who represent 12 faculties with a lifespan 'late teens' (18-24 years) which amounted to 1819 respondents. The proportion of high-risk sexual behavior before marriage is the 137 (7,5%). The analysis showed that age affects the sexual behavior of college students, men are more at risk (OR = 2.39) than women, clumps of faculty who have the greatest risk is Clumps Social Sciences and Humanities (OR = 15.46), a student who was dating have the greater risk (OR = 2.31) than students who have not been dating."
2014
S55939
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Richardus Eko Indrajit
Yogyakarta: Andi, 2006
378.1 RIC m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Naibaho, Kalarensi
"Berita tentang peringkat universitas yang marak dipublikasikan di berbagai media menjadi sorotan dan fokus perhatian masyarakat dunia pendidikan, khususnya pimpinan perguruan tinggi dan jajarannya."
Jakarta: Pusat jasa Perpustakaan dan Informasi ( Perpustakaan Nasional RI), 2010
020 VIS 12:1 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Yusar Sagara
"ABSTRAK
Studi ini meneliti hukum dan peraturan yang membentuk dasar hukum tata kelola universitas negeri dan implikasinya bagi otonomi akademik dan non-akademik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban terhadap kebijakan dan praktik tata kelola akademik dan non-akademik dan menemukan dukungan alternatif dari konsep dan praktik manajemen universitas dari studi hukum dan peraturan tentang pendidikan tinggi dan undang-undang tentang keuangan negara. Analisis data menggunakan kualitatif dengan mempelajari konsep ideal (sesuai dengan regulasi, observasi dan dokumentasi). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola perguruan tinggi negeri dalam konteks otonomi akademik, masih terlalu didominasi oleh pemerintah. Dalam otonomi non-akademik juga belum sepenuhnya dilaksanakan seperti struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, dan kerjasama internasional.

ABSTRACT
This study examines the laws and regulations that form the legal basis of governance of state universities and their implications for academic and non-academic autonomy. The purpose of this study is to find answers to policies and practices of academic and non-academic governance and find alternative support of university management concepts and practices from the study of laws and regulations on higher education and legislation on state finance. Data analysis is using qualitative by studying the ideal concept (according to regulation, observation and documentation). The results of this study conclude that the governance of state universities in the context of academic autonomy is still too dominated by the government. In non-academic autonomy is also not yet fully implemented such as organizational structure, staffing, finance, and international cooperation.
"
Jakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2019
657 ATB 12:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Depdikbud, 1982
R 378.072 Ind
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>