Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir ini membahas tentang salah satu kebijakan di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Pasal 37A Undang-Undang No.28 tahun 2007, yang lebih dikenal dengan nama Sunset Policy. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk mengajak Wajib Pajak ke arah keterbukaan agar para Wajib Pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, yang akhirnya memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara. Kendatipun kebijakan Sunset Policy ini tidak sama dengan pengampunan pajak pada umumnya, namun diharapkan hasil dari pelaksanaan kebijakan ini dapat mendorong adanya transparansi di bidang perpajakan.

---

The focus of the study is to explain about one of the fiscal policy which is issued by the government through the Tax Law No.28 year of 2007 article 37A, called Sunset Policy. This is a qualitative research with descriptive design.The result of the research shows that the implementation of this policy forced by the willingness of the government to encourage the taxpayers towards voluntarily tax compliance. This somehow, will give a positive impact to the national income. Although the policy is different from tax amnesty, the government expected that the result from its implementation will empower the transparencies in taxation."

"Tesis ini adalah studi kasus untuk melihat evaluasi pelaksanaan sunset policy di KPP KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama selama Januari sampai December 2008 dan Januari sampai Februari 2009. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatip dengan jenis penelitian deskriptip . Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan study literatur. Kebijakan sunset policy ketika penelitian ini berlangsung sudah berakhir. Hasil dan sasaran dari pelaksanaan implementasi sunset policy di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sudah diketahui. Permasalahannya apakah hasil dan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan sunset policy memenuhi kriteria dan program yang telah direncanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari implementasi sunset policy diantara kantor pajak di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak berbeda satu sama lain. Penelitian ini studi kasus di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sebagai bagian dari administrasi pajak memainkan peranan penting dalam mensukseskan kebijaksanaan sunset policy. Berdasarkan data di lapangan , diketahui bahwa jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sangat besar terutama wajib pajak orang pribadi. Sayangnya jumlah wajib pajak yang besar tidak diikuti kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak yang baik. Tingkat kepatuhan sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pajak terdaftar yang tidak menyampaikan spt tahunan dan membayar pajaknya dengan keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan sunset policy baik di pihak wajib pajak maupun di pihak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Selain manfaat , ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama dalam pelaksanaan sunset policy. Berbagai macam usaha telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama untuk mengoptimalkan sunset policy. Sunset policy adalah bentuk mini dari tax amnesty karena fasilitas ini hanya menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga namun tidak pada pokoknya. Tax amnesty sendiri di Indonesia pernah diberikan di tahun 1964 and 1984 tetapi pelaksanaannya diangap gagal. Meskipun tax amnesty sebelumnya dianggap gagal tetapi pemerintah tetap saja memberikan tax amnesty dalam bentuk sunset policy di tahun 2008.

---

This thesis is a case study of the evaluation of the implementation of sunset policy at KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama during January to December 2008 and January to February 2009. This research used qualitative approach with descrptie design. Collective data technigue uses in depth interview and literature study. The policy of sunset policy when this research start is already ended. The result and the goal of the implementation of sunset policy in KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama is already known. But the problem is , whether the result and the benefit that expected with the implementation of sunset policy fulfilled criteria and programme that had been planed by the Directorate General of Taxes.

The result of the implementation of sunset policy among Directorate Genereal Of Taxes tax office in Indonesia offcourse is different between each others.This research use KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama as the place of the study case. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama as a part of tax administration that play important role in make succes implementation of sunset policy. Based on the data that found on the field, known that the amount of the tax payer registered in KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama is very large specially individual tax payer. Unfortunately the large amount of tax payer not follow by the good of compliance rank. The rank of compliance is low. This can be seen from the amount of registered tax payer not report annual tax return nor pay their tax obligation with real condition.

The research result showed that there are many benefit get, both by the tax payer and KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama from implementation of sunset policy. Beside benefit there are many chalengge that KPP Pratama face it in implementation of sunset policy. Sequences of efforts have been done by KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama to optimize sunset policy operation. Sunset policy is small size of the tax amnesty because this facilities only gives refuses in administraion sanction in form of interest not in the principal. In Indonesia tax amnesty had been given in the year 1964 and 1984 but the implementation of it in result consider failure.Eventhough Tax Amnesty consider failure in the result but goverment through Directorate General of Taxes keep give tax amnesty in the form of sunset policy in 2008."

"Latar belakang dari skripsi ini yaitu pemerintah bermaksud mengoptimalkan penerimaan perpajakan negara melalui kebijakan sunset policy. Yang dimaksud dengan sunset policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebagai implementasi Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Pokok permasalahan dari skripsi ini yaitu pelaksanaan dari sunset policy dan bagaimanakah efektivitas pelaksanaannya sampai dengan 31 Desember 2008. Pelaksanaan ketentuan sunset policy telah meningkatkan ketaatan masyarakat sekaligus penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu sunset policy berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 termasuk dalam intensifikasi perpajakan karena meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak lama dan wajib pajak baru lalu sunset policy berdasarkan Pasal 37A ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 termasuk ke dalam ekstensifikasi perpajakan karena menambah wajib pajak baru.

---

The background from this thesis is government meant to maximised the country's income from taxation through the sunset policy. That was meant with sunset policy was the policy of giving of taxation facilities, in the form of the abolition of administrative sanctions of taxation took the form of the interest that was arranged in the Article 37A number regulations 28 in 2007. The main subjects of this thesis are the implementation from sunset policy and how its effectiveness to implementation until December 31st 2008. Implementation of the provisions sunset policy increased the community's obedience at the same time state revenue from the sector of taxation. Because of that sunset policy was based on the Article 37A paragraph (1) number regulations 28 in 2007 including in the intensification of taxation because of increasing acceptance of the tax from the long tax obligator and new tax obligator and sunset policy based on the Article 37A paragraph (2) number regulations 28 in 2007 including inside extensification of taxation because of increasing the new tax obligator."

