Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas reformasi birokrasi di Departemen Keuangan dan strategi untuk menjalankan reformasi yang terdiri dari penataan organisasi, perbaikan bisnis proses, dan peningkatan MSDM, dalam rangka meningkatkan public service sekaligus mewujudkan good governance. Fokus penelitian ini adalah implementasi dari strategi tersebut dan kesesuaiannya dengan road map reformasi yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode ilustratif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya sosialisasi strategi reformasi dan program akuntabilitas dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi di Departemen Keuangan.

---

The focus of this study is bureaucratic reform at the Monetary Department and their strategy to implement the reform, whereas it is containing of reinventing organization, business process reengineering and improvement of MSDM, in regards to increase the public service and to generate good governance. The purpose of this study is to understand the implementation of the strategy and its adjustment towards the available road map. This research is qualitative research with illustrative method. Result of this research is to advice on the importance of socialization of the reformation strategy and accountability program for the implementation of bureaucratic reform strategy."

"Penelitian ini menjelaskan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), bertujuan untuk menggambarkan kegiatan pengembangan SDM yang dilakukan oleh BPK RI melalui suatu proyek yang bernama State Audit Reform Sector Development Program (STAR SDP). Proyek STAR SDP merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah untuk melakukan reformasi pada sektor audit. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dalam penelitian ini, terlihat bahwa BPK RI serius dalam melakukan reformasi audit dan dibuktikan salah satunya dengan melakukan pengembangan SDM melalui pelatihan-pelatihan nasional dan internasional, program beasiswa Pascasarjana dan sertifikasi, dan mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi oleh Pusdiklat BPK RI.;This research describes about development of human resources carried out by the AuditBoard of the Republic Indonesia (BPK RI). The purpose of this research is to describe about human resources development activities through an instrument called State Audit Reform Sector Development Program (STAR SDP). This program is an activity that initiated by the Government to reform the audit sector. The methods used in this research is a qualitative method. The results of this research indicate that BPK RI serious in doing the audit reform and proved by developing the human resource through scholarship programs, certification courses, national and international shortcourses, and develop competency based curriculum by BPK Training Center."

"Skripsi ini membahas mengenai evaluasi yang meliputi dimensi efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan terhadap pelaksanaan kompensasi di Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka reformasi birokrasi. Fokus dari penelitian ini adalah evaluasi kebijakan kompensasi dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kebijakan kompensasi yang berjalan telah sesuai dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, maka penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya komponen-komponen lain yang dapat mewujudkan reformasi birokrasi baik di Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur maupun Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan.

---

This study discusses an evaluation that includes the dimensions of effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness of the compensation implementation in the Directorate Internal Subservience and Resources Apparatus Transformation Directorate General of Tax in order to bureaucracy reform. The focus of this research is policy evaluation of compensation in order to realize bureaucracy reform. This research is quantitative research with descriptive analysis.

The results from this study is that the implementation of the compensation is already appropriate and done in order to realize the bureaucracy reform, this research suggests that they need another components that can realize reform bureaucracy not only in the Directorate Internal Subservience and Resources Apparatus Transformation but also totally in the Directorate General of Tax."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kesiapan Kemenpan RB dalam Implementasi Administrasi Perkantoran Maya (siMAYA) dalam Upaya Perwujudan E-Office yang Optimal bagi Instansi Pemerintahan di Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik Pada Instansi Pemerintahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kesiapan sebuah instansi pemerintahan untuk menerapkan e-government baik dari segi suprastruktur maupun infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Kemenpan RB masih memiliki banyak kendala dalam kesiapan suprastruktur dan infrastruktur seperti kurang nya komitmen pimpinan, SDM yang tidak kompeten, kurangnya ketersediaan dana dan infrastruktur, payung hukum yang belum kuat, dan belum ada integrasi yang kuat antar kementerian.

---

ABSTRACTThis research will examine the forwardness of Kemenpan RB in Administrasi Perkantoran Maya (siMAYA) implementation in order to actualize the optimal usage of E-Office for Indonesian government agencies in accordance to Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2013 concerning the usage of electronic system for official script by government agencies. The theories that are used in this research will examine the forwardness concept of government agencies to implement e-government from superstructure and infrastructure point of view. This research implements qualitative approach by utilizing in depth interview and literature review. The results of this research show that Kemenpan RB has been facing a lot of obstacles from superstructure and infrastructure point of view, such as lack of leadership, incompetency of human resources, lack of fund and infrastructure, weaknesses of legal protection, and weaknesses of integration between the ministries.;"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh perubahan peringkat obligasi terhadap tingkat penahanan kas (cash holdings) perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2005-2012. Pemeringkatan obligasi dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat peringkat obligasi di Indonesia yaitu PEFINDO. Dari 198 data observasi yang didapatkan selama tahun penelitian terdapat 62 kali perubahan peringkat obligasi; perubahan within class, across class dan perubahan across investment grade. Perubahan peringkat didominasi oleh perubahan secara upgrade di investment grade yaitu sebesar 72,58%. Dengan menggunakan model regresi berganda, penelitian ini menemukan bahwa perubahan peringkat obligasi dan grade obligasi tidak signifikan berpengaruh terhadap cash holdings perusahaan.

---

This research aims to analyze how credit rating change on corporate cash holdings into non financial firms which listed in Indonesia Stock Exchange for the period of 2005 ? 2012. Credit rating was issued by Indonesia credit rating agency named PEFINDO. From 198 observation data that was gained during research period, there were 62 credit rating change; within class change, across class change, and across investment grade change. Upgrade rating change dominates credit change in investment grade for 72,58%. Using multiple regression, this research found that unsignificant credit rating change and grade rating change influences the corporate cash holdings."

