Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang kesesuaian penataan fisik (penyediaan lokasi penampungan) pedagang kaki lima berdasarkan preferensi pedagang kaki lima dengan studi kasus Kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagai salah satu fasilitas yang disediakan oleh Pemda untuk mengakomodir kegiatan usaha kaki lima yang berlangsung di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) preferensi pedagang kaki lima terhadap lokasi dan tempat usaha, jenis dagangan, waktu berdagang, sarana fisik dagangan, ukuran ruang usaha, pola persebaran, dan pola pelayanan; 2) kesesuaian antara penyediaan tempat penampungan dengan preferensi pedagang kaki lima. Penelitian ini lebih merupakan penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 120 yang terdiri dari para pedagang kaki lima yang beraktivitas di kawasan Pasar Minggu. Data tersebut kemudian diolah menggunakan SPSS versi 13, dengan alat analisis Crosstab. Sementara data hasil observasi lapangan diolah melalui metode GIS dengan menggunakan program Arc View SIG 3.3. Dari hasil olah data diperoleh gambaran tentang : 1) pola persebaran pedagang kaki lima di kawasan Pasar Minggu berdasarkan waktu berdagang; 2) preferensi pedagang kaki lima dalam menentukan kegiatan kaki lima; 3) kesesuaian tempat penampungan pedagang kaki lima berdasarkan preferensi pedagang kaki lima. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pedagang kaki lima yang beraktivitas pada malam sampai dengan pagi hari memiliki potensi untuk dapat memanfaat Tempat Penampungan karena memiliki karakteristik yang dapat menyesuaikan dengan kondisi eksising Tempat Penampungan.

---

This research studies about the suitable of hawkers physical settlement (providing of relocation place) based on the hawkers preferences at Pasar Minggu area in South Jakarta as one of facilities provided by loval government to accommodate the activities of hawkers in Pasar Minggu area.

The purpose of this reseach is to know: 1) preference of hawkers to location and place, type of merchandise, time of trading, physical medium of merchandise, size of space, disseminating pattern, and service pattern 2) suitable between relocation place and preference of hawkers.

This reseach is survey reseach with the quantitative approach. The data collected by quiestionnaire to 120 hawkers which doing activities in Pasar Minggu area. The collecting data have been analyzed by using SPSS version 13 with Crosstabulation and GIS with Arc View 3.3.

The result of processing data is description of 1) the disseminating pattern of hawkers ini Pasar Minggu based on time of trading 2) preference of hawkers in determining their activities; 3) suitable between relocation place and preference of hawkers.

The conclusion of this reseach is the hawkers which doing activity from night until morning have potency to use relocation place because they are have characteristic which can adaptation with the real condition of relocation place ."

