Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), pada saat yayasan memberikan dana sebesar 100 miliar untuk memperbaiki citra Bank Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan yuridis normatif. Permasalahan yang diangkat perihal konsep tujuan berdirinya yayasan, dan tindakan YPPI apakah telah sesuai dengan konsep tersebut serta indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh YPPI. Kesimpulan yang diperoleh adalah Konsep tujuan pendirian yayasan untuk tujuan-tujuan sosial dan kemanusiaan. Yayasan merupakan organisasi nirlaba yang bergerak untuk kepentingan umum dan kemanfaatan publik (public benefif). Tujuan YPPI dalam anggaran dasarnya adalah bergerak di bidang sosial untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan seperti menyelenggarakan pendidikan, pendidikan umum, peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang ekonomi, perbankan, termasuk pelatihan, seminar, lokakarya, dan penelitian. Dengan tindakan pengurus dan pengawas YPPI yang memberikan dana 100 miliar kepada orang-orang tertentu, selain untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, telah melanggar nilai ideal tujuan pendirian yayasan, yaitu untuk kepentingan umum dan kemanfaatan publik (public benefif). Tindakan Badan Hukum YPPI terindikasikan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemberian dana 100 miliar untuk memperbaiki citra BI. Perbuatan melawan hukum badan hukum yayasan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan organ-organ yayasan tersebut, melanggar asas kepatutan dan melanggar hak subjektif masyarakat. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kehatian-hatian yang seharusnya dimiliki oleh organ-oragan yayasan.

---

This Thesis is discussing the indication of unlawful act which was done by Indonesia Development Banking Foundation (YPPI), when the foundation gave fund in the amount of Rp. 100 million to rehabilitate the image of Bank of Indonesia. This research is a descriptive explorative research using juridical normative approach. Problem arisen here is regarding the concept of the foundation’s establishment, and the act of YPPI whether it was done accordingly to such concept also the indication of unlawful acts which were done by YPPI. The conclusion achieved is that the Concept of the purpose of the foundation establishment which is for social and humanity purposes. The foundation is a non- profit organization which has activities for general interest and public benefit. The purpose of YPPI in its Articles of Association is having activities in social field to enhance human resources through activities such as holding education, general education, improvement in the knowledge and skill of economic, banking, including holding training, seminar, workshop, and research. By doing such act of those board of directors and advisors of YPPI which had given 100 million fund to certain people, other than for social and humanity interests, had violated the ideal value of the purposes establishment of the foundation, which is for general interest and public benefit. The act of YPPI Legal Entity was indicated doing unlawful act in giving the 100 million fund to rehabilitate the Bank Indonesia’s image. The unlawful act of foundation as legal entity was according to the Article of 1365 Civil Code Law. The act of such organs of the foundation. has violated the reasonable principles and the subjective rights of the people. That act was also violated the careful principles which are belong to the organs of such foundation."

"Tesis ini membahas indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), pada saat yayasan memberikan dana sebesar 100 miliar untuk memperbaiki citra Bank Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan yuridis normatif. Permasalahan yang diangkat perihal konsep tujuan berdirinya yayasan, dan tindakan YPPI apakah telah sesuai dengan konsep tersebut serta indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh YPPI. Kesimpulan yang diperoleh adalah Konsep tujuan pendirian yayasan untuk tujuan-tujuan sosial dan kemanusiaan. Yayasan merupakan organisasi nirlaba yang bergerak untuk kepentingan umum dan kemanfaatan publik (public benefit). Tujuan YPPI dalam anggaran dasarnya adalah bergerak di bidang sosial untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan seperti menyelenggarakan pendidikan, pendidikan umum, peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang ekonomi, perbankan, termasuk pelatihan, seminar, lokakarya, dan penelitian. Dengan tindakan pengurus dan pengawas YPPI yang memberikan dana 100 miliar kepada orang-orang tertentu, selain untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, telah melanggar nilai ideal tujuan pendirian yayasan, yaitu untuk kepentingan umum dan kemanfaatan publik (public benefit). Tindakan Badan Hukum YPPI terindikasikan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemberian dana 100 miliar untuk memperbaiki citra BI. Perbuatan melawan hukum badan hukum yayasan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan organ-organ yayasan tersebut, melanggar asas kepatutan dan melanggar hak subjektif masyarakat. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kehatian-hatian yang seharusnya dimiliki oleh organ-oragan yayasan.

