Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini secara khusus membahas mengenai model implementasi yang terjadi dalam kebijakan pembangunan rumah susun BidaraCina yang terjadi pada tahun 1994. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk memperbaiki lingkungan di sekitar DAS Ciliwung yang pada waktu itu tidak tertata baik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan seperti apakah model implementasi kebijakan yang terjadi pada pembangunan rumah susun BidaraCina. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, berdimensi lintas waktu, dan merupakan penelitian murni. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu wawancara mendalam dan observasi. Adapun teoriteori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, teori model implementasi kebijakan, dan teori hubungan negara dan masyarakat.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa adanya indikasi pemerintah melakukan pendekatan secara represif pada masyarakat yang tinggal di DAS Ciliwung tersebut, sehingga model implementasi kebijakan yang dipakai dalam pembangunan rumah susun BidaraCina ini adalah State Oriented-Elitis.Saran yang diberikan oleh peneliti adalah harus adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara maksimal.

---

This Thesis studies about implementation model, which happened on policy of BidaraCina?s construction in 1994, particularly. The background of the policy is government?s willingness (aspiration/intention) to recover environment in the region of DAS Ciliwung, which is cluttered at that time.The aim of this research is to see and describe implementation model policy that government used on construction BidaraCina?s flat. In this thesis, researcher was using a qualitative approach with descriptive studies, cross sectional and genuine research. Researcher was using library research and field research, which includes in depth interview and observation, as a data collecting technique.Theories that are used in this research are public policy theory, implementation model policy theory, and society-state relation theory. Based on the research, it can be concluded there is indication that government had made repressive approach to citizen who lived in DAS Ciliwung, therefore implementation model policy, which had been used by government on BidaraCina flat construction, is State Oriented-Elitis.Researcher suggests better coordination between government and citizen should be associated in a policy process, in order to make the policy run efficiently."

"Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara objektif tentang kehidupan sosial komunitas di rumah susun Bidaracina Jakarta Timur. Isinya mengungkapkan bagaimana keadaan kepentingan bersama permasalahan yang muncul dan mereka hadapi bersama, institusi sosial apa yang diharapkan dapat menanganinya serta faktor sosial yang memiliki peranan di sana. Disamping itu melalui penelitian ini juga untuk mengetahui gambaran komunitas di rumah susun. Kemudian bagaimana aspirasi yang mereka harapkan tentang manajemen pengembangan rumah susun yang akan datang. Manajemen pengembangan tersebut diharapkan menjadi model pengembangan komunitas rumah susun yang akan datang. Penulis melakukan penelitian ini dengan melakukan studi kasus terhadap komunitas penghuni rumah susun Bidaracina Jakarta Timur, Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 6 orang informan. Untuk mempertajam analisis penelitian ini didukung oleh data kuantitatif melalui kegiatan survei sampel dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 orang responden di samping menggunakan studi kepustakaan. Rumah susun ini secara spesifik merupakan bangunan gedung bertingkat dilengkapi sarana fasilitas dan utilitas, taman terbuka, tempat bermain anak - anak, tempat usaha dan mushola serta halaman parkir semuanya diperuntukkan bagi komunitas penghuni. Rumah Susun Bidaracina merupakan hasil dari program urban renewal DAS Ciliwung dengan membangun kembali sebanyak 688 unit hunian rumah susun. Bila dilihat secara makro program ini telah berhasil mengatasi daerah kumuh daerah perkotaan dan memberikan kontribusi sebanyak 688 unit rumah susun atau 7 % terhadap target Pemda DKI Jakarta sebanyak 9.750 unit rumah susun setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan bagi warga yang berpenghasilan rendah. Sedangkan secara mikro program ini telah berhasil membangun 688 unit (tipe 18 ) hunian rumah susun yang layak huni. Namun hal ini masih dirasakan terlalu sempit terutama bagi keluarga yang jumlahnya lebih dari 3 orang. Mereka mendambakan suatu rumah yang memeperhatikan kepentingan dan kebutuhan penghuninya ( Hayward, 1987 ). Mereka yang sekarang menempati rumah susun memiliki kehidupan sosial yang mencerminkan keanekaragaman asal suku, agama maupun jenis pekerjaan. Sebagai komunitas di rumah susun secara bersama - sama mereka menghadapi permasalahan akan kebutuhan yang yang mendesak seperti : air bersih, keamanan dan kebersihan. Pemenuhan kebutuhan ini diserahkan kepada institusi lokal seperti PPRS maupun RT - RW. Dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunitas di rumah susun. Telah berkembang. Namun pengembangannya mengalami beberapa hambatan seperti : adanya kelonggaran aturan dan kurangnya sanksi bagi si pelanggar sehingga menimbulkan konflik antara yang mau tertib dan disiplin dengan mereka yang tidak mau tertib (tak mau membayar iuran wajib ). Konflik ini juga menghambat kelancaran PPRS dan RT - RW. Kendala lain berupa rusaknya sebuah mesin pendorong air sehingga kebutuhan air bersih mengalami hambatan. Gejala lainnya adalah organisasi informal lokal (akar rumput) dapat mengambil peran mengupayakan sebagian kebutuhan komunitas yang tidak dapat dipenuhi oleh organisasi formal. Organisasi ini memberikan kontribusi dalam pengembangan komunitas rumah susun. Atas dasar pengalaman selama ini dan aspirasi para penghuni (individu, rumah tangga dan komunitas) mereka mendambakan pengembangan komunitas rumah susun yang akan datang agar menghiraukan aspek manusia atau memperhatikan kepentingan dan kebutuhan para penghuni. Pengembangan tersebut merupakan manajemen yang dirumuskan dalam suatu Model Pengembangan Komunitas Rumah Susun Yang Hirau Aspek Manusia. Pelaksanaanya meliputi 5 aspek kegiatan pengembangan komunitas (Korten, 1986) dengan berperinsip kepada pelayanan berbasis kebutuhan lokal dan pengembangan masyarakat berbasis organisasi akin rumput. Melalui manajemen pengembangan komunitas tersebut diharapkan komunitas rumah susun berkembang. Pengembangan ini ditandai dengan indikator terpenuhinya kebutuhan komunitas dengan sumber lokal yang ada dan kehidupan komunitas menjadi lebih baik. Akhirnya di sampaikan pula rekomendasi untuk pengembangan komunitas rumah susun yang akan datang agar mempergunakan manajemen pengembangan model tersebut, termasuk untuk pengembangan komunitas di rumah susun Bidaracina."

"Kebijakan pembangunan perumahan rakyat bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah yang layak di lingkungan yang sehat. Untuk mencapai tujuan pemerintah melaksanakan program pembangunan perumahan rakyat. Rumah susun sederhana adalah suatu fenomena bertinggal di perkotaan yang muncul karena terbatasnya lahan, terutama kota besar seperti Jakarta. Seiring dengan bertumpuknya penghuni di rusuna, persoalan yang muncul juga terus menumpuk. Penghasilan warga yang menjadi sasaran tidak mampu untuk memikul biaya hunian. Sehingga sebagian penghuninya mulai berganti kepada mereka yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik.Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakcocokan dan ketidakjelasan terhadap batasan kebutuhan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dipengaruhi oleh nilai guna/tukar rumah bagi penghuninya. Hal ini dapat dilihat sebagai apresiasi komoditas rumah yang berbeda bagi setiap kosumen. Upaya penanggulangannya dirunut melalui evaluasi kebijakan pembangunan perumahan rakyat yang telah disusun. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat lebih jelas apa yang menyebabkan masalah dalam kebijakan pembangunan perumahan.Pernbahasan dilakukan melalui aspek sosio-kultural dan ekonomi penghuni. Menggunakan kerangka teoritis yang menggabungkan pendekatan tentang makna rumah dengan masalah supply-demand dan pengaruh nilai gunaltukar terhadap rumah sebagai komoditas.Dari hasil analisis ditemukan bahwa masalah yang timbul pada pelaksanaan kebijakan pembangunan rusuna diakibatkan hubungan-hubungan antara moda produksi industrial dalam supply perumahan dengan demand yang ada. tekanan yang ada menyebabkan nilai guna/tukar pada rumah sebagai komoditas yang mempunyai market yang sangat potensial. Pada akhirnya dari hasil evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan rumah susun sederhana belum mencapai tujuan yang diharapkan.