"Kawasan permukiman yang dibangun perlu diminimalkan di kawasan rawan bencana untuk menghindari resiko tinggi terhadap bencana. Pada Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur telah terjadi gempabumi pada 21 November 2022. Bencana gempabumi dapat menghasilkan dampak sekunder lainya seperti longsor. Bencana gempabumi dan dampak sekunder lainnya seperti longsor dapat berdampak pada perubahan lahan permukiman dan kesesuaian permukiman. Gempabumi dengan sumber patahan Cugenang menjadi parameter baru dalam aspek kesesuaian permukiman, dimana sebelumnya tidak ada faktor bahaya gempabumi pada wilayah patahan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan lahan permukiman sebelum dan setelah gempabumi di Kecamatan Cugenang. Serta menganalisis perubahan spasial tutupan lahan permukiman tahun 2008, 2013, 2018, 2022 serta prediksi di tahun 2031. Lalu mensintesa kesesuaian lahan permukiman pasca gempabumi sehubungan lahan permukiman prediksi pada tahun 2031 di Kecamatan Cugenang. Klasifikasi peta tututupan lahan untuk melihat perubahan tahun 2008, 2013, 2018, 2022 dan 2023 menggunakan platform GEE dengan metode klasifikasi terbimbing Random Forest. OA pada klasifikasi tutupan lahan untuk tahun 2008-2023 di atas 90%. Prediksi tutupan lahan dibuat menggunakan metode CAMC. Pada proses pengolahan pemodelan prediksi, didapatkan Kappa 85% untuk tutupan lahan 2018 simulasi dan aktual dan Kappa 88% untuk tutupan lahan 2023 simulasi dan aktual. Driving factor yang digunakan untuk pemodelan prediksi yaitu variabel jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari POI dan lereng. Peta kesesuaian permukiman dibuat dengan variabel jarak dari sungai, jarak dari jalan, lereng, jenis tanah, kawasan potensi longsor, dan peta bahaya gempabumi. Untuk constraint dalam pengolahan kesesuaian lahan menggunakan zona terlarang dari peta bahaya gempabumi, sempadan sungai dan kawasan fungsi lindung. Untuk menghasilkan peta kawasan potensi longsor dilakukan pengolahan menggunakan metode indeks storie. Permukiman tahun 2023 dan 2031 di seluruh desa masih ada permukiman yang masuk di wilayah sangat tidak sesuai dan juga kurang sesuai. Tutupan lahan permukiman sebelum dan setelah gempa Cugenang, yaitu tutupan lahan tahun 2022 dan tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 43,863 hektar, atau sebesar 7,011%. lahan terbangun/permukiman mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga 2023, sehingga prediksi di tahun 2031 juga mengalami peningkatan pada lahan terbangun/permukiman. Wilayah kesesuaian permukiman dengan 5 variabel terhadap wilayah kesesuaian dengan 6 variabel yang menggunakan variabel zona bahaya gempabumi terlihat terdapat perbedaan. Wilayah kesesuaian permukiman dengan variabel gempabumi mengalami kenaikan persentase pada wilayah N (Tidak Sesuai) dan S2 (Cukup Sesuai), serta terjadi penurunan pada S1 (Sangat Sesuai) dan S3 (Sesuai Marjinal). Hal itupun selaras dengan lahan permukiman di tahun 2023 dan 2031 terhadap wilayah kesesuaian permukiman.

---

Settlement areas that are built need to be minimized in disaster-prone areas to avoid high risk of disasters. In Cugenang Sub-district, Cianjur Regency, an earthquake occurred on November 21, 2022. Earthquake disasters can lead to other secondary impacts such as landslides. Earthquake disasters and other secondary impacts such as landslides can have an impact on changes in settlement land and settlement suitability. The earthquake with the origin of the Cugenang fault becomes a new parameter in the aspect of settlement suitability, where previously there was no earthquake hazard factor in the fault area. This research aims to analyze changes in settlement areas before and after the earthquake in Cugenang Sub-district. As well as analyzing spatial changes in residential land cover in 2008, 2013, 2018, 2022 and predictions in 2031. Then synthesize the suitability of post-earthquake settlement areas in relation to the predicted settlement areas in 2031 in Cugenang Sub-district. Classification of land cover maps to identify changes in 2008, 2013, 2018, 2022 and 2023 using the GEE platform with the Random Forest supervised classification method. OA on land cover classification for 2008 - 2023 is above 90%. Land cover predictions were made using the CAMC method. In the prediction modeling processing, 85% Kappa was obtained for 2018 simulated and actual land cover and 88% Kappa for 2023 simulated and actual land cover. Driving factors used for prediction modeling are variables of distance from road, distance from river, distance from POI and slope. Settlement suitability map is made with variables of distance from river, distance from road, slope, soil type, landslide potential area, and earthquake hazard map. For constraint in land suitability utilizes, forbidden zone from earthquake hazard map, river border and protected function area. To produce a map of potential landslide areas, processing is done using the storie index method. Settlements in 2023 and 2031 in all villages still have settlements that are included in very unsuitable areas and also less suitable. Settlement land cover before and after the Cugenang earthquake, namely land cover in 2022 and 2023 increased by 43.863 hectares, or by 7.011%. Built-up land/settlement increased from 2008 to 2023, so the prediction in 2031 also increased in built-up land/settlement. The area of suitability of settlements with 5 variables compared to the area of suitability with 6 variables using the earthquake hazard zone variable shows a difference. The area of settlement suitability with the earthquake variable increased in percentage in areas N (Unsuitable) and S2 (Moderately Suitable), and decreased in S1 (Very Suitable) and S3 (Marginally Suitable). This is in line with the settlement land in 2023 and 2031 towards the area of settlement suitability."

