Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Thesis ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa terdapat defisit keamanan dalam pengelolaan keamanan nasional di negara-negara berkembang. Secara lebih spesifik, thesis ini bermaksud untuk menerangkan penyebab terjadinya defisit keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Aceh pada masa implementasi Cessation of Hostilities Agreement dan pemberlakuan keadaan darurat militer I. Untuk itu, thesis ini mengkaji apakah terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan praktik (de)sekuritisasi selama dua periode waktu tersebut.Thesis ini menerapkan dua metode utama dalam analisanya. Metode analisa data base dilakukan untuk membangun data kuantitatif tentang kasus masalah keamanan dan penugasan aparat keamanan untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun metode studi kasus instrumental untuk menjelaskan data kualitatif mengenai pelaksanaan pendekatan (de)sekuritisasi. Thesis ini dapat membuktikan bahwa defisit keamanan di Aceh pada masa implementasi COHA dan pemberlakuan keadaan darurat militer I, terjadi sebagai akibat adanya kesenjangan antara pernyataan ancaman dengan kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia dan langkah-langkah operasional yang diterapkan aparat keamanan.

---

The purpose of this thesis is to explain why security deficit occurs in the management of national security in developing countries. Specifically, this thesis portrays the causes of security deficit during armed conflict in Aceh in the period of the implementation of Cessation of Hostilities Agreement and the imposition of martial law L Therefore, this thesis assessed whether (de)securitization gap is present during both time period

This thesis utilizes two methods in its analysis. Data base analysis is employed to build quantitative data conceming security problems and the performance security actors to cope those problems. Meanwhile instrumental case study is used to explain qualitative data regarding the implementation of (de)securitization approach. This thesis finds out that security deficit in Aceh during the implementation of Cessation of Hostilities Agreement and the imposition of martial law I, is caused by the gap between threat speech act and the policy outcome as well as operational measures carried out by security actors."

"Framing menekankan diri pada dua dimensi besar yakni, seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek realitas. Dalam prakteknya, framing dijalankan media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lain; serta menonjolkan aspek isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana-penempatan yang mencolok (menempatkan di headline, halaman depan atau badan belakang), pengurangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan.Kekuatan media antara lain melalui proses pembingkaian (framing), teknik pengemasan fakta, penggambaran fakta, pemilihan sudut pandang (angle), penambahan atau pengurangan foto dan gambar dan lain-lain, berpeluang untuk jadi peredam atau pendorong. Di sinilah media kerap dituduh sebagai conflict intensifier (memperuncing konflik). Di sisi lain, media dihadapkan pada tuntutan berbagai pihak untuk turut menciptakan kondisi yang kondusif untuk menyelesaikan konflik (conflict diminisher). Memenuhi harapan ini mengandung resiko media harus menyeleksi --bahkan menutupi--fakta-fakta yang dianggap sensitif bagi kelompok-kelompok tertentu. Dengan gaya penyajian yang hiperbolis, media dianggap memprovokasi pihak yang bertikai untuk segera memulai peperangan. Media juga dituduh mengondisikan publik untuk menerima perang sebagai satu-satunya opsi yang realitas.Terlepas dari tuduhan tersebut, banyak aspek yang harus dikaji dari pemberitaan media tentang konflik Aceh. Media bagaimanapun adalah variabel determinan dalam sebuah konflik. Pihak-pihak yang bertikai sangat berambisi untuk menggunakan media sebagai alat propaganda. Di sisi lain, publik sangat tergantung pada ekspos media untuk mengetahui perkembangan konflik. Dengan kata lain, wacana media tentang kasus Aceh menunjukkan bahwa keterlibatan media dalam sebuah konflik menjadi suatu keniscayaan jurnalistik konflik.Penelitian ini menggunakan pendekatan kritis, dengan pendekatan ini ingin melihat dan memahami bagaimana praktik pembingkaian (framing) jurnalisme damai dan jurnalisme perang dalam berita mengenai konflik Aceh antara TNI dan GAM di harian Kompas dan Republika selama pemberlakuan Darurat Militer pertama di Aceh selama periode 18 Mei sampai 16 Nopember 2003. Alasan utama pemilihan periode pertama pemberlakuan darurat militer itu adalah meningkatnya frekuensi pemberitaan media terhadap konflik (perang) di Aceh.Hasil penelitian ini menunjukkan, penggambaran dan penonjolan berita yang cenderung lebih berpihak kepada TNI daripada GAM cukup banyak ditemui selama periode penelitian ini dilakukan. Umumnya, kedua media justru lebih menonjolkan aspek-aspek berita yang bernilai jurnalisme perang ketimbang jurnalisme damai.Bagaimana prasangka itu diwujudkan dalam presentasi jumalisme perang oleh media? Kita dapat merunutnya dari evaluasi-evaluasi yang diberikan media terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perang yang menjadi obyek liputan. Juga dari penggunaan istilah-istilah kunci yang bersifat konotatif, metafor dan hiperbola, serta simbol-simbol visual (foto) yang digunakan untuk merekonstruksi fakta perang. Prasangka itu juga terpancar dari prioritas yang diberikan media kepada sumber-sumber berita tertentu dan bagaimana pernyataan sumber berita ditonjolkan atau sebaiknya ditenggelamkan (proses-proses framing).Secara singkat, kajian ini berimplikasi kepada pengembangan praktik jurnalisme damai yang seharusnya dikedepankan oleh media. Dari masa diberlakukannya darurat militer di Aceh yang berdampak pada derasnya arus pemberitaan media bernuansa peperangan, terdapat implikasi konseptual atas praktik jurnalisme yang tidak kondusif dan kompatibel dalam proses demokratisasi informasi. Terdapat 2 (dua) implikasi teoretis yang sekaligus dapat dibaca sebagai kelemahan mendasar implementasi jumalisme perang dalam proses demokratisasi.Pertama, dari konteks interaksi antara struktur-struktur sosial dan pelaku-pelaku sosial dalam mengkonstruksi realitas perang di satu pihak dipandang sebagai kemajuan mendasar dalam mengedepankan jumalisme patriotik atau jumalisme nasionalisme tanpa legitimasi dan kontrol sosial yang jelas, menjadi lebih maju. Di lain pihak, mengakui keberadaan media sebagai agen perubahan sekaligus kontrol sosial yang menjadi momentum bagi kembalinya hak-hak dasar warga negara dalam konteks memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka untuk menikmati jumalisme damai. Implikasinya adalah bahwa praktik jumalisme perang tidak kondusif bagi hak publik itu sendiri.Implikasi teoretis kedua yang ditawarkan secara sederhana dalam penelitian ini adalah sebuah upaya memberanikan diri mengatakan "tidak" pada praktik jumalisme perang, terutama yang berkaitan dengan hak publik yang terbebas dari kekerasan oleh media."

