Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPensiun dapat ditanggapi negatif oleh seseorang yang akan mengalaminya. Hal ini akan menimbulkan kecemasan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Untuk itu, BKD Kota Bekasi mengadakan kegiatan pembinaan bagi PNS yang akan memasuki batas usia pensiun.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pendapat pensiunan PNS yang pernah mengikuti kegiatan pembinaan tahun 2007. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, yaitu kelemahan beberapa aspek dalam desain kegiatan, tidak adanya pengelompokan terhadap minat peserta dalam berwirausaha, dan ketiadaan bantuan modal kepada peserta. Oleh karena itu, Peneliti menyarankan BKD Kota Bekasi untuk melakukan perbaikan atas desain kegiatan, mengelompokkan minat peserta dalam berwirausaha, dan memberikan bantuan modal kepada peserta.

---

ABSTRACTPension seldom implicate in negative reaction for those who face it. It can create an erve, which in some rate can worsen mental and physical condition of the retirees. For that reason, Bekasi Municipality have made an orientation program for public servants which will enter critical retirement age.

This research's aim is to describe the retiree's opinion who entered the program in 2007, using qualitative approach. Researcher found that the reare some aspects which limits the program, such as in the design of the activity, no grouping on the participants' interest in entrepreneurship, and lacks of capital-loan to the participants. Due to that situation, this research suggest Bekasi Municipality to improve the design of activity, group the participants by their interests in enterpreneurship, and give capital-loan to the paricipants."

"LPPD gives the top executives, both in regency/municipality and province level, obligation to report their government annually. This report has to be received by Department of Home Affairs maximum 3 months after the end of budgetary year. Government Act No. 3/2007 issued on January 2007 has change the substance and reporting process of LPPD. The research is aimed to describe the reporting process of LPPD DKI Jakarta Government year 2007 and to analyze the factors influencing the implementation. The research is using a positivism approach. Descriptive analysis done based on primary data collected through in-dept interview with the officials from Government of DKI Jakarta and Department of Home Affairs. These interviews using guided questions were collected from November to December 2006. The Analysis also done based on the Government Act, literatures, and institution documents.Based on the result of this research, in the substance aspect, The DKI Jakarta?s 2007 LPPD is still combining the systematic by Government Act No. 56/2001 and Government Act No. 3/2007, due the transition in Jakarta?s Governor in October 2007. But, the document has followed the procedures ruled by Government Act No. 3/2007. The factors influencing the implementation are divided into two major aspects: policy and policy executor. The policy aspects indicated by policy formulator, goals and measurements, substances, and policy resources. The formulation of this regulation held by central government with the contributions from local government. This regulation has two main origins. For the central government, it is use to control the local government. On the other side, the local government takes this as a part of accountability to the higher-level government. In resources side, the policy executor has to deal with the limitation of the budget to socialize policy. The policy executor aspects indicated by characteristic of organization, communication inter organization and intra organization, and characteristic of street-level bureaucrats. Due the peculiarity of DKI Jakarta on their structure, the LPPD from it regency/municipality are inseparable with the province LPPD. There are problems in the communication process between DKI Jakarta government and Department of Home Affairs. On the other side, the researcher found that communication within the DKI Jakarta government and its agencies run well. Problems also occur in the frontline executors, where the officers have limits on their competence and integrity."

"Skripsi ini membahas mengenai tahapan pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di Kota Bekasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutannya. Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh kondisi Kota Bekasi yang semakin berkembang sehingga membutuhkan angkutan umum yang layak dan memadai. Dalam pemenuhan kebutuhan angkutan umum tersebut pemerintah daerah membuka kesempatan bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan jasa angkutan umum. Demi tersedianya lingkungan angkutan yang tertib dan nyaman, pemerintah Kota Bekasi melakukan pengaturan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berupa izin trayek bagi orang atau badan yang ingin menyediakan jasa angkutan. Izin trayek yang diberikan akan terus dipantau dan diawasi demi kelancaran dan ketertiban angkutan umum di Kota Bekasi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deksriptif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, studi pustaka dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di Kota Bekasi dinilai masih belum baik. Masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek. Hal tersebut terjadi karena sanksi dan pengawasan yang diberikan dinas perhubungan Kota Bekasi masih kurang. Pemerintah Kota Bekasi harus meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas agar dapat meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi izin trayek.

---

This research criticizes the collection stages of implementation for routing permits retribution in Bekasi Municipality and discusses the constraints during that activity. This research is based on the growing and developing condition in Bekasi Municipality, therefore this condition requires a need for decent and adequate public transportation. In fulfilling this public transportation requirement, the government provides an opportunity for the public to participate in supplying such public transportation services.

In order to create a pleasant transportation environment, the government of Bekasi Municipality regulates a policy to organize the traffic and transportation in the form of routing permits for individuals and entities that intend to supply transportation services. The given routing permit will be sustainably supervise in order to maintain the well being of public transportation in Bekasi Municipality. This research applies qualitative approach, in the form of a descriptive type research. The data is retrieved by observation, literature study and field research.

