Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembentukan variabel ekonomi makro dapat dilakukan dengan menggabungkan berbagai konsep dari ilmu-ilmu lain seperti ilmu fisika dan ilmu fikih mengenai tujuan syariah. Ilmu fisika dipakai untuk dapat menjelaskan mengenai apa hal utama yang seharusnya diukur oleh variabel ekonomi makro ini yaitu sifat transfer kekayaan yang dilakukan dalam perekonomian. Sedangkan ilmu fikih dipakai untuk membedakan sifat baik atau buruknya bentuk transfer kekayaan itu. Variabel ekonomi makro yang dihasilkan ini memiliki bentuk yang sangat mirip dengan variabel makro PDB. Perbedaannya adalah adanya berbagai indikator pembobot seperti indeks penjagaan agama, indeks distribusi kekuatan ekonomi, dan juga tingkat kualitas kerja aparatur negara. Selain itu variabel ekonomi makro ini tidak memperdulikan nilai investasi melainkan menggantinya dengan nilai kekuatan akal di negara tersebut.Hasil pengujian dari variabel ekonomi makro ini menunjukkan bahwa negara Indonesia yang memiliki PDB sekita 800 miliar dollar ternyata hanya memiliki nilai penjagaan harta sekitar 70 juta. Makna dari ini adalah hanya sekitar 70 juta jiwa manusia (sekitar 31 persen dari total penduduk) yang dapat dibuat makmur baik secara fisik, maupun rohani dan juga akal dari seluruh kegiatan ekonomi di negara ini. Nilai negara Amerika Serikat adalah mencapai angka 247 juta (sekitar 82 persen dari total penduduk) dan nilai untuk negara RRC adalah sekitar 964 juta (sekitar 73 persen dari total penduduk).

---

Creating a macroeconomics variable can be done by combining concept from another discipline like the Physical science and Fiqh knowledge. Physical science is used to explain what is the best thing an macroeconomics variable should measure, that is the transfer of wealth, and not the wealth itself. And the Fiqh knowledge is used to determine whether good or bad one kind of wealth transfer is. This macroeconomic variable that is created has form that is very similar to the GDP variable. One difference lies on some of the weighted indicator used like the accomplishment of religion, the distribution of economic strength, and the quality of work done by government officer. Another difference is this macroeconomic variable doesn?t count the value of investment a country has, but instead using the value of brain power that country has. The result from testing this macroeconomic variable shows that Indonesia, a country lies on khatulistiwa, despite having about 800 billion dollars on their GDP, only have about 70 million value of prosperity. It means only about 31 percent of its population can have prosperity from all kinds of its economic activities. The result from United States shows that it has about 247 million value of prosperity (about 82 percen of total population). And the result from People?s Republic of China shows that it has about 964 million value of prosperity (about 73 percent of total population)."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh indikator makro ekonorni SBI, inflasi, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap US dollar terhadap kinerja bank syariah di Indonesia, baik bank umum syariah dcvisa maupun non devisa. Dengan menggunakan metode analisis data panel didapat hasil penelitian sebagai berikut indeks kinerja bank yang merupalcan kuantiftikasi pembobotan rasio keuangan yang termasuk dalarn konsep CAMEL tidak terbengaruh oleh lcetiga indikaror makro tersebut. Secara statistik SBI berhubungan positif dengan indeks kinezja namun hal tersebut hanya sebagai pernicu Rasio CAR berhubungan negatif dengan SBI empat bulan yang lalu, rasio KAP berhubungan positif oleh SBI dua bulan yang lalu, rasio ROA berhnbungan negatif dengan SBI dua bulan yang lalu, rasio BOPO berhubungan positif dengan--SBI~-dua-bulan yang lalu dan rasio FDR berhubungan negatif dengan SBI dan inflasi dua bulan yang lalu.

---

ABSTRACTThis study examine the economic macro indicator influence of SBI, inflation, depreciation of exchange rate of rupiah to US dollar to performance of islamic bank in Indonesia. By using analyze the panel data method, the result are index as a represent of bank performance is not affected by third the macro indicator. Statistically SBI correlate positive with the index but its means as a stimulate. CAR correlate the negatively with SBI four months ago, KAP correlate positively by SBI two months ago, ROA correlate the negatively by SBI two months ago BOPO correlate positively by SBI two months ago and FDR correlate negatively by SBI and inflation cf two months ago."

