Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Klaim dalam industri konstruksi merupakan masalah yang dapat mengarah kepada permohonan tambahan biaya atau tambahan waktu serta perselisihan antara pemilik bangunan dan kontraktor. Perpanjangan waktu pelaksanaan tidak hanya berdampak pada penurunan kinerja waktu namun juga pada peningkatan pemakaian anggaran biaya yang dapat menurunkan kinerja biaya proyek. Untuk itu kontraktor berhak mengajukan klaim konstruksi. Kemampuan kontraktor dalam mengelola klaim dengan baik melalui manajemen klaim dapat membangun strategi untuk mengurangi, menghindari kerugian yang mungkin terjadi atau bahkan mendapatkan keuntungan. Tujuan penulisan ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengajuan klaim. Penelitian dilakukan dengan menganalisa proyek Grand Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisa dengan pendekatan AHP untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap pengajuan kompensasi biaya dan analisa delphi untuk memvalidasi data oleh pakar. Hasil dari penelitian ini didapatkan faktor dominan yaitu dokumentasi pekerjaan proses konstruksi, merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan dalam pengajuan klaim.

---

Claim in construction industry is a problem leading to request of additional cost or time extensions, which can lead to a dispute between the owner and contractor.

However, extension of time does not only result in the decrease of time performance of the project, but also in the increase of project cost, which in return can cause a decline in that cost performance of the project. So, contractor have a chance to granting of claim.

The ability of a contractor to well manage this claim can assist him in building a strategy to reduce or avoid the loss, which might occur or even gain profit. This research focuses on identifying factors that influencing the successful granting of claim.

The research is conducted by analyzing Grand Indonesia Project, which have applied for cost compensations. The methods employed in this research are, first, AHP analysis to find out the most influencing factors in the granting of cost compensations and, second, Delphi analysis to validate data from experts.

As results of this research, the most influencing factors in successful granting of claim on grand Indonesia project are a good documentation on construction project."

"Hubungan Pemilik proyek (owner) dan kontraktor dalam suatu proyek konstruksi memiliki peranan penting dalam keberhasilan proyek. Tidak jarang permasalahan proyek berawal dari perbedaan persepsi antara pemilik proyek dan kontraktornya yang berujung pada klaim dan dispute. Manajemen Komunikasi Proyek menjadi suatu disiplin yang dapat mengatur keselarasan hubungan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek, termasuk antara kontraktor dan owner.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor dominan dalam manajemen komunikasi proyek EPC antara kontraktor (PT.X) dan pemilik proyek pada tahap engineering yang mempengaruhi kinerja waktu, sekaligus tindakan terhadap faktor-faktor tersebut sebagai respon resiko utama. Proses penelitian dimulai dari identifikasi faktor-faktor risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, dan tindakan mengelola risiko (treatment atau risk response). Penelitian untuk mengetahui faktor-faktor risiko dilakukan secara kualitatif, dengan menganalisis data persepsi yang didapat dari kuisioner dengan responden manajer proyek, atau team inti proyek pada PT.X yang mempunyai pengalaman dalam proyek EPC. Analisa data diolah dengan melakukan uji Reliability, uji U Mann-Whitney, uji Kruskal-Wallis, serta pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan analisa level risiko untuk mendapatkan prioritas/rangking faktor. Korelasi nonparametris dilakukan dengan korelasi Kendall Tau dan Spearman. Validasi ke pakar dilakukan baik pada tahap penentuan variabel maupun validasi hasil penelitian.Hasil analisa data menunjukkan terdapat delapan faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek EPC yang dilakukan PT. X, antara lain : Keterlambatan penyelesaian pekerjaan (design) dan aktivitas berikutnya yang diakibatkan oleh jangka waktu persetujuan dari pemilik proyek terhadap dokumen yang diajukan oleh kontraktor tidak dibatasi atau melebihi batas waktu yang disepakati, Terjadi penyimpangan informasi dan timbulnya idle time akibat alur informasi dan koordinasi yang berbelit-belit dari kontraktor ke owner, Timbulnya idle time (waktu tunggu) akibat kurang jelasnya alur approval dari kontraktor ke owner, dan Terjadinya idle time akibat gambaran Informasi yang disampaikan tidak jelas. Dari analisa korelasi nonparametris terlihat bahwa factor risiko tersebut berkorelasi menurunkan kinerja waktu proyek.

---

The Relation between owner and the contractor in a construction project, shows important role to performance of project. Not rarely, problems of project is caused by difference of perception between owner and the contractor of which resulting claim or dispute. Recently, Management Communications of Project becomes a discipline that is able to control compatibility of communications among stakeholders concerned in project, including contractor and the owner.

