Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan Kota Yogyakarta yang semakin tinggi intensitasnya dihadapkan pada keterbatasan lahan di pusat kota, akibatnya perkembangan akan mengarah ke daerah pinggiran kota yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman. Penelitian ini menyampaikan penjelasan tentang perkembangan yang terjadi di daerah pinggiran Kota Yogyakarta, dilihat dari perkembangan permukimannya dalam kurun waktu tahun 1992-2006 terkait dengan variabelvariabel yang diteliti dan konsep keruangan Jawa di daerah tersebut. Perkembangan yang terjadi di daerah pinggiran ini dapat diidentifikasi dari perkembangan permukiman. Perkembangan permukiman ini dipengaruhi oleh jaringan jalan, fasilitas pendidikan, ketetapan pemerintah dan prakarsa pengembang. Selain itu, pengaruh dari konsep keruangan Jawa juga masih terlihat dalam perkembangan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan yang terjadi bersifat memanjang dan konsentris, serta mengarah ke utara dan selatan, kemudian dari timur ke barat. Walaupun konsep keruangan Jawa tersebut masih terlihat, tetapi dalam perkembangan yang terjadi pola yang ada lebih dipengaruhi oleh keberadaan penarik lain seperti keberadaan kampus.

---

The development of Yogyakarta City that has inclined in intensity faced with the limitation of land in the city causes its development course to the urban fringe area, which administratively is in the Bantul and Sleman Regency. This research inform descriptions about the development that happens in the urban fringe area in Yogyakarta City, viewed from the development of its settlements during 1992-2006 concerned with the research variables and Javanese spatial concept in the area. The development which happens in urban fringe area can be identified from the change of settlement.

This change of settlement is affected by roads, facility of education, government policy and advisor?s developer. Furthermore,the influence of Javanese spatial concept can still be seen from development of settlement. The output of research shows that such development is linear and concentric, as well as directing to northward and southward, then from the east to the west. Though the Javanese spatial concept mentioned is still seen, however the development of the exiting pattern is affected more from on other variables such as the existence of campus."

"Adanya kawasan kampung di pusat Kota Jakarta menunjukkan adanya fenomena gentrifikasi yang terjadi di kawasan tersebut. salah satu kampung di pusat kota yaitu Kampung Bawah Tanah yang berada di kawasan komersial dan elite jakarta yaitu Kemang, Jakarta Selatan yang mana kampung ini juga berbatasan langsung dengan Kemang Village. Pembangunan Kemang Village mengakibatkan terjadinya dinamika ruang fisik yang ditandai dengan perubahan penggunaan lahan dan perubahan fungsi bangunan juga dinamika sosial budaya yang ditandai dengan adanya displacement dan segregasi sosial yang ada di Kampung Bawah Tanah, dinamika sosial ini juga mengakibatkan perubahan proporsi dan karakteristik masyarakat Kampung Bawah Tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk melihat dan mengkaji kebertahanan masyarakat lokal Kampung Bawah Tanah untuk tetap tinggal di kampung mereka ditengah perkembangan dan perubahan yang terjadi juga untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi kebertahanan  warga Kampung Bawah Tanah dalam mengatasi perkembangan kawasan kemang tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, Kampung Bawah Tanah akan tetap bertahan, Proses bertahan yang dilakukan di Kampung Bawah Tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor; 1)Kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan, 2) Adaptasi, 3) Ikatan Sosial dan  4) Lama tinggal.

---

The existence of a village area in the center of Jakarta City indicates the existence of a gentrification phenomenon that occurs in the area. one of that villages in the city center is Bawah Tanah Village, which is located in the commercial and elite area of Jakarta, (Kemang, South Jakarta), this village is also directly adjacent to Kemang Village. The development of Kemang Village has resulted in dynamics of physical space which are characterized by changes in land use and changes in building functions as well as socio-cultural dynamics which are characterized by displacement and social segregation in  Bawah Tanah Village, these social dynamics have also resulted in changes in the proportions and characteristics of Bawah Tanah Village communities. The purpose of this research is to see and examine the survival of the Bawah Tanah Village local communities to remain in their village amidst the developments and changes that have occurred and to identify what factors influence the survival of Bawah TanahVillage communities in overcoming the development of the Kemang area. This research was conducted using a qualitative approach through qualitative descriptive analysis techniques. From the results of the study it was concluded that Bawah Tanah Village would survive. The survival process carried out in the Underground Village was influenced by several factors; 1) Ease of getting a job, 2) Adaptation, t3) Social Bonds and 4) Length of stay."