"Kampanye Closing The Gap (CTG) yang dilaksanakan melalui kebijakan National Indigenous Reform Agreement (NIRA) dipandang publik gagal mencapai tujuannya menutup kesenjangan Aborigin. Skripsi ini berfokus pada proses pembuatan kebijakan National Agreement on Closing The Gap (NACTG) yang menggantikan kebijakan NIRA untuk menggambarkan proses dan peran dinamika aktor politik dalam pembuatan kebijakan tersebut di bidang kesehatan. Teori yang digunakan adalah teori Policy Cycle yang dikembangkan oleh Michael Howlett, di mana terdapat 5 tahapan siklus pembuatan kebijakan yang terdiri dari agenda-setting, policy formulation, decision making, policy implementation, dan policy evaluation. Penelitian ini menggunakan 2 dari 5 tahap tersebut, yakni agenda-setting dan policy formulation. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan kajian dokumen resmi. Skripsi ini menemukan bahwa isu yang mendorong urgensi kebijakan NACTG adalah rendahnya keterlibatan masyarakat Aborigin dalam kebijakan NIRA yang disampaikan oleh masyarakat Aborigin dalam Redfern Statement, peristiwa ini menjadi titik awal tahap agenda-setting kebijakan NACTG. Pada tahap policy formulation, masyarakat Aborigin selalu terlibat dalam pembuatan kebijakan NACTG sehingga berperan besar dalam menentukan arah kebijakan tersebut. Dalam Parlemen, kubu Koalisi pemerintah dan Oposisi memiliki pendekatan yang berbeda dalam arah kebijakan yang diinginkan. Kubu Oposisi ingin menjadikan Aborigin sebagai Legislator kebijakannya sendiri dan memberikan penambahan dana kesehatan guna mendorong kualitas kesehatan Aborigin, sementara itu kubu Koalisi memilih menjadikan Aborigin sebagai konsultan dalam NACTG dan memilih memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat Aborigin dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan agar lebih tepat sasaran serta efektif.