The result of this study shows that in the collection implementation of routing permits retribution in Bekasi Municipality is still poor, considering the delinquency throughout the process indicated by inadequate sanctions and supervision by the local transportation department.The local government in this case Bekasi Municipality should improve the supervision and the firmness in law enforcement to increase the income from the transportation sector."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividend yield dan dividend payout ratio terhadap volatilitas harga saham perusahaan. Penelitian ini menggunakan 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian selama periode 2007-2011 dan menerbitkan dividen secara rutin setiap tahunnya selama tahun penelitian.Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menjelaskan hubungan antara volatilitas harga saham dengan kebijakan dividen yang diproksikan dengan variabel dividend yield dan dividend payout ratio. Model regresi yang utama diperluas dengan menambahkan variabel kontrol termasuk ukuran perusahaan, volatilitas pendapatan, hutang perusahaan dan pertumbuhan perusahaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dividend yield tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham, (2) dividend payout ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham, (3) kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividend yield dan dividend payout ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham.

---

This study aims to analyze the effect of dividend policy proxied by dividend yield and dividend payout ratio of the company's stock price volatility. This study uses 40 companies listed on the Indonesian Stock Exchange as the study sample during the period of 2007-2011 and issuing dividends regularly every year during the study year.

This study uses multiple linear regression to explore the association between share price volatility and dividend policy proxied by dividend yield and dividend payout ratio. The primarily regression model was expanded by adding control variables including size, earning volatility, leverage, debt and growth.

The results showed that: (1) dividend yield does not have a significant effect on the volatility of stock price, (2) the dividend payout ratio has no significant effect on the volatility of stock prices, (3) the dividend policy is proxied by dividend yield and dividend payout ratio does not have a significant influence on stock price volatility."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Kebijakan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Informasi didapat melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terkait dengan kebijakan ini, yang disebut data primer. Data lainnya atau data sekunder didapat melalui media cetak dan elektronik.Hasil penelitian menyarankan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melengkapi sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional administrasi kependudukan khususnya SIAK; menambah rangsangan (incentive) yang dapat merangsang kemauan masyarakat untuk merasakan arti pentingnya dokumen kependudukan; dan meningkatkan frekuensi program-program administrasi kependudukan seperti sosialisasi dan operasi penertiban secara terus-menerus agar penduduk semakin mengenal pentingnya dokumen kependudukan.

---

The focus of this study is concerning implementation of the population administration policy conducted by Depok Municipal Government. This research is qualitative descriptive interpretative. The data were collected by means of deep interview.

The researcher recommends Depok Municipal Government to add more infrastructure and equipment in order to assist the day-to-day operation of the government officer; to stimulate people to realize the importance of population documents by providing incentive; to increase the number of socialization and the control of the valid identity documents."

"Kebijakan pemekaran daerah sebagai sarana penguatan otonomi daerah telah menjadi permasalahan serius karena menghasilkan banyak daerah bermasalah. Namun demikian, kebijakan ini terus berjalan. Ada banyak daerah yang menunggu untuk dimekarkan dalam waktu dekat, salah satunya adalah kabupaten Sukabumi. tuntutan pemekaran kabupaten Sukabumi muncul sejak tahun 1970-an namun akhirnya mereda dengan sendirinya. Tuntutan itu direvitalisasi pada tahun 2005-an oleh para aktivis LSM. Melalui studi yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran (UNPAD), Sukabumi dinyatakan layak untuk dimekarkan menjadi tiga daerah otonomi baru. Sayangnya, kajian ini tidak memperhitungkan kapasitas institusi kabupaten Sukabumi secara spesifik yang terindikasi memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berikut ini: Apa dampak tuntutan pemekaran terhadap kapasitas institusi pemerintah kabupaten Sukabumi'Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah, kapasitas institusi dan pembangunan kapasitas, kapasitas institusi pemerintah daerah, dan pengambangan kapasitas dalam kerangka pemekaran dan penataan wilayah. Sebagai alat analisis peneliti menggunakan dimensi kapasitas institusi menurut USAID Center for Development, Information, and Evaluation. Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan positivist dan tipe penelitian deskriptif dengan teknis analisis kualitatif dalam penelitian ini. informan kunci diambil dari internal Pemda Kabupaten Sukabumi (BAPPEDA, DPKAD, BKD, Inspektorat, Humas Setda, dan Camat Sukaraja) dan eksternal Pemda (Aktivis LSM dan Ketua Komisi I DPRD).Dalam penelitian ditemukan bahwa tidak ada dampak tuntutan pemekaran yang berarti terhadap kapasitas institusi pemerintah kabupaten Sukabumi. Ada beberapa perbaikan yang dilakukan namun tidak terkait dengan adanya tuntutan pemekaran. Oleh karena itu, wacana pembentukan miniatur kabupaten perlu segera realisasikan sebagai alternatif kebijakan pemekaran daerah. Selain itu, wacana penguatan kapasitas institusi tetap harus dilakukan. Secara internal, kepememimpinan dan kemampuan majemen secara umum perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, saran diberikan seputar kepemimpinan dan manajemen di sektor umum, keuangan, maupun sumber daya manusia. Sementara itu, kemampuan eksternal perlu diperbaiki dengan memperbaiki hubungan Pemda dan LSM.