"Literasi ekonomi Syariah di Indonesia hanya meningkat dari 16,3% menjadi 20,1% diakhir tahun 2021 yang mana dari persentase tersebut di indikasikan bahwa tingkatannya masih less literate (BI, 2022). Sementara target pangsa pasar ekonomi Syariah tahun 2023 sebagaimana yang direncankan Bank Indonesia belum mencapai 20%. Maka dari itu dibutuhkan strategi peningkatan literasi ekonomi Syariah melalui lembaga-lembaga yang memiliki kurikulum pendidikan ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal dan pengaruhnya terhadap peningkatan literasi ekonomi Syariah. Melalui metode SLR diklasifikasikan bahwa permasalahan yang dihadapi majelis taklim adalah dari segi administratif dan pendanaan. Metode SLR juga digunakan untuk menemukan indikator literasi ekonomi Syariah yang menjadi variabel penelitian ini dan saran penerapannya di majelis. Kemudian hasil SLR dibuktikan kepada responden menggunakan metode Delphi. Sesuai dengan metode Delphi, responden dalam penelitian haruslah melibatkan pakar untuk menemukan solusi permasalahan dalam penelitian, maka responden yang menjadi fokus penelitian adalah sembilan pakar dari berbagai lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi majelis taklim dapat di atasi dengan membuat program unggulan yang sesuai dengan karakteristik majelis taklim. Peningkatan literasi ekonom Syariah di majelis taklim dapat menjadi program unggulan dengan strategi penerapannya melibatkan berbagai pihak yang secara lansung maupun tidak lansung berpengaruh terhadap majelis taklim.

---

Sharia economic literacy in Indonesia only increased from 16.3% to 20.1% at the end of 2021, which indicates that the level is still less literate (BI, 2022). Meanwhile, the target market share of the Sharia economy in 2023 as planned by Bank Indonesia has not yet reached 20%. Therefore, a strategy is needed to increase Sharia economic literacy through institutions that have a Sharia economic education curriculum. The purpose of this study was to determine the description of majelis taklim as a non-formal educational institution and its influence on increasing Sharia economic literacy. Through the SLR method, it is classified that the problems faced by majelis taklim are in terms of administration and funding. The SLR method was also used to find indicators of Sharia economic literacy which became the variables of this study and suggestions for their application in the majelis. Then the results of SLR were proven to respondents using the Delphi method. In accordance with the Delphi method, respondents in the research must involve experts to find solutions to problems in the research, so the respondents who are the focus of the research are nine experts from various institutions. The results showed that the obstacles faced by taklim assemblies can be overcome by making superior programmes that are in accordance with the characteristics of taklim assemblies. Increasing Sharia economist literacy in taklim assemblies can be a superior programme with an implementation strategy involving various parties that directly or indirectly affect taklim assemblies."

"Perkembangan legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia saat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, perkembangan tersebut juga merupakan salah satu pengejawantahan dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mendukung penerapan hukum Islam di bidang muamalat (hukum perikatan Islam) di Indonesia dengan telah dimasukkannya ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilan agama. Seiring dengan hal tersebut perkembangan legislasi hukum ekonomi syariah juga dibuktikan dengan hadirnya berbagai produk-produk hukum “prosyariah”, seperti Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan peraturan lainnya. Problematika mendasar dari operasional ekonomi syariah saat ini adalah apakah penyelenggaraan kegiatan usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, obligasi dan praktek ekonomi syariah lainnya telah sesuai dengan perjanjian (akad) dalam fiqh Islam atau hanya sekedar penggantian nama/istilah yang dikenal luas dalam sistem ekonomi konvensional ke dalam istilah Islam. Selain itu, hambatan di bidang kelengkapan fasilitas perundang-undangan yang mendukung kelancaran aktivitas keseharian lembaga-lembaga ekonomi syariah belumlah memenuhi semua kriteria ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dan melakukan analisa terhadap norma-norma hukum, khususnya peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Hasil penelitian sementara dapat disimpulkan bahwa: 1) Seiring dengan berkembangnya kegiatan praktik ekonomi syariah, maka bertambah banyak pula transaksi-transaksi atau kontrak (akad) syariah yang dilakukan oleh banyak pihak, dan dalam praktiknya kegiatan ekonomi syariah saat ini masih menggunakan cara-cara tranplantasi hukum dalam perikatan (akad) syariah, sehingga menimbulkan keraguan, ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, untuk memenuhi keinginan para pihak yang mengadakan transaksi-transaksi (akad) syariah tersebut sangat dibutuhkan undang-undang yang mengatur tentang transaksi-transaksi syariah di Indonesia. 2). Belum adanya undang-undang khusus yang mengatur transaksi syariah di Indonesia, sehingga Pemerintah maupun DPR perlu mengagendakan dan memberikan prioritas terhadap pembuatan undang-undang tersebut yang sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) Indonesia Program Prioritas 2015 – 2019 yaitu pengarahan pembangunan hukum dibidang hukum perdata, khususnya bidang hukum kontrak dan hukum ekonomi.