The objective of this research is to know dominant factors in communications management of EPC Project between the contractor ( PT.X) and the owner during phase of engineering influencing time performance, and to find the risk respond of them. Research process started from identifying risk factors, risk analysis, risk evaluation, and action ( or treatment of risk response). The risk factors research try to find out qualitatively, by analyzing the perception data as the result of the questioners to the project manager, the core team of the EPC project company in Indonesia and whom had the experienced in EPC. The data is processed by descriptive statistic, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, and Analytic Hierarchy Process (AHP) in order to have the priority factor, and continued with validation to expert.

Data analysis results, there are eight dominant factors which have significant effect to time performance of project, Delay of design process and activities caused unlimited time or expired status to approval documents, Interrupted informations and idle time caused complicated flow of information and coordination beetween contractor and the owner, and idle time caused the detail information is unclear. This research performs that risk factor may influence the time performance, relatively."

"Salah satu bagian yang penting dalam proses pekerjaan konstruksi adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini sering timbul permasalahan akibat ketidaksesuaian perencanaan dengan yang terjadi di lapangan, hal ini dapat berakibat fatal karena banyak pihak-pihak yang terkait dan masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda sehingga cara penanganan dan pemecahan masalah yang timbul harus benar-benar ditangani dengan serius. Masalah yang timbul menyebabkan perselisihan antara pihak-pihak yang terkait di lapangan yaitu antara pemilik, konsultan dan kontraktor. Interaksi yang timbul di lapangan antara pihak-pihak yang disebut di atas sudah diatur dalam dokumen kontrak yang sudah disetujui tetapi seringkali ada perubahan baik karena faktor alam maupun manusianya dalam hal ini bisa dari pemilik ataupun kontraktor. Masalah yang timbul biasanya meliputi masalah seputar pelaksanaan, delay maupun pembayaran. Penelitian akan dilakukan pada Proyek Gedung Perpustakan FTUI Depok dimana proyek tersebut masih dalam tahap pelaksanaan konstruksi. Kita menyadari bahwa setiap proyek bersifat unik dimana tidak ada proyek yang sama dengan proyek lain. Setiap proyek mempunyai kendala yang berbeda sehingga Proyek ini dapat dijadikan sebuah studi kasus. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui masalah yang biasanya menyebabkan perselisihan dan bagaimana masing-masing pihak menangani permasalahan yang timbul. Kondisi moneter juga menjadi alasan mengapa penelitian ini dibuat. Metodologi penelitian meliputi kajian literatur dan membuat wawancara kepada pegawai-pegawai kontraktor di lapangan. Wawancara dibuat dalam bentuk pertanyaan seputar permasalahan yang timbul. Wawancara hanya dilakukan kepada kontraktor karena posisi kontraktor di Indonesia cenderung lebih lemah dibandingkan owner. Hasil penelitiaan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan kontraktor sebagai acuan dalam menyelesaikan perselisihan ."

"ABSTRACTLump Sum Cost Contract is one of the type of construction contract stipulated in Law No. 29 of 2000 on the Implementation of Construction Services, but in practice this type of construction contract often encounter some problems such as problems on variation orders, caused by the overlapping rules in Indonesia and lack of traction on the rules regarding the additional work less, and in practice often different interpretations and biased the results in potential claims and disputes in the construction.

---

ABSTRACTKontrak Lump Sum merupakan salah satu jenis kontrak kerja kostruksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Namun dalam perjalanannya jenis kontrak kerja konstruksi ini sering mengalami beberapa permasalahan seperti permasalahan pekerjaan tambah kurang, yang diakibatkan oleh tumpang tindihnya aturan di Indonesia dan kurang tegasnya aturan mengenai pekerjaan tambah kurang tersebut, dan dalam prakteknya sering terjadi perbedaan interpretasi dan cenderung berat sebelah yang mengakibatkan potensi-potensi dalam terjadinya klaim dan sengketa konstruksi."

"Kontrak jasa konstruksi merupakan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan suatu proyek konstruksi. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban.Skripsi ini membahas mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak jasa konstruksi dan fungsi dari asas proporsionalitas dalam membuat suatu kontrak jasa konstruksi. Penyusunan kontrak Jasa Konstruksi mengacu pada ketentuan hukum perikatan yang berdasarkan asas proporsional, yang dimuat dalam buku ketiga Kitab Undang¬undang Hukum Perdata. Pembentukan kontrak komersial yang dilandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang fair. Untuk itu proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausul - klausul kontrak yang disepakati para pihak.