---

Housing policy in Indonesia encompass two main issue: 1) housing delivery of provision; 2) Upgrading. Public housing is supposed to provide housing for the needy. In reality this is not the case. PERUMNAS housing in many cases has missed its objective's, it has been required by those who are not eligible.

This study examines the mismatch of housing supply to the income groups. It seeks to evaluate the deficiencies of housing policies that many cause the mismatch.

Evaluation study uses the methods of Turner's priorities; of Drakakis-Smith's supply and demand; and of Burgess's idea in commodities. This evaluates: 1) What housing means to the poor; 2) Who supply's whom; 3) The dialectic of use-value and exchange-value.

Four PERUMNAS flat housing have been chosen as case studies. Tanah Abang flat housing; Kebon Kacang flat housing; Kemayoran flat housing; and Cengkareng flat housing. Tanah Abang and Kebon Kacang flat housing represent the personal property of housing, Kemayoran and Cengkareng flat housing represent the rental housing; that provide by government and it has to be used by the poor.

Findings show that the relationship between dweller and housing is closely related to socio-cultural and economic aspect, for example: housing is also a means of earning a living (waning kelontong, arung makan, wartel, laundry, etc); it is not about found standardized housing; strong market forces, especially those who afford market price will increase the exchange value and therefore, tendencies for seeks the house to those who are not eligible."

"Tingginya angka kecelakaan konstruksi di Indonesia disebabkan karena tidak diterapkannya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) secara menyeluruh di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pembangunan Rumah susun yang sedang digalakkan oleh Pemerintah termasuk salah satu jenis infrastruktur yang sering mengalami kecelakaan konstruksi. Kondisi tersebut diperburuk dengan adanya kasus konflik sosial yang terjadi pada lokasi pekerjaan konstruksi di Indonesia Timur. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengatasi hal tersebut dengan membangun model biaya Keselamatan konstruksi, dengan lebih terstruktur untuk meningkatkan penerapan Keselamatan Konstruksi, khususnya pada pekerjaan pembangunan Rumah Susun. Penelitian ini tidak hanya mengintegrasikan teori manajemen proyek dan peraturan di Indonesia, melainkan juga mempertimbangkan faktor lokasi, ketinggian bangunan, WBS dan safety plan dengan menggunakan metode analisis Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) untuk mengetahui signifikansi hubungan antar variabel. Selain itu, digunakan juga Monte Carlo Simulation dengan metode triangular distribution untuk mendapatkan besaran biaya rata-rata dari hasil penghitungan biaya penerapan keselamatan konstruksi sesuai dengan model yang terbentuk. Hasil dari penelitian ini berupa model penghitungan biaya keselamatan konstruksi, besaran biaya keselamatan konstruksi hasil simulasi serta masukan kebijakan terkait keberadaan biaya keamanan sebagai bagian dari biaya keselamatan konstruksi di Indonesia.