---

This Thesis is discussing the indication of unlawful act which was done by Indonesia Development Banking Foundation (YPPI), when the foundation gave fund in the amount of Rp. 100 million to rehabilitate the image of Bank of Indonesia. This research is a descriptive explorative research using juridical normative approach. Problem arisen here is regarding the concept of the foundation’s establishment, and the act of YPPI whether it was done accordingly to such concept also the indication of unlawful acts which were done by YPPI. The conclusion achieved is that the Concept of the purpose of the foundation establishment which is for social and humanity purposes. The foundation is a nonprofit organization which has activities for general interest and public benefit.

The purpose of YPPI in its Articles of Association is having activities in social field to enhance human resources through activities such as holding education, general education, improvement in the knowledge and skill of economic, banking, including holding training, seminar, workshop, and research. By doing such act of those board of directors and advisors of YPPI which had given 100 million fund to certain people, other than for social and humanity interests, had violated the ideal value of the purposes establishment of the foundation, which is for general interest and public benefit.

The act of YPPI Legal Entity was indicated doing unlawful act in giving the 100 million fund to rehabilitate the Bank Indonesia’s image. The unlawful act of foundation as legal entity was according to the Article of 1365 Civil Code Law. The act of such organs of the foundation, has violated the reasonable principles and the subjective rights of the people. That act was also violated the careful principles which are belong to the organs of such foundation."

"Kebebasan pers di Indonesia dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan kebebasan pers tersebut memberikan kebebasan bagi pers dalam menjalankan profesinya, yaitu untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Namun, tidak jarang para jurnalis melakukan pelanggaran berupa perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesinya. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban perusahaan pers terhadap jurnalis yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbandingan terhadap Indonesia, Denmark, dan Malaysia. Selain itu, akan dibahas pula mengenai penyelesaian permasalahan perbuatan melawan hukum dalam dunia pers baik di Indonesia, Denmark, dan Malaysia.Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan pers Indonesia dan Denmark menerapkan doktrin vicarious liability dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh jurnalis, sedangkan di Malaysia tidak menerapkan doktrin vicarious liability. Hal ini dikarenakan kegiatan pers di Malaysia diawasi dengan ketat oleh pemerintah, maka para jurnalis yang melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Malaysia akan mendapat sanksi langsung dari pemerintah. Penyelesaian permasalahan pers di Indonesia dan Denmark dapat diselesaikan melalui Dewan Pers, namun di Malaysia penyelesaiannya dilakukan oleh pemerintah.

---

Freedom of the press in Indonesia is guaranteed in Article 28 F Indonesia's Constitution 1945. Guarantee of freedom of the press also provide freedom for the journalist to do their job such as to seek, obtain, dan disseminate the information to the public. However, journalists often commit an offense of an unlawful act while doing their job. This thesis discusses the corporate responsibility of the press on an unlawful act by the journalist comparing by the cases between Indonesia, Denmark, and Malaysia. Furthermore, this thesis discusses the dispute resolution of an unlawful act of the press in Indonesia, Denmark, and Malaysia.The principal problem is answered by using normative judicial method which brings into conclusion that press company in Indonesia and Denmark apply the doctrine of vicarious liability in solving the problems done by journalists, while in Malaysia do not apply vicarious liability's doctrine. This is because the Malaysian press activites closely monitored by the government, the journalist who commited an unlawful act, or at least who is not in accordance with the Malaysian government's policies is sanctioned directly from the government. Solving problems of the press in Indonesia and Denmark can be resolved through the Press Council, but in Malaysia the government's settle the dispute."

