Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan disahkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagai pengganti Undang-Undang No 24 tahun 1997 menimbulkan banyak komentar dari berbagai kalangan. Dari preliminary research yang saya lakukan, setidaknya terdapat 4 (empat) permasalahan yang muncul akibat dari lahirnya undang-undang ini terkait dengan kepemilikan izin frekuensi. Permasalahan pertama adalah Proses perizinan yang tidak melibatkan KPI akibat lahirnya Peraturan Pemerintah. Permasalahan kedua mengenai sistem televisi jaringan dengan melepaskan kepemilikan stasiun relai.Permasalahan ketiga mengenai pemusatan kepemilikan izin frekuensi oleh satu orang atau satu badan hukum dibatasi. Permasalahan keempat mengenai pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan antara peraturan perunang-undangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat lembaga penyiaran televisi swasta di Indonesia. Oleh karena itu, judul penelitian hukum ini adalah ?Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Lembaga Penyiaran Swasta di Indonesia Dalam Kaitan Dengan Izin Kepemilikan Frekuensi Televisi.

---

With the legalization of Law number 32 year 2002 on Broadcasting as replacement of Act No. 24 of 1997 led to many comments from various circles. From the preliminary research I do, there are at least 4 (four) issues arising from the birth of this legislation related with the frequency of ownership permit. The first problem is the licensing process does not involve the KPI result of the birth of government regulation. The second problem about the network television system to release the relay station ownership.The third problem of the concentration of ownership permit frequency by one person or a legal entity is limited. The fourth problem concerning license revocation Broadcasting Organization. The purpose of this legal research is to find whether there is a gap between the rules and regulations with perunang law live in a society of private television broadcasters in Indonesia. Therefore, This legal research title is "Living Within the Law Society Institute Private broadcasters in Indonesia in connection with Licensed Frequency Ownership television."

"Industri televisi Indonesia terus memproduksi konten media hiburan seperti program musik dengan menggunakan jasa penonton bayaran dalam proses produksinya demi menarik khalayak dan meraih keuntungan ekonomi yang berpatokan pada rating dan share, lalu menjualnya kepada pengiklan. Dalam hal ini, industri televisi melakukan komodifikasi konten, khalayak, dan pekerja media yang menempatkan penonton bayaran sebagai komoditas. Dengan menggunakan paradigma kritis dan pendekatan kualitatif disertai wawancara dan observasi lapangan pada studi kasus penonton bayaran program Dahsyat, peneliti menyimpulkan bahwa industri media telah melakukan komodifikasi terhadap penonton bayaran sebagai pekerja media yang berada pada relasi kuasa yang tidak seimbang.

---

ndonesian television industry continues to produce entertainment content such as music programs by using the services of paid audiences in the production process to attract audiences and gain economic benefits based on rating and share, then sell it to advertisers. Television industry is doing commodification of content, audiences, and workers that put paid audiences as commodities. By using critical paradigm and qualitative approach through interviews and field observations on a case study of paid audiences in Dahsyat program, researcher concluded that the media industry has done commodification of media workers to the paid audiences who are in unequal power relations."

"Berita dalam industri penyiaran adalah program yang semestinya independen dan ada dengan tujuan menjadi media bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta yang sebenarnya. Tetapi, sejak berubahnya struktur industri pertelevisian di Indonesia, peran negara yang sebelumnya sangat dominan menjadi melemah. Bagi sebagian orang perubahan struktur ini dianggap sebagai hal positif. Tetapi nyatanya apa yang kita saksikan di layar kaca, terutama televisi swasta, tak ubahnya sebagai produk dan perpindahan dominasi. Jika sebelumnya dominasi berada di tangan pemerintah, maka saat ini dominasi tersebut beralih ke tangan industri periklanan.Kehadiran televisi-televisi baru di Indonesia pasca orde baru, membawa angin segar bagi pemirsa dan pengamat media. Dalam suasana reformasi diharapkan akan muncul kebebasan dari kungkungan penguasa yang akhirnya akan membebaskan media untuk menyalurkan informasi ke khalayaknya. Untuk itulah menjadi menarik mengamati keberadaan program berita di stasiun televisi Trans TV, salah satu stasiun televisi yang muncul pasca orde baru. Benarkah angin segar akan bertiup dalam dunia pemberitaan pada khususnya dan dunia pertelevisian pada umumnya?Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa wacana kritis, yaitu tipe penelitian analisa wacana yang terutama mempelajari bagaimana penyalahgunaan kekuatan sosial, dominasi, dan ketidakadilan (inequality) muncul, direproduksi, dan dikonfrontasikan melalui teks dan pembicaraan dalam konteks sosial-politik. Pada tingkatan teks, peneliti akan melakukan analisa isi dari beberapa tayangan berita Trans TV, pada dimensi discourse practice pengumpulan data akan dilakukan dengan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan tim redaksi Berita Trans Petang selama beberapa waktu. Sedangkan dalam dimensi sosiokultural, peneliti akan melakukan studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam ruang redaksi televisi swasta baru, dan dalam skala yang lebih luas, yaitu konteks sosiokultural tidaklah semenyegarkan yang diprediksi banyak orang. Usaha mengejar rating yang lebih tinggi adalah motivasi utama proses pengemasan produk pemberitaan. Di samping itu, masalah kejaran tengat waktu, rutinitas organisasi, dan dominasi kelas penguasa tetaplah menjadi penentu proses produksi pemberitaan yang hasilnya dapat kita saksikan di layar kaca. Hanya saja jika dahulu pemerintahlah yang memegang kendali, saat ini industri periklananlah yang mengontrol apa yang layak dan tidak layak ditayangkan. Batas-batas antar divisi dalam organisasi televisi makin mengabur, ini menyebabkan divisi pemberitaan bukanlah lagi -suatu divisi independen yang memberikan fakta dan informasi umum bagi khalayaknya. Melainkan sekedar kepanjangan tangan dari usaha pemenuhan kebutuhan khalayak yang diasumsikan sebagai khalayak potensial oleh industri periklanan.Jika khalayak tidak menyukai idealisme pemberitaan yang dianut maka dengan mudahnya mereka dapat memindahkan saluran ke stasiun lain. Dengan demikian tak heran jika rating adalah yang paling penting untuk industri pertelevisian saat ini. Oleh sebab itu, setiap tayangan berita wajib dibuat untuk memenuhi kegemaran pemirsa yang dianggap sebagai pembeli potensial oleh pengiklan."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan televisi digital yang diterbitkan oleh Pemerintah dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan kebijakan televisi digital oleh Pemerintah setelah adanya pembatalan Mahkamah Agung atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), persaingan usaha tidak sehat yang muncul dari implementasi kebijakan televisi digital. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan gejala-gejala dan fakta yang timbul dan melakukan analisis terhadap gejala-gejala dan fakta ini dari sudut pandang yuridis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah tetap menjalankan kebijakan televisi digital di Indonesia, meskipun landasan yuridisnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan tidak ada mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan rule of reason, kebijakan televisi digital yang diterapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di dalam industri penyiaran televisi karena minimnya kerangka aturan yang mengatur mengenai model bisnis dari penyiaran televisi digital