"ABSTRAKMasalah perumahan merupakan salah satu fenomena kemiskinan yang paling menonjol di wilayah perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini, Departemen Sosial menetapkan kebijakan sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Program RSDK ditujukan bagi keluarga berumah tidak layak huni di daerah kumuh. Permasalahan yang diungkap dalam tesis ini adalah (1) bagaimanakah kondisi perumahan dan lingkungan pemukiman KBS termasuk di dalamnya sarana dan prasarana sosial yang ada, (2) bagaimanakah pemahaman KBS tentang pola hidup sehat, (3) bagaimanakah kemampuan KBS dalam memanfaatkan sarana sosial tersebut. Untuk mengetahui hal ini, maka dilakukan penelitian evaluatif terhadap pelaksanaan program RSDK. Program RSDK dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis program dalam pengembangan masyarakat. Selanjutnya program RSDK diterapkan melalui proses yang berkesinambungan dari satu tahap ke tahap berikutnya, dengan mempergunakan teknik-teknik pekerjaan sosial, karena diterapkan pada 5 RW yang merupakan satu kesatuan geografis.Mengacu pada pemikiran Lippit (1958) tentang proses pengembangan masyarakat, maka pelaksanaan program RSDK dapat digambarkan sebagai berikut (a) tahap kontak antara warga masyarakat dengan lembaga/agen perubahan. Dalam program RSDK kontak yang terjadi adalah petugas pengembangan masyarakat mendatangi komunitas pada daerah yang menjadi sasarannya (b) tahap membentuk relasi perubahan, yaitu kegiatan Bimbingan Pengembangan Swadaya Sosial Masyarakat, yang berupa penyuluhan pengembangan motivasi perubahan (c) kegiatan kearah perubahan, yaitu proses pelaksanaan perbaikan perumahan dan lingkungan pemikiman (d) generalisasi dan stabilitasi perubahan. Generalisasi baru terlihat pada area dimana 24 KBS tinggal. Stabilisasi perubahan, yaitu perubahan tingkah laku/sikap hidup sehat, baru pada tahap awal (e) terminasi yang terjadi adalah terminasi program, sedangkan bimbingan perubahan nilai dan sikap diteruskan. Pelaksanaan program RSDK telah berhasil membantu perbaikan rumah sebanyak 23 orang dari 24 yang menjadi sasaran program. Peran petugas pengembangan masyarakat (PSK) adalah sebagai enabler yaitu petugas yang menerapkan alur pemikiran pelayanan sosial. Dalam mengadakan pendekatan dan bimbingan sosial PSK dibantu oleh kader sebagai PSM (Pekerja Sosial Masyarakat).Hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program RSDK, yaitu : (1) persiapan sosial (social preparation) kurang menyentuh kelompok sasaran. (2) kurang efektifnya kelompok kerja dalam proses perbaikan rumah. Untuk mengatasinya disarankan (a) penyampaian materi pada kegiatan penyuluhan, baik mengenai kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk teknologi sosial maupun materi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan daerah kumuh, perlu disampaikan kedalam bahasa yang lebih sederhana, tidak menggunakan istilah-istilah yang masih asing dan sulit dipahami oleh Keluarga Bina Sosial (b) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengembangan masyarakat(PSK) dalam pelaksanaan kegiatan, perlu memperoleh informasi yang mutakhir tentang kebijakan sosial dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas di lapangan."