---

Contract construction services as a guideline for the parties in executing a construction project. Agreement govern the legal relationship between the parties that contains the rights and obligation.This Thesis discusses the application of the principle of proportionality in the contract of construction services and functions of the principle of proportionality in making a contract of construction services. Preparation of Construction Services contract refers to the legal provisions of the engagement is based on the principle of proportional, which is loaded in the third book of the Book of Civil Law. Formation of commercial contracts based on the exchange of rights and obligations of the parties in proportion to produce a fair contract. For that proportionality of the exchange of rights and obligations can be seen from the substance of the clauses of the contract agreed between the parties."

""Guide to MW05", the new edition of Sarah Lupton's very successful "Guide to MW98", is a practical guide to the operation and administration of the JCT Minor Works Building Contract 2005 (MW05 and MWD05 versions)."

"Potensi kompromi kriteria harga terendah telah mendapat kritik dalam dunia pengadaan publik. Meskipun kriteria harga terendah bertujuan untuk mengendalikan biaya, terdapat kekhawatiran terkait implikasi potensialnya terhadap kualitas infrastruktur. Dinamika penawaran yang abnormal dalam pengadaan infrastruktur menggunakan kriteria harga terendah menambah resiko dalam pekerjaan konstruksi. Kebijakan evaluasi kewajaran harga adalah upaya pemerintah memastikan penawaran yang terlalu rendah dapat memenuhi persyaratan proyek dengan memadai dan memberikan hasil yang diinginkan tanpa mengorbankan kualitas atau menghadapi risiko kegagalan proyek. Penelitian ini berfokus pada dampak harga yang wajar hasil evaluasi kewajaran harga pada kriteria harga terendah dalam kontrak konstruksi terhadap kualitas konstruksi. Dengan pendekatan quasi-eksperimental dan desain regresi diskontinuitas, penelitian ini menganalisis efek dari evaluasi kewajaran harga pada penawaran yang berada di bawah ambang batas tertentu terhadap kualitas konstruksi. Penelitian ini mempertimbangkan hubungan kausal antara biaya, waktu, dan kualitas konstruksi dengan mengontrol berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menguji efektivitas kebijakan tersebut dan implikasinya terhadap hasil kualitas kontruksi.

---

There have been critiques concerning the potential compromise of the lowest price criteria in the context of public procurement. While the main objective of implementing the lowest price criteria is to manage costs, there are concerns about its potential effects on the quality of infrastructure. Abnormal bidding patterns in infrastructure procurement using the lowest price criteria increase construction risks. The policy of evaluating the reasonableness of prices is a government effort to ensure that excessively low bids can adequately meet project requirements and deliver desired outcomes without sacrificing quality or facing project failure risks. This study focuses on the impact of reasonable price evaluation on the lowest price method in construction contracts. Using a regression discontinuity design, this study considers the causal relationship between price reasonableness evaluation on bids that fall below a certain threshold and construction quality and its implications for effectiveness."

"

---

ABSTRACT<>br>In line with physical development that being speeded up by the government, Indonesia currently welcoming a huge number of foreign construction company that wants to make contract and do business on the country. At the beginning of 2017, Indonesian government regulated a new construction law named Act No. 2 2017, replacing Act No. 18 1999. Therefore in this article, the authors want to discuss about how the forementioned law Act. No.2 2017 ruling about construction contract that involving foreign contractor and then do a case study of Emrail Sdn Bhd Malaysian company on LRT Jakarta Trackworks construction contract. After the research, the author concludes that Act born constituting new norms that ruling about foreign contractor which can rsquo t be found on old construction law. However, in the practice, those new norms hasnt been fully obeyed, one of them is Emrail Sdn Bhd which breaking some rules about representative office and license Izin Perwakilan . That problem gives legal consequences to the enterprise administratively and to the LRT Jakarta Trackworks construction contract it made. This work is a legal research and the datas are collected from literatures, interviews, and the contract itself"

"ABSTRAKKontrak design and build merupakan inovasi kontrak konstruksi yang baik digunakan untuk pembangunan proyek konstruksi yang memiliki risiko tinggi dan dapat mempercepat durasi pekerjaan. namun, dalam kenyataan, kontrak design and build banyak mengalami keterlambatan pelaksanaan proyek karena kurangnya pengelolaan kontrak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko pengelolaan kontrak rancang bangun yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek dengan menggunakan metode survei, melakukan wawancara dan menyebar kuisioner kepada pakar, pilot survey, dan responden. Terdapat 19 faktor risiko dominan setelah validasi pakar akhir dan dilakukan respon risiko tersebut untuk memperoleh kinerja waktu yang efisien.