---

This study analyzes Government policy on digital television from business competition law perspective. There are several problems that can be identified from this study, namely the implementation of Government policy on digital television after the Supreme Court decision that nullifies the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 on Organizing Free-to-Air Terrestrial Digital Television and the unfair business competition that is occurred due to the implementation of digital television policy. This study uses qualitative descriptive analytical method that describes the facts and analyzes it from legal perspective. In the end, this study concludes that the Government is still implementing the digital television policy, even though the legal basis for this policy has been nullified by the Supreme Court and there is no mandate from the higher laws and regulations, namely the Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. In addition, by using rule of reason approach, the digital television policy may lead to unfair business competition within the television broadcasting industry, due to the lack of regulatory framework on the business model on digital television."

"Penelitian dalam tesis ini membahas mengenai inisiatif dari masyarakat pemirsa televisi untuk melakukan pengawasan terhadap materi siaran televisi. Sebagaimana diketahui dunia pertelevisian Indonesia sampai saat ini belumlah memiliki peraturan perundangan yang pasti. Pedoman-pedoman yang ada sementara ini antara lain beberapa Surat Keputusan Menteri Penerangan RI, tidak hanya membingungkan pemirsa, tetapi juga dianggap "kabur" dan "meraba-raba" oleh para pengelola stasiun televisi dan praktisi media profesional. Situasi seperti ini dikhawatirkan dapat membawa akibat paling merugikan bagi pemirsa, sebagai pihak yang posisinya "paling lemah", karena diasumsikan hanya menerima saja apa yang disajikan media. Ternyata melalui penelitian ini dapat terbukti bahwa pemirsa televisi cukup perduli terhadap kegiatan ekspos media komunikasinya. Pemirsa televisi tentu saja menginterpretasikan simbol-simbol yang muncul pada tayangan televisinya. Makna dari interpretasinya itu kemudian menghantarkannya untuk memberikan tanggapan terhadap pengelola stasiun atau praktisi media,- antara lain dengan cara mengirim surat pembaca ke media cetak. Dan bisa pula melalui ungkapan pendapat mereka ketika media cetak misalnya mewawancarai atau mencari pendapat pemirsa. Sesuai dengan pendekatan interaksionisme simbolik yang dipilih dalam penelitian ini, unit analisis yang dilakukan adalah melalui "Analisis Tema Fantasi" yang semula dikembangkan Robert Bale dan Ernest Borman, serta "Analisis Dramaturgi" Keneth Burke; mencakup pemeriksaan terhadap serangkaian unsur: karakter dramatislagent, aksilplot, scene (setting, properti, sosiokultural), dan agen-agen "sanctioning'%"agency". Peneliti memeriksa tema fantasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam kasus tertentu, dengan metode kualitatif, serta melakukan perbandingan pula dengan implementasi peraturan etika yang ada seperti berbagai Kode Etik yang berlaku sementara ini di Indonesia dan berbagai belahan dunia lain (sebagai bagian dari agen "sanctioning, atau "agency"). Penemuan utama dari tesis adalah kenyataan bahwa dalam banyak hal pengawasan media yang disampaikan oleh pemirsa dalam bentuk feedback di media cetak telah mampu menyadarkan atau membuka peluang bagi pihak-pihak lain untuk menyadari unsur-unsur dramaturgi dan tema-tema fantasi yang barangkali selama ini membawa makna yang berbeda bagi mereka atau cenderung mereka abaikan. Ini membuktikan bahwa pengawasan itu sendiri pada hakikatnya bernilai efektif."