"Trend penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang terus berkembang di masyarakat membawa resiko dan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika, berbagai macam cara telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan pembuatan undang-undang anti narkotika dan undang-undang anti psikotropika serta pembentukan beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika di seluruh Indonesia, hal tersebut sesuai dengan pasal 37 ayat 1 UU No.5 tahun1997 tentang psikotropika, bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan atau perawatan, pasal 45 UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, bahwa pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan, dan panduan umum pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan narkotika, bahwa narapidana kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika khususnya pemakai/pengguna wajib diberikan rehabilitasi, artinya perbaikan kembali kondisi fisik, psikis, dan social kemasyarakatan.Penelitian untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap para penyalah guna narkotika dan psikotropika ini menggunakan teori penbinaan ketergantungan terhadap obat-obatan dari Shadi W. Roman dengan konsep metode Therapeutic Community (TC) yang dikembangkan oleh George De Leon. Metode yang digunakan untuk melakukan perubahan adalah memakai konsep sebuah keluarga melalui pertemuan-pertemuan kelompok. Metode peneltian secara deskriptif kualitatif dan studi kasus, tujuannya untuk meneliti dan menggambarkan obyek penelitian secara mendalam terhadap kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dan pengamatan terhadap subyek yang teriibat didalamnya, serta studi dokumen yang relevan dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui Metode Therapeutic Community (TC) pada dasarnya dapat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cirebon, namun karena adanya periedaan tahapan pembinaan, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana dan tidak adanya anggaran keuangan, mengakibatkan tidak semua pertemuan kelompok dan tahapan pelayanan metode TC dapat dilaksanakan sehingga pelaksanaan pembinaan narapidana melalui metode TC berjalan kurang efektif.

---

The increasing trend of narcotics and pshycotropics abuse in the society has brought some risks as well as bad effect to the society's life, Thus in order to save Indonesian from addiction to the narcotics and psychotropics, a lots of measures have been conducted by the government, such as the creation of the anti narcotics and anti pshycotropics law as well as some Narcotics Correctional Institutions (Which-so-called Lapas) all over Indonesia, which based on the article 37 (1) Law number 5 year 1997 concerning psychotropics; mentioning that the psychotropics users suffering the addiction syndrome ought to participate in the therapy or treatment program, and the article 45 Law number 22 year 1997 concerning narcotics, mentioning that the narcotics addicted should participate in a therapy and/or building process, and the general guide of the rehabilitation in the Narcotics Correctional Institution, that the prisoners of the narcotis and psycotropics abusing case, in particular the users should be given a rehabilitation, which means the process of recovering their physical, psychological as well as social condition.

The research is scrutinizing about the building and rehabilitation, towards the narcotics and psycotropics abusers by adopting the the theory of drugs addicted building/rehabilitation from shadi W. Roman, the one using the concept Therapeutic Community (TC) Method, depeloved by George de Leon. The method meant to make the change expected will be using the concept of family through some group meetings. The research-Method used here is descriptive-qualitative and case study, with purpose to scrutinize and describe the research object profoundly within the case being scrutinized. The technic used in data collecting is profound interview, and observation towards the subject involved within, as well as document study which is relevant to the research.

The research result shows that the building and rehabilitation of narcotics and psycotropics abuse prisoners through the Therapeutic Community (TC)

Method basicly can be implemented in Cirebon Narcotics Correction Institution, but due to the difference of the building/treatment steps, the limited human resources, the minimum facilities and the absence of regular budget, not all regular group meeting and the TC method steps services can be conducted well, which familiy brought cunsequence in the form of the ineffectivity of the TC method Community (TC) Method based treatment."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan IPWL mengenai program wajib lapor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 di Lembaga Komunitas “X” Kota Depok. Disahkannya program wajib lapor dan menggandeng lembaga-lembaga terpilih sebagai pelaksana IPWL, merupakan sebuah wujud upaya pemerintah dalam mengatasi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia serta bertujuan memberikan wadah bagi pecandu narkotika memperoleh haknya untuk sembuh melalui rehabilitasi (dalam penelitian ini rehabilitasi sosial). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan IPWL yang diselenggarakan di Lembaga Komunitas “X” Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan program wajib lapor di IPWL Lembaga Komunitas “X” Depok, melaksanakan tugas sebagai IPWL dengan SOP yang telah dibuat dan dikembangkannya sesuai pedoman Kementerian. Terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yaitu tidak terdapat tenaga psikolog dan tenaga pekerja sosial secara langsung saat pelaksanaan, melainkan hanya pada saat rapat koordinasi dan workshop. IPWL Lembaga Komunitas “X” melaksanakan rehabilitasi sosial dengan metode “12 langkah” yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dikemas kedalam kegiatan sharing feeling. Lembaga Komunitas “X memiliki sumberdaya yang memadai serta struktur organisasi yang jelas. Di sisi lain, terdapat hambatan dalam pencairan dana/gaji oleh pemerintah bagi para tenaga pelaksana tetap IPWL Lembaga Komunitas “X” Depok yang perlu menjadi perhatian khusus dan evaluasi bagi pemerintah. Kemudian jam buka operasional Lembaga Komunitas “X” sebagai IPWL terlalu siang yaitu pukul 10.00 WIB, menyebabkan klien rawat jalan yang berstatus pekerja khususnya bekerja dengan sistem shift, mengalami kendala untuk melakukan konseling rutin mingguan. Wajib menjadi poin penting bagi IPWL Lembaga Komunitas “X” Depok untuk memperbaiki kebijakannya dan lebih memperhatikan hak klien rawat jalan.