"ABSTRAKBank sebagai penghimpun dana masyarakat, mengumpulkan dana dari masyarakat dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu yang cukup lama merupakan sumber utama bagi Bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Inilah yang dinamakan fungsi Bank sebagai Intermediasi. Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Jaminan merupakan salah satu faktor dalam pertimbangan pemberian kredit dari bank. Pada kenyataannya saat ini Debitur ataupun pihak pemilik jaminan akan menggunakan segala upaya agar harta benda miliknya tidak dieksekusi oleh bank apabila terjadi wanprestasi, hal ini sangat berhubungan dengan itikad baik daripada debitur dan pemilik jaminan, ketika debitur mengajukan pinjaman terhadap debitur seharusnya debitur juga sudah mempersiapkan untuk melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar pinjaman pokok berserta bunga terhadap kreditur, dikarenakan tidak ingin harta benda nya dieksekusi maka debitur melakukan upaya-upaya baik secara non-hukum ataupun dengan melalui jalur hukum, pada perkembangannya kasus-kasus perbankan menjadi lebih kompleks lagi dibandingkan sebelumnya, dikarenakan pengetahuan debitur dan pemilik jaminan juga semakin banyak dan tajam mengenai hukum dan sistem perbankan, seperti yang dilakukan dengan mengajukan perlawanan pihak ketiga dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

---

ABSTRACT Banks as collectors of public funds, collect funds from the public in a very large amount with a long period of time is a major source for the Bank in channeling back to the community in need in the form of loans or credit. This is called the function of the Bank as Intermediation. The existence of the borrowing and borrowing relationship begins with the creation of an agreement between the borrower (debtor) and lend (creditor) as outlined in the agreement form. An essential element of bank credit is the trust of the bank as a creditor to the borrower's customer as a debtor. Guarantee is one of the factors in the consideration of lending from the bank. In fact, at this time the Debtor or the owner of the warranty will use all efforts to keep his property not executed by the bank in case of default, this is very much in relation to the good faith of the debtor and the owner of the guarantee, when the debtor applying the loan to the debtor should the debtor have also prepared for carrying out its obligations by paying principal and interest credit to the creditor, because it does not want his property executed then the debtor makes efforts either non-law or through legal channels, the development of banking cases becomes more complex than ever before, the knowledge of debtors and owners of collaterals is also increasingly and sharply concerning the laws and banking system, as is done by proposing third party resistance and lawsuits unlawful act."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum beserta kendala yang dihadapi oleh perbankan terhadap pertumbuhan PDB sub sektor bank di Indonesia. Data yang digunakan ialah data time series selama periode 2000 kuartal 1- 2014 kuartal 4 dengan menggunakan estimasi Ordinary Least Square (OLS). Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kantor cabang, pertumbuhan DPK, dan suku bunga rill berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDB sub sektor bank di Indonesia sedangkan variabel NPL dan suku bunga modal kerja rill berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDB sub sektor bank di Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan PDB sub sektor bank yang tergantung kepada input bank seperti jumlah kantor cabang bank dan DPK yang merupakan variabel dominan dalam menciptakan dan mendorong pertumbuhan PDB sub sektor bank di Indonesia melalui peningkatan jasa-jasa yang dapat diberikan oleh perbankan terhadap masyarakat.

---

This study aims to determined how to influence of third party funds growth and their constraints by banks to growth of sub sector banks in Indonesia The data of this study is time series for the period 2000 Q1 to 2014 Q4 and used Ordinary Least Square OLS The estimation results have shown that growth in the number of branch offices growth in deposits and interest rates rill have positive effect on growth of sub sector banks in Indonesia while variable NPL and interest rates on working capital rill negatively affect growth of sub sector banks in Indonesia This can be explained that growth of sub sector banks depend on the input of banks such as bank branches and deposit are the dominant variable in created and pushed growth of sub sector bank in Indonesia by enhanced the services that can be provided by banks on society."