---

The high number of construction accidents in Indonesia is caused by not implementing the Construction Safety Management System (SMKK) as a whole in the implementation of infrastructure development. The construction of flats that is being promoted by the government is one type of infrastructure that often experiences construction accidents. The key indicator that affects the low implementation of SMKK is the budget allocation for construction safety costs. Currently there is no procedure for preparing a structured budget allocation for Construction Safety costs in accordance with the conditions of construction work in Indonesia. The purpose of this study is to overcome this problem by building a more structured construction safety cost model to improve the application of construction safety, particularly in the construction of flat-houses. This study not only integrates project management theory and regulations in Indonesia, but also considers the factors of location, building height, WBS and safety plan using the Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) analysis method. The results of this study will enrich the literature on construction safety costs, and produce a construction safety cost model that can provide input on construction safety policies in Indonesia. In addition, the Monte Carlo Simulation with the triangular distribution method is also used to obtain the average cost from the calculation of the cost of implementing construction safety according to the model formed. The results of this study are in the form of a model for calculating construction safety costs, the amount of construction safety costs from simulation results and policy input regarding the existence of security costs as part of construction safety costs in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai aspek hukum dalam pembangunan rumah susun dan jual beli satuan rumah susun pada rumah susun yang dikembangkan oleh Pengembang "A". Dibahas mengenai kepatuhan Pengembang "A" dalam mengikuti persyaratan teknis dan administratif yang ditentukan peraturan perundang-undangan dalam membangun rumah susun, cara penjualan satuan rumah susun yang dilakukan oleh Pengembang "A" dengan pemesanan terlebih dahulu dan pengikatannya dengan perjanjian akan jual beli, serta mengenai tanggung jawab Pengembang "A" sebagai pengurus perhimpunan penghuni sementara dan kewajibannya membentuk perhimpunan penghuni yang sebenarnya.

---

The focus of this thesis is the analysis of legal aspect in the development of apartment buildings by Developer "A" and its units sale-purchase to the consumers. Described here are the obedience level of Developer "A" in following the terms of technical and administrative requirements determined by the regulations in the apartment buildings development, how Developer "A" sale the apartment units to the consumers through the pre sale-purchase agreement, and how is the responsibility of Developer "A" in its role as the temporary board of apartment building's occupants association and its obligation to establish the real occupants association."