---

This research is review about the implementation of IPWL on the ‘Compulsory Reporting Program’ based on Government Regulation Number 25 of 2011 in the “X” Community Institution in Depok. The existence of a “Compulsory Reporting Program” by the government in collaboration with attempt by the government to reduce the high number of cases of drug abuse in Indonesia, and aims to provide a forum forn narcotics addicts to get their right to recover through rehabilitation, in this research, is social rehabilitation. The purpose of this research is to analyze the implementation of ‘compulsory reporting’ held at “X” Community Institution as IPWL. This research is a qualitative research with a descriptive design. The result of this research, it was found that the implementation of the “Compulsory Report Program” in Community Institutions “X” runs IPWL using a Standard Operating Procedure that has been developed according to the guidelines given by the government. There are several differences in it’s application with government regulation number 25 of 2011. The difference is that there are no psychologists and social workers during the inplementation, but only gathering during coordination meetings and workshops. The Community Institution “X” carries out sosial rehabilitation using the “12 steps” method which is applied in daily and also packaged into “Sharing Feeling” activities, there are has adequate resource and a clear organizational structure. However, there were still barriers to disbursement of funds (salary/incentive) by the government for the implementers of ‘Compulsory Reporting Program’, it must be a concern and evaluation for the government. Another barriers is, the Community Institution “X” has operating hours at 10.00 am. This causes difficulties for outpatient clients who are workers and have a shift system in their work to come for counseling with coucelor at IPWL of “X” Community Institution. Must be an important point for IPWL to improve their policies about the operating hours, and pay more attention to the rights of outpatient clients."

"Dikabulkannya gugatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas pelaksanaan anggaran pendidikan 20 % dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) medio Agustus yang lalu sebagai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan komitmen pemerintah untuk melaksanakanputusan Mahkamah Konstitusi tersebut mulai tahun anggaran 2009 seperti yang disebutkan dalam pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 2008 telah memberikan harapan-harapan baru dalam upaya peningkatan pendidikan...."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan rehabilitasi sosial bagi penderita cacat tubuh dalam membantu kemandirian dan bimbingan social melalui ketrampilan kerja agar penderita cacat tubuh berkehidupan baik dimasyarakat maupun keluarga menjadi seajahtera...."

