Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 2009 tentang Pra notifikasi Penggabungan, Peleburan, yang kemudian dibandingkan dengan pedoman merger di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Merger merupakan salah satu upaya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, dan menjadi jalan keluar bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas, namun merger juga dapat berdampak negatif dan mengurangi persaingan apabila merger mengakibatkan perusahaan mempunyai market power dan menimbulkan kesulitan bagi pelaku usaha yang baru untuk masuk ke pasar bersangkutan. Untuk mengurangi dampak negatif merger, diperlukan suatu pedoman yang dapat digunakan untuk menilai apakah merger yang dilakukan berdampak negatif terhadap persaingan usaha atau tidak. Oleh karena itu permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu bagaimana pengaturan merger dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha, bagaimana pedoman merger di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, serta bagaimana perbandingan pedoman merger di Indonesia dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, serta bagaimana analisa terhadap ketentuan Pra notifikasi dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2009. Sebagaimana diketahui Pra notifikasi merupakan notifikasi yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada lembaga persaingan sebelum merger dilaksanakan. Mayoritas negara-negara di dunia menggunakan sistem Pra notifikasi karena dianggap lebih efektif mencegah terjadinya transaksi merger yang dapat berdampak negatif terhadap persaingan usaha. Pra notifikasi berdasarkan Perkom Nomor 1 Tahun 2009 bersifat sukarela, dan untuk melakukan Pra notifikasi maka harus memenuhi syarat yaitu memenuhi definisi merger, dan memenuhi notification threshold.

---

This thesis criticize guideline constitutes an inseparable part of Commission Regulation Number 1 Year 2009 on Merger, Consolidation and/or Acquisition Pre Notification., and which compared to guidance of merger in United State, Uni Europe, and Japan. Merger became one of the business strategies, but merger also may potentially harm and lessening competition if merger make company have market power and reject or impede certain other business actors from conducting the same business activities in the relevant market. Merger need a guidelines to reduce the negative impact.

Therefore the problem which is discussed in this thesis that how guidance of merger in United States, Uni Europe, anda Japan, and how comparison of guidance of merger in Indonesia with United States, Uni Europe, anda Japan, and how analysis of Commission Regulation Number 1 Year 2009. Pre notification is a voluntary notification given by bussiness actor to commission on a proposed merger. Majority of nations in the world use Pre notification system becaus more effective to prevent the negative impact of merger. Pre notification in Commission Regulation Number 1 Year 2009 is voluntary , and Pre notification should be fullfilled the essence of merger and notification threshold."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi ketentuan mengenai notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dalam hukum persaingan usaha di indonesia yang terakhir dituangkan dalam Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perkom Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu bagaimana pengaturan merger dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha, bagaimana pedoman merger di Amerika Serikat, bagaimana pedoman merger di Indonesia, serta bagaimana analisa terkait ketentuan notifikasi dalam Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 dan permasalahan dalam implementasinya.

---

This thesis criticize about the implementation of the provisions concerning notification of merger, consolidation, and acquisition of Indonesian Law of Competition last set forth in Commission Regulation Number 10 of Year 2011 on Amendment of Commission Regulation Number 13 of Year 2010 on Guidelines for Implementation of Merger or Consolidation Entity Shares and Takeovers companies which may result in Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Issues discussed in this thesis is how the merger regulate in Indonesian Law of Competition perspective, how the United States regulates the merger guidelines, how Indonesia regulates the merger guidelines, as well as the analysis of relevant provisions of the notification of Commission Regulation Number 10 of Year 2011 and the problems found in its implementation."

"Era pasar bebas membuat perusahaan melakukan ekspansi ke berbagai negara. Banyak pula perusahaan yang mempunyai anak perusahaan dan mengintegrasikannya ke dalam bentuk perusahaan holding.. Perusahaan holding sebagai pihak pengendali menentukan arah kebijakan terhadap anak perusahaannya. Pengendalian tersebut menghilangkan independensi anak perusahaan dalam menentukan kebijakannya. Perusahaan holding dan anak perusahaan mempunyai status badan hukumnya masing-masing. Permasalahan mulai muncul manakala anak perusahaan melanggar ketentuan hukum persaingan usaha suatu negara, akibat kebijakan yang salah dari perusahaan induknya. Dapatkan otoritas persaingan usaha suatu negara meminta pertanggungjawaban pada perusahaan pengendali?"