"Dari berbagai laporan tentang perkembangan Jakarta, diketahui bahwa perkembangan fisik Kota Jakarta berlangsung sengat cepat selama periode 1965-1985. perkembangan ini sangat mempengaruhi dinamika perkembangan Jakarta, termasuk pola tata air sebagai aspek penting dalam kehidupan. Adapun manfaat dari penelitian itu adalah untuk mendapatkan gambaran tentang menurunnya kualitas lingkungan hidup DAS yang mengalir melalui kota Jakarta. Kemudian mengetahui reorientasi kebijakan tata ruang melalui pengintegrasian konsep Pengelolaan Daerah Aliran Sungai berbasis masyarakat. Juga sebagai masukan bagi pihak pemda DKI dalam rangka pembangunan kawasan baru dan peremajaan kawasan lama."

"Tesis ini menunjukkan wacana pembangunan revitalisasi yang dilandasi logika High-Modernism direproduksi, dilanggengkan, dan dilegitimasi sebagai bentuk pelestarian warisan budaya Kota Tua Jakarta membentuk realitas sosial baru para pedagang di kawasan Kota Tua Jakarta. Penelitian ini memadukan fieldwork dan patchwork ethnography dengan menggunakan konsep-konsep teoritik yaitu kepengaturan Negara (Governmentality) dari Foucault, penyederhanaan (Simplification) dan keterbacaan (Legibility) dari James Scott, serta produksi ruang secara sosial dari Setha Low. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memuluskan pembangunan revitalisasi Kota Tua Jakarta, Negara menggunakan instrumen penyederhanaan dan keterbacaan dalam pembentukan realitas baru para pedagang melalui upaya formalisasi, seperti merelokasi, melakukan pendataan dan menempatkan di lokasi binaan, melakukan penertiban, serta mengadakan pembinaan kepada para pedagang yang tunduk dan patuh terhadap aturan sehingga menyebabkan pemisahan para pedagang yang tereksklusi dan terinklusi dalam skema rekayasa pembangunan revitalisasi Kota Tua Jakarta.Artinya, Negara dapat dikatakan mampu memperbesar kapasitasnya melakukan intervensi atas nama kepentingannya secara tepat dan efektif terhadap para pedagang untuk mewujudkan hasrat kepengaturan Negara.

---

This thesis shows the revitalization construction discourse underpinned by the logic of High-Modernism reproduced, denounced, and legitimized as a form of preservation of the cultural heritage of the Old City of Jakarta shaping the new social reality of street vendors in the Old Town area of Jakarta. This research combines fieldwork and ethnography patchwork using theoretical concepts of Foucault's Governmentality, Simplification and Legibility of James Scott, as well as the production of space socially from Setha Low. The results show that in order to approve the revitalization of the Old City of Jakarta, the State uses the instruments of simplification and legibility in the formation of the new reality of street vendors through formalization efforts, such as relocation, deposition and placement at the site of construction, arrangement, and construction to street vendors who are submissive and obedient to the rules resulting in the separation of excluded and inclusive street vendors in the scheme of revitalising the Old Town of Jakarta.In other words, the State can be said to be able to increase its capacity to intervene in the name of its interests properly and effectively against the street vendors in order to realize the desire of the State to regulate."

"Perencanaan pembangunan saat ini telah menggunakan pendekatan bottom-up agar semakin mencakup kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini didukung oleh adanya e-Musrenbang yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Elektronik untuk seluruh penduduk DKI Jakarta. Sejak dibuat pada tahun 2014, e-Musrenbang saat ini baru digunakan oleh seluruh ketua RW di Jakarta sehingga kondisi ini membuat Bappeda DKIJakarta menargetkan adopsi e-Musrenbang oleh seluruh ketua RT di Jakarta pada tahun 2019. Dengan menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology digabungkan dengan Information Systems Success Model, terdapat enam faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap adopsi e-Musrenbang yang kemudian digabungkan dengan Technology Adoption Life Cycle untuk perencanaan strategi. Strategi ini dipetakan menggunakan Strategy to Mission Matrix untuk melihat kesesuaiannya dengan misi dan sumber daya yang dimiliki Bappeda DKI Jakarta

---

Current development planning has used a bottom up approach to increasingly cover the needs of the community as a whole. This is supported by the e Musrenbang of Electronic Development Planning Congress for the entire population of Jakarta. Since it was created in 2014, e Musrenbang is currently being used by all RW chairs in Jakarta so that this condition makes Bappeda DKI Jakarta targeting adoption of e Musrenbang by all RT heads in Jakarta in 2019.