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap pekerja sosial dalam memberi pelayanan rehabilitasi sosial pasien ganggu jiwa; mengetahui peran pekerja sosial medik dalam pelaksanaan kegitatan rehabilitasi sosial bagi pasien gangguan mental di Rumah Sakit Jiwa. Lokasi penelitian RSKD Dadi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Subjek penelitian terdiri profesi yang terlibat langsung dalam rehabilitasi, yaitu pekerja sosial medik enam orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, dianalisis seacara deskriptif kualitatif dan interpretatif. Hasil penelitian ditemukan pekerja sosial medik sudah cukup berperan dalam setiap tahap rehabilitasi mental, tetapi belum optimal dalam pelaksanaanya. Peran pekerja sosial medik diawali tahap persiapan pada saat pasien masuk rumah sakit, pelayanan rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi sosial setelah pasien pulang ke rumah. Tahap pemberian pelayanan sosial pekerja sosial medik membantu memecahkan masalah pasien, keluarga serta lingkungan di sekitar pasien yang dikhawatirkan akan menggangu kesehatan jiwa. Pekekrja Sosial Medik memberi masukan pada tim kerja berdasar hasil evaluasi sebagai salah satu faktor pendukung untuk memberi diagnosa ataupun terapi dan latihan kerja sesuai dengan keinginan pasien. Direkomendasikan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk meningkatkan kuantitas pekerja sosial medik yang profesional, melalui pendidikan dan pelatihan profesi pekerjaan sosial. Perlu pengembangan pelatihan SDM bagi pekerja sosial yang ada di RS agar dalam memberi pelayanan kepada pasien lebih optimal dan efektif."

"AbstrakBantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapanpengembangan Desa Sejahtera Mandiri (DSM) merupakan program baru yang digulirkanoleh Kementerian Sosial pada tahun 2016 di Kecamatan Jaten. Kementerian Sosial selakustakeholder utama menggulirkan program ini dalam upaya untuk memandirikan desa dalammengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Pengguliran bantuan ini di Kecamatan Jatenternyata tidak dilepaskan adanya pengaruh pseudo goverment yang mempengaruhikeoptimalan pelaksanaan pemberdayaan KUBE PKH untuk membentuk DSM di KecamatanJaten. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji fenomena pseudo goverment yang terjadipada pengguliran bantuan sosial KUBE PKH pengembangan DSM di Kecamatan Jaten.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Untukmengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, focusgroup discussion (FGD), dan studi dokumen. Data kemudian dideskripsikan, didialogkandengan teori, dan diinterpretasikan.Temuan pada penelitian bahwa praktik pseudo goverment yang terjadi di KecamatanJaten membawa pengaruh pada tujuan kemandirian dari KUBE maupun desa tidak terlaksanasecara maksimal. Proses tersebut juga membawa pengaruh pula terhadap praktikpemberdayaan yang dilakukan oleh para pendamping KUBE, dimana mereka kesulitan untukmengatur anggota KUBE untuk mengembangkan aspek ekonomi, sosial, dan lembaganya.Akibatnya kemandirian dari KUBE tersebut sulit diwujudkan. Walaupun demikian, tidaksemua KUBE yang berada di Kecamatan Jaten patuh dengan pseudo goverment. Ada diantara mereka yang melakukan perlawanan secara kolektif dengan memperkuat modal-modalyang dimilikinya. Perlawanan ini merupakan proses heterodoxa yang bertujuan untukmenciptakan keberhasilan program yaitu memandirikan KUBE dan desa penerima bantuan.Pola perlawanan kolektif yang dilakukan KUBE didukung oleh stakeholder utama denganmemberikan penguatan modal-modal yang dimiliki dalam melaksanakan pemberdayaanKUBE untuk mengembangkan menjadi DSM."