---

ABSTRACTDesign and build contract is a good innovation of contruction contract that is used for construction development with high risk and it can accelerate work duration . however, in real case, design build contract has a lot of experience delays in project implementation due to lack of contract management. This research aims to identify risk factors in design and build contract management that affect project time performance using survey method through interview and questionnaire to experts, pilot survey, and respondents. After expert validation, there are 19 dominant risk factors identified and risk responses were done to achieve efficient time performance. "

"Manajemen Proyek konstruksi yang dilaksanakan oleh Divisi Konstruksi meliputi pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Gardu Induk. Pada Divisi Konstruksi Jawa Bagian Timur, Madura dan Bali bidang konstruksi jaringan memelakukan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian kontrak konstruksi transmisi dan gardu induk. Industri konstruksi di Indonesia tidak luput dari dampak pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk proyek jaringan ketenagalistrikan PT PLN (Persero). Pandemi Covid-19 menyebabkan timbulnya kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan walikota untuk mencegah penyebaran covid-19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  Meskipun sektor konstruksi merupakan tempat kerja/kantor yang masuk dalam kategori yang dikecualikan namun PSBB memberikan dampak terhadap pembatasan interaksi kegiatan kerja pada proyek konstruksi di PT PLN (Persero). Hal tersebut akan menyebabkan terganggunya waktu penyelesaian pekerjaan karena sumber daya proyek (man, material, machines) yang dibatasi. Pemberlakuan PSBB sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya penyelesaian pekerjaan Konstruksi Proyek Jaringan Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) dan  menyimpan potensi permasalahan dari sisi kontrak konstruksi yaitu berupa pengajuan klaim dari penyedia jasa berupa delay waktu pekerjaan, dan tambahan biaya. Mekanisme penanganan kontrak akibat dampak pandemi Covid-19 merujuk kepada ketentuan kontrak dan peraturan pengadaan barang dan jasa PT PLN (Persero). Penyelesaian klaim atas perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan dengan melihat penyebab keterlambatan yaitu keterlambatan yang disebabkan oleh penyedia jasa dan keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak (keadaan kahar). Keterlambatan dari sisi pengguna jasa jika adanya larang perjalanan/pembatasan supervisi konstruksi sehubungan dengan peraturan internal PT PLN (Persero) dan  Keterlambatan disebabkan keadaan kahar diberlakukan pada kondisi PSBB sebagai akibat dampak pandemi Covid-19. Pengajuan klaim tambahan biaya sehubungan dampak pandemi Covid-19 menurut pengadaan barang dan jasa PT PLN (Persero) diselesikan secara ketentuan kontrak melalui negosiasi musyawarah mufakat, namun jika mempertimbangkan ketentuan FIDIC atas dampak Covid-19 sebagai keadaan kahar maka hanya dapat diberikan kompensasi perpanjangan waktu tanpa kompensasi. Potensi sengketa kontrak dapat muncul apabila kedua bela pihak tidak sepakat terhadap tambahan biaya yang ditimbulkan sehingga sesuai kontrak diselesaikan melalui jalur arbitrase.

---

Construction Project Management carried out by the Construction Division includes the construction of Power Plants, Transmission and Substation. In the East Java, Madura and Bali Construction Division, the network construction sector carries out the functions of guidance, supervision and control of transmission and substation construction contracts. The construction industry in Indonesia has not escaped the impact of the Covid-19 pandemic in Indonesia, including the Electrical Power Transmission Line Project of PT PLN (Persero). The Covid-19 pandemic led to the emergence of policies from the government in this case the Governor, Regent and mayor to prevent the spread of Covid-19 through Large-Scale Social Restrictions (PSBB). Although the construction sector is a workplace/office that is included in the exempt category, PSBB has an impact on limiting the interaction of work activities on construction projects at PT PLN (Persero). This will disrupt the completion time of work because of limited project resources (man, material, machines). The implementation of the PSBB as a result of the impact of the Covid-19 pandemic caused disruption in the completion the Electrical Power Transmission Line Project of PT PLN (Persero) and saved potential problems from the construction contract side, namely in the form of submitting claims from service providers in the form of work time delays and additional costs. The contract handling mechanism due to the impact of the Covid-19 pandemic refers to the contract provisions and regulations for the procurement of goods and services of PT PLN (Persero). Settlement of claims for changes to the schedule of work implementation can be given an extension of the implementation time by looking at the causes of delays, namely delays caused by service providers and conditions that occur outside the will of the parties (force majeure). Delays from the service user side if there is a travel ban/construction supervision restrictions in connection with the internal regulations of PT PLN (Persero) and the delay is due to force majeure imposed on PSBB conditions as a result of the impact of the Covid-19 pandemic. Submission of additional cost claims in connection with the impact of the Covid-19 pandemic according to the procurement of goods and services of PT PLN (Persero) is completed under contract terms through negotiation of consensus, but if you consider the FIDIC provisions for the impact of Covid-19 as a force majeure, compensation for extended time can only be given compensation. The potential for contract disputes can arise if the two parties do not agree on the additional costs incurred so that according to the contract it is resolved through arbitration. "