"Masalah pokok dalam tesis ini adalah bahwa Keppres no. 8 tahun 1978 tidak dapat dilaksanakan secara penuh oleh Menteri Sekretariat Negara dan pemrosesnya anggaran yang tidak efektif dan tidak efisien. Kerangka teori yang digunakan dalam tesis menggunakan konsep koordinasi yang diambil dari pendapat Terry yaitu : untuk melaksanakan koordinasi diperlukan seorang koordinator yang menghimpun usaha kelompok dalam satu tindakan guna mengusahakan terciptanya tujuan bersama. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kwalitatif, dari informannya diambil dari pejabat yang menangani pemrosesan anggaran Lembaga dengan teknik wawancara. Dari hasil penelitian diperoleh temuan-temuan sebagai berikut : 1). bahwa penetapan alokasi dana untuk Lembaga Negara adalah wewenang Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengakibatkan tugas koordinasi yang harus dilakukan oleh Sekretariat Negara tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. 2). Kegunaan DUK/DUP yang tidak jelas dan dominasi pengambilan keputusan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas dalam pembahasan konsep DIK/DIP, menjadikan tidak bebasnya Lembaga Negara menyusun program yang benar. Sebagai saran perbaikan adalah : Wewenang koordinasi administrasi keuangan Lembaga Negara oleh Sekretariat Negara agar terbatas pada pengawasan saja, sedangkan untuk perencanaan anggaran didelegasikan kepada Lembaga Negara yang bersangkutan. Pengajuan DUKIDUP dan konsep DIKIDIP oleh Lembaga Negara yang bersangkutan, agar langsung ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividend yield dan dividend payout ratio terhadap volatilitas harga saham perusahaan. Penelitian ini menggunakan 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian selama periode 2007-2011 dan menerbitkan dividen secara rutin setiap tahunnya selama tahun penelitian.Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menjelaskan hubungan antara volatilitas harga saham dengan kebijakan dividen yang diproksikan dengan variabel dividend yield dan dividend payout ratio. Model regresi yang utama diperluas dengan menambahkan variabel kontrol termasuk ukuran perusahaan, volatilitas pendapatan, hutang perusahaan dan pertumbuhan perusahaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dividend yield tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham, (2) dividend payout ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham, (3) kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividend yield dan dividend payout ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham.

---

This study aims to analyze the effect of dividend policy proxied by dividend yield and dividend payout ratio of the company's stock price volatility. This study uses 40 companies listed on the Indonesian Stock Exchange as the study sample during the period of 2007-2011 and issuing dividends regularly every year during the study year.

This study uses multiple linear regression to explore the association between share price volatility and dividend policy proxied by dividend yield and dividend payout ratio. The primarily regression model was expanded by adding control variables including size, earning volatility, leverage, debt and growth.

The results showed that: (1) dividend yield does not have a significant effect on the volatility of stock price, (2) the dividend payout ratio has no significant effect on the volatility of stock prices, (3) the dividend policy is proxied by dividend yield and dividend payout ratio does not have a significant influence on stock price volatility."

"ABSTRAKSalah satu isu hangat di Indonesia saat ini terutama dalam sektor public adalah program reformas birokrasi. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menegaskan keseriusan mereka dengan membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan birokrasi yang dikehendaki yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, akuntabilitas, pelayanan pubik, mental aparatur dan pengawasan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu aktor utama dalam program Reformasi Birokrasi nasional. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan kompetensi ASN, LAN memiliki peran yang vital dalam mewujudkan visi Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia pada 2025, terutama pada area perubahan sumber daya manusia aparatur. Pemerintahan kelas dunia yang dicita-citakan tersebut membutuhkan adanya ASN yang kompeten sebagai salah satu prasyarat utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaa reformasi di LAN tahun 2018 berdasarkan delapan area perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kombinasi dari teori Reinventing Government milik David Osborne dan teori Crowdsourcing dari Helen K Liu. Hasil dari penelitian ini adalah area organisasi, akuntabilitas dan sumber daya manusia merupakan area yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di LAN"

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebelum kebijakan moratorium. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan positivis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, untuk mengetahui prosedur yang dilakukan pelamar Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, dan untuk menganalisis strategi mengatasi masalah dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa permasalahan berawal belum adanya perencanaan yang matang tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil fngsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi, pengadaan Pegawai Negeri Sipil fungsional Olahragawan dan Pelatih berprestasi belum didahului serangkaian analisis jabatan dan analisis beban kerja serta beberapa permasalahan yang dihadapi adalah seperti masalah rekrutmen, seleksi, pengangkatan dan pengembangan. Penelitian ini dilakukan sebelum pemerintah melakukan kebijakan moratorium.

---

This research discusses about the procurement analysis of the civil servant Athlete functional and the Coach in the Ministry Youth and Sport of the Republic Indonesia before the moratorium policy. This research uses a qualitative method with the positive approach. This research purpose is to know about the process of procurement of civil servant Athlete functional and the Coach, to know the procedur that is run by the applicant and to analysis the strategy how to overcome the problem in the procurement of Athlete functional civil servant and the Coach.

The result of this research said that the problem begin with the plan without proper calculation about the procurement of the Athlete functional civil servant and the Coach, this procurement is not preceded by the job analysis and analysis burden of work and some problems that is being faced for example: the recruitment problem, selection, promotion and development. This research is conducted before the government decided to do the moratorium policy."