"Pemilikan secara individual bagian bangunan dari Hukum Tanah Nasional Indonesia dengan berlakunya UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun yang dikenal dengan nama UU Kondominium Indonesia. Kelembagaannya disebut Hak milik atas satuan rumah susun yaitu hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah, yang meliputi juga hak atas bagian, benda dan tanah bersama. Untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas pemilikan satuan rumah susun ini diperlukan suatu alat bukti yang kuat berupa sertipikat hak milik satuan rumah susun dan merupakan salah satu syarat atas bagi penyelenggara tersebut pembangunan untuk dapat menjual satuan Salah satu penyelenggara pembangunan pertama yang telah berhasil memperoleh sertipikat Hak Milik atas Satuan rumah susun adalah Perum Perumnas yang lokasinya terletak di Klender. Pembangunan rumah susun Klender yang dilaksanakan jauh sebelum UU Rumah Susun dan peraturan pelaksananya terbit, menimbulkan kesulitan peraturan perundang-undangan tersebut dalam Oleh karena sebagai berlaku itu penulis dapat mengemukakan masalah-masalah berikut ketentuan-ketentuan apa dalam kegiatan pensertipikatan Hak saja Milik yang atas Satuan rumah susun bagaimana pelaksanaan kegiatan pensertipikatan Hak Milik atas Satuan rumah susun bagaimana analisis yuridis terhadap kegiatan tersebut permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut: Terhadap rumah susun Klender yang dibangun sebelum berlakunya UU Rumah Susun tidak diberlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku saat itu mengenai hak atas tanah kepunyaan bersama dan pemilikan bagian-bagian bangunan yang ada di atasnya yang diatur dalam PMDN No. 14 1975, PMDN No. 4 tahun 1977 dan PMDN No. 10 tahun 1983. Sampai dengan berlakunya UU Rumah Susun tanggal 31 Desember 1985 pun yang dalam pasal 25 belum mencabut ketentuan tersebut, tidak pula diberlakukan. Pihak penyelenggara pembangunan (Perum Perumnas) bertindak menunggu ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai rumah susun. Setelah semua ketentuannya lengkap khususnya mengenai sertipikat Hak Milik atas Satuan rumah susun barulah pihak Perum perumnas mengajukan permohonan penerbitan sertipikat Hak Milik atas Satuan rumah susun berdasarkan ketentuan yang baru. Untuk memperoleh tanda bukti hak tersebut diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Perum Perumnas, yang berdasarkan ketentuan yang baru seharusnya dilaksanakan sebelumnya. Karena penerapan yang dilakukan menyusul maka segala sesuatu yang tidak sesuai disesuaikan dan apa yang seharusnya dilakukan sebelumnya dilakukan kemudian. Hal ini terlihat dalam penerapan pasal 7 ayat 2 UU Rumah Susun dimana penyelesaian status HGB di atas HPL dilakukan setelah Satuan rumah susun dijual dan dihuni. Permohonan ijin layak huni yang seharusnya dilakukan sebelum Satuan rumah susun dapat dihuni baru diurus setelah Satuan rumah susun dihuni kurang lebih 5 tahun dan terbit baru pada tahun 1990."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif mengenai kehidupan sosial dan merumuskan model pemberdayaan komunitas lokal di Rumah Susun Kemayoran (RSK).Isinya menggambarkan kondisi Rumah Susun Kemayoran saat ini, baik fisik, lingkungan, potensi sumber lokal, kehidupan sosial komunitas, dan permasalahan yang muncul serta upaya mengatasinya.Dari hasil penelitian di RSK dijumpai adanya permasalahan, bahwa komunitas RSK seteiah lebih dari sepuluh tahun tinggal di rumah susun, ternyata masih menghadapi keterbatasan kemampuan sehingga masih kurang sejahtera. Berangkat dan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah: Mengapa kondisi kehidupan komunitas di RSK masih kurang sejahtera?. Bagaimana alternatif solusi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas warga di RSK?Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu melalui wawancara mendalam guna menggali informasi yang penting. Untuk itu telah dipenuhi oleh enam orang informan. Seianjutnya untuk mempertajam analisis penelitian ini didukung pula dengan data kuantitatif melalui kegiatan survei dengan sampel kuesioner kepada 100 orang responden. Responden tersebut dipilih secara acak eksidental, ditambah pula dengan studi keputakaan.Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengungkapkan bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut agar kehidupan sosial komunitas RSK meningkat kesejahteraannya. Upaya tersebut dilandasi kerangka berpikir/teori sebagai berikut. Saat ini komunitas warga RSK kondiisinya masih tetap kurang sejahtera. Maka alternatif solusinya adalah upaya pemberdayaan komunitas lokal, yaitu melalui kegiatan program pemberdayaan guna meningkatkan kekuatan sosial, politik, dan psikologis para rumah tangga warga RSK sebagaimna pandangan teori Friedmann (1998).Sehingga mereka menjadi meningkat kemampuannya, yaitu mampu mengambil keputusan, tahu berdemokrasi, mampu berpartisipasi mengidentifikasikan masalah, dan bersama-sama menyusun program yang sesuai keinginan mereka, untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Secara garis besar mampu menangani masalah dan memenuhi kebutuhannya (Payne, 1986 dan Hikmat,RH : 2001).Kegiatan ini merupakan bagian den aktivitas manajemen komunitas RSK. RWIPPRS melakukan manajemen komunitas dengan menerapkan teori "community - based resource management system" (Korten 1987), yaitu mengelola RSK dengan mendayagunakan sumber lokal secara produktif untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan warga.Pelaksanaan ini diikuti dengan program strategic yang berdasarkan teori analisis SWOT (Robbins, SP: 2000 dan Rajan, Des : 2000). Program strategis tersebut antara lain adalah program pemberdayaan warga dan pengurus serta program pengembangan kapasitas organisasi bagi pengurus kelompok/organisasi formal dan non formal (Korten, 1986). Tujuannya untuk mencapai komunitas RSK yang kesejahteraannya mendekati suatu masyarakat yang oleh Elizabeth A. Segal (1998) disebut asocial welfare", masyarakat yang well - being, warga sehat, ekonomi mapan, bahagia, dan hidup berkualitas. Penanganan komunitas RS yang kondisinya kurang sejahtera dengan cara - cara tersebut diatas, diusulkan sebagai model pemberdayaan komunitas RS.Beberapa temuan penting hasil penelitian ini adalah pertama di RSK sejak tahun 1990 telah dibangun sebanyak 2.640 unit, memberikan kontribusi sebanyak 13,53% dari target Pemda DKI Jakarta. Temuan kedua adalah komunitas RSK setelah lebih dari sepuluh tahun tinggal di RS, ternyata masih belum meningkat kesejahteraannya. Berdasarkan analisis studi, komunitas RSK yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas, upaya untuk mengatasinya adalah dengan program pemberdayaan terhadap komunitas tersebut.Kesimpulannya komunitas RSK kondisinya masih kurang sejahtera , maka alternatif solusinya dengan pemberdayaan komunitas lokal.Rekomendasi yang diusulkan adalah bilamana ada komunitas rumah susun yang kondisinya kurang sejahtera, maka upaya penanganannya melalui Model Pemberdayaan Komunitas Lokal Rumah Susun."