"Seiring dengan berkembang pesatnya perekonomian global, Merger menjadi hal yang sangat umum dilakukan dalam kegiatan bisnis. Transaksi Merger menjadi sangat populer bagi para pelaku usaha yang ingin berlomba mengembangkan usahanya serta berupaya memenangkan persaingan. Agar dalam transaksi Merger ini tidak menimbulkan ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, maka diatur mengenai ketentuan pemberitahuan Merger dan Batasan Nilai Merger sebagai kriteria suatu transaksi Merger harus diberitahu kepada Komisi. Dalam membahas mengenai kontrol Merger khususnya mengenai sistem notifikasi Merger terdapat perbedaan pengaturan di Indonesia dan jurisdiksi lain seperti di Singapura, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan dapat disimpulkan bahwa Indonesia sampai saat ini menggunakan sistem notifikasi post-Merger sedangkan pada jurisdiksi lain umumnya sudah menerapkan sistem notifikasi pre-Merger yang dianggap lebih efektif dalam hal pencegahan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha. Serta ketentuan Batasan Nilai (threshold) di Indonesia yang didasarkan atas nilai aset atau nilai penjualan serta belum memisahkan ketentuan bagi Merger lokal dan Merger asing.

---

Along with the global economic growth, Merger has become a very common thing to do in business activities. Merger transaction becomes very popular for a company who want to compete to develop their business and try to win the competition. In order for the merger transaction does not infringe the prohibited rules in the Competition Act, there are rules for a Merger parties to notified their transaction that has reach the jurisdition threshold to the Commission. In discussing the merger control in particular regarding the merger notification system there are different regulations in Indonesia and other jurisdiction such as in Singapore, the United States and the European Union. In this study, the main issues are answered through the normative analysis method, and it can be concluded that Indonesia currently use the post-merger notification system, while other jurisdiction generally has implemented a pre-merger notification system that are considered more effective in preventing infringement of the Competition Act. And also about the threshold regulations in Indonesia that based on the value of the asset or the value of sales (turnover) and not separate the threshold merger regulation for local Merger and foreign Merger."

"Selain dari penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU dan pengaturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dibutuhkan suatu efek jera. Efek jera yang efektif akan menyebabkan pelaku usaha tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan efek jera adalah sanksi berupa denda. Yang menjadi fokus pada skripsi ini adalah Pengaturan Pedoman dan Penerapan denda dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Serta sebagai bahan komparasi akan digunakan Pedoman dan Pengaturan denda Hukum Persaingan Usaha yang ada di Negara Malaysia dan Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Dalam menjatuhkan putusan yang didalamnya terdapat sanksi administratif berupa denda KPPU seringkali tidak mencantumkan penjelasan perhitungan denda dan juga seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Berbeda dengan Malaysia Competition Commision dan European Commision yang ketika menjatuhkan putusan dengan sanksi berupa denda selalu mencantumkan mengenai langkah dan penjelasan perhitungan denda yang dikenakan. Perlu dilakukan perubahan pengaturan dan pedoman penjatuhan denda dalam Hukum Persaingan Usaha Negara Indonesia karena selama ini pengaturan dan pedoman penjatuhan denda yang diterapkan sudah tidak efektif dan tidak sesuai dengan keadaan yang ada.

---

In addition to law enforcement carried out by KPPU and regulation regulated by Law Number 5 Year 1999, In order to facilitate a fair business competition, a deterrent effect is needed. Effective detterent effect will cause persons to not do things that cause unfair business competition. One of the factors that can cause a deterrent effect to businesses is sanctions in the form of fines. The focus of this paper is Regulation, Guidelines and Application of fines in Indonesian Competition Law. As a comparison, Regulations and Fining Guidelines of Competition Law in Malaysia and the European Union will be used. This study uses a normative juridical method which carried out by library research. Sometimes KPPU in its decision, which contained administrative sanctions in the form of fines do not include an explanation of the calculation of fines and sometimes the fine imposed is not in accordance with existing provisions. It is very different from Malaysia and the European Union. Malaysia Competition Commision and European Commision when imposing a decision with sanctions in the form of fines always include the steps and explanation of the calculation of fines imposed. Changes in regulation and guidelines for the imposition of fines in Indonesian Competition Law need to be made, because so far the regulations and guidelines for imposing fines applied have been ineffective and not in accordance with existing conditions."

"Skripsi ini akan membahas implikasi dari kewajiban pemberitahuan atas penggabungan, konsolidasi dan akuisisi di Indonesia. Skripsi ini akan membahas lebih dalam melalui kasus KPPU No. 02/KPPU-M/2018 antara Koperasi Simpan Pinjam JASA yang mengakuisisi PT Asuransi Takaful Umum dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Koperasi Simpan Pinjam JASA terlambat melapor kepada KPPU tentang pengakuisisian PT Asuransi Takaful Umum selama 19 hari. Ini berujung kepada Koperasi Simpan Pinjam JASA dikenakan denda oleh KPPU. Namun, pasal 50 huruf i Undang-Undang 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan bahwa koperasi dikecualikan dari Undang-Undang tersebut. Dan, KPPU tidak membuktikan bahwa akuisisi ini menimbulkan monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Lalu, skripsi ini juga akan membahas perhitungan bagaimana menentukan jumlah denda atas keterlambatan dan juga persyaratan minimal agar suatu institusi diwajibkan untuk melapor kepada KPPU apabila melakukan penggabungan, konsolidasi atau akuisisi.Kata kunci: Penggabungan, Konsolidasi, Akuisisi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