"Penelitian ini secara khusus ingin mengetahui seberapa besar penempatan dana pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagai sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas dan penempatan dana pada Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) berpengaruh terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) perbankan syariah. Data penelitian ini bersumber dari Bank Indonesia, dan juga dari berbagai buku, koran, tesis dan internet yang berhubungan dengan topik ini. Data yang digunakan mulai bulan Januari 2003 hingga Maret 2006. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Hubungan tersebut diekspresikan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan variabel terikat Y dengan dua atau lebih variabel bebas X. Dan hasil analisa diketahui bahwa kedua variabel bebas yaitu variabel SWBI dan PUAS secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel FDR perbankan syariah. Kedua variabel tadi dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 50,6 % dan sisanya yaitu 49,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalarn model. Walaupun kedua variabel bebas secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel FDR perbankan syariah, namun hasil uji t menunjukkan bahwa hanya variabel SWBI yang signifikan dalam mempengaruhi FDR perbankan syariah.

---

The aim of this research is to examine the influence of the fund allocation in Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, SWBI (a short term monetary instrument for syaria banking who had over liquidity problem ) and Syaria Interbank Money Market (PUAS) on Financing to Deposit Ratio (FDR) in syaria banking. This research is using database from Bank Indonesia, newspapers, thesis, internet and textbooks that relevant with the topic, from January 2003 to March 2006. And the analysis method is "Multiple Linear Regression " to analyze the relation among dependent variable (Y) and two or more independent variables (X). The F-Test analysis shows that both independent variables; SWBI and PUAS for FDR of syaria banking is 50,6 % while the rest of 49,4% is determined by other variables exclude in the econometric model. The T- Test result indicates that SWBI is the only variable that significantly influenced FDR syaria banking."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Peranan PPAT dalam rangka pemberian Kredit Pemilikan Rumah tidak hanya membuat Akta Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan saja, namun terkadang juga dimintakan untuk melakukan pengurusan yang berkaitan dengan obyek jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM). PPAT yang tidak menyelesaikan pengurusan tersebut dan dengan sengaja menggadaikan SHM dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 900K/Pdt/2017. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT dalam pengurusan SHM sebagai jaminan Kredit Pemilikan Rumah dan akibat hukum bagi PPAT yang tidak menyelesaikan pengurusan SHM sebagai jaminan Kredit Pemilikan Rumah dan dengan sengaja menggadaikan SHM tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab PPAT dalam pengurusan SHM yang merupakan jaminan Kredit Pemilikan Rumah adalah tanggung jawab berdasarkan kuasa. Kepada PPAT berlaku ketentuan tanggung jawab secara administrasi, perdata, maupun pidana. Perbuatan PPAT yang tidak menyelesaikan pengurusan SHM sebagai jaminan Kredit Pemilikan Rumah dan dengan sengaja menggadaikan sertipikat tersebut digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum perdata, oleh karenanya PPAT dibebani kewajiban untuk melakukan ganti rugi. Adapun saran penulis adalah PPAT haruslah bisa memilah antara tugas pokok jabatan PPAT dan pekerjaan pemberian jasa. PPAT terlebih dahulu sebaiknya memastikan bahwa pekerjaan tersebut nantinya dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

---

Land Deed Officials must provide the best service to the community. Its role in the granting of a Home Ownership Loan is not only to make a Deed of Sale and Mortgage Deed, but sometimes it is also asked to make arrangements as a guarantee object. He is not immune from the law. Land Deed Official who do not complete the arrangement and intentionally pawn the certificate must be responsible for committing an unlawful act, as decided by the Supreme Court Number 900K / Pdt / 2017. The issue raised in this study is the responsibility of the Land Deed Official in arranging the Freehold Title Certificate as collateral for Home Ownership Loans and legal consequences for Land Deed Official who have not completed the management of the Freehold Title Certificate and intentionally pawned it. This study uses a normative juridical research method with a type of analytic descriptive research. Data analysis method used by the author is a qualitative method with document study data collection tools. The results of this study are The Land Deed Official responsibility in managing Freehold Title which is a guarantee of Home Loans is a responsibility based on power. Provisions for administrative, civil and criminal responsibility apply to The Land Deed Official. The legal consequences of unlawful acts filed by The Land Deed Official for not completing the management of Freehold Title as collateral for Home Loans and deliberately pawning the certificate are that civil law creates an obligation to make compensation. The author's suggestion is that The Land Deed Official should be made in making deeds and in providing services to the public always upholding their oaths and complying with applicable laws."