---

The Closing The Gap (CTG) campaign that was implemented through the National Indigenous Reform Agreement (NIRA) policy is seen by the public as failing to achieve it’s goal of closing the Aboriginal gap. This thesis focuses on the policy-making process of the National Agreement on Closing The Gap (NACTG) which replaces the NIRA policy to describe the process and role of political actors in the policy-making of NACTG in the health sector. The theory used is the Policy Cycle theory developed by Michael Howlett, in which there are 5 stages of the policy-making cycle consisting of agenda-setting, policy formulation, decision making, policy implementation, and policy evaluation. This Thesis uses 2 of those 5 stages, namely agenda-setting and policy formulation. The research method used is qualitative with literature study techniques and official document studies. This thesis finds that the issue that drives the urgency of the NACTG policy is the low involvement of the Aboriginal community in the NIRA policy presented by the Aboriginal community in the Redfern Statement, this incident became the starting point for the agenda-setting stage of the NACTG policy. At the policy formulation stage, Aboriginal people are always involved in every step of the making of NACTG policy so that they play a major role in determining the direction of the policy. In Parliament, the government's Coalition and the Opposition have different approaches to the desired direction of NACTG policy. The Opposition wanted to make Aborigines as legislators for their own policy and provide additional health funds to promote the quality of Aboriginal health, while the Coalition chooses to make Aborigines as a consultant in NACTG and chooses to give Aboriginal people a greater role in the implementation of health programs to create policies that are effective and actually beneficial for Aborigines."

"Skripsi ini membahas tentang hubungan Indonesia dengan Australia ketika diberlakukannya The Agreement on Maintaining Security (AMS) pada tahun 1995-1999. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah diplomasi yang memfokuskan pada bidang pertahanan dan keamanan, khususnya tentang persetujuan keamanan yang dibuat oleh Indonesia dan Australia pada tahun 1995. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan menggunakan sumber-sumber tertulis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang sejenis yaitu ruang lingkup permasalahannya yang menjadikan The Agreement on Maintaining Security (AMS) sebagai fokus pembahasan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa AMS membuat hubungan kedua negara berada pada titik yang terdekat dibandingkan periode-periode sebelumnya. Akan tetapi, ternyata AMS tidak dapat bertahan lama karena persetujuan ini berakhir pada tahun 1999. Selain itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa hasil temuan yang tidak menjadi perhatian khusus dari penelitian sebelumnya. Hasil-hasil temuan itu diantaranya proses negosiasi, respon dalam negeri dari kedua negara, serta implementasi dan dampaknya.

---

This thesis discusses the relationship between Indonesia and Australia on the implementation of the Agreement on Maintaining Security (AMS) in 1995-1999. This research is a research on history of diplomacy that focuses on the field of defense and security, especially regarding the security agreements made by Indonesia and Australia in 1995. The method used in this study is the historical method using written sources. The difference between this research and other similar studies is the scope of the problem which makes the Agreement on Maintaining Security (AMS) the focus of the discussion. The results of this study explain that AMS causes the relation between the two countries reached the closest point compared to the previous periods. However, it turned out that AMS could not last long because this agreement ended in 1999. In addition, in this study there were several findings that were not of particular concern from the previous researches. The findings include the negotiation process, the domestic responses from the two countries, also the implementation and impacts."

"This paper examines changes in the Thai perception of China during the Thanom administration (1963–73), when Thailand turned from “hostilities” to “rapprochement” toward China. The paper attempts to clarify the changing perceptions, their causes, and the logic used by the government in attempting the policy shift. The decade under study is categorized into three periods: (1) confrontation (1963–68), (2) adjustment (1968–71), and (3) rapprochement (1971–73). During the confrontation period, the demonization of China, the deification of the United States, domino theory, and forward defense doctrine were adopted to justify Thailand’s participation in the Vietnam War. During the adjustment period, opinion toward China was divided into two groups: Foreign Minister Thanat Khoman, students, and some intellectuals encouraged rapprochement with China, while other military-related officials opposed it. During the rapprochement period, under international pressure, Thanom’s military administration felt the urge to approach China. China was then dichotomized from the image of Communism and recreated into a “converted criminal.” The image changes during each period were not only the result of domestic and international conditions but also helped facilitate the government’s policy shifts."