---

The development of sharia economic law legislation in Indonesia is now progressing very rapidly, the development is also one of the manifestations with the hassuance of Law no. 3 of 2006 on Amendment to Law no. 7 of 1989 on Religious Courts, which supports the application of Islamic law in the field of muamalat (law of Islamic engagement) in Indonesia with the inclusion of sharia economy into the authority of religious courts. Along with this, the development of sharia law law legislation is also evidenced by the presence of various legal products "prosyariah", such as the Law on State Sharia Securities, the Law on Sharia Banking and other regulations. The fundamental problematic of the current sharia economic operation is whether the implementation of business activities in banking, insurance, capital markets, bonds and other sharia economic practices has been in accordance with the agreement (akad) in Islamic fiqh or simply merely renaming the term in the economic system conventional into Islamic terms. In addition, obstacles in the field of completeness of legislative facilities that support the fluency of daily activities of sharia economic institutions have not met all the criteria of sharia economy. This research is conducted by normative juridical research method, that is research which is focused to study the application or rules or norms in positive law, and to analyze legal norms, especially certain laws or written law. The results of the interim research can be concluded that: 1) Along with the development of sharia economic practice activities, the more transactions or contracts (akad) sharia is done by many parties, and in practice sharia economic activity is currently still using the ways of transplantation law in the engagement (akad) of sharia, resulting in doubt, uncertainty and injustice. Therefore, to fulfill the wishes of the parties who hold transactions (akad) sharia is very necessary laws that regulate the transactions of sharia in Indonesia. 2). The absence of special laws governing sharia transactions in Indonesia, so that the Government and the House of Representatives need to prioritize and give priority to the drafting of the law in accordance with the National Legal Development Plan (PPHN) Indonesia Priority Program 2015 - 2019 namely the direction of legal development in the field of law civil, especially the field of contract law and economic law."

"ABSTRAKPenelitian skripsi ini bertujuan untuk melihat secara jelas mengenai pelaksanaan kegiatan pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad murabahah yang dilakukan oleh BMT Wasilah dan meneliti sejauh mana kesesuaian akad murabahah yang digunakan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum perikatan Islam. Selain itu, skripsi ini juga menguraikan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh BMT Wasilah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah tersebut berikut solusi-solusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan tipologi penelitian evaluatif-preskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah untuk usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang paling banyak diselenggarakan oleh BMT Wasilah. Dalam pelaksanaanya, akad murabahah yang digunakan ternyata masih belum sesuai dengan ketentuan dalam hukum perikatan Islam. Khususnya berkenaan dengan implementasi akad wakalah yang tidak dapat dilaksanakan oleh nasabah sebelum akad murabahah dibuat dan disepakati. Akibatnya, akad menjadi fasid (rusak) karena syarat mengenai obyek akad tidak terpenuhi. Disamping itu, dalam dokumen akad murabahah masih ditemukan banyak kekurangan yang perlu dibenahi agar akad menjadi sempurna. Sementara itu, kendala-kendala yang dihadapi BMT Wasilah dalam penerapan pembiayaan murabahah ini masih berkisar pada masalah-masalah internal seperti ketiadaan komitmen anggota dan pengelola dalam menegakkan prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaan yang dilakukan, kekurangan Sumber Daya Insani yang menguasai pelaksanaan akad-akad yang digunakan, dan ketiadaan Dewan pengawas Syariah yang secara aktif melakukan pengawasan terhadap aspek syariah dalam pelaksanaan akad pembiayaan. Solusi atas kendala dalam penerapan akad murabahah itu adalah dengan melaksanakan pembenahan terhadap hal-hal tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis research aims to see clearly on the implementation of microfinancing activitiy by using the murabaha contract carried out by BMT Wasilah and examine the extent to which conformity of murabaha contract used in it with the provisions of Islamic contract law. In addition this thesis also describes the problems faced by BMT Wasilah in the implementation of it and its solutions. The research is an empirical juridical research with evaluative prescriptive typology research and using a qualitative approach. The results showed that the murabaha financing for micro-enterprises is the most business activity organized by BMT Wasilah. However, the implementation of murabahah contract (aqd) in it was still not perfect and yet in accordance with the legal provisions of Islamic contract law. In particular with regard to application of wakalah that can not be implemented by the customer before the murabaha contract was made and agreed. As a result, the contract becomes imperfect (damaged) due to the terms of the objects in this contract are not met. Besides the murabaha contract documents still found many shortcomings that need to be addressed in order that the contract be perfect. Meanwhile constraint faced by BMT Wasilah in case of murabaha financing for micro-enterprises are still revolves around internal problems such as the lack of commitment of the members and managers in upholding the principles of sharia in microfinancing activities, shortage of human resources who control the implementation of the contract agreements used, and the absence of sharia supervisory board who actively oversee the shariah‟s aspects of the implementation of them. Solution of them is to make improvements to the issues mentioned above.Islamic contract law In addition this thesis also describes the problems faced by BMT Wasilah in the implementation of it and its solutions The research is an empirical juridical research with evaluative prescriptive typology research and using a qualitative approach The results showed that the murabaha financing for micro enterprises is the most business activity organized by BMT Wasilah However the implementation of murabahah contract aqd in it was still not perfect and yet in accordance with the legal provisions of Islamic contract law In particular with regard to application of wakalah that can not be implemented by the customer before the murabaha contract was made and agreed As a result the contract becomes imperfect damaged due to the terms of the objects in this contract are not met Besides the murabaha contract documents still found many shortcomings that need to be addressed in order that the contract be perfect Meanwhile constraint faced by BMT Wasilah in case of murabaha financing for micro enterprises are still revolves around internal problems such as the lack of commitment of the members and managers in upholding the principles of sharia in microfinancing activities shortage of human resources who control the implementation of the contract agreements used and the absence of sharia supervisory board who actively oversee the shariah rsquo s aspects of the implementation of them Solution of them is to make improvements to the issues mentioned above "