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 memantik wacana memberikan jangka waktu keberlakuan suatu peraturan meskipun teknik penyusunan undang-undang tidak mengenal adanya hal tersebut. Pemberian jangka waktu keberlakuan suatu peraturan merupakan konsep sunset legislation. Skripsi ini membahas tiga hal, yaitu konsep sunset legislation dan penerapannya di Negara Bagian Colorado dan Inggris Raya, pembentukan undang-undang di Indonesia, dan terakhir analisis penerapan sunset legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Penelitian terhadap tiga masalah tersebut menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan penelitian skripsi ini, sunset legislation mempunyai dua unsur sebagai karakternya, yaitu adanya sunset clause atau jangka waktu keberlakuan dan adanya evaluasi pelaksanaan peraturan. Ketika jangka waktu keberlakuan telah habis, peraturan yang menerapkan sunset legislation akan secara otomatis tidak berlaku. Sunset legislation diterapkan pada undang-undang yang mengatur tentang program kebijakan, pembentukan lembaga pemerintah, dan hal-hal yang bersifat sementara. Negara Bagian Colorado menjadikan sunset legislation sebagai mekanisme akuntabilitas bagi lembaga pemerintah. Sedangkan, penerapan sunset legislation oleh Parlemen Inggris Raya bermula dari sebagai mekanisme menciptakan keseimbangan kekuasaan antara raja dengan parlemen hingga menjadi mekanisme pengawasan terhadap pemerintah (executive). Indonesia tidak menerapkan sunset legislation secara penuh, melainkan terdapat beberapa undang-undang yang memiliki jangka waktu keberlakuan atau memberlakukan sunset clause saja. Materi pengaturan undang-undang di Indonesia yang menerapkan sunset legislation berupa materi tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, perihal perencanaan, keadaan darurat atau bahaya, dan program daerah khusus pemerintahan daerah.

---

The decision of the Constitutional Court Number 37/PUU-XVIII/2020 sparked a discourse providing an expiry date for a regulation albeit legislation drafting techniques do not have it. Giving an expiry date of a regulation is a concept of sunset legislation. This thesis discusses three things, namely the concept of sunset legislation and its implementation in the State of Colorado and the United Kingdom, the law making in Indonesia, and finally the analysis of the implementation of sunset legislation in the law making in Indonesia. Research on these three problems uses the normative juridical method. Based on the research of this thesis, sunset legislation has two elements as its character, namely the existence of a sunset clause or expiry date and an evaluation of the implementation of the regulations. When the validity period has expired, the regulations that apply sunset legislation will automatically become invalid. Sunset legislation is applied to laws that regulate policies, the formation of government institutions, and temporary matters. The State of Colorado makes sunset legislation an accountability mechanism for government agencies. Meanwhile, the application of sunset legislation by the UK Parliament began as a mechanism from creating a balance of power between the monarch and parliament to becoming an oversight mechanism against the government. Indonesia does not fully implement sunset legislation, but there are several laws that have a period of validity or, in other word, apply sunset clauses. Material content of laws in Indonesia that apply sunset legislation are in the form of material on the state budget, planning, emergencies or dangers, and specific local government. "

"ABSTRAKIndonesia in general is an archipelagic country, but only eight provinces specifically have island characteristics, this is indicated by the comparison of land and sea area and the presence of islands. The big difference in the characteristics between the island province with the provincial non archipelago cause differences in the solution to any problems encountered. One of the problems faced by island provinces is the slow distribution of goods which results in the difficulty of production competitiveness, the decline in the quality of goods consumed by the people and the price disparity felt by the people in the islands. The existence of sea tolls has not been utilized optimally especially by island provinces in the eastern region of Indonesia. This study aims to outline solutions to overcome problems related to goods distribution and accelerate economic equality in island provinces, especially those located in eastern Indonesia. The method used in this study is a description and analysis of exploration. Some of the solutions outlined are the utilization of the sea tolls and cooperation with pioneering shipping to build special supply chains, map the potential of the region, and develop potential centers. In addition to the sea toll, Bulog's role as an institution that can support distribution and warehousing is also sharpened. As a supporter of transactions and distribution, the role of PT Pos Indonesia and cooperatives was also considered. Both institutions can act as financial intermediary services related to joint accounts, savings and loans, and guaranteed transactions. this is done so that the potential of all levels of society can be maximized. furthermore, the role of the regional government as a policy regulator also has a role in the use of infrastructure sharing."

"The study was analize the implementation of the democratic model and the government system in Indonesia. checks and Balances among democracy pillars is the main focus of the analysis. the important finding of the study is that the democracy in Indonesia does not have a consistency in term of system."

"ABSTRACTThis study examines the existence of local budget utilization behaviour by incumbents who have politically interested policies, since they have motive to attract prospective voters. this study focuses on 254 provincial and districts/cities in Indonesia which held simultaneous regional head election in 2015. it analyses targeted expenditures that have highly visible to please voters, and allegedly affect vote-share results, such as budget deficits, total spending, investment spending, discretionary funds include its sub components: grants, social aids, and financial aids. according to the results obtained, there is no indication of politically driven fiscal policy by incumbent candidates in almost all spending categories. However, there is a positive and significant relationship between the regions that have incumbents and grant expenditure subcategory behaviour. This finding indicates that this category expenditure is still popular among incumbents to stimulate citizens and gain sufficient vote-share later on."

"Proses dan formulasi (perumusan) kebijakan publik merupakan fokus pembicaraan yang menarik untuk dicermati. Ada empat hal penting yang menjadi daya tarik...."