"Tulisan ini menganalisis mengenai pengaturan dan implementasi layanan upaya berhenti merokok di Indonesia dan Inggris. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan model deskriptif. Prevalensi merokok di Indonesia sendiri terdapat sekitar 70,2 juta orang berdasarkan informasi Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia Report 2021. Tujuh puluh delapan persen diantaranya telah mengetahui peringatan kesehatan yang terdapat pada bungkus rokok dan sejak 2011 hingga 2021 terdapat peningkatan kesadaran perokok untuk berhenti merokok. Namun, dalam praktiknya diperlukan program yang dapat membantu perokok untuk berhenti mengkonsumsi rokok. Program ini dinamakan layanan upaya berhenti merokok. Program ini berjalan berdasarkan tingkat kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap bahaya dari merokok. Apabila layanan ini dibandingkan antara Indonesia dan Inggris, Inggris sudah lebih lama memiliki pengaturan terkait layanan ini dibandingkan dengan Indonesia. Layanan upaya berhenti merokok di Inggris juga memiliki berbagai opsi layanan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pasien atau klien yang ingin berhenti merokok, seperti pemberian terapi pengganti nikotin, obat resep dari dokter, dan rokok elektrik. Walau rokok elektrik tidak dapat ditanggung oleh pemerintah Inggris, tetapi pemerintah Inggris telah memberikan pengaturan terkait standarisasi rokok elektrik agar dapat digunakan sebagai upaya berhenti merokok. Hal ini berbeda dengan pemerintah Indonesia yang hanya memberikan layanan konseling berhenti merokok saja, walau sudah ada pengaturan lebih lanjut terkait intervensi farmakologi (terapi dengan obat yang diresepkan oleh dokter), tetapi belum ada pelaksanaannya. Tentunya ini menjadi salah satu kelemahan layanan upaya berhenti merokok yang ada di Indonesia. Hal yang menjadi kelemahan Indonesia dalam layanan ini tentunya diperoleh berdasarkan layanan yang dipraktikkan oleh Inggris sejak lama, sehingga perlu bagi Indonesia untuk mengoptimalisasi layanan upaya berhenti merokok dan membantu mengurangi konsumsi rokok.

---

This paper analyzes the regulation and implementation of smoking cessation services in Indonesia and the United Kingdom. This paper is structured using a doctrinal research method with an analytical descriptive model that uses qualitative data analysis. The prevalence of smoking in Indonesia is estimated at 70.2 million people based on information from the Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia Report 2021. Seventy-eight percent of them are aware of the health warnings on cigarette packs and from 2011 to 2021 there has been an increase in smokers' awareness to quit smoking. However, in today's practice, programs are needed that can help smokers to stop consuming cigarettes. This program is known as the Smoking Cessation Service. The program is based on the awareness of the government and the public about the dangers of smoking. When comparing this service between Indonesia and the UK, the UK has been regulating this service for longer than Indonesia. Smoking cessation services in the UK also have various service options that can be chosen according to the needs of the patient or client who wants to quit smoking, such as the provision of nicotine replacement therapy, prescription drugs from a doctor, and e-cigarettes. Although e-cigarettes are not covered by the UK government, the UK government has provided regulations for the standardization of e-cigarettes so that they can be used as a smoking cessation measure. This is different from the Indonesian government, which only provides smoking cessation counseling services, although there are other regulations related to pharmacological interventions (therapy with medications prescribed by a doctor), but there is no implementation. This is certainly one of the weaknesses of smoking cessation services in Indonesia. Indonesia's weakness in this service is based on the services practiced by the UK for a long time, so it is necessary for Indonesia to optimize smoking cessation services and help reduce cigarette consumption."

"Pandemi COVID-19 telah melanda banyak Negara di dunia termasuk Indonesia. Wabah COVID-19 tidak hanya memberikan dampak yang signifikan bagi kesehatan masyarakat, namun juga memberikan dampak melemahnya perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan kemudahan bagi nasabah debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada bank. Kebijakan restrukturisasi tersebut diatur dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari Bank Syariah Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan relaksasi terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (Ex-Bank Syariah Mandiri) sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan sudah sangat membantu meringankan beban nasabah untuk bertahan di masa pandemi saat ini. Akibat hukum dari pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, yaitu terjadinya perubahan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah di dalam perjanjian pembiayaan. Selain itu, restrukturisasi pembiayaan mengakibatkan batalnya perjanjian pembiayaan awal yang telah disepakati sebelumnya. Adapun hambatan dalam penerapan kebijakan restrukturisasi adalah adanya debitur yang tidak beritikad baik dan bersikap tidak kooperatif. Oleh karena itu, sebaiknya dibuat pengaturan mengenai pemberian sanksi bagi nasabah debitur yang tidak beritikad baik dan tidak kooperatif. Selanjutnya, untuk pemerintah lebih aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan sehingga dapat membantu pemulihan perekonomian negara.