By using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology combined with the Information Systems Success Model, there are six factors that significantly influence the adoption of e Musrenbang which is then combined with Technology Adoption Life Cycle for strategic planning. This strategy is mapped using the Strategy to Mission Matrix to see its suitability with the mission and resources of Bappeda DKI Jakarta"

"Tesis ini berupaya untuk mengungkapkan semakin kompleksnya masalah tata ruang di kota pelabuhanratu yang merupakan ibu kota kabupaten Sukabumi di wilayah propinsi Jawa Barat sebelah selatan. Kondisi ini bahkan berimbas pada wilayah sekitarnya, sehingga semakin disadari tentang esensi dari tata ruang yang mendorong untuk dilakukannya alternatif mengenai kebijakan dan strategi dalam kegiatan pembangunan. Untuk mendukung penelitian ini digunakan analisis SWOT untuk mengukur kinerja tata ruang kota saat ini."

"ABSTRAKMemasuki masa orde baru yang juga merupakan awal pelaksanaan Pelita I, pemerintah Indonesia berada dalam kendali militer (ABRI) dengan menjalankan peranan dan fungsi sosial politiknya di samping melaksanakan fungsi pertahanan keamanan, dua fungsi yang dimiliki ABRI ini lazim disebut dengan Dwi Fungsi ABRI. Fungsi sosial politik ABRI dilaksanakan dengan cara menempatkan personilnya untuk menduduki jabatan di lembaga - lembaga non pertahanan keamanan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, tugas ini disebut dengan kekaryaan.
Sampai dengan Pelita V ini, ABRI masih tetap dominan dalam jabatan-jabatan strategi di pemerintahan. Demikian juga halnya dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang. Keberadaan ABRI sebagai pimpinan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang pada Pelita V, mampu mewujudkan keberhasilan pembangunan yang cukup memuaskan. Keberhasilan pembangunan tersebut meliputi pembangunan bidang kesehatan, perumahan rakyat, pendidikan dan pembangunan gizi masyarakat.
Keberhasilan yang sudah dicapai ini, merupakan salah satu bukti bahwa kepemimpinan ABRI melalui pelaksanaan kekaryaan mampu memimpin organisasi, mampu memberikan motivasi kepada masyarakat, mampu mewujudkan aparat yang bersih dan bertanggung jawab, serta mampu melaksanakan komunikasi sosial yang pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan kesejahteraan sosial di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
Dalam penelitian ini masalah kekaryaan ABRI menjadi sorotan umum. Dan yang dimaksud dengan pelaksanaan kekaryaan ABRI dalam penelitian ini dibatasi dengan kepemimpinan Walikotamadya Semarang Soetrisno Soeharto, sedangkan keberhasilan pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi pembangunan bidang kesehatan, pembangunan bidang perumahan rakyat, pembangunan bidang pendidikan dan pembangunan gizi masyarakat.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, dilakukan studi literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian ini, yang meliputi : teori pembangunan politik, teori pembangunan nasional, teori pembangunan kesejahteraan sosial, dan didukung oleh petunjuk pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI. Kedua : melakukan analisis data dari hasil temuan di lapangan, baik data tertulis maupun data yang berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah ketiga : adalah merumuskan kesimpulan hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kekaryaan ABRI berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
"

"Penataan ruang didefinisikan sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang (berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan), serta pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah, bai pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun, karena penataan ruang menyangkut masa depan masyarakat yang berkehidupan dalam ruang tersebut, maka keterlibatan masyarakat di dalamnya mutlak diperlukan. Peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan dipengaruhi oleh berbagai faktor Internal dan faktor Eksternal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Penyusunan Rencana Lingkungan RW 08, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut tidak sepenuhnya merupakan kegiatan yang partisipatif Dari lima prinsip yang harus ada dalam suatu kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat, ternyata hanya tiga prinsip yang ditemui dalam kegiatan tersebut, yaitu 'Pemberdayaan', 'Keterlibatan Seluruh Individu/Kelompok', serta 'Transparansi'. Selanjutnya, diketahui pula bahwa kegiatan Penyusunan Rencana Lingkungan RW 08 bare berada pada jenjang Partisipasi Semu, yaitu pada jenjang Konsultasi (menurut jenjang partisipasi Malcivini) atau pada jenjang Degree of Tokenism (menurut tangga partisipasi Arnstein).Adapun faktor yang secara nyata berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut adalah Keahlian dan Pengetahuan Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Kegiatan/Program. Dengan demikian, semakin tinggi keahlian dan pengetahuan masyarakat untuk berpartisipasi, akan semakin tinggi pula Tingkat Partisipasi masyarakat dalam party usunan Rencana Lingkungan. Namun, berdasarkan wawancara yang lebih medalam, juga dapat diketahui bahwa faktor-faktor Motivasiuntuk Berpartisipasi, Keberadaan Tokoh Masyarakat, KeberadaanOrganisasi Masyarakat, Pembagian Peran dan Tanggung Jawab, serta Lembaga Pendamping dan Swasta, turut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Rencana Lingkungan RW 08."