"Dewasa ini disatu sisi permasalahan kenakalan anak kian serius dan kompleks, disisi lain institusi keluarga yang seharusnya menjadi lingkungan utama yang bertanggungjawab dalam membina, mendidik dan rnengembangkan perilaku anak mengalami pelemahan daya family cohesiveness yang menyebabkan tidak setiap keluarga dapat mengatasi kenakalan anaknya. Disinilah peran pelayanan rehabilitasi sosial anak nakal melalui sistem panti semakin penting dalam bertindak selaku pengasuh pengganti sementara dalam membina anak. Dalam kaitan itu manajemen pelayanan merupakan hal yang mendasari berhasil tidaknya proses pembinaan yang dilakukan maka penelitian dengan permasalahan pokok bagairnana realitas penempan kebijakan manajemen pelayanan sistem panti melaksanakan proses manajerialnya dalam mencapai tujuan pelayanan menjadi sangat penting.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran obyektif tentang realitas penerapan kebijakan manajemen pelayanan sistem panti serta masalah-masalah yang dihadapinya dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Penerapan kebijakan manajemen sistem panti ini ditelaah dengan pendekatan perspektif sistim. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan dorongan bagi perkembangan pengetahun llmu Kesejahteraan Sosial dan praktek profesi pekerjaan sosial di Indonesia khususnya dalam studi manajemen organisasi pelayanan sosialnya. Kegunaan praktisnya sebagai masukan peningkatan kualitas manajemen pelayanan sosial khususnya yang diselenggarakan melalui sistem panti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif; penentuan informasinya secara purposive. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan,wawancara mendalam dan observasi. Sasaran penelitian adalah PSMP Handayani Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSMP Handayani sebagai lembaga pelayanan sosial pemerintah yang bertindak bertugas memperbaiki dan memperkuat keberfungsian perorangan dan keluarga yang berkaitan dengan peran perannya dalam membina anak nakal belum dapat menghasilkan target fungsional bagi penerima pelayanannya,dikarenakan antara lain penerapan kebijakan menajemen pelayanan panti belum mampu berbuat banyak secara kreatif mengintegrasikan dan memanfaatkan sumber-sumber internal dan eksternal yang ada dalam lingkungannya menjadi suatu kesatuan yang utuh bagi keberhasilan pelayanannya. Hal ini terlihat dari 1) pelaksanaan manajemen panti pada aspek struktur organisasinya dimana manajemen panti belum dapat mewujudkan mekanisme kerja yang membentuk suatu pola kerja yang saling mengisi dan menunjang sebagi suatu aktivitas pelayanan yang mempunyai kesamaan arab, 2) pelaksanaan manajemen panti pada aspek lingkungan dimana manajemen panti belum dapat secara kreatif mengkaitkan/melibatkan aktivitas manajemennya dengan unsur-unsur lingkungan dalam upaya mendapatkan segala jenis sumber yang diperlukannya., 3) pelaksanaan manajemen panti pada aspek sumberdaya rnanusianya dimana manajemen panti belum mampu mendapatkan, mengatur dan mengoptimalkan peran sumberdaya manusianya bagi kegiatan pencapaian tujuan pelayanan secara Iebih berhasil. Kondisi manajemen ini dipengaruhi oleh masih sangat terbatasnya kuantitas, kualitas dan komposisi pegawai yang berkemampuan manajerial secara memadai dan adanya keterbatasan alokasi anggaran dari pemerintah. Unluk pembenahan kondisi tersebut, agar panti dapat berperan lebih nyata dalam menghasilkan sasaran fungsional bagi penerima pelayanannya, disarankan hal-hal sebagai berikut : 1) dalam pelaksanaan manajemen pada aspek struktur organisasi perlu dilakukan analisis jabatan sebagai dasar penentuan pembagian tugas dan prosedur kerja; perlu diciptakan mekanisme kerja dan koordinasi yang baik diantara sesama komponen pemberi pelayanan; perlu dibenahi dan diterapkannya instrumen administrasi pelayanan serta dilaksanakannya sistem pencatatan dan pelaporan secara periodik dan teratur. 2) Dalam pelaksanaan manajemen pada aspek lingkungan perlu dilakukan sosialisasi program dengan penggunaan konsep ? Social Marketing? dan perlu dibentuk jaringan kerja pelayanan dengan lembaga terkait.3) Dalam pelaksanaan manajemen pada aspek sumberdaya manusia perlu dilakukan pembenahan pengelolan SDM melalui pelaksanaan analisa kebutuhan dan perencanaan SDM; dilaksanakannya secara terprogram dan intensif pelaksanaan orientasi dan supervisi. Seiring dengan upaya tersebut diusahakan pula peningkatan kualitas SDM panti, khususnya para manajer, pekerja sosial dah pengasuh serta diupayakan pula tersedianya tenaga profesi lain sesuai dengan kebutuhan panti seperti tenaga profesi kependidikan., psikolog, psikiater, instruktur keterampilan dan lain lainnya dengan pemberian insentif/gaji yang layak sehingga pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang terintegratif dan profesional. "