---

The COVID-19 pandemic has hit many countries in the world, including Indonesia. The impact of COVID-19 not only has on public health sector, but also on the public economic sector. Consequently, the government implemented a policy of financing restructuring in order to maintain financial system stability and provide convenience for debtor customers who have difficulty fulfilling their obligations to the bank. The restructuring policy is regulated in POJK Number 48/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019. This research was conducted using the juridical-normative method by reviewing library materials or secondary data, including primary legal materials, secondary, and tertiary. In addition, the author also conducted interviews with informant from Bank Syariah Indonesia. The result of this study is implementation of the relaxation policy on financing carried out by Bank Syariah Indonesia (Ex-Bank Syariah Mandiri) has been implemented properly in accordance with POJK Number 48/POJK.03/2020 and able to help ease the burden on customers during the current pandemic. The legal consequence of this policy is a change of agreement between the bank and the customer in the financing agreement. In addition, the financing restructuring also resulted the cancellation of the pre-agreed financing agreement. As for the obstacles in implementing this policy is debtors not have good intentions and are uncooperative. Therefore, it is better to make arrangements regarding the imposition of sanctions for debtor who do not have good intentions and are uncooperative. Furthermore, for the government should be more active in  socializing to the public regarding the financing restructuring policy, so that it can help the country's economic recovery. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai konsep keamanan nasional (National Security) dalam kerangka liberalisasi perdagangan World Trade Organization yang diadopsi dalam Pasal XXI General Agreement On Tariffs And Trade dan Pasal XIV bis General Agreement On Trade Of Services, serta bagaimana konsep tersebut dapat mempengaruhi proses liberalisasi perdagangan yang bersifat hambatan terhadap liberalisasi perdagangan itu sendiri, dan bagaimana konsep tersebut menyebabkan pencapaian tujuan World Trade Organization yaitu kesejahteraan tidak akan tercapai sehingga aturan-aturan GATT dan GATS menjadi sia-sia dalam praktiknya

---

ABSTRACTThis thesis discusess the analysis of National Security concept in related to the trade liberalization framework on World Trade Organization (WTO) adopted by it rules in Article XXI General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and Article XIV bis General Agreement on Trade in Services, studying how the concept affected the trade liberalization as an obstacle for trade liberalization itself, and how the concept doesn't support for reaching prosperity for all WTO members which is it?s a main purpose of World Trade Organization"

"Tesis ini membahas pemberlakuan sanksi ekonomi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Analisis permasalahan dilakukan dengan melihat mekanisme penetapan sanksi ekonomi berdasarkan Bab VII Piagam PBB, pemberlakuan sanksi ekonomi melalui resolusi Dewan Keamanan yang mengikat negara anggota PBB yang membutuhkan kerjasama internasional untuk mengoptimalkan pemberlakuan sanksi ekonomi, serta dampak sanksi ekonomi ditinjau dari perspektif hukum internasional dikaitkan dengan kondisi internal negara, dampak sanksi bagi rakyat sipil serta bagi negara ketiga. Dalam tesis ini, dirumuskan beberapa rekomendasi berkaitan dengan penetapan definisi dan parameter situasi yang merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi sebagai landasan memberlakukan sanksi ekonomi; pelaksanaan mekanisme monitoring rutin ditindaklanjuti dengan peninjauan sanction exemption bagi alasan kemanusiaan; kerjasama Dewan Keamanan dengan badan internasional maupun badan regional keuangan dalam menyusun dan melaksanakan action-oriented proposal bagi negara ketiga.

---

The focus of this thesis discussess the imposition of economic sanction of the United Nations Security Council for the maintenance of international peace and security under Chapter VII of the United Nations Charter. Problems analysis is conducted by observing the mechanism to impose economic sanction under Chapter VII of the United Nations Charter, the imposition of economic sanction by means of Security Council resolution which is binding to the United Nations member states that requires cooperation to optimize the imposition of economic sanction, and impact of economic sanction from the perspective of international law in relation with state's internal situation, impact on civil population and on the third state.

This thesis provides some recommendations in relation with the determination on definition and parameter of situation that constitutes action with respect to threats to the peace, breached of the peace and acts of agression as a basis to impose economic sanction; implementation of routine monitoring mechanism and review sanction exemption for humanitarian reasons; cooperation between the Security Council and international or regional financial institution in developing and implementing an action-oriented proposal."