"Dalam pembangunan rumah susun bersubsidi pengembangan sebelum menyerahkan bangunan rumah susun kepada penghuni terlebih dahulu harus ada ijin layak huni. Karena ijin layak huni ini diperlukan guna menjamin keselamatan dari para penghuni. Dalam pembuatan sertipikatpun ijin layak huni harus dilampirkan disamping dokumen-dokumen yang lain seperti Pertelaan, Akta Pemisahan, serta Ijin Mendirikan Bangunan (1MB), dan warkah-warkah lainnya Agar bisa diterbitkan sertipikat Hak Milik atas satuan rumah susun dokumen tersebut harus diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung. Sehubungan dengan adanya program pemerintah yaitu Pembangunan 1000 (seribu) Tower Rumah Susun Bersubsidi (Rusunami) guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah maka diharapkan partisipasi aktif. dari pengembang (developer) untuk membantu terwujudnya program pemerintah tersebut, namun dalam praktek sering ditemui kejanggalan-kejanggalan yang menjadi penyebab tidak tercapainya program pemerintah tersebut, yaitu untuk rmenyediakan perumahan murah bagi kalangan berpenghasilan rendah, atau dengan kata lain program pemerintah tersebut tidak memenuhi sasaran.

---

In the construction of subsidized Apartment, before delivering the Aparbnent to the residents must firstly be obtained habitable permit. Because this habitable permit is required in order to ensure the safety of the residents. In the arrangement for the habitable permit, must be attached other documents, such as, Division Drawing, Deed of Separation, as well as Building Construction Permit (ljin Mendirikan Bangunan/IMB), and other instruments. In order that the certificate of Right of Ownership over the Apartment unit can be issued, those documents must be delivered to the Land Affair Office of Bandung City. In relation to the existing government program which is the Construction of 1,000 (one thousand) Tower of Subsidized Apartment (Rumah Susun Bersubsidi/Rusunami) in order to fulfill the needs of residence of low-income community, then, it is expected the active participation of the developer to assist the materialization of that government program, however, in practice, often being encountered ineptness which become the cause of non-achievement of the government program. which is in order to provide economical housing compound for low-income community or in other words the govenunent program does not meet the target."

"Issues on the importance of multi - storey housing building appear as a solving on some of the urban problematic mainly in sttlement issue. Some of societies considered that multi - storey housing able to solve parts of the problem..."