---

This thesis discusses about the implications occurred with the obligation to notify Merger, Consolidation and Acquisition in Indonesia. Specifically, the discussion will be based on a certain KPPU case No. 02/KPPU-M/2018 between a cooperative called “Koperasi Simpan Pinjam JASA” who acquired an insurance company called “PT Asuransi Takaful Umum” and the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). The Koperasi Simpan Pinjam JASA was late to notify their act of acquisition to the KPPU by nineteen days. Then, they had been fined for the tardiness by KPPU. However, article 50 letter i of Law no. 5 of 1999 concerning Competition Law, excluded cooperative (with the intention to develop it’s member’s life) to be one of the subjects of the Competition Law. Also, discussing the fact that KPPU did not prove that this acquisition inflicted monopolistic practices and/or unfair business competition. This thesis will also break down the elements of the articles to prove the validity of the sanction imposed on Koperasi Simpan Pinjam JASA. And also, this thesis will critically discuss on how the calculation to impose the fine and its requirement to be included as the institution which is obliged to notify the KPPU if they conduct any merger, consolidation or acquisition.

Keyword: Merger, Consolidation, Acquisition, Business Competition Supervisory Commission"

"Penanganan perkara kartel merupakan bagian dari penegakan hukum persaingan usaha. Di Indonesia penanganan perkara kartel yang dilakukan oleh KPPU memiliki banyak permasalahan terutama berkenaan dengan pembuktian kartelyang masih sulit dan kewenangan KPPU sebagai penegak Hukum Persaingan Usaha. Sedangkan negara lain seperti Jepang dan Uni Eropa telah melakukan penanganan perkara kartel dengan lebih baik. Untuk itu, penelitian ini akan membahas perbandingan penanganan perkara kartel di Indonesia dengan Jepang dan Uni Eropa. Melalui perbandingan tersebut, penulis mengungkapkan berbagai hal dalam penanganan perkara kartel di Jepang dan Uni Eropa yang dapat diaplikasikan di Indonesia antara lain penggunaan indirect evidence,penerapan program leniency, dan kewenangan upaya paksa oleh lembaga penegak hukum persaingan usaha.

---

The handling of cartel cases is part of the business competition law enforcement. In Indonesia, the handling of cartel cases conducted by the Commission (KPPU) has a lot of problems, mainly related to the cartel verification which is still difficult and the authority of the Commission as the busniness competition law enforcer. While other countries such as Japan and the European Union have made the handling of cartel cases better. Therefore, this study discuss the comparison of handling cartel cases in Indonesia with Japan and the European Union. Through this comparison, the author reveals a variety of things in the handling of cartel cases in Japan and the European Union that can be applied in Indonesia such as the use of indirect evidence, the leniency program application, and forceful efforts authority by the institution of business competition law enforcement."

"Penelitian ini membahas mengenai pendekatan de minimis rule dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa. Perbandingan tersebut difokuskandari segi pengaturan serta penerapan pendekatan de minimis rule di dalam putusan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis dengan cara penggambaran yang deksriptif. Hasil perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa di Indonesia penerapan danpengaturan pendekatan de minimis rule tidak secara eksplisit disebut dalam UU No. 5 Tahun 1999 maupun perundang-undangan terkait lainnya melainkan dapat ditemukan dalam unsur-unsur pasal yang mengatur mengenai batas pangsa pasar yang tidak boleh dilampaui, hal tersebut berbeda dengan Uni Eropa yang sudahmengaturnya secara tegas di dalam Commission Notice yang berjudul “Notice onagreements of minor importance (De Minimis Notice)”. Sehingga berdasarkan perbandingan tersebut dapat diambil beberapa pengaturan di Uni Eropa yang dapat diterapkan untuk perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

This thesis discusses about the de minimis rule approach under competition law in Indonesia and the European Union. The comparison is focused on the regulation of de minimis rule approach and its application. This thesis is the juridical research based on normative principles of legal norms by means of written descriptive representations. The results from the comparison show that in Indonesia the application and regulation of the de minimis rule approach are not explicitly

mentioned in Law No. 5 of 1999 and other related laws but can be found in the elements of articles that regulate market share limits that must not be exceeded, its is different from the European Union which has explicitly regulated it in the Commission Notice entitled "Notice on agreements of minor importance (De Minimis Notice) ”. Based on this comparison, some regulations in the European Union can be applied to the regulatory progress of competition law in Indonesia."