---

Area algamation policy as a tool of local otonomy strenghtening had been becoming a serious problem because of created so many problematic areas. Nevertheless, this policy never want to stop. There are so many areas waiting to be algamated. One of them is Sukabumi County. The algamation claim had appeared since 1970's but finally dissapeared by its self. The claim had been revitalized about 2005's by NGO. Through UNPAD study, Sukabumi county had been stated as a proper area to be algamated. Unfortunately, the study hasn't touched institutional capacity of its local goverment (Sukabumi county). Whereas, there are several problems related to this institutional capacity. This problem bought researcher to formulate a research question which is what is the blooming claim effect to institutional capacity of Sukabumi County Government.This research base theories are local government, institutional capacity and capacity building, institutional capacity of local government, and capacity building in the contex of area arrangement and algamation. As tools of analysis, researcher uses institutional capacity dimensions refers to USAID Center for Development, Information, and Evaluation. Then, positivist becomes an approach that is used in this research by using descriptive research type and qualitative analysis. Key informan was taken from BAPPEDA, DPKAD, BKD, Inspektorat, Public Relation of Local Government Secretariat, and subdistrict head of Sukaraja (as internal informans), and NGO and DPRD representative (as external informans).In the research was found that there is no significant algamation effect to institutional capacity of Sukabumi County Government. Eventough there are the changes in vision dimension but those touch policy, programme, and work plan levels only. Agregately, there are no strenghtening efforts to institutional capacity, specifically in the contex of algamation claim. Therefore, it needs to realize alternative policy besides algamation area, which is creating county miniature. Another reccomendation is given to improve institutional capacity of Sukabumi County. In the internal side, researcher sees that the major problem is about leadership of local government. That's why, one of reccomendation is improving leadership quality. Besides that, finance and human resources capacity need to be improved also. Meanwhile, in the external side, government has to improve its relationship with NGO's."

"BKSP Jabodetabekjur merupakan lembaga kerjasama antardaerah yang didirikan guna melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi (KISS) dalam penyelenggaraan kerjasama antardaerah. Namun selama 36 tahun lembaga ini didirikan, kinerja lembaga tersebut belum optimal untuk mencapai tujuan keterpaduan pembangunan di Wilayah Jabodetabekjur. Bertolak dari hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BKSP Jabodetabekjur dalam penyelenggaraan kerjasama antardaerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif pada dimensi kebijakan, organisasional dan operasional. Hasil dari penelitian ini faktor yang menghambat kinerja BKSP Jabodetabekjur diantaranya faktor kebijakan, faktor komitmen kerjasama, faktor perencanaan, faktor dukungan sumber daya dan faktor sarana prasarana serta teknologi.

---

BKSP Jabodetabekjur established to serve coordination, integration, simplification and synchronization (KISS) in implementing inter-regional relationship. But for 36 years this institution was founded, the performance of this institution are considered not effective to achieve the integration of development in the Region of Jabodetabekjur.

Starting from this, the purpose of this study is to analyzing the factors that affect the performance of BKSP Jabodetabekjur. This study uses a positivist approach with qualitative data collection techniques. The technique of data analysis using descriptive-qualitative on the policy, organizational and operational dimension.

The results of this study shows the factors that influence the performance of BKSP Jabodetabekjur are policies, commitment, bad planning, resources, infrastructure and technological factors."

"Skripsi ini membahas tentang pelayanan kesehatan yaitu Program Askeskin yang dibentuk oleh pemerintah agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Program ini dibentuk sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kemiskinan dan teknologi di Negara ini. Program Askeskin dibentuk untuk seluruh masyarakat pada umumnya dan masyarakat miskin pada khususnya yang sudah diterapkan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2008, program Askeskin diganti dengan program JAMKESMAS. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahu persepsi pengguna Askeskin terhadap pelaksanaan pelayanan Program Askeskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna Askeskin yang telah diolah menggunakan metode statistik SPSS. Analisa penelitian ini diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif.

---

This research is describing about Askeskin Program which is one of the healthy program that made by government hence could be used by all society. This program was made in order to help society from the development of poverty and technology. Program Askeskin was made for whole society in general and especially for poor people which already been implemented from the year of 2005 to 2007. In the year of 2008, Askeskin Program was changed with JAMKESMAS Program.

Through this research, researcher has an intention to get the information about perception of Program Askeskin Users to the Conduction of Program Askeskin services. This research was using quantitative method with spreading the questionnaires to Askeskin Program users that already processed by SPSS statistic method. The analysis of